Sumber Hukum Islam

  • Uploaded by: Eka L. Koncara
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Sumber Hukum Islam as PDF for free.

More details

  • Words: 1,597
  • Pages: 12
MAKALAH Sumber Hukum Islam Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Ushul Fiqih Dosen: Muhammad Syar’an, M.Ag.

Disusun Oleh:

Titin Suhartini SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DR. KHEZ. MUTTAQIEN PURWAKARTA 2008

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, akhirnya kami bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Sumber Hukum Islam” ini, guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ushul Fiqh. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa makalah ini penulis berusaha mengupas tentang hukum Islam termaktub lengkap dalam AlQur’an dan Sunnah, yang kemudian disebut sebagai Sumber Hukum Islam. Diakui bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. karena itu, diharapkan pembetulannya untuk perbaikan makalah berikutnya. Terima kasih banya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga rampungnya penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiin… Purwakarta, Mei 2008 Penyusun

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...............................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................

1

A. LATAR BELAKANG .....................................................................

1

B. RUMUSAN MASALAH ..................................................................

1

BAB II

PEMBAHASAN ........................................................................

2

A. HUKUM .........................................................................................

2

B. AL-QUR’AN ...................................................................................

4

C. SUNNAH ........................................................................................

5

D. IJMA’..............................................................................................

6

E. QIYAS ............................................................................................

7

BAB III PENUTUP ................................................................................

8

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................

9

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Islam adalah agama yang sempurna yang sudah barang tentu mengandung aturan dan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umatnya. Setiap aturan dan hukum memiliki sumbernya sendiri sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki hukum yang datang dari Yang Maha Sempurna, yang disampaikan melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. Hukum Islam termaktub lengkap dalam Al-Qur’an dan Sunnah, yang kemudian disebut sebagai Sumber Hukum Islam. Al-Qur’an dan Sunnah adalah dua hal yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan hidup demi mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Selain Al-Qur’an dan Sunnah, juga terdapat beberapa dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam, diantaranya ialah ijma’ dan qiyas. B. RUMUSAN MASALAH Beberapa masalah yang penulis angkat pada makalah ini adalah: 1. Apa yang disebut dengan hukum? 2. Apa yang disebut dengan Al-Qur’an dan Sunnah? 3. Apa yang disebut dengan Ijma’ dan Qiyas?

1

BAB II PEMBAHASAN A. HUKUM Hukum menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Menurut syara’ hukum ialah firman Pembuat Syara’ yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa yang mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain. Sedangkan menurut fiqih, hukum ialah akibat dari kandungan firman Pembuat hukum. Dan menurut ushul fiqih, hukum ialah firman dari Pembuat Syara’ itu sendiri, baik firman Tuhan atau sabda nabi. Dengan demikian, tidak boleh diartikan bahwa hukum syara’ hanya berupa firman yang semata-mata datang dari Pembuat Syara’, tanpa memasukkan dalil-dalil syara’ lain seperti, ijma, qiyas, dan lain-lain. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Hukum Taklifi, yaitu firman yang menjadi ketetapan, yang terdiri atas: a. Ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. b. Nadb, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. c. Tahrim, yaitu firman yang menuntut meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. d. Karahah, yaitu firman yang menuntut meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. e. Ibadah, yaitu firman yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat ataupun ditinggalkan. Kelimanya disebut sebagai taklifiyah yang berarti tuntutan atau memberi beban.

2

2. Hukum Wadh’i, yaitu firman yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat yang lain, atau sebagai penghalang. Hukum wadh’i terdiri atas: a. Sebab, yaitu sesuatu yang terang dan tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Artinya, dengan adanya sebab maka dengan sendirinya akan terbentuk hukum (musabab). Sebab terbagi atas: 1) Sebab diluar usaha atau kesanggupan mukallaf. 2) Sebab yang disanggupi dan dapat diusahakan oleh mukallaf. Mengerjakan

sebab

berarti

musababnya,

baik

disadari

menghendaki ataupun

dan

tidak.

mengerjakan Orang

yang

mengerjakan sebab dengan sempurna maka orang tersebut tidak bisa mengelakkan diri dari musababnya. b. Syarat, yaitu sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum. Syarat terbagi atas: 1) Syarat

haqiqi

(syar’i),

yaitu

suatu

pekerjaan

yang

diperintahkan syari’at sebelum mengerjakan yang lain, dan pekerjaan yang lain ini tidak diterima apabila tidak melakukan pekerjaan yang pertama. 2) Syarat ja’li, yaitu segala hal yang dijadikan syarat oleh perbuatannya untuk mewujudkan perbuatan yang lain. Syarat ja’li terbagi atas: a) syarat penyempurnaan adanya masyrut (syarat yang lain). b) syarat yang tidak cocok dengan maksud masyrut dan berlawanan dengan hikmahnya. c) syarat yang tidak nyata-nyata berlawanan atau tidak nyatanyata sesuai dengan masyrut.

