Struktur, Penyusunan Dan Penetapan Apbd: Amir Lukum, Msa

STRUKTUR, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Amir Lukum, MSA

1

STRUKTUR APBD APBD Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah

• Dana Perimbangan

• Klasifikasi belanja menurut organisasi

• Penerimaan Pembiayaan

• Lain-lain pendapatan daerah yang sah

• Klasifikasi belanja menurut fungsi

• Pengeluaran Pembiayaan

• PAD

• Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja 2

SURPLUS DAN DEFISIT DLM APBD  Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja dlm APBD mmengakibatkan Surplus atau Defisit  Dikatakan Surplus jika Anggaran Pendapatan melebihi anggaran Belanja daerah  Sedangkan Defisit Anggaran terjadi bila Anggaran Belanja lebih besar daripada Anggaran Pendapatan Daerah

3

PEMANFAATAN ANGARAN SURPLUS Apabila APBD suatu derah mengalami surplus, maka dapat digunakan untuk: 1. Transfer ke rek. Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal (investasi)BUMD dll 3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 4. Pemberian Pinjaman 5. Sisa lebih anggaran (SILPA) th berjalan

4

PEMANFAATAN ANGARAN DEFISIT Namun jika APBD suatu derah mengalami Defisit, maka dapat digunakan dana dari: 1. Silpa Tahun Lalu 2. Penggunaan Dana Cadangan 3. Penerimaan Pinjaman 4. Hasil Penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan 5. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman

5

STRUKTUR PENDAPATAN Dalam APBD

6

I.PENDAPATAN DAERAH  Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.  Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

7

STRUKTUR PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi Hasil pajak dari Provnsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya 8

DANA PERIMBANGAN kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: • Dana Bagi Hasil: terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yg meliputi: DBH PPh 21, 25,29, DBH Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, DBH pertambangan Panas Bumi dan Dana Reboisasi • Dana Alokasi Umum; formulasinya berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah artinya daerah yang kebutuhan fiskalnya kecil namun potensi fiskalnya besar akan mendapatkan DAU lebih kecil dari daerah dg karakter sebaliknya • Dana Alokasi Khusus.

9

BEERAPA CONTOH PROSENTASE DANA PERIMBANGAN OBYEK

PUSAT

PROP.

DAERAH

PPh Persorangan

80%

20%

PBB

10%

90%

BPHTB

20%

80%

Iuran Hak Pengusahaan hutan

20%

16%

64%

Iuran pertambangan umum

20%

16%

64%

Pertambangan minyak dan gas alam

70%

6%

Penghasil 12% dan daerah lain 12%

Sektor perikanan

85%

3%

Penghasil 6% dan daerah lain 6% 10

DAU Prosentase DAU sekurang-kurangnya 25% dari elemen penerimaan APBN Dengan pembagian 10% propinsi dan 90 kabupaten dengan pertimbangan: 1. Potensi daerah 2. Kebutuhan pembiayaan 3. Tersedianya APBN

11

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:  hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;  dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;  dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;  dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan  bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. 12

BELANJA DAERAH DALAM APBD

13

B. BELANJA DAERAH Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah2. Belanja daerah dapat dibedakan menurut : a) fungsi, b) organisasi, c) program, d) kegiatan, e) kelompok, dan f) Jenis Belanja

14

 Belanja daerah menurut fungsi/ urusan pemerintahan dibedakan atas; (a). belanja urusan wajib dan (b). belanja urusan pilihan.  Menurut organisasi, belanja daerah dibedakan berdasarkan susunan organisasi pemerintahan daerah. Belanja kepala daerah, wakil, DPRD dan SKPD di lingkungan pemda  Sementara itu, belanja daerah menurut program dan kegiatan ditetapkan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjad kewenangan daerah. Kegiatan dan program dapat di lakukan oleh beberapa SKPD. Contoh : program pemberantasan buta aksara

15

KLASIFIKASI BELANJA MNURUT URUSAN WAJIB (PELAKS DESENTRALISASI): 1) 3). 5). 7). 9). 10). 12). 14). 16). 18). 19). 21). 23).

Pendidikan 2). Kesehatan Pekerjaan umum 4). Perumahan rakyat Penataan ruang 6). Perencanaan pembangunan Perhubungan 8). Lingkungan hidup Pertanahan 9). Kependudukan dan cacatan sipil K B dan Keluarga sejahtera 11). Sosial Tenaga kerja 13). Koperasi dan UKM Penanaman Modal 15). Kebudayaan Pemuda dan Oahraga 17). Kesbang dan Politik dlm Negari Otoda, pemrt.Umum, Adm.Keuangan Daerah, kepegawaian dan pengamanan Ketahanan pangan 20). Pemberdayaan masyarakat dan Desa Statistik 22). Kearsipan Komunikasi dan Informatika 24). perpustakaan

16

KLASIFIKASI BELANJA MENURUT URUSAN PILIHAN Belanja kategori ini mencakup: 1). Pertanian 2). Kehutanan 3). Pariwisata 4). Perdagangan 5). Industri 6). Transmigrasi 7). Energi dan Sumber Daya Minera 8). Kelautan dan Perikanan 17

KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSINYA DIBEDAKAN ATAS: 1) pelayanan umum, 2) ketertiban dan keamanan, 3) ekonomi,

4) lingkungan hidup, 5) perumahan dan fasilitas umum, 6) kesehatan,

7) pariwisata dan budaya, 8) agama, 9) pendidikan, dan 10) perlindungan sosial. 18

KELOMPOK BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TDK LANGSUNG • Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 membedakan Belanja Daerah menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. • Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, • Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

