Spesifikasi Teknis Talud Togome.doc

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl. Raya Kilometer 40 Bal-Bar Sofifi Provinsi Maluku Utara

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKS TEKNIS)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PENGAMAN KAWASAN PEMUKIMAN TOGOME OBA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Spesifikasi Teknis Page 1

SYARAT – SYARAT TEKNIS Pasal VI.01. URAIAN PEKERJAAN 1. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor adalah Pembangunan Bangunan Pengaman Kawasan Pemukiman Togome sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja, dengan rincian secara garis besar sebagai berikut : a. PEKERJAAN PERSIAPAN b. PEKERJAAN TANAH c. PEKERJAAN PASANGAN 2. Sarana Pekerjaan : Untuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan, Kontraktor menyediakan : a. Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan, tenaga kerja yang terampil dan cukup jumlahnya dengan kapasitas yang memadai dengan pengalaman untuk prasarana gedung. b. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. c. Melaksanakan tepat sesuai dengan time schedule. 3. Cara Pelaksanaan : Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, dan sesuai dengan syaratsyarat (RKS), gambar rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk dan keputusan Pengawas lapangan dan Direksi Teknis. Pasal VI.02. JENIS DAN MUTU BAHAN Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menpen. No.: 472/Kop/XII/80, No.: 813/Menpen/1980, No.: 64/Menpen/1980, Tanggal 23 Desember 1980 Pasal VI.03. GAMBAR – GAMBAR

RKS ini dilampiri : 1. Gambar kerja arsitektur/Sipil 2. Gambar Pelengkap dan Detail Khusus Pasal VI.04. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN 1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, kecuali bila ada ketentuan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :

Spesifikasi Teknis Page 2

a. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; b. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982; c. Peraturan umum tentang SMK3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : Per.05/MEN/1996; d. Spesifikasi bahan bangunan bagian A : SK SNI S-04-1989-F; 2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 1 ayat 1 tersebut di atas berlaku dan mengikat pula. a. Gambar Kerja yang dibuat Perencana, termasuk juga gambar-gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan / disetujui Direksi. b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. d. Berita Acara Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa. e. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa. f. Surat Penawaran dan lampiran-lampirannya. g. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui Direksi. Pasal VI.05. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR 1. Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). 2. Bila gambar tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat/berlaku adalah RKS. Bila suatu gambar tidak sesuai dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku, begitu pula apabila dalam RKS tidak dicantumkan sedangkan gambar ada, maka gambarlah yang mengikat. 3. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan-keraguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, Kontraktor wajib menanyakan kepada Direksi/Pengawas Lapangan dan Kontraktor mengikuti keputusan dalam rapat. Pasal VI.06. JADWAL PELAKSANAAN 1. Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan Kontraktor wajib membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar-chart dan curve bahan/tenaga. 2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi/Pengawas Lapangan, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah SPPBJ diterima Kontraktor. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan, akan disahkan oleh Pemberi Tugas. 3. Kontraktor wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 4 (empat) kepada Direksi/Pengawas Lapangan, satu salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dinding di bangsal Kontraktor di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan (prestasi kerja). 4. Direksi/Pengawas Lapangan akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan Rencana Kerja tersebut. Pasal VI.07. KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN 1. Di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa disebut Pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan

Spesifikasi Teknis Page 3

2. 3. 4.

5.

di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor, berpendidikan minimal STM atau sederajat dengan pengalaman minimum 3 (tiga) tahun. Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya. Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Direksi/Pengawas Lapangan, nama dan jabatan Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan. Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi/Pengawas Lapangan, Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahu kepada Kontraktor secara tertulis untuk menggantinya dengan personil yang memenuhi syarat. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjuk Pelaksana baru atau Kontraktor sendiri (penanggung jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.

Pasal VI.08. TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) KONTRAKTOR DAN PELAKSANA 1. Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya jam kerja apabila terjadi hal-hal mendesak, kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon di lokasi kepada Direksi/Pengawas Lapangan. 2. Alamat Kontraktor dan pelaksana diharapkan tidak berubah-ubah selama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, Kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan secar tertulis.

