Standart-pelayanan-bkd-2017.doc

LAMPIRAN – II SURAT KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR

: 067/259/401.201/2017

TENTANG

: STANDAR PELAYANAN BKD KOTA MADIUN

1.

Jenis Pelayanan Penerimaan Surat Masuk No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian Dokumen Surat Masuk dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun/ dari instansi vertikal dan

2.

Sistem,

mekanisme

stakholder. dan PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK

prosedur

2. Surat Masuk diregister

1. Surat Masuk diterima TU

3. Surat Masuk dinaikkan kepada Atasan untuk disposisi

4. Surat Masuk diedarkan kepada masing-masing bidang

Keterangan Bagan : 1. Dokumen Surat Masuk diterima oleh petugas tata usaha 2. Surat diregister

dan

di

identifikasi

dan

kelompokkan berdasarkan jenis surat. 3. Surat Masuk dinaikkan kepada Atasan

di

untuk

mendapatkan disposisi surat. 4. Surat yang di disposisi di edarkan kepada masingmasing bidang sesuai dengan jenis suratnya. 3. 4. 5. 6.

2.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Maksimal 2 hari Gratis Dokumen Surat Masuk

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Penanganan Pengaduan No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Surat

Laporan

Uraian Pengaduan dari

PNS

atau

dari

1

2.

Sistem,

mekanisme

dan

Masyarakat yang dimasukkan dalam Kotak Pengaduan PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

prosedur

1. Surat pengaduan dari Kotak Pengaduan

4. Menganalisa dan perumusan aduan

5. Penyampaian hasil perumusan aduan

2. Surat Aduan diregister

3. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi aduan

6. Dokumentasi/pengarsipan hasil tindaklanjut aduan

Keterangan Bagan : 1. Surat Pengaduan melalui sarana yang tersedia (Kotak Pengaduan) 2. Surat Pengaduan di catat dalam buku register. 3. Surat Pengaduan yang masuk di identifikasi dan dilakukan klarifikasi. 4. Tindak lanjut pengaduan dengan melakukan analisa dan perumusan atas aduan yang masuk. 5. Penyampaian/pemberitahuan hasil perumusan aduan kepada pemohon. 6. Dokumentasi / mengarsipkan hasil tindak lanjut

3.

3.

Jangka waktu penyelesaian

4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

pengaduan Maksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. Gratis Dokumen perumusan hasil pengaduan.

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Legalisir No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian Dokumen yang membutuhkan legalisir pejabat yang berwenang. 2

2.

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

prosedur

1.Menerima berkas pemohonan Legalisir

2. Memberikan stempel legalisir pada berkas

4.Mengagenda berkas legalisir

3. Memberikan Tanda tangan pada Berkas permohonan legalisir

6. Menyerahkan berkas legalisir kepada pemohon

Keterangan Bagan : 1. Menerima

berkas

permohonan

legalisir

SK,

memeriksa keabsahan dan kelengkapan berkas legalisir 2. Jika Lengkap

diberikan

stempel

legalisir

dan

diserahkan ke kasubag. Umum untuk diperiksa. 3. Permohonan legalisir yang memenuhi syarat dinaikkan kepada Sekretaris/Kepala BKD untuk di tanda tangani. 4. Membubuhkan stempel dinas dan mengagenda berkas permohonan legalisir 5. Diserahkan kepada pemohon legalisir dan pemohon

menandatangani buku agenda legalisir sebagai 3. 4. 5. 6.

4.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

tanda terima. 10 menit, lebih 1 hari apabila pejabat yang berwenang ttd dinas luar kota. Gratis Surat Keputusan yang telah dilegalisir

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Pemrosesan Cuti Pegawai No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan permohonan 3

Cuti Pegawai bagi Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja minimal selama 1 Tahun. Dengan membuat Surat Permohonan Cuti Pegawai sesuai dengan formulir Cuti Pegawai yang berlaku, yang telah disetujui oleh 2.

Sistem,

mekanisme

dan

atasan langsung masing-masing pegawai. PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

prosedur

1. Surat Permohonan cuti dari Pegawai

2. Pemeriksaan permohonan cuti

4. Surat cuti ditandangani oleh pejabat yang berwenang

3. Permohonan cuti di buatkan

5. Surat Cuti diagenda dan diberikan kepada pemohon

Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan Pegawai bersangkutan diajukan kepada atasan langsungnya ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak, jika ada kekurangan berkas, sub bagian perencanaan menghubungi pemohon untuk membetulkan surat permohonanan cuti ; 3. Permohonan cuti pegawai di proses kepada pejabat kepegawaian yang berwenang ; 4. Permohonan cuti pegawai yang jadi akan diberikan 3. 4. 5. 6.

5.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

kepada pegawai yang mengajukan permohonan cuti 1 hari Gratis Aturan Cuti pegawai

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Penjatuhan Hukuman Disiplin No.

Komponen

Uraian 4

1.

Persyaratan pelayanan

Surat Laporan Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada walikota Madiun dan telah di

2.

