Sop Pengelolaan Pnbp Bidang Ksdae.pdf

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Yth 1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE 2. Kepala Balai Besar/ Balai KSDA 3. Kepala Balai Besar / Balai Taman Nasional

SURAT EDARAN , Nomor: $<5)K fQ A S I & T / /C *( / >

,

_

T ENTA NG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

A. Umum Memperhatikan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : M.24/MENLHK/SETJEN/KEU.4/6/2018 dan M.26/MENLHK/SETJEN/KEU.4/6/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Tindak Lanjut LHP BPK Rl pada Laporan Keuangan tahun 2017 atas Sistem Pengendalian Intern, terdapat temuan dalam hal “Pengelolaan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam pada Beberapa Daerah Masih Belum Tertib dan PNBP Terlambat disetor ke Kas Negara dan Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar belum tertib”. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk melakukan penyempurnaan aturan yang ada dengan mengatur secara khusus tentang mekanisme penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak hingga pada tingkat pemungut/resort dan Petugas Persediaan, di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. B. Maksud dan Tujuan 1. Memberikan keseragaman dan pedoman bagi satuan kerja dalam melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Tumbuhan dan Satwa Liar; 2. Menetapkan mekanisme sistem pengendalian internal untuk menjamin bahwa pelaksanaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Tumbuhan dan Satwa Liar, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; 3. Mendukung pelaksanaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Tumbuhan dan Satwa Liar dengan baik dalam rangka tertib administrasi pelaporan, meningkatkan efektivitas capaian perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan membantu upaya mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara.

C. Ruang...

C. Ruang Lingkup Penatausahaan Karcis Masuk dan Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi meliputi 1. Tata Cara Pengadaan dan Pencatatan Persediaan 2. Distribusi dan Penjualan 3. Tata Cara Penyetoran 4. Tata Cara Pelaporan 5. Penatausahaan Bonggol Karcis D. Dasar 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara kementerian/lembaga/kantor/satuan kerja; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Oleh Bendahara Penerimaan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-ll/2012 tentang Penatausahaan Persediaan lingkup Kementerian Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-ll/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.4/ll-Kum/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Persediaan lingkup Kementerian Kehutanan; E. 1. Tata Cara Pengadaan dan Pencatatan Persediaan a. Karcis Pengadaan karcis dengan tahapan sebagai berikut: 1) Atasan Langsung Bendahara Penerima melakukan perhitungan kebutuhan karcis berdasarkan pencapaian PNBP tahun sebelumnya dan target PNBP tahun berjalan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 2) PPK memerintahkan panitia/pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan karcis masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) PPK...

3) PPK memerintahkan kepada panitia/pejabat penerima untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima kelengkapan karcis; 4) PPK menyerahkan karcis kepada Kepala Bagian Tata Usaha (KBTU) atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KSBTU); 5) KBTU/KSBTU memerintahkan kepada petugas persediaan untuk mencatat hasii pengadaan karcis ke dalam aplikasi persediaan (1.01.03.01.014) dan menyimpan pada gudang persediaan. b. Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Pengadaan Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dilakukan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Atasan Langsung Bendahara Penerima melakukan perhitungan kebutuhan Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya dan rencana penggunan tahun berjalan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen / PPK; 2) PPK memerintahkan pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) PPK memerintahkan kepada panitia/pejabat penerima untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima kelengkapan Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar; 4) PPK menyerahkan Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar kepada KSBTU; 5) KSBTU memerintahkan kepada Petugas persediaan untuk mencatat hasii pengadaan Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar ke dalam aplikasi persediaan (1.01.03.01.014) dan menyimpan pada gudang persediaan. 2. Distribusi dan Penjualan a. Karcis Tata Cara distribusi dan penjualan karcis, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Petugