Spk Gtt Sdn Kota Malang 2019.docx

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI KEBONSARI I KECAMATAN SUKUN Jl. Satsui Tubun No. 178 Telp. (0341) 835400 MALANG Email : [email protected]

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 421.2/003/35.73.301.123/2019 TENTANG TENAGA GURU TIDAK TETAP (GTT) SD NEGERI KEBONSARI 1 KOTA MALANG TAHUN 2019 Padahari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas, yang bertanda-tangan di bawah ini : 1. Nama : Dra. Wiwik Sinuwati NIP : 19680114 199104 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa Jabatan : Kepala Sekolah Bertindak untuk dan atas nama SD Negeri Kebonsari 1 kota Malang yang berkedudukan di Jalan Sasuit Tubun Nomor 178 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu 2. Nama : Dini Sukaning Tyas Siwi, S.Pd Tempat, Tgl Lahir : Malang, 19 Januari 1994 Alamat : Jl. Raya Bandulan 198 Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya sebagai para pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 1 Maksud dan Tujuan (1) Kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh unsur pendidik, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dipenuhi jumlah dan kualitas tenaga pendidik (2) Guru Tidak Tetap dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga pendidik Pasal 2 Ruang Lingkup dan Tugas (1) Pihak Kesatu memberikan penugasan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sebagai Guru Tidak Tetap sesuai Permendikbud No 15 Tahun 2018, antara lain: a. b. c. d.

Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran Menganalisis dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah

(2) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud pada butir (e) meliputi : a. Menjadi guru piket b. Melatih kegiatan ekstrakurikuler c. Menjadi panitia dan atau pengawas dalam kegiatan PenilaianTengah Semester (PTS),Penilaian Akhir Semester (PAS),Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Sekolah d. Petugas Tata Tertib e. Pembina kegiatan kesiswaan f. Petugas Perpustakaan g. Laboran h. Tim PPK i. Menjadi pantia/petugas Adiwiyata, Green School Festival, HUT Sekolah, PHBN, PHBA j. Kegiatan lain yang sifatnya insidental Pasal 3 Hak (1)

(2) (3) (4)

Pihak Kesatu berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik dari Pihak Kedua. Pihak Kedua tidak berhak menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagiPegawai Negeri Sipil. Pihak Kedua berhak atas honorarium dari Pihak Kesatu setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); Pihak Kedua berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kesatu. Pasal 4 Kewajiban

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pihak Kesatu berkewajiban membayar honorarium Pihak Kedua setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), setelah menerima dana honorarium GTT dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *). Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pihak Kesatu. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab; Pihak Kedua berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan Pihak Kesatu; Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan PihakKesatu; Pihak Kedua berkewajibanmelaksanakan tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan oleh Pihak Kesatu; PihakKeduaberkewajibanhadir di sekolah minimum 40 jam kerjadan minimum 24 jam mengajardalamseminggu dan tidak merangkap tugas di lembaga lain. Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan Honorarium bersumber dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *)Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6 Jangka Waktu Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan berakhir apabila: (1) Pihak Kedua meninggal dunia; (2) Pihak Kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri; (3) Pihak Kedua tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah; (4) Pihak Kedua melakukan tindak kejahatan yang mendapat sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 8 Pembinaan (1) Pembinaan terhadap Pihak Kedua yang melakukan kesalahan/pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dilakukan oleh Pihak Kesatu. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat peringatan Idan peringatan II sekaligus terakhir. (3) Apabila Pihak Kedua mendapat surat peringatan II dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka Pihak Kesatu dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja tanpa syarat. Pasal 9 Penilaian Kinerja (1) (2)

Pihak Kesatu melakukan penilaian kinerja terhadap Pihak Kedua. Apabila hasil penilaian kinerja tidak baik atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian, maka akan dilakukan peninjauan kembali perjanjian kerjanya. Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat; (2) Apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka para pihak memusyawarahkan kembali dengan melibatkan lembaga dan instansi terkait. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini di buat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

Materai Rp. 6.000

………………………………..

………………………………………….. NIP. …………………………………

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI KEBONSARI I KECAMATAN SUKUN Jl. Satsui Tubun No. 178 Telp. (0341) 835400 MALANG Email : [email protected]

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 421.2/003/35.73.301.123/2019 TENTANG TENAGA GURU TIDAK TETAP (GTT) SD NEGERI KEBONSARI 1 KOTA MALANG TAHUN 2019 Padahari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas, yang bertanda-tangan di bawah ini : 3. Nama : Dra. Wiwik Sinuwati NIP : 19680114 199104 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa Jabatan : Kepala Sekolah Bertindak untuk dan atas nama SD Negeri Kebonsari 1 kota Malang yang berkedudukan di Jalan Sasuit Tubun Nomor 178 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu 4. Nama : Indri Kumara S.P.S Tempat, Tgl Lahir : Malang, 29 Februari 1996 Alamat : JL. Manggis RT.02 RW.04 Desa. Kemulan Kec. Turen Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya sebagai para pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 1 Maksud dan Tujuan (3) Kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh unsur pendidik, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dipenuhi jumlah dan kualitas tenaga pendidik (4) Guru Tidak Tetap dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga pendidik Pasal 2 Ruang Lingkup dan Tugas (1) Pihak Kesatu memberikan penugasan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sebagai Guru Tidak Tetap sesuai Permendikbud No 15 Tahun 2018, antara lain: e. f. g. h.

Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran Menganalisis dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah

(2) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud pada butir (e) meliputi : k. Menjadi guru piket l. Melatih kegiatan ekstrakurikuler m. Menjadi panitia dan atau pengawas dalam kegiatan PenilaianTengah Semester (PTS),Penilaian Akhir Semester (PAS),Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Sekolah n. Petugas Tata Tertib o. Pembina kegiatan kesiswaan p. Petugas Perpustakaan q. Laboran r. Tim PPK s. Menjadi pantia/petugas Adiwiyata, Green School Festival, HUT Sekolah, PHBN, PHBA t. Kegiatan lain yang sifatnya insidental Pasal 3 Hak (1)

(2) (3) (4)

Pihak Kesatu berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik dari Pihak Kedua. Pihak Kedua tidak berhak menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagiPegawai Negeri Sipil. Pihak Kedua berhak atas honorarium dari Pihak Kesatu setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); Pihak Kedua berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kesatu. Pasal 4 Kewajiban

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14)

Pihak Kesatu berkewajiban membayar honorarium Pihak Kedua setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), setelah menerima dana honorarium GTT dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *). Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pihak Kesatu. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab; Pihak Kedua berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan Pihak Kesatu; Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan PihakKesatu; Pihak Kedua berkewajibanmelaksanakan tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan oleh Pihak Kesatu; PihakKeduaberkewajibanhadir di sekolah minimum 40 jam kerjadan minimum 24 jam mengajardalamseminggu dan tidak merangkap tugas di lembaga lain. Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan Honorarium bersumber dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *)Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6 Jangka Waktu Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan berakhir apabila: (5) Pihak Kedua meninggal dunia; (6) Pihak Kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri; (7) Pihak Kedua tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah; (8) Pihak Kedua melakukan tindak kejahatan yang mendapat sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 8 Pembinaan (1) Pembinaan terhadap Pihak Kedua yang melakukan kesalahan/pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dilakukan oleh Pihak Kesatu. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat peringatan Idan peringatan II sekaligus terakhir. (3) Apabila Pihak Kedua mendapat surat peringatan II dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka Pihak Kesatu dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja tanpa syarat. Pasal 9 Penilaian Kinerja (3) (4)

Pihak Kesatu melakukan penilaian kinerja terhadap Pihak Kedua. Apabila hasil penilaian kinerja tidak baik atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian, maka akan dilakukan peninjauan kembali perjanjian kerjanya. Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

(3) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat; (4) Apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka para pihak memusyawarahkan kembali dengan melibatkan lembaga dan instansi terkait. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini di buat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

Materai Rp. 6.000

………………………………..

………………………………………….. NIP. …………………………………

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI KEBONSARI I KECAMATAN SUKUN Jl. Satsui Tubun No. 178 Telp. (0341) 835400 MALANG Email : [email protected]

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 421.2/003/35.73.301.123/2019 TENTANG TENAGA GURU TIDAK TETAP (GTT) SD NEGERI KEBONSARI 1 KOTA MALANG TAHUN 2019 Padahari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas, yang bertanda-tangan di bawah ini : 5. Nama : Dra. Wiwik Sinuwati NIP : 19680114 199104 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa Jabatan : Kepala Sekolah Bertindak untuk dan atas nama SD Negeri Kebonsari 1 kota Malang yang berkedudukan di Jalan Sasuit Tubun Nomor 178 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu 6. Nama : Miseno Tempat, Tgl Lahir : Malang, 06 Desember 1968 Alamat : Perumahan SDN Kebonsari 1 Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya sebagai para pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 1 Maksud dan Tujuan (5) Kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh unsur pendidik, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dipenuhi jumlah dan kualitas tenaga pendidik (6) Guru Tidak Tetap dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga pendidik Pasal 2 Ruang Lingkup dan Tugas (1) Pihak Kesatu memberikan penugasan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sebagai Guru Tidak Tetap sesuai Permendikbud No 15 Tahun 2018, antara lain: i. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran j. Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran

k. Menganalisis dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian l. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (2) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud pada butir (e) meliputi : u. Menjadi guru piket v. Melatih kegiatan ekstrakurikuler w. Menjadi panitia dan atau pengawas dalam kegiatan PenilaianTengah Semester (PTS),Penilaian Akhir Semester (PAS),Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Sekolah x. Petugas Tata Tertib y. Pembina kegiatan kesiswaan z. Petugas Perpustakaan aa. Laboran bb.Tim PPK cc. Menjadi pantia/petugas Adiwiyata, Green School Festival, HUT Sekolah, PHBN, PHBA dd.Kegiatan lain yang sifatnya insidental Pasal 3 Hak (1)

(2) (3) (4)

Pihak Kesatu berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik dari Pihak Kedua. Pihak Kedua tidak berhak menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagiPegawai Negeri Sipil. Pihak Kedua berhak atas honorarium dari Pihak Kesatu setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); Pihak Kedua berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kesatu. Pasal 4 Kewajiban

(15) Pihak Kesatu berkewajiban membayar honorarium Pihak Kedua setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), setelah menerima dana honorarium GTT dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *). (16) Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pihak Kesatu. (17) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab; (18) Pihak Kedua berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan Pihak Kesatu; (19) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan PihakKesatu; (20) Pihak Kedua berkewajibanmelaksanakan tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan oleh Pihak Kesatu; (21) PihakKeduaberkewajibanhadir di sekolah minimum 40 jam kerjadan minimum 24 jam mengajardalamseminggu dan tidak merangkap tugas di lembaga lain. Pasal 5 Pembiayaan Pembiayaan Honorarium bersumber dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *)Tahun Anggaran 2019. Pasal 6

Jangka Waktu Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan berakhir apabila: (9) Pihak Kedua meninggal dunia; (10) Pihak Kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri; (11) Pihak Kedua tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah; (12) Pihak Kedua melakukan tindak kejahatan yang mendapat sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 8 Pembinaan (1) Pembinaan terhadap Pihak Kedua yang melakukan kesalahan/pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dilakukan oleh Pihak Kesatu. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat peringatan Idan peringatan II sekaligus terakhir. (3) Apabila Pihak Kedua mendapat surat peringatan II dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka Pihak Kesatu dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja tanpa syarat. Pasal 9 Penilaian Kinerja (5) (6)

Pihak Kesatu melakukan penilaian kinerja terhadap Pihak Kedua. Apabila hasil penilaian kinerja tidak baik atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian, maka akan dilakukan peninjauan kembali perjanjian kerjanya. Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

(5) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat; (6) Apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka para pihak memusyawarahkan kembali dengan melibatkan lembaga dan instansi terkait. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini di buat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

Materai Rp. 6.000

………………………………..

