Surat Perjanjian Kontrak.docx

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KENDARAAN DUMP TRUCK No. 01/PT.BSK/SPK/XII/2019 Pada hari ini sesala, Tanggal dua belas bulan februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah terjadi kontrak sewa menyewa (Upah Gendong) kendaraan, oleh dan antara : Nama No. KTP Alamat

: : :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/sendiri selaku pemilik dan atau kuasa kendaraan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; Nama No. KTP Alamat

: : :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Damai Sejahtera Selaku penyewa kendaraan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Selanjutnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perikatan kontrak yang diatur dalam bentuk perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 LINGKUP, OBYEK DAN TEMPAT PEKERJAAN 1. PIHAK PERTAMA menyatakan akan menyediakan 30 (tiga puluh) unit kendaraan yang disewakan (Upah Gendon) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, untuk dipergunakan pengangkutan tanah timbun lokasi Desa Pertapahan, Kecamatan Tebing Tinggi, dengan jarak tempuh ± 15,4 km ke lokasi kerja penimbunan Jalan Tol Di Desa Paya Lombang Pt Yeh Umbul Kecamatan Tebing Tinggi. 2. Teknis pengiriman armada tahap pertama disepakati 5 unit sesuai dengan DO (Delivery Order) yang akan dikeluarkan PIHAK KEDUA. 3. PIHAK KEDUA menyatakan telah mengajukan permintaan sewa unit (Upah Gendon) kendaraan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 30 (tiga puluh). Pasal 2 SPESIFIKASI Spesifikasi kendaraan yang disewakan Pihak PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut : a. Merk/Type : HINO/MITSUBISHI b. Jenis/Model : Tronton Dump Truck 10 Roda c. Kapasitas Muat : Indek 26-28 m3 d. Kondisi Kendaraan : Sehat e. Legalitas : STNK/Surat Lain & KIR Lengkap Kondisi Layak Jalan

Pasal 3 HARGA SEWA UPAH GENDONG Harga Sewa (Upah Gendong) kendaraan disepakati sebesar Rp. 15.000 m3 (lima belas ribu rupiah) [seribu rupiah per meter kubik] Jika terjadi penambahan jarak 1 km maka akan ada penambahan harga sewa sebesar Rp. 1.000/m3 [seribu rupiah per meter kubik] Pasal 4 SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran disepakati setelah pengangkutan / 10.000 m3 1000 / km (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) dibayarkan sehari atau selambat-lambatnya 3 hari setelah terpenuhi volume kubikasi yang telah disepakati sebesar per 10.000 m3 dengan di transfer. - No Rek : - Atas Nama : - Bank : Pasal 5 HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA : 1. Berhak atas pembayaran kendaraan yang disewa (Upah Gendong) PIHAK KEDUA. 2. Berkewajiban menyiapkan / menyediakan kendaraan paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan dengan cara diantar ke lokasi pekerjaan PIHAK KEDUA. 3. Berkewajiban menyediakan sopir yang berkelakuan baik, memenuhi standar operasional perusahaan, memiliki sim yang masih berlaku dan sudah berpengalaman operator dumptruck 4. Berkewajiban menyiapkan / menyediakan storing berikut tenaga mekanik untuk mengatasi kendaraan yang mengalami kerusakan. 5. Berkewajiban melengkapi kendaraan dengan toolkit, perangkat kebutuhan lalu lintas. 6. Kelengkapan dan masa berlaku surat-surat kendaraan (STNK, KIP) sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA 7. Bertanggung jawab atas seluruh tuntutan unit yang disewakan apabila terjadi klaim penarikan dari leasing 8. Pengurusan dan biaya administrasi kendaraan yang ditahan pihak berwajib akibat kelalain terhadap kelengkapan dan masa berlaku surat-surat kendaraan sepenuhnya tanggung jawab PIHAK PERTAMA. 9. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengingatkan supir/driver untuk berhati-hati dalam mengoperasikan armada dan senantiasa mengutamakan keselamatan terutama bila melewati daerah yang padat penduduk. 10. Mengurus dan menyelesaikan segala permasalah apabila terjadi kecelakaan dijalan. 11. Membantu PIHAK EKDUA dalam pengawasan armada yang beroperasi dilapangan dengan Pihak Ketiga selama proses kerjasama ini berjalan. 12. Melaksanakan pemeliharaan/maintenance yang meliputi ganti oli dan perawatan bulanan PIHAK EKDUA : 1. Berkah menggunakan kendaraan sesuai peruntukan dan lokasi nyang telah disepakati. 2. Berkewajiban membayar biaya sewa (upah gendong) kendaraan kepada PIHAK PERTAMA.

3. Koordinasi lingkungan dan jalur lintas sepenuhnya tanggung jawab PIHAK KEDUA. 4. Keamanan kendaraan dan supir dilokasi parkir sepenuhnya tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 6 HARI & JAM KERJA 1. Hari kerja adalah senin s/d minggu, dan jam kerja 16 jam 2. PIHAK KEDUA harus memberikan waktu istirahat yang cukup kepada supir Pasal 7 JANGKA WAKTU, PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN 1. Sewa (upah gendong) berjalan mulai terhitung kendaraan mengangkut muatan tanah dan dihitung kubikasinya. 2. Perjpanjangan dan pengakhiran jangka waktu perjanjian atau sewa berjalan dilakukan sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berkahir. 3. Apabila sebelum jangka waktu perjanjian atau sewa (Upah Gendong) berjalan berakhir dan terjadi perubahan struktur susunan organisasi dan atau kebijakan dari pemerintah, maka perjanjian ini tetap berlaku dan tidak akan menjadi batal. 4. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan atau dipinda tangankan secara sepihak, harus ada kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 8 LARANGAN – LARANGAN 1. Selama kontrak ini berlangsung, PIHAK EKDUA tidak diperkenankan mengadakan perubahan atas kendaraan yang disewa. 2. Selama sewa (upah gendong) berjalan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilarang untuk menyewakan lagi kendaraan kepada pihak lain atau memperkenankan pihak lain turut memakai kendaraan yang disewa tersebut. Pasal 9 SANKSI 1. Para pihak memiliki hak untuk pemutusan kontrak apabila melakukan penyimpangan diluar dari perjanjian. 2. Bilamana dalam masa sewa (Upah Gendong) berjalan terjadi PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan kontrak akibat PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan diluar dari perjanjian atau PIHAK KEDUA melakukan pemutusan kontrak maka PIHAK PERTAMA lepas dari segala kewajiban kepada PIHAK KEDUA. Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) 1. Dalam hal force majeur maka para pihak dibebaskan dari segala tuntutan/klaim 2. Yang dimaksud dengan force majeur adalah : topan, angin ribut, perang, wabah penyakit, hujan deras, banjir, longsor, dll diluar kekuatan mansuawi / act of god termasuk peraturan pemerintah mengenai keadaan darurat negara. Pasal 11 PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kontrak ini segala akibat yang timbulnya akan diselesaikan secara musyawarah. 2. Apabila perselisihan yang timbul sebagai mana ayat 1 pasal ini tidak dapat diselesaikan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dengan domisili tetap kantor panitera pengadilan negeri serdang bedagai. Pasal 12 LAIN – LAIN Hal – hal yang belum terutang dalam perjanjian ini, akan diatur melalui addendum dan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kontrak ini. Pasal 13 PENUTUP Demikian perjanjian kontrak ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran serta tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Medan, 16 Maret 2019

PIHAK KEDUA

(

PIHAK PERTAMA

)

(

SAKSI

(

) SAKSI

)

(

)