19

KARAKTERISTIK DAN JENIS BL Karakteristik BL adalah: a). Dianggarkan untuk stiap program yg di usulkan oleh masing2 SKPD b). Jumlah anggaran suatu program/kegiatan dpt di ukur/dibandingkan dengan output program c). Variabilitas jumlah setiap jenis belanja dpt dipengaruhi oleh target/tk pencapaian dr program tsb Belanja Langsung terdiri dari 1. belanja pegawaiupah, honor terkait program/kegiatan 2. belanja barang dan jasa, dan 3. belanja modal. 20

KARAKTERISTIK DAN JENIS BTL Karakteristik BTL: a). Dianggarkan setiap bulan atau satu tahun anggaran b). Jumlah anggaran BTL sulit di ukur target dan ouputnya Belanja Tidak Langsung diklasifikasikan menjadi: 1) belanja pegawai gaji 2) bunga, 3) subsidi, 4) hibah, 5) bantuan sosial, 6) belanja bagi hasil, 7) bantuan keuangan, dan 8) belanja tak terduga penanganan bencana alam 21

PEMBIAYAAN DALAM APBD

22

Pembiayaan daerah adalah seluruh komponen penerimaan yg harus di bayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a). Penerimaan Pembiayaan dan b). Pengeluaran Pembiayaan

23

A). PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan mencakup: a) SILPA Anggaran tahun sebelumnya b) Penggunaan dana cadangan c) Penerimaan kembali pemberian pinjaman d) Hasil pengelolaan/penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan

24

B). PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan bersumber dari: 1. Transfer ke dana cadangan 2. Penyertaan modal pemerintah 3. Pembayaran pokok utang 4. Pemberian pinjaman 5. Silpa th berjalan

25

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kebijakan Umum APBD

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Rancangan Perda APBD

Perda APBD 26

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan RPJMD

Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD

RKPD KUA/PPAS

Nota Kesepakatan

Verifikasi

DPA-SKPD

Pelaksanaan APBD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD

Pendapatan

APBD

• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan Pembiayaan

Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Kekayaan dan Kewajiban daerah

Laporan Realisasi Semester Pertama

Perubahan APBD

Pertgjwban

Pemeriksaan

Penatausahaan Pendapatan

Belanja

RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri

Penatausahaan

• • • • • •

Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang

Disusun Sesuai SAP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •

LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Raperda Pertanggungjawaban APBD

Akuntansi Keuangan Daerah 27

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) RPJMD

dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun

Penjabaran

Pedoman

Memperhatikan

Jangka Waktu Penetapan

visi, misi, dan program kepala daerah

RPJP Daerah

RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik 28

MEKANISME PENYUSUNAN APBD (UU NO.17/2003) Rencana Kerja Pemerintah Daerah

PEMDA

Kebijakan Umum APBD dan PPAS

DPRD

kesepakatan

SE Penyusunan RKASKPD

Rencana Kerja dan Anggaran

Prestasi kerja yg akan dicapai & prakiraan belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD 29

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Memuat : Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya

Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

30

KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) “ Adalah “ dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun 



Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target

31

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

adalah

program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD - Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. - Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. - Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan.

- Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 32 keuangan dan belanja tidak terduga).

SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)

SE Memuat hal-hal sebagai berikut a. prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 33

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

34

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (RKA PPKD)

adalah Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah

a. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. b. Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; c. Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga; d. Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan 35

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

Pedoman Penyusunan RKASKPD

Kepala SKPD

menyusun

RKA-SKPD

Pendekatan penyusunan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja

memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya

36

BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPD

RKA SKPD 1 RKA SKPD 2.1

RKA RKA RKA RKA SKPD 5 SKPD SKPD SKPD55

2.2.1

RKA SKPD 2.2

RKA SKPD

Kode

Nama Formulir

RKA-SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD

RKA-SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

RKA-SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD

RKA-SKPD 2.2

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Prog. dan Keg. SKPD

RKA-SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD 37

BAGAN ALIR RKA-PPKD Kode

RKA PPKD 1 RKA PPKD 2.1

RKA PPKD RKA PPKD 3.1 RKA PPKD 3.2

Nama Formulir

RKA-PPKD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD

RKA-PPKD. 1

Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD

RKA-PPKD 2.1 RKA-PPKD 3.1

RKA-PPKD 3.2

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD

38

PENYIAPAN RAPERDA APBD Kepala SKPD/SKPKD

PPKD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah)

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

RKA-SKPD/ RKA-PPKD

Disampaikan

RKASKPD/RKAPPKD

RKA-SKPD/PPKD yang telah ditelaah

Raperda tentang APBD

dokumen pendukung

Nota Keuangan

Rancangan APBD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RKASKPD/ PPKD

Dibahas

penelaahan kesesuaian dengan ● kebijakan umum APBD ● prioritas dan plafon anggaran sementara ● prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya ● dokumen perencanaan lainnya ● capaian kinerja ● indikator kinerja ● analisis standar belanja ● standar satuan harga ● standar pelayanan minimal 39

PENYAMPAIAN & PEMBAHASAN RAPERDA APBD Raperda tentang APBD menyampaikan

Kepala Daerah

Penjelasan

minggu pertama Oktober tahun sebelumnya kepada

DPRD

Dokumen Pendukung

dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD 40

PENETAPAN RAPERDA TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN RAPBD Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dievaluasi menjadi

selambat-lambatnya 31 Desember

Peraturan Daerah tentang APBD

Provinsi Mendagri

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD

Disampaikan selambatlambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan

Kabupaten/Kota Gubernur 41

EVALUASI 1. Jelaskan struktur APBD? 2. Jelaskan proses penyusunan Rancangan APBD? 3. Jelaskan tahapan penetapan APBD?

42