………………………………………….. NIP. …………………………………

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI KEBONSARI I KECAMATAN SUKUN Jl. Satsui Tubun No. 178 Telp. (0341) 835400 MALANG Email : [email protected]

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 421.2/003/35.73.301.123/2019 TENTANG TENAGA GURU TIDAK TETAP (GTT) SD NEGERI KEBONSARI 1 KOTA MALANG TAHUN 2019 Padahari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas, yang bertanda-tangan di bawah ini : 7. Nama : Dra. Wiwik Sinuwati NIP : 19680114 199104 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina / IVa Jabatan : Kepala Sekolah Bertindak untuk dan atas nama SD Negeri Kebonsari 1 kota Malang yang berkedudukan di Jalan Sasuit Tubun Nomor 178 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu 8. Nama : Ahmad Shodiq Tempat, Tgl Lahir : Malang, Alamat : Wadung Pakisaji Malang Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya sebagai para pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 1 Maksud dan Tujuan (7) Kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh unsur pendidik, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dipenuhi jumlah dan kualitas tenaga pendidik (8) Guru Tidak Tetap dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga pendidik Pasal 2 Ruang Lingkup dan Tugas (1) Pihak Kesatu memberikan penugasan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sebagai Guru Tidak Tetap sesuai Permendikbud No 15 Tahun 2018, antara lain: m. n. o. p.

Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran Menganalisis dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah

(2) Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud pada butir (e) meliputi : ee. Menjadi guru piket ff. Melatih kegiatan ekstrakurikuler gg. Menjadi panitia dan atau pengawas dalam kegiatan PenilaianTengah Semester (PTS),Penilaian Akhir Semester (PAS),Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Sekolah hh. Petugas Tata Tertib ii. Pembina kegiatan kesiswaan jj. Petugas Perpustakaan kk. Laboran ll. Tim PPK mm. Menjadi pantia/petugas Adiwiyata, Green School Festival, HUT Sekolah, PHBN, PHBA nn. Kegiatan lain yang sifatnya insidental Pasal 3 Hak (1)

(2) (3) (4)

Pihak Kesatu berhak menerima pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sampai dengan diterima baik dari Pihak Kedua. Pihak Kedua tidak berhak menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak yang berlaku bagiPegawai Negeri Sipil. Pihak Kedua berhak atas honorarium dari Pihak Kesatu setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); Pihak Kedua berhak memperoleh fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kesatu. Pasal 4 Kewajiban

(22) Pihak Kesatu berkewajiban membayar honorarium Pihak Kedua setiap bulan sebesar Rp...............(..........................rupiah) sudah termasuk iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), setelah menerima dana honorarium GTT dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *). (23) Pihak Kesatu berkewajiban menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari Pihak Kedua sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pihak Kesatu. (24) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab; (25) Pihak Kedua berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan kegiatan yang diselenggarakan Pihak Kesatu; (26) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan PihakKesatu; (27) Pihak Kedua berkewajibanmelaksanakan tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan oleh Pihak Kesatu; (28) PihakKeduaberkewajibanhadir di sekolah minimum 40 jam kerjadan minimum 24 jam mengajardalamseminggu dan tidak merangkap tugas di lembaga lain. Pasal 5 Pembiayaan Pembiayaan Honorarium bersumber dari Biaya Operasional Daerah/Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional *)Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6 Jangka Waktu Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan berakhir apabila: (13) Pihak Kedua meninggal dunia; (14) Pihak Kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri; (15) Pihak Kedua tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah; (16) Pihak Kedua melakukan tindak kejahatan yang mendapat sangsi pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 8 Pembinaan (1) Pembinaan terhadap Pihak Kedua yang melakukan kesalahan/pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dilakukan oleh Pihak Kesatu. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pemberian surat peringatan Idan peringatan II sekaligus terakhir. (3) Apabila Pihak Kedua mendapat surat peringatan II dan melakukan kesalahan/pelanggaran lagi maka Pihak Kesatu dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja tanpa syarat. Pasal 9 Penilaian Kinerja (7) (8)

Pihak Kesatu melakukan penilaian kinerja terhadap Pihak Kedua. Apabila hasil penilaian kinerja tidak baik atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian, maka akan dilakukan peninjauan kembali perjanjian kerjanya. Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

(7) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat; (8) Apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka para pihak memusyawarahkan kembali dengan melibatkan lembaga dan instansi terkait. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini di buat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu,

Materai Rp. 6.000

………………………………..

………………………………………….. NIP. …………………………………