Sistem,

mekanisme

dan

disposisi oleh Walikota Madiun. PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

prosedur

1. Laporan Permasalahan PNS (disposisi Walikota Madiun)

2. Tindak Lanjut ke Inspektorat

3a. Berkas Laporan Dihimpun

3b. BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

5. SK Hukuman Disiplin

4. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus)

6. Penyerahan SK Hukuman Disiplin

Keterangan Bagan : 1. Surat Laporan permasalahan PNS dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan dikirim ke Walikota, 2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak lanjut ke Inspektorat atau tidak. 3. a. Jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka surat dihimpun. b. Inspektorat melakukan pendalaman

kasus

pemanggilan

melalui

Berita

dan Acara

Pemeriksaan. 4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin

yang

mendapatkan

diajukan

ke

Walikota

untuk

persetujuan.

5. LHP turun ke BKD, sehingga SK Hukuman Disiplin b 5tru

diproses di Bagian

Hukum.

6. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Selesai, SK Hukuman

Disiplin

diserahkan

oleh

Asisten

5

3.

Jangka waktu penyelesaian

4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Administrasi Umum. Maksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. Gratis SK Hukuman Disiplin

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

6. Jenis Pelayanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS) : No. 1

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian  Surat Pengantar dari Satker ;  Laporan Perkawinan Pertama/kedua bagi janda atau duda (@2 rangkap) ;  Bagi perkawinan kedua

(duda/janda)

wajib

melampirkan fotokopi akte cerai/surat keterangan meninggal dunia ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS (2 rangkap) ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS (2 rangkap) ;  Fotokopi SK Konversi NIP ;  Foto suami/istri berwarna ukuran 2x3 cm (2 lembar).  Akta Cerai/Surat Kematian bagi Perkawinan kedua 2

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR PENGAJUAN KARIS/KARSU

prosedur

4. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker

3a. Ditolak / tidak diproses

tidak memenuhi Syarat

2. Pemeriksaan berkas

memenuhi syarat

6

4. Selesai

3.b Pemrosesan Karis/Karsu

Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak ; a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam daftar

7tructural untuk diajukan ke BKN Kantor

Regional II b. Jika tidak

BKN di Surabaya ; memenuhi syarat

ditolak/tidak

diproses

menghubungi bagian

pengajuan

dengan

kepegawaian

cara PNS

yang

bersangkutan ; 4. Jika Karis/Karsu sudah turun, didistribusikan ke Satuan

Kerja

PNS

pemohon

melalui

bagian

3

Jangka waktu penyelesaian

kepegawaian. Maksimal 3 bulan setelah berkas persyaratan diajukan

4

Biaya/tarif

ke BKN Kanreg II Surabaya Gratis

5

Produk layanan

Kartu Suami/Kartu Istri

6

Pengelolaan Pengaduan

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

7. Jenis Pelayanan Pembuatan KARTU PEGAWAI (KARPEG) : No. 1

2

Komponen Persyaratan pelayanan

Sistem,

mekanisme

Uraian Karpeg Baru :  Surat Pengantar dari Satker ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2 rangkap) ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS legalisir (2 rangkap) ;  Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar).  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Karpeg Pengganti (karena hilang) :  Surat Pengantar dari Satker ;  Surat Pernyataan Kehilangan PNS yang bersangkutan (2 rangkap) ;  Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2 rangkap) ;  Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS legalisir (2 rangkap) ;  Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar).

dan

PROSEDUR PENGAJUAN KARPEG

prosedur 7

5. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker

3a. Ditolak / tidak diproses

tidak memenuhi syarat 2. Pemeriksaan berkas

Memenuhi syarat

4. Selesai

3.b Pemrosesan KARPEG

Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim ke BKD disertai pengantar dari Satker ; 2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak ; a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam daftar

8tructural untuk diajukan ke BKN Kantor

Regional II b. Jika tidak

BKN di Surabaya ; memenuhi syarat

ditolak/tidak

diproses

menghubungi bagian

pengajuan

dengan

kepegawaian

cara PNS

yang

bersangkutan ; 3. Jika Karpeg sudah turun, PNS pemohon dihubungi untuk mengambil Karpeg langsung ke BKD. 3.

Jangka waktu penyelesaian

4. 5. 6

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Maksimal

6

bulan

terhitung

berkas

permohonan

tersebut diajukan ke BKN Kanreg II Surabaya Gratis Kartu Pegawai (KARPEG)

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

8. Jenis pelayanan : Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra Nikah/Pasca Nikah No.

Komponen

Uraian

8

1

Persyaratan pelayanan

 Permohonan ijin pernikahan yang diketahui Kepala Satker PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota Madiun dengan tembusan Kepala

Badan

Kepegawaian

Daerah

dan

Inspektur Inspektorat ;  Dilampiri

fotocopy

N1,

N2,

N3,

N4

dari

Kelurahan/Desa, baik dari pihak suami maupun pihak istri ;  Untuk perkawinan kedua dan seterusnya : - Apabila PNS tersebut janda/duda karena cerai, melampirkan akta Perceraian. - Apabila PNS tersebut janda/duda karena meninggal, melampirkan Surat Kematian. - Apabila

PNS

TNI/POLRI,

yang

menikah

melampirkan

surat

dengan ijin

dari

kesatuannya. 2

Sistem, prosedur

mekanisme

dan

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN DAN PEMBINAAN PRANIKAH

6. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker dikirim ke Walikota Madiun (disposisi ke BKD)