3

d) suatu pekerjaan yang tergantung pada sebab dan syarat, di mana sebab telah ada tetapi syarat belum ada, maka pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan. c. Mani’ (Penghalang), yaitu sesuatu hal yang karena adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Perbedaan hukum taklifi dengan hukum wadh’i: 1. Hukum taklifi menuntut perbuatan mencegahnya atau membolehkan memilih untuk melakukan atau tidak, sedangkan hukum wadh’i tidak menuntut melarang atau membolehkan memilih. 2. Hukum taklifi selalu dalam kesanggupan mukallaf, sedangkan hukum wadh’i kadang disanggupi kadang tidak. B. AL-QUR’AN Al-Qur’an ialah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukilkan dengan jalan mutawatir dan dengan bahasa Arab. Ke-Arab-an Al-Qur’an merupakan bagian dari Al-Qur’an, karena itu terjemahannya tidak disebut sebagai Al-Qur’an. Al-Qur’an harus diturunkan dengan tawatur, artinya diriwayatkan oleh orang banyak secara berturutturut. Pokok isi kandungan Al-Qur’an terdiri atas: 1. Tauhid (mengesakan Allah) 2. Ibadah 3. Janji dan Ancaman 4. Peraturan dan Hukum 5. Riwayat dan Cerita Kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Qur’an bersifat umum (kulli) tidak membicarakan soal-soal yang kecil (juz’i). Karena itu, Al-Qur’an membutuhkan penjelasan untuk menjelaskan hukum secara lebih detail, yaitu berupa sunnah, ijma’, dan qiyas.

4

Hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an secara garis besar terbagi atas dua, yaitu: 1. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah). Ibadah terbagi atas: a. Yang bersifat semata-mata ibadah, yaitu shalat dan puasa. b. Yang bersifat harta benda dan hubungan masyarakat, yaitu zakat. c. Yang

bersifat

badaniyah

dan

berhubungan

juga

dengan

masyarakat, yaitu hajji. 2. Hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia dengan manusia, yang disebut mu’amalat. Hukum ini dibagi empat, yaitu: a. Yang berhubungan dengan jihad. b. Yang berhubungan dengan rumah tangga. c. Yang berhubungan dengan pergaulan hidup manusia. d. Yang berhubungan dengan hukum pidana (jinayat). Dalam mengadakan perintah dan larangan, Al-Qur’an berpedoman kepada tiga hal, yaitu: 1. Tidak memberatkan atau menyusahkan. 2. Tidak memperbanyak tuntutan. 3. Berangsur-angsur dalam mentasyri’kan hukum. C. SUNNAH Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang terpuji; jalan atau cara yang dibiasakan; kebalikan bid’ah; apa yang diperbuat oleh sahabat baik ada dasarnya dalam Al-Qur’an dan Hadits ataupun tidak. Menurut istilah, sunnah ialah segala yang dinukil dan diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir). Sunnah juga disebut hadits atau khabar. Sunnah dapat dijadikan hujjah (pegangan) dan dapat mengadakan hukum. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an serta menjadi dasar penetapan hukum, dan aqal fikiran adalah yang ketiga.

5

Sunnah dibagi empat, yaitu: 1. Sunnah Qauliyah (perkataan Nabi SAW), disebut juga sebagai Khabar. Sunnah qauliyah terbagi atas: a. Yang pasti benarnya. b. Yang pasti tidak benarnya. c. Yang tidak dapat dipastikan benar salahnya. 2. Sunnah Fi’liyah (perbuatan Nabi SAW), terbagi atas: a. Gerakan hati, jiwa, dan tubuh. b. Perbuatan yang merupakan kebiasaan dan pembawaan. c. Perbuatan yang khusus dikerjakan oleh Nabi SAW. d. Perbuatan yang menjelaskan isi Al-Qur’an. e. Perbuatan yang menunjukkan kebolehan suatu perkara. 3. Sunnah Taqririyah (pengakuan Nabi SAW) 4. Sunnah Hammiyah (hal yang hendak diperbuat Nabi SAW, tetapi tidak sampai diperbuat) D. IJMA’ Ijma’ ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa mengenai suatu hukum syara’. Artinya, ijma’ harus disetujui oleh seluruh (lebih dari satu orang) ahli ijtihad dari seluruh umat muslim pada masa yang sama dan persetujuan tersebut harus tampak nyata, serta hanya untuk menetapkan hukum-hukum syara’. Ijma’ terbagi atas: 1. Ijma’ Qauli, dimana para ahli ijtihad mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan untuk menyepakati pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma’ ini juga disebut Ijma’ Bayani atau Ijma’ Qath’i. 2. Ijma’ Sukuti, dimana para ahli ijtihad bersikap diam terhadap pendapat mujtahid lain dimasanya. Diam di sini dianggap menyetujui.

6

E. QIYAS Dari segi bahasa, qiyas berarti mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut istilah, qiyas ialah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Rukun qiyas yaitu: 1. Asal (pokok), yaitu yang menjadi ukuran. Syarat asal yaitu: a. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. b. Hukum yang ada pada pokok harus hukum syara’. c. Hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian. 2. Far’un (cabang), yaitu yang diukur atau yang diserupakan. Syarat far’un yaitu: a. Adanya cabang tidak lebih dulu dari pokok. b. Cabang tidak mempunyai ketentuan sendiri. c. Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan yang ada pada pokok. d. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. 3. Illat, yaitu sebab yang menggabungkan pokok dengan cabangnya. Syarat illat yaitu: a. Illat harus tetap berlaku. b. Illat berpengaruh terhadap hukum. c. Illat harus terang dan tertentu. d. Illat tidak berlawanan dengan nas. 4. Hukum, yaitu yang ditetapkan bagi cabang dan sama dengan yang terdapat pada pokok.

7

BAB III PENUTUP Demikian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Hukum ialah firman Pembuat Syara’ yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa yang mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain. 2. Al-Qur’an ialah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukilkan dengan jalan mutawatir dan dengan bahasa Arab. 3. Sunnah ialah segala yang dinukil dan diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir). 4. Ijma’ ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa mengenai suatu hukum syara’. 5. Qiyas ialah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.

8

DAFTAR PUSTAKA Hanafie, 1962, USUL FIQH, Jakarta: Widjaya

9

Related Documents


More Documents from "Deni Rusman"