Pasal VI.09. PENJAGAAN KEAMANAN DI LAPANGAN PEKERJAAN 1. Kontraktor wajib menjaga keamanan lapangan terhadap barang-barang milik Proyek, Direksi/Pengawas Lapangan dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan. 2. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui Direksi/Pengawas Lapangan, baik yang telah dipasang maupun yang belum, menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah. 3. Apabila terjadi kebakaran, kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. Untuk itu kontraktor diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap dipakai yang ditempatkan di tempat-tempat yang akan ditetapkan oleh Direksi/Pengawas Lapangan. Pasal VI.10. JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA 1. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap pakai di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan. 2. Kontraktor wajib menyediakan air minum yang bersih dan memenuhi syaratsyarat bagi semua petugas dan pekerja yang ada di bawah kekuasaan kontraktor. 3. Kontraktor wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk para pekerja tidak diperkenankan, kecuali untuk penjaga keamanan.

Spesifikasi Teknis Page 4

4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal VI.11. ALAT-ALAT PELAKSANAAN Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan olek Kontraktor, sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan siap dipakai, antara lain : 1. Perlengkapan penerangan untuk pekerjaan lembur. 2. Alat-alat lainnya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Pasal VI.12. SITUASI DAN UKURAN 1.

Pekerjaan tersebut dalam pasal VI.01 adalah pekerjaan lanjutan, sesuai dengan gambar. 2. Ukuran – ukuran dalam gambar ataupun dalam RKS merupakan garis besar pelaksanaan. 3. Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan bangunan, sifat dan luas pekerjaan, dan hal – hal yang dapat mempengaruhi harga penawaran. 4. Kelalaian atau kekurang telitian kontraktor dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk menggagalkan tuntutan. Pasal VI.13. SYARAT – SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN 1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan pasal VI.02. 2. Semua bahan bangunan yang akan dipergunakan harus diperiksakan dahulu kepada Direksi/Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan. 3. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Kontraktor di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi/Pengawas Lapangan, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat - lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung dari jam penolakan. 4. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor tetapi ternyata ditolak Direksi/Pengawas Lapangan, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi/Pengawas Lapangan. Pasal VI.14. PEMERIKSAAN PEKERJAAN 1. Sebelum memulai pekerjaan lanjutan yang apabila bagian pekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh Direksi/Pengawas Lapangan, Kontraktor diwajibkan meminta kepada Direksi/Pengawas Lapangan. 2. Kemudian jika Direksi/Pengawas Lapangan telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya. 3. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari jam diterimanya permohonan pemeriksaan , tidak terhitung hari libur/hari raya), tidak dipenuhi oleh Direksi/Pengawas Lapangan, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang sebenarnya diperiksakan dianggap telah disetujui Direksi/Pengawas Lapangan. Hal ini dikecualikan bila Direksi/Pengawas Lapangan meminta perpanjangan waktu. 4. Bila Kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, Direksi/Pengawas Lapangan berhak memerintahkan membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk

Spesifikasi Teknis Page 5

memperbaiki, biaya pembongkaran dan pemasangan menjadi tanggungan Kontraktor. Pasal VI.15. KENAIKAN HARGA/FORCE MAJEURE 1. Kenaikan harga yang bersifat biasa tidak dapat mengajukan klaim. 2. Kenaikan harga yang diakibatkan kebijaksanaan moneter oleh Pemerintah dan bersifat nasional dapat mengajukan klaim sesuai petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. 3. Semua kerugian akibat Force Majeure yang dikarenakan gempa bumi, angin puyuh, badai topan, kerusuhan, peperangan dan semua kejadian karena faktor alam serta kejadian tersebut dibenarkan oleh Pemerintah bukan menjadi tanggungan Kontraktor. Pasal VI.16. PEKERJAAN TAMBAH/KURANG 1. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan dengan tertulis dalam buku harian oleh Direksi/Pengawas Lapangan serta persetujuan Pemberi Tugas. 2. Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku bila memang nyata-nyata ada perintah tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan atas persetujuan Pemberi Tugas. 3. Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan, yang dimaksudkan oleh Kontraktor yang pembayarannya diperhitungkan bersama-sama angsuran terakhir. 4. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan dalam penawaran, harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Direksi/Pengawas Lapangan bersama-sama Kontraktor dengan persetujuan Pemberi Tugas. 5. Adanya Pekerjaan Tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan penyerahan pekerjaan, tetapi Direksi/Pengawas Lapangan dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan tambah tersebut. Pasal VI.17. PEKERJAAN PERSIAPAN a.