3a. Pemberitahuan Penolakan

tidak memenuhi syarat

2. Pemeriksaan berkas

memenuhi syarat

4. Pembinaan Pra Nikah 3.b Pemrosesan Ijin Pernikahan

Keterangan Bagan :

9

1. Berkas

Permohonan

dari

Instansi

PNS

yang

bersangkutan diajukan ke Walikota Madiun dengan tembusan BKD dan Inspektorat, Disposisi Walikota turun ke BKD untuk ditindak lanjuti ; 2. Permohonan diperiksa kelengkapannya ; 3. a. jika permohonan tidak memenuhi

syarat

dibuatkan surat pemberitahuan penolakan

dan

pengajuan dihimpun ; b. jika memenuhi syarat pengajuan diproses ; 4. Surat Ijin Perkawinan yang telah disetujui/ditanda tangani dihimpun untuk dijadwalkan dalam kegiatan Pembinaan Pra Nikah, PNS yang telah dibina

9.

3 4 5

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan

6

Pengelolaan Pengaduan

diberikan Surat Ijin Pernikahannya. Maksimal 1 bulan Gratis  Ijin Pernikahan  Berita Acara Pembinaan Pra Nikah

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Izin Perceraian: No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada walikota Madiun dan telah di disposisi oleh Walikota Madiun

2.

Sistem,

mekanisme

dan

PROSEDUR IJIN PERCERAIAN

prosedur

1. permohonan/laporan gugatan perceraian (disposisi Walikota Madiun)

3. BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 2. Tindak Lanjut

7. Ijin Perceraian/Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian

8. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus)

10

9. Selesai Keterangan Bagan : 1. Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari Satuan Kerja PNS yang bersangkutan dikirim ke Walikota ; 2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak lanjut ke Inspektorat ; 3. Inspektorat pendalaman

melakukan kasus

pemanggilan

melalui

Berita

dan Acara

Pemeriksaan ; 4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

yang

dikirimkan

ke

Walikota

untuk

mendapatkan persetujuan ; 5. LHP turun ke BKD, sehingga Ijin Perceraian/Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dapat diproses ; 6. Proses

Ijin

Perceraian

selesai,

PNS

yang

bersangkutan beserta mantan istri/suami di panggil ke BKD untuk

10.

3.

Jangka waktu penyelesaian

4. 5.

Biaya/tarif Produk layanan

6.

Pengelolaan Pengaduan

menerima

surat

ijin

perceraian/surat

keterangan melakukan perceraian. Maksimal 1 bulan sejak diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Gratis  Ijin Perceraian  Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Pendaftaran Anak: No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian Tunjangan Istri/Suami : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan pengajuan Tunjangan Suami/Istri membawa surat pengantar dari satuan kerjanya dengan melampirkan persyaratan :  Laporan Perkawinan sebanyak 5 lembar ;  Surat Nikah yang sudah dilegalisir KUA sebanyak 5 set ;  Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan stempel semua asli) ;  Mengisi Blanko Penunjukan Suami/Istri sebanyak 5 lembar (blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing11

masing). Pendaftaran Anak : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Pendaftaran Anak membawa surat pengantar dari satuan kerjanya dengan melampirkan persyaratan :  Mengisi Blanko Pendaftaran Anak sebanyak 5 lembar (blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing- masing) ;  Mengisi Blanko Laporan Pertambahan Anak sebanyak 5 lembar (Blanko disediakan di Satuan Kerjanya masingmasing) ;  Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan stempel asli semua) ;  Surat Nikah dilegalisir KUA sebanyak 5 set ;  Akte Kelahiran Anak dilegalisir sebanyak 5 lembar. Peralihan Tunjangan Istri/Suami dan Anak : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan peralihan Tunjangan Suami/Istri dan Anak melampirkan surat keterangan pemberhentian tunjangan dari bendahara gaji 2.

Sistem, prosedur

mekanisme

Suami/Istri yang sebelumnya menanggung (Asli, legalisir). dan PROSEDUR PENGAJUAN TUNJANGAN ISTRI/SUAMI DAN PENDAFTARAN ANAK

10. Surat Permohonan

11. Pemeriksaan Berkas

4. Selesai 3.b Pemrosesan Tunjangan

Keterangan Bagan : 1.

Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim ke

2.

BKD disertai pengantar dari Satker ; Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak, jika ada kekurangan berkas, PNS pemohon dihubungi

3. 4.

melalui Satkernya untuk segera melengkapi berkas ; Permohonan tunjangan diproses ; Permohonan tunjangan yang sudah jadi sifatnya hanya

pengantar untuk diproses lebih lanjut oleh

bendahara

gaji

Badan Pengelolaan

PNS

yangbersangkutan

ke

Keuangan dan Aset Daerah

Kota Madiun. 12

11.

3.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 1 bulan

4.

Biaya/tarif

Gratis

5. 6.

Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Pengantar tunjangan istri/suami dan pendaftaran anak

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis pelayanan : Penghimpunan dan Pengverifikasian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) : No. 1.

Komponen Persyaratan pelayanan

Uraian Pengisian Formulir SKP yang telah diberikan sebelumnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun kepada

2.

Sistem, prosedur

mekanisme

masing-masing SKPD di Kota Madiun. dan PROSEDUR PENGHIMPUNAN DAN PENGVERIFIKASIAN SKP DAN PPKP

SKP dan PPKP dari SKPD

Verifikasi SKP dan PPKP

Diteliti Direvisi sesuai Perbaikan

Salah

Benar

Dikirim ke BKD (Penghimpunan)

SKP dan PPKP dicek ulang

Selesai

Keterangan Bagan : 1. Berkas Formulir SKP dan PPKP diisi oleh masing-masing SKPD ; 2. Setiap SKPD mengumpulkan SKP dan PPKP kemudian diverifikasi benar dan salahnya ; 3. a. jika pengisiannya benar, maka dilanjutkan ke tahap penghimpunan ; b. jika pengisiannya salah, maka akan direvisi oleh SKPD yang bersangkutan ; 13

3. 4. 5. 6.

12.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Biaya/tarif Pengelolaan Pengaduan

4. Merevisi SKP dan PPKP sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengisian SKP dan PPKP ; 5. Setelah direvisi kemudian dihimpun kembali di BKD Kota Madiun ; 6. SKP dan PPKP yang telah terhimpun di cek ulang dan diteliti oleh petugas untuk memastikan kebenaran isi dari SKP dan PPKP tersebut; 7. Selesai. Maksimal 1 bulan Gratis Gratis

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS: No. 1. 2.

Komponen Uraian Persyaratan pelayanan Dapat dilihat di http://panselnas.menpan.go.id Sistem, mekanisme dan PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CPNS prosedur

1. Pendaftar

2. Seleksi Administrasi

4. Tes Wawancara

3. Seleksi TKD/TKB

5.Pengumuman Hasil Seleksi Keterangan Bagan : 1. Calon

peserta

seleksi penerimaan CPNS

mencari

informasi mengenai formasi instansi yang diminati serta melakukan

pendaftaran

online

http://panselnas.menpan.go.id mengirim

surat

lamaran

melalui

(sscn.bkn.go.id)

tulisan

tangan

dan

dengan

melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai persyaratan pendaftaran kepada Pemerintah Kota Madiun (Cap Pos) ; 2. Pemerintah Kota Madiun akan menyeleksi administrasi yang telah didaftarkan secara online maupun

surat

lamaran yang dikirim oleh peserta ; 3. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi berhak 14

mengikuti

seleksi

TKD/TKB

Dasar/Tes

Kemampuan

(Tes

Bidang)

Kemampuan

yang

berbasis

komputer (Computer Assited Test) ; 4. Pengumuman 3. 4. 5. 6.

13.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Hasil

Seleksi

Penerimaan

CPNS

Pemerintah Kota Madiun Gratis -

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/c keatas

No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2.

Sistem, prosedur

mekanisme

dan

Uraian Nota Usul yang ditandatangani oleh Walikota Surat Pengantar dari Gubernur Surat Pengantar dari SKPD Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir Fotocopy Sah Ijazah Terakhir Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan 15tructural/fungsional Fotocopy Sah SPP dan SPMT Fotocopy Sah Karpeg Fotokopy SK Penyesuaian Masa Kerja Daftar Riwayat Pekerjaan Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional PROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT GOL. IV/C KEATAS

Usulan permohonan KP

Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur

SK KP diserahkan kepada pemohon

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP ditandangani Walikota

15

Usulan KP dikirim ke BKN Jakarta untuk diverifikasi

Sk Kenaikan Pangkat di proses dan ditandatangani kepala BKN

SK KP diterima BKD dan ditliti Sk Kenaikan Pangkat di serahkan kepada pemohon

14.

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum. 3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Walikota 4. Nota usul dikirim kepada Gubernur untuk mendapatkan pengantar dari Gubernur. 5. Pengantar KP dari Gubernur dikirim ke BKN Jakarta untuk diverifikasi sampai proses cetak SK KP yang ditandatangani oleh Kepala BKN. 6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD 7. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon 8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon. 3. Jangka waktu penyelesaian 3 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKN 4. Biaya/tarif 5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengelolaan Pengaduan 6. 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran Jenis Pelayanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

Uraian 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala BKD 2. Surat Pengantar dari SKPD 3. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir 16

2.

Sistem, prosedur

mekanisme

4. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir 5. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir 6. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar 7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional 8. Fotocopy Sah SPP dan SPMT 9. Fotocopy Sah Karpeg 10. STLUD/Diklatpim/Ijazah S2 bagi yang PNS pindah golongan ruang 11. Daftar Riwayat Pekerjaan 12. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN IV/a DAN IV/b

Usulan permohonan KP

Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur

Usulan KP dikirim ke BKN Kanreg II untuk diverifikasi

SK KP diserahkan kepada pemohon

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP ditandangani Kepala BKD

Sk Kenaikan Pangkat di proses dan ditandatangani oleh Gubernur

SK KP diterima BKD dan ditliti

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari

17

Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan

verisikasi

dan

Proses

Berkas

Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum. 3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Kepala BKD 4. Nota usul dikirim ke BKD Provinsi untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut bersama BKN Kanreg II 5. SK Kenaikan Pangkat telah ditandatangani oleh Gubernur. 6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD Kota Madiun. 7. SK

Kenaikan

Fungsional

Pangkat

Umum

dipersiapkan

sebelum

oleh

diserahkan

kepada PNS Pemohon 8. Surat

15.

Keputusan

Kenaikan

Pangkat

diserahkan kepada PNS Pemohon. 3. Jangka waktu penyelesaian 1,5 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Gubernur 4. Biaya/tarif 5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

Uraian 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala BKD 2. Surat Pengantar dari SKPD 3. Fotocopy sah SK PNS 4. Fotocopy sah PMK 5. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir 6. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir 7. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir 8. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar 9. Fotocopy Sah Karpeg 10.Fotocopy STLUD Tk. I/Diklatpim IV/Ijazah DIV/S1 bagi yang PNS pindah golongan ruang 11.Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional

18

2.

Sistem, prosedur

mekanisme

dan

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN III/D KEBAWAH

Usulan permohonan KP

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP dikirim ke BKN Kanreg II

Nota Usulan KP ditandangani Kepala BKD

diterbitkannya nomor dan tanggal persetujuan CG di SAPK

Sk Kenaikan Pangkat di proses BKD dan ditandatangani oleh Walikota SK KP diteliti

Sk Kenaikan Pangkat di Sk Kenaikan Pangkat di serahkan kepada pemohon teliti

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum. 3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Kepala BKD 4. Nota usul dikirim ke BKN Kanreg II Sby untuk diverifikasi hingga diterbitkannya nomor dan tanggal persetujuan CG di SAPK 5. Nomor dan tanggal persetujuan CG diproses 19

3.

4. 5. 6.

16.

lebih lanjut oleh Fungsional Umum BKD dengan dibuatkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Walikota 6. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon 7. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon Jangka waktu penyelesaian 27 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Walikota Biaya/tarif Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan 2.

Sistem,

mekanisme

Uraian 1. Surat usulan 2. Berkas syarat administrasi dan PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

prosedur

Usulan permohonan Kenaikan Gaji Berkala

Berkas diverifikasi

SK Gaji Berkala proses BKD dan ditandatangani oleh Sk Kenaikan Gaji Berkala di Kepala BKD serahkan kepada pemohon

Keterangan Bagan 1. Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang telah memenuhi syarat. 2.

Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas Kenaikan

Gaji

Berkala

oleh

fungsional

umum. 3.

Apabila memenuhi syarat, dibuatkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang ditanda tangani oleh Kepala BKD

4.

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala diserahkan kepada PNS Pemohon 20

17.

3.

Jangka waktu penyelesaian

4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

3 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh Kepala BKD Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan : Penetapan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2.

Sistem, mekanisme prosedur

dan

Uraian Usulan dari SKPD Fc. SK Capeg Fc. SK PNS Fc. Ijasah dan transkrip sesuai CPNS Persetujuan dari Instansi yang berwenang asal Jabatan Fungsional yang diusulkan Angka Kredit Pertama dari Instansi yang berwenang

PROSEDUR PENETAPAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Usulan Penetapan Pengangkatan PNS dlm Jabfung.

SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di tandatangani Walikota

BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK Pengangkatan PNS dlm Jabsung

Surat Usulan dinaikkan kepala BKD dianalisa dan disposisi

SK Penetapan Pengangkatan PNS dlm Jabfung di proses

SK KP diserahkan kepada SKPD pengusul

Keterangan Bagan 1.

Surat

permohonan

Usulan

Penetapan 21

Usulan permohonan BerkasKP diverifikasi

Pengangkatan

PNS

dalam

jabatan

Fungsional yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2.

Surat dinaikkan kepada Kepala BKD untuk di analisa

dan

diberikan

disposisi

kepada

Kepala Bidang Mutasi 3.

Bidang Mutasi memproses Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

4.

Surat Jabatan

Keputusan

Pangangkatan

Fungsional

ditanda

dalam tangani

Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. 5.

Setelah ditanda

Surat

Keputusan

tangani

oleh

disetujui Walikota,

dan BKD

membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan. 6.

18.

3.

Jangka waktu penyelesaian

4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Surat Keputusan di serahkan kepada SKPD

pengusul. 1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian Hukum sampai SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Jadi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS

No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

Uraian Surat Permohonan MPP dan pengantar dari SKPD 2. Pengajuan berkas Pensiun 1.

22

2.

Sistem, mekanisme prosedur

dan

PROSEDUR PENETAPAN IJIN BEBAS JABATAN (MPP) PNS

Usulan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS

Surat Usulan dinaikkan kepala BKD dianalisa dan disposisi

SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di tandatangani Walikota

SK MPP PNS di proses

BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK MPP

SK MPP diberikan kepada pemohon

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Penetapan Ijin Bebas

Jabatan

(MPP)

PNS

yang

bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2.

Surat

permohonan

di

naikkan

kepada

Kepala BKD untuk disposisi 3.

Bidang Mutasi melakukan verisikasi, apabila memenuhi

syarat

maka

akan

diproses

Berkas Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) 4.

Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan

(MPP)

PNS

ditanda

tangani

Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. 5.

Setelah ditanda

Surat

Keputusan

tangani

oleh

disetujui Walikota,

dan BKD

23

membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP). 6.

Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) diserahkan kepada PNS

3.

Jangka waktu penyelesaian

Pemohon. 1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian

19.

4.

Biaya/tarif

Hukum sampai SK MPP Jadi -

5.

Produk layanan

SK MPP

6.

Pengelolaan Pengaduan

1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

Uraian 1. Surat Permohonan Pensiun 2. Fc. Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat 3. 4. 5. 6.

Terakhir, SK Mutasi (bila ada) Fc. SKP dan PPK 2 (dua)Tahun terakhir Fc. Konvensi NIP Fc. Ijasah dan Traskrip sesuai CPNS Surat Pernyataan benar benar bekerja pada

Instasi yang diajukan bermaterai 7. Surat Keterangan dari Yayasan

yang

diajukan 8. Fc. Surat ijin Pendirian/Operasional Yayasan yang dilegalisir Notaris 9. Fc. SK Pengangkatan Honorer dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan SK 10. SK Asli Pengangkatan sbg Honorer 11. Surat Keterangan dari Kepala

SKPD

Pemohon.

2.

Sistem, mekanisme prosedur

dan

PROSEDUR PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KERJA PNS

Usulan Penetapan Penyes. Masa Kerja

SK KP diserahkan kepada pemohon

Surat Usulan dinaikkan kepala BKD dianalisa dan disposisi 24

Surat usulan di verifikasi oleh BKN Kanreg II untuk diterbitan Nota Persetujuan

Mmebuatkan Surat pengantar ke Kanreg II BKN

SK Penyesuaian Masa Kerja di proses oleh BKD

SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti kemudian di tandatangani Walikota

BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK MPP

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Penyesuaian

Usulan

Masa

Kerja

Penetapan PNS

yang

bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2.

Surat

permohonan

di

naikkan

kepada

Kepala BKD untuk disposisi 3.

Bidang Mutasi memproses surat pengantar untuk dikirim ke Kantor Regional II BKN Surabaya

dan

diproses

Nota

Persetujuannya. 4.

Setelah mendapatkan Nota Persetujuan dari Kantor Regional II BKN Surabaya BKD memproses Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.

5.

Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS ditanda tangani Walikota setelah

diteliti

oleh

Bagian

Hukum 25

Sekretariat Daerah Kota Madiun. 6.

Setelah ditanda

Surat

Keputusan

tangani

oleh

disetujui Walikota,

dan BKD

membuatkan Petikan dan Salinan Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS. 7.

Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS diserahkan kepada PNS

20.

3.

Jangka waktu penyelesaian

4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Pemohon. 1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Kantor BKN Regional II Surabaya sampai SK PMK Jadi SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 2.

Sistem, mekanisme prosedur

dan

Uraian Surat Permohonan Pensiun Daftar Susunan Keluarga Fc. Surat Nikah Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4) Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir, KGB, Karpeg dan Taspen Daftar Riwayat Pekerjaan Surat Keterangan benar-benar tidak membawa/menyimpan surat-surat dan barang berharga milik negara Surat Keterangan belumpernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir Lembar DPCP Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar

PROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN IV/c KE ATAS

Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas

Berkas diverifikasi

26

SK pensiun diterima BKD dan diteliti

Berkas usulan di kirim ke BKN Kanreg II untuk diproses

SK Pensiun diserahkan kepada pemohon

21.

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Pensiun oleh fungsional umum. 3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim ke Kantor regional II BKN Surabaya untuk diproses Surat Keputusan Pensiunnya. 4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD dan diteliti sebelum diserahkan kepada pemohon. 5. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon 3. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) tahun untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN Jakarta jadi 4. Biaya/tarif 5. Produk layanan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS 6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran Jenis Pelayanan : Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Surat Permohonan Pensiun Daftar Susunan Keluarga Fc. Surat Nikah Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4) Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir, KGB, Karpeg dan Taspen Daftar Riwayat Pekerjaan Surat Keterangan benar-benar tidak 27

8. 9. 10. 11. 2.

Sistem, mekanisme prosedur

dan

membawa/menyimpan surat-surat dan barang berharga milik negara Surat Keterangan belumpernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir Lembar DPCP Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar

PROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN IV/b KE BAWAH

Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke bawah

SK pensiun diterima BKD dan diteliti

Berkas diverifikasi

Berkas usulan di kirim ke BKN Kanreg II untuk diproses

SK Pensiun diserahkan kepada pemohon

3. 4.

Keterangan Bagan 1. Surat permohonan Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas Pensiun oleh fungsional umum. 3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim ke Kantor Regional II BKN Surabaya untuk diproses Surat Keputusan Pensiunnya. 4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD dan dan diteliti sebelum diserahkan kepada pemohon. 5. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon. Jangka waktu penyelesaian 3 Bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN jadi Biaya/tarif 28 Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas

Berkas diverifikasi

22.

5.

Produk layanan

6.

Pengelolaan Pengaduan

SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Pelayanan permohonan Izin Belajar

No. Komponen 1. Persyaratan

Uraian Izin Seleksi  Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa baru

pelayanan

 FC Formulir Pendaftaran  Rekomendasi Kepala SKPD 

Surat Pengantar dari instansi

 Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS Izin Belajar  Rekomendasi Kepala SKPD 

Surat Pengantar dari instansi

 Surat izin seleksi  Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari lembaga pendidikan  Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin  SK Pangkat Terakhir  Daftar Penilaian Pekerjaan  Daftar riwayat Hidup  Surat

pernyataan

bermaterai

yang

menyatakan

bahwa: -

Tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian ijazah Bersedia menanggung seluruh biaya yang

-

dibutuhkan. Pendidikan diikuti

-

diluar

jam

dinas

dan

tidak

menggangu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari 2.

Sistem,

mekanisme

PERMOHONAN IZIN BELAJAR

dan prosedur

1.Pengajuan Permohonan Izin Seleksi

2.. Pemeriksaan Berkas

29

3.b Proses Surat Izin Seleksi Belajar

3. a Surat Penolakan

Lulus seleksi 4. Surat Izin Seleksi Belajar

5b. Pengajuan Permohonan Izin

Tidak Lulus seleksi

5a. proses berhenti

6. Pemeriksaan Berkas

8. Selesai

7. Proses SK Izin Belajar

Keterangan bagan:

3.

Jangka

1. Pemohon mengajukan permohonan izin mengikuti Seleksi melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD. 2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian lembaga belajar. 3. a. apabila tidak memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi masuk kuliah, maka dikeluarkan surat penolakan kepada pemohon. b. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin mengikuti Seleksi. 4. Surat izin seleksi dikirim kepada pemohon. 5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses berhenti dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya. b. apabila lulus seleksi, Pemohon mengajukan permohonan izin belajar melalui SKPD masingmasing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD. 6. Surat masuk diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas pemohon. 7. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin Belajar. 8. Surat Izin Belajar dikirim kepada pemohon. waktu Izin Seleksi : 2 (dua) hari 30

penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan

Izin Belajar: 2 (dua) Hari 4. 5. Surat Izin Seleksi Belajar, Surat Izin Belajar 6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran 23. Jenis Pelayanan Permohonan Tugas Belajar No. Komponen 1. Persyaratan pelayanan

2.

Sistem,

mekanisme

Uraian Seleksi Tugas Belajar  Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa baru  FC Formulir Pendaftaran  Rekomendasi Kepala SKPD  Surat Pengantar dari instansi  Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS Tugas Belajar  FC SK Pangkat Terakhir  FC Daftar Penilaian Pekerjaan  Daftar riwayat Hidup  FC Ijazah dan Transkrip nilai terakhir dilegalisir  Surat Izin mengikuti Seleksi  Surat Pengantar dari instansi  Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari lembaga pendidikan  Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS  Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa: - tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian ijazah - Bersedian menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan. PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

dan prosedur

1.Pengajuan Permohonan Izin Seleksi

2.. Pemeriksaan Berkas

3.b Proses Surat Izin Seleksi Belajar

3. a Surat Penolakan

31

5a. proses berhenti

Tidak Lulus seleksi 4. Surat Izin Seleksi Lulus seleksi

6.. Pemeriksaan Berkas oleh BKD 5b. Pengajuan Permohonan Tugas belajar

SK telah ditandatangani Walikota dikembalikan ke BKD

7. Proses di Bagian Hukum untuk Penandatangaan SK Belajar di BKD

Selesai

Keterangan bagan: 1. Pemohon melalui

mengajukan SKPD

permohonan

masing-masing

izin

Seleksi

ditujukan

kepada

Walikota dengan tembusan ke BKD. 2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian lembaga belajar. 3. a. apabila tidak

memenuhi

syarat

untuk

bisa

mengikuti seleksi masuk kuliah, maka dikeluarkan surat penolakan kepada pemohon. a. apabila seluruh kelengkapan persyaratan,

maka

surat

memenuhi

permohonan

akan

diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin mengikuti Seleksi. 4. Surat izin seleksi dikirim kepda pemohon. 5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses berhenti dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya b. apabila

lulus

seleksi,

Pemohon

mengajukan

permohonan Tugas belajar melalui SKPD masingmasing

ditujukan

kepada

Walikota

dengan

tembusan ke BKD. Dan Surat masuk diperiksa 32

dan diteliti kelengkapan berkas pemohon. 6. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut untuk dibuat draft Surat Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar. 7. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat persetujuan

dan

ditandatangani. 8. SK yang telah

3.

Jangka

4. 5.

penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan

dikirim

ke

ditandatangai

Walikota oleh

untuk Walikota

dikembalikan ke BKD. 9. SK Tugas Belajar dikirim kepada pemohon. waktu Izin Seleksi : 2 (dua) hari SK Tugas Belajar: 7 (tujuh) Hari Surat Izin Seleksi, Surat Keputusan Walikota tentang

Tugas Belajar 6. 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran 24. Jenis Pelayanan Laporan Ijin Belajar Pengelolaan Pengaduan

No. Komponen Uraian 1. Persyaratan pelayanan  Surat Laporan selesai belajar dari SKPD  Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan  FC Ijazah dan transkrip nilai  FC surat Izin Belajar

33

2.

Sistem,

mekanisme

LAPORAN IJIN BELAJAR

dan prosedur

1. Pengajuan Laporan Ijin belajar

2. Berkas dihimpun

Dilakukan update Data Pegawai pada Simpeg BKD

3. 4. 5. 6.

25.

Jangka penyelesaian Biaya/tarif

Keterangan bagan: 1. Pemohon mengajukan Laporan Ijin Belajar melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota dengan tembusan ke BKD. 2. Surat Ijin Belajar dihimpun dan di arsip oleh BKD 3. Mengupdate Data Pegawai pada Simpeg BKD waktu 1 (satu) hari -

Produk layanan

Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran Jenis Pelayanan Laporan Tugas Belajar Pengelolaan Pengaduan

No. Komponen Uraian 1. Persyaratan pelayanan  Surat Laporan selesai belajar dari SKPD  Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan  FC Ijazah dan transkrip nilai  FC surat Izin Belajar LAPORAN TUGAS BELAJAR 2. Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pengajuan Laporan tugas belajar

4. diproses di Bagian Hukum kemudian penandatanganan SK oleh Walikota

2. Pemeriksaan Berkas

3. Pembuatan Draf SK Penugasan Kembali Oleh BKD

34 Diteruskan ke Bidang Mutasi

Staf/Struktural

6 a. Selesai

5. SK yg telah Ditandatangani Walikota dikembalikan ke BKD Fungsional

Keterangan bagan: 1.

Pemohon membuat Laporan Tugas Belajar melalui SKPD

masing-masing

ditujukan

dengan tembusan ke BKD. 2. Surat masuk diperiksa

dan

kepada diteliti

Walikota mengenai

kelengkapan berkas 3. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan, maka laporan akan diproses lebih lanjut untuk dibuat Draft Surat Keputusan Walikota tentang Penugasan Kembali. 4. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat persetujuan dan kemudian dikirim ke Walikota untuk ditandatangani. 5. SK yang telah

ditandatangai

oleh

Walikota

dikembalikan ke BKD. 6. SK penugasan kembali telah selesai, a. Untuk strukural, SK langsung dikirim kepada yang bersangkutan. b. Untuk fungsional, SK dikirim kepada Bidang Mutasi untuk dibuat 3. 4. 5. 6.

26.

Jangka penyelesaian Biaya/tarif

SK pengaktifan

kembali

dalam

jabatan fungsional. waktu 7 (tujuh) hari

Produk layanan Pengelolaan Pengaduan

Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran

Jenis Pelayanan Sewa Gedung Diklat

No. Komponen Uraian 1. Persyaratan pelayanan  Surat Laporan selesai belajar dari SKPD 2.

Sistem,

mekanisme

SEWA GEDUNG DIKLAT 35 Surat Masuk Sewa Gedung Diklat

Penyewa Datang ke Gedung Diklat

dan prosedur

Menerima telepon Dari Penyewa Gedung Diklat

Tidak bisa disewa

Konfirmasi Penyewa

Melihat daftar jadwal penyewa Gedung Diklat

Arsip Surat Penyewa

Bisa disewa

Konfirmasi Penyewa

Keterangan bagan: 1. Penyewa gedung Diklat melalui a. Mengirim Surat Pinjam / Sewa gedung Diklat yang ditujukan kepada kelapa BKD. b. Peminjam/Penyewa bisa Datang ke gedung Diklat bertemu dengan petugas di Gedung Diklat c.

Penyewa bisa melakukan peminjaman Gedung Diklat melalui telepon ke Gedung Diklat

2. Petugas Gedung Diklat Melihat Jadwal Peminjaman Gedung apakah penyewa bisa menyewa atau tidak pada tanggal yang diajukan oleh penyewa 3. Bisa atau Tidak Bisa Menyewa Petugas melakukan konfirmasi kepada Penyewa Gedung 3.

Jangka penyelesaian

4.

Biaya/tarif

4. Surat Sewa dihimpun / diarsipkan waktu 1 (satu) hari 1. Untuk Sewa Aula atau Hall a. Siang Hari Rp. 2.500.000/per hari b. Malam Hari Rp. 3.000.000/Per hari c. Siang Hari s/d Malam Hari Rp. 4.000.000/Per hari 36

2. Fasilitas Lain a. Kamar

tidur

VIP

(kapasitas

2

orang)

Rp.

200.000/per hari b. Kamar tidur (kapasitas 4 orang) Rp. 150.000/per hari c. Ruangan makan VIP Rp. 75.000/per hari d. Ruangan Makan Rp. 200.000/per hari e. Ruang Kelas Rp. 400.000/per hari

Keterangan

: Untuk Penyewa Lingkup SKPD atau

Instasi Pemerintah Kota Madiun hanya dikenakan tarif 5.

Produk layanan

6.

Pengelolaan Pengaduan

50% dari tarif tersebut diatas. Pelayanan Sewa Gedung Diklat 1. Email : [email protected] 2. Telp : 0361-462230 3. Kotak Saran KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

Drs. AGUS ARDIYANTO Pembina Utama Muda NIP. 19570626 198603 1 021

37