Surat Pajak.docx

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah media pelaporan pajak yang sudah Anda bayarkan. Walaupun istilah yang dipakai adalah surat, kenyataanya SPT berbentuk semacam formulir. Formulir SPT memiliki bentuk baku yang tidak boleh dimodifikasi baik ukuran maupun formatnya. Formulir SPT diisi sesuai dengan kolom-kolom yang sudah disediakan, Anda tidak perlu menambah atau mengurangi kolom yang sudah ada. Anda tidak perlu mengisi semua kolom yang disediakn. Cukup isi kolom yang Anda butuhkan saja. Formulir SPT terdiri atas dua formulir yaitu Formulir SPT Masa dan Formulir SPT Tahunan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Dan bentuk formatnya pun sama sekali tidak sama. Berikut penjelasannya.

1. Pengertian SPT Masa SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya melalui SPT Masa adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Walaupun sama-sama SPT Masa, namun setiap jenis pajak memiliki format SPT Masa yang berbeda satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan objek dan tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenis pajak.

Batas Pelaporan SPT Masa Selain memiliki bentuk formulir yang berbeda, batas waktu pelaporan SPT Masa pun juga berbeda. Untuk jenis SPT Masa PPh maksimal dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara untuk jenis SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Jika batas pelaporan SPT Masa ini jatuh pada hari libur, misalkan untuk tanggal 20 tersebut adalah hari minggu atau hari libur nasional, maka batas pelaporan SPT Masa adalah pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 atau tanggal 22 sesuai dengan hari kerja kantor pajak.

Contoh SPT Masa Karena jenis SPT Masa ini bermacam-macam sesuai dengan jenis pajaknya, maka saya berikut satu contoh saja untuk SPT Masa, berikut adalah contoh SPT Masa PPh Pasal 21

2. Pengertian SPT Tahunan SPT Tahunan SPT yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT Tahunan terdiri atas dua jenis SPT yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Orang Pribadi masih dibagi menjadi 3 jenis formulir SPT yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S, dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS. Sementara untuk SPT Tahunan Badan hanya satu jenis saja.

Batas Pelaporan SPT Tahunan Batas Pelaporan SPT Tahunan juga dibagi menjadi dua yaitu Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan. Untuk Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Sementara Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Apa yang dimaksud dengan berakhirnya masa pajak itu? Pemahaman yang selama ini beredar, Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 31 Maret. Sementara Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 30 April. Padahal kenyataanya tidak selalu seperti itu. Untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember batas akhir pelaporan pajaknya memang 31 Maret (OP) dan 30 April (Badan). Namun untuk Wajib Pajak yang

tahun bukunya berakhir pada 31 Juli maka batas lapornya bukan lagi 31 Maret (OP) dan 30 April (Badan) melainkan 31 Oktober (OP) dan 30 Nopember (Badan).

Contoh SPT Tahunan Orang Pribadi 1770

Contoh SPT Tahunan Badan

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain : 1. Kantor Pos. 2. Bank Badan Usaha Milik Negara. 3. Bank Badan Usaha Milik Daerah. 4. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Contoh : Bank Swasta tertentu (Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI). Bank tempat pembayaran pajak disebut juga dengan nama Bank Persepsi Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut : 1. lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak; 2. lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 3. lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak; 4. lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. Apabila diperlukan di SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan lembar ke-5 : lembar ke-5 adalah untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara Pemerintah/BUMN) atau pihak lain. Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP. Wajib Pajak dapat meminta formulir SSP secara gratis ke Kantor Pelayanan Pajak.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

1. FUNGSI SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) Surat Ketetapan Pajak berfungsi sebagi berikut: 1. Saran untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi administrasi perpajakan. 3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. 4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. 5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

2. JENIS-JENIS KETETAPAN PAJAK Surat Ketetpana Pajak (SKP) terdiri dari surat keterangan berupa Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah pajak terutang apabila terdapat: 1. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. 2. Pengusah Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesui dengan masa peneribitan faktur pajak dikenai sanksi. 3. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali. 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan oembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak meliputi jenis pajak PPh, PPN, PPnBM, dan PBB. Hal ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan pengamanan penerimaan negara melalui

integrasi pelayanan pengembalian kelebihan pajak dan penghitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak.

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP) STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Sebab Dikeluarkannya STP : (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) - Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar . - Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. - Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. - Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. - Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK ( Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sanksi Administrasi STP :

- Sanksi administrasi berupa denda Rp 50.000 ,- jika Wajib Pajak tidak atau terlambat penyampaian SPT Masa dan Rp 100.000,- jika tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan. - Sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha te1ah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. - Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTnya, dimana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. - Sanksi administrasi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat/ tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi atas STP Hasil penelitian Surat Pemberitahuan : Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2001 yang disampaikan tanggal 31 Maret 2002 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp 2.000.000,-. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak tanggal 14 Juni 2002 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar pajak Penghasilan

Rp 2.000.000,-

- Bunga = 3 x 2% x Rp 2.000.000,-

Rp

120.000,-(-)

- Jumlah yang harus dibayar Rp 2.120.000,Dalam Hal Pajak Dibayar Setelah Tanggal Jatuh Tempo : - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan tahun 2001 diterbitkan tanggal 18 September 2002 (misalnya jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2002) sebagai berikut : - PPh terutang

Rp 100.000.000,-

- Kredit pajak

Nihil

- Yang masih harus dibayar

Rp 100.000.000,-

Wajib Pajak membayar tanggal 30 0ktober 1996 sebesar Rp 100.000.000,-. STP diterbitkan dengan penghitungan bunga sebagai berikut : - Pajak yang terlambat dibayar sebesar Rp 100.000.000,- Bunga 1 bulan = 1x 2% x Rp 100.000.000,- = Rp 2.000.000,- PPN yang masih harus dibayar masa April 2001 sebesar Rp 500.000.000,- dibayar tanggal 21 Juni 2001, misalnya jatuh tempo tanggal 15 Mei 2001. Bunga terutang dalam STP dihitung 2 bulan = 2 x 2% x Rp 500.000.000,- = Rp 20.000.000,-

PPh Pasa1 23 yang terutang bulan Oktober 2001 sebesar Rp 100.000.000,- disetor tanggal 15 Desember 2001, misa1nya jatuh tempo tangga1 10 November 2001. Bunga terutang dalam STP dihitung 2 bu1an = 2 x 2% x Rp 100.000.000,- = Rp 4.000.000,-

- Dalam hal pajak dibayar sebagian tepat waktu dan sebagian setelah tanggal jatuh tempo. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan tahun 1995 diterbitkan tanggal 18 September 2001 (misa1nya jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2001) sebagai berikut: - Pajak Penghasilan terutang

Rp 100.000.000,-

- Kredit pajak - Yang masih harus dibayar

Nihil Rp l00.000.000,-

Wajib Pajak Membayar: - Tanggal 15 Oktober 2001

Rp 60.000.000,-

- Tangga1 30 Oktober 2001

Rp 40.000.000,-

Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan penghitungan bunga sebagai berikut : - Pajak yang terlambat dibayar sebesar

Rp 40.000.000,-

- Bunga 1 x 2% x Rp 40.000.000,-

Rp

800.000,-