Uitzet/Bouwplank a. Semua papan bouwplank menggunakan kayu kuat kelas II dengan ketebalan 2 cm dipasang terentang pada patok kayu ukuran 5/7 dan diserut rata pada permukaan atas dan terpasang water pass dengan peil + 0.00. b. Bouwplank dipasang memanjang keliling bangunan, pada as kolom dan dinding penyekat supaya diberi tanda dengan cat warna merah / meni. c. Bouwplank dipasang di luar garis bangunan dengan jarak minimal 2 m untuk mencegah kelongsoran terhadap galian tanah pondasi. d. Setelah pemasangan bouwplank selesai, Kontraktor wajib melapor kepada Direksi/Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan selanjutnya. e. b. Pembersihan dan Perapihan Setelah pekerjaan selesai semua, permukaan harus bersih dari segala macam kotoran dan dalam keadaan baik sempurna, serta sisa dari bahan-bahan yang sudah digunakan yang berupa apapun harus dibersihkan atau dibuang.

Spesifikasi Teknis Page 6

Pasal VI.18. PEKERJAAN TANAH 1. Pekerjaan Galian a. Pekerjaan galian untuk semua lubang, baru boleh dilaksanakan setelah papan patok (bouwplank) dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan. b. Dalamnya galian untuk lubang pondasi harus sesuai dengan gambar kerja. Untuk hal tersebut diadakan pemeriksaan setempat oleh Direksi/Pengawas Lapangan. c. Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti sesuai dengan ukuran gambar kerja dan dibersihkan dari segala kotoran. d. Semua galian harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan syarat - syarat yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknis dan atau petunjuk Direksi Pengawas. e. Dasar dari semua galian harus waterpas. Bilamana pada dasar setiap galian masih terdapat akar-akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka ini harus digali keluar sedang lubang-lubang tadi diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga mendapatkan kembali dasar yang waterpas. f. Terhadap kemungkinan adanya air di dasar galian, baik pada waktu penggalian maupun pada waktu pekerjaan pondasi harus disediakan pompa air atau pompa lumpur yang jika diperlukan dapat bekerja terus menerus untuk menghindari tergenangnya air pada dasar galian. g. Kontraktor harus memperhatikan pengamanan terhadap dinding tepi galian agar tidak longsor dengan memberikan suatu dinding penahan atau penunjang sementara atau lereng yang cukup. h. Juga kepada Kontraktor diwajibkan mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap bangunan lain yang berada dekat sekali dengan lubang galian yaitu dengan memberikan penunjang sementara pada bangunan tersebut sehingga dapat dijamin bangunan tersebut tidak akan mengalami kerusakan. i. Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang dianggap perlu dan atas petunjuk Direksi Pengawas. j. Bagian-bagian yang akan diurug kembali harus diurug dengan tanah yang bersih, bebas dari segala kotoran dan memenuhi syarat-syarat sebagai tanah urug. k. Pelaksanaannya secara berlapis-lapis dengan. penimbrisan lubang-lubang galian yang terletak di dalam garis bangunan harus diisi kembali dengan pasir urug yang diratakan dan diairi serta dipadatkan sampai mencapai 100 % kepadatan kering maksimum yang dibuktikan dengan test laboratorium. l. Perlindungan terhadap benda-benda berfaedah. Kecuali ditunjukkan untuk dipindahkan, seluruh barang-barang berharga yang mungkin ditemui di lapangan harus dilindungi dari kerusakan, dan apabila sampai menderita kerusakan harusdireparasi/diganti oleh Kontraktor atas tanggungannya sendiri. 2. Pekerjaan Urugan a. Pekerjaan untuk urugan mencapai titik peil yang dikehendaki digunakan tanah urug pilihan lapis demi lapis. b. Urugan kembali lubang pondasi dilakukan setelah dilakukan pemeriksanaan pondasi.

Spesifikasi Teknis Page 7

Pasal VI.19. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 1. Pekerjaan Pondasi Batu Kali . a. Lingkup Pekerjaan Ini meliputi penyediaan bahan dan perekatnya, menyiapkan tempat yang akan dipasang batu kali, serta pelaksanaan pekerjaan pasang batu kali itu sendiri, sesuai gambar dan spesifikasi ini. b. Bahan Batu yang digunakan harus berkualitas terbaik dan merupakan bahan setempat, padat, bersih, tanpa retak-retak dan kekurangan - kekurangan lain yang mempengaruhi kualitas. Baik batu gunung maupun batu kali dapat digunakan. c. Adukan Semua pasangan batu kali untuk dinding penahan tanah, pondasi dan pekerjaan batu kali lainya dilaksanakan dengan adukan1 Pc : 4 Ps d. Pelaksanaan  Pasangan batu kali harus diukur dilapangan dan dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan ketinggian seperti tercantum pada gambar - gambar.  Batu kali digunakan untuk pondasi harus batu pecah, sudut runcing, berwarna abu-abu hitam, keras, tidak berpori (porous).  Permukaan dasar galian harus ditimbun dengan pasir urug setebal minimal 10cm atau sesuai gambar kerja, disiram dan diratakan dan di atasnya diberi batu kali pecah yang dipasang sesuai dengan gambar.  Pondasi batu kali menggunakan adukan dengan campuran 1Pc : 4Ps. Adukan harus membungkus batu kali pada bagian tengah pondasi sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian pondasi yang berongga atau tidak padat. e. Perlindungan Pada tahap pelaksanaan pekerjaan batu kali yang tidak terlindung, bila hujan maka bagian atas harus dilindungi. 2. Pekerjaan Plesteran a. Pada dasarnya spesi untuk plesteran sama dengan campuran spesi untuk pekerjaan pasangannya. b. Sebelum pekerjaan plesteran dilakukan, bidang-bidang yang akan diplester harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibasahi dengan air agar plesteran tidak cepat kering dan tidak retak-retak. c. Semua permukaan beton yang diplester permukaanya harus dikasarkan terlebih dahulu. d. Adukan untuk plesteran harus benar-benar halus sehingga plesteran tidak terlihat pecah-pecah. e. Tebal plesteran 1,5 cm. f. Plesteran supaya digosok berulang-ulang sampai mantap dengan acian PC sehingga tidak terjadi retak-retak dan pecah dengan hasil halus dan rata. g. Pekerjaan plesteran terakhir harus lurus, rata, vertikal dan tegak lurus dengan bidang lainnya. h. Semua pekerjaan plesteran harus menghasilkan bidang yang tegak lurus, halus, tidak bergelombang. Sedang sponeng/tali air harus lurus dan baik.

Spesifikasi Teknis Page 8

i. Susunan adukan untuk plesteran harus terdiri dari campuran 1 pc : 4 ps dalam volume dan airnya cukup untuk menghasilkan kekentalan untuk keperluan yang diinginkan. j. Sebelum pekerjaan plesteran dimulai, celah-celah diantara batu harus dikorek sebelum adukan dipasang (atau dicungkil untuk pasangan batu yang sudah lama) dan permukaannya harus dibersihkan dengan sikat kawat dan dibasahi. Pasal VI.21. PEKERJAAN LAIN – LAIN 1. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini yang mana masih termasuk lingkup dalam pelaksanaan ini kontraktor harus menyelesaikan, sesuai dengan petunjuk, Perintah Pengawas dan Pemberi Tugas, baik sesudah atau selama berjalannya pekerjaan, serta perubahan-perubahan di dalam Berita Acara Aanwijzing. 2. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Pengawas, dengan dibuat Berita Acara yang disyahkan oleh Pemberi Tugas.

Spesifikasi Teknis Page 9