Sop Rekruitmen Kepala Sekolah.docx

SOP REKRUITMEN CALON KEPALA SEKOLAH I.

PROSES PENGUSULAN KEPALA SEKOLAH ALUR PROSES PENGUSULAN PESERTA PROGAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Penjelasan : 1. Dinas Pendidikan Membuat pengumuman berdasarkan proyeksi kebutuhan kepala sekolah yang telah dibuat. 2. Kepala Sekolah mengumumkan kepda guru-guru di sekolahnya untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, kepala sekolah juga bisa menunjuk guru yang potensial untuk di usulkan sebagai peserta seleksi calon kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus memberikan rekomendasi kepda guru yang sudah ditunjuk sebagi calon kepala sekolah. 3. Guru yang ditunjuk sebagai peserta calon kepala sekolah harus membuat surat lamaran dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Pengawas sekolah memberikan rekomendasi kepada guru yang mendaftar sebagai peserta seleksi calon kepala sekolah 5. Kepala sekolah membuat usulan kepada kepala Dinas Pendidikan Guru yang direkomendasikan menjadi peserta calon kepala sekolah. 6. Dinas Pendidikan melakukan seleksi administrasi sesjuai yang diamantkan pada permendiknas nomor 28 tahun 2010, Dinas pendidikan juga harus mendistribusikan inturmen AKPK. 7. Kepala Sekolah yang diberi instrumen AKPK oleh Dinas Pendidikan mendistribusikan kepada Guru yang ditunjuk sebagai peserta seleksi calon Kepala Sekolah. 8. Guru mengisi Instrumen AKPK dan memberikan respon, kemudian instrumen tersebut di kumpulkan pada waktu seleksi Akademik. 1|Page

II.

SELEKSI ADMINISTRATIF ALUR PROSES SELEKSI ADMINISTRATIF

Penjelasan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Membentuk Tim / Panitia Selsksi Administrasi Calon Kepala Sekolah 2. Tim / Panitia Seleksi melakukan check list kelengkapan individu, melakukan kelengkapan rekap kelengkapan peserta dan membuat berita acara hasil penilaian seleksi administrasi 3. Kepala Dinas pendidikan menerima hasil selsksi dari panitia seleksi administrasi dan membuat pengumuman hasil seleksi admnistrasi 4. Kepala sekolah menyampaikan hasil selsksi adminitrasi kepada calon peserta 5. Guru menerima hasil seleksi admnistrasi

2|Page

III.

SELEKSI AKADEMIK ALUR SELEKSI AKADEMIK

Penjelasan : 1. Kepala Dinas Pendidikan menunjuk Lembaga Penyelenggara seleksi akademik (LP3CKS = Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah) 2. LP3CKS Menyiapakan selsksi akademik. 3. Kepala Dinas Pendidikan Membuat undangan untuk peserta seleksi calon kepala sekolah. 4. Kepala Sekolah menyampaikan undangan seleksi kepada gurunya yang menjadi peserta. 5. Guru menerima undangan selsksi akademik secara resmi dan menyerahkan instrumen AKPK kepada panitia di LP3CKS. 6. LP3CKS melakukan registrasi peserta seleksi dan melakukan selsksi Akademik meliputi (Penilaian Potensi Kepemimpinan). 7. LP3CKS membuat rekapitulasi hasil seleksi akademik dan membuat berita acara hasil seleksi akademik. 8. Kepala Dinas Pendidikan menerima hasil seleksi akademik dari LP3CKS dan mengumumkan hasil seleksi akademik. 9. Kepala Sekolah menhyampaikan hasil seleksi akademik kepada peserta. 10. Guru menerima hasil seleksi akademik.

3|Page

IV.

DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH ALUR DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH

Penjelasan : 1. Kepala Dinas Pendidikan menunjuk lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah (LP3CKS = Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah. 2. LP3CKS Merencanakan Diklat Calon Kepala Sekolah 3. Kepala Dinas Pendidikan membuat undangan peserta diklat 4. Kepala Sekolah menyampaikan undangan kepada gurunya yang mengikuti diklat CKS 5. Guru menerima undangan diklat resmi dari Dinas Pendidikan yang disampaikan oleh kepala sekolah

4|Page

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

V.

LP3CKS melaksanakan diklat calon kepala sekolah dengan pendekatan IN 1 = 70 jam ON= 200 jam IN 2 = 30 jam total 300 jam LP3CKS membuat rekaptulasi hasil diklat CKS LP3CKS melakukan proses sertifikasi (lihat bagan usulan sertifikasi) LP3CKS menyusun laporan hasil pelaksanaan Diklat CKS dan menyerahkan ke Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan menerima Laporan dan sertifikat Kepala Sekolah dari LP3CKS Dinas Pendidikan membuat pengumuman kelulusan hasil Diklat Calon Kepala Sekolah dan Menyerahkan sertifikat kepala sekolah Kepala Sekolah menyampaikan hasil diklat calon kepala sekolah dan menyerahkan sertifikat kepada peserta Peserta menerima sertifikat kepala sekolah LP3CKS mengirim salinan sertifikat ke LPPKS

SERTIFIKASI KEPALA SEKOLAH ALUR PROSES SERTIFIKASI KEPALA SEKOLAH

Penjelasan : 1. LP3CKS (Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah) Mengajukan permohonan kepada LPPKS untuk menerbitkan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) beserta data peserta dan hasil pelaksanaan Dinklat calon Kepala Sekolah. 2. LPPKS melakukan verifikasi terhadap data peserta dan hasil pelaksanaan diklat calon kepala sekolah. 3. LPPKS menerbitkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). 4. LP3CKS menerima SK NUKS sebagai dasar penerbitan sertifikat kepala sekolah. 5|Page

Referensi:

http://lppks.kemdikbud.go.id Compilled by [email protected]

Dalam rangka memenuhi persyaratan dari (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 06 Tahun 2018 bahwa Kepala Sekolah harus bersertifikat dan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah. Yayasan Dharma Wanita Unesa yang diketuai oleh Dra. Endah Purnomowati, M.Pd yang juga selaku ibu Rektor Unesa dan juga atas persetujuan dari Alimufi Arief, M.Pd selaku Direktur Labschool Unesa mengirimkan Kepala Sekolah SMA Labschool Unesa Dewi Purwanti, S.Pd., M.Pd. untuk mengikuti Diklat (Pendidikan dan Latihan) Penguatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur. “Persyaratan untuk mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah diantaranya mempunyai NUPTK, bersertifikat pendidik, dan terekam di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi Kepala Sekolah sebelum 08 April 2018,” papar Fadhibah Setiawan, S.Pd., M.Pd. selaku narasumber diklat LPMP Jatim. Senin, (04/2/2019). Apabila diangkat menjadi Kepala Sekolah setelah 08 April 2018 maka harus mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah selama 3 bulan. Persyaratan ini diberi tenggang waktu oleh Kemendikbud sampai tahun 2020. “Tidak terpenuhinya syarat menjadi Kepala Sekolah salah satunya bersertifikat Kepala Sekolah akan berimplikasi tidak cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi para guru, dan tidak berhaknya Kepala Sekolah menandatangani ijazah para peserta didiknya karena dianggap sistem di Dapodik tidak mempunyai Kepala Sekolah,” ungkapnya. (ari)

6|Page

Mengenai persyaratan menjadi kepala sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah (“Permendiknas 13/2007”).

Standar Kepala Sekolah Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional.[1] Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum dan Kualifikasi Khusus.[2]

Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:[3] a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah tergantung pada jenjang sekolah, meliputi: a. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (“TK/RA”) adalah sebagai berikut:[4] 1) Berstatus sebagai guru TK/RA; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan 3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (“SD/MI”) adalah sebagai berikut:[5] 1) Berstatus sebagai guru SD/MI; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan 7|Page

3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (“SMP/MTs”) adalah sebagai berikut:[6] 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (“SMA/MA”) adalah sebagai berikut:[7] 1) Berstatus sebagai guru SMA/MA; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (“SMK/MAK”) adalah sebagai berikut:[8] 1) Berstatus sebagai guru SMA/MA; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan 3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (“SDLB/SMPLB/SMALB”) adalah sebagai berikut:[9] 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan

8|Page

3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:[10] 1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah; 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan; dan 3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Kompetensi yang Harus Dimiliki untuk Menjadi Kepala Sekolah Selain memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah, seorang calon kepala sekolah harus memiliki kompetensi, yang terdiri dari:[11] 1. Kepribadian; 2. Manajerial; 3. Kewirausahaan; 4. Supervisi; 5. Sosial.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum mensyaratkan beberapa di antaranya yaitu berpendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi serta memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA.

Oleh karena itu, seseorang yang lulusan S2 tetapi memiliki pengalaman baru 2 (dua) tahun belum memenuhi syarat menjadi kepala sekolah. Di samping itu, ada sejumlah kualifikasi lain dan kompetensi yang harus ia miliki.

9|Page

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

[1] Pasal 1 ayat (1) Permendiknas 13/2007 [2] Pasal 1 ayat (2) Permendiknas 13/2007 dan huruf A Lampiran Permendiknas 13/2007 [3] Huruf A Angka 1 Lampiran Permendiknas 13/2007 [4] Huruf A Angka 2 poin a Lampiran Permendiknas 13/2007 [5] Huruf A Angka 2 poin b Lampiran Permendiknas 13/2007 [6] Huruf A Angka 2 poin c Lampiran Permendiknas 13/2007 [7] Huruf A Angka 2 poin d Lampiran Permendiknas 13/2007 [8] Huruf A Angka 2 poin e Lampiran Permendiknas 13/2007 [9] Huruf A Angka 2 poin f Lampiran Permendiknas 13/2007 [10] Huruf A Angka 2 poin g Lampiran Permendiknas 13/2007 [11] Huruf B Lampiran Permendiknas 13/2007

10 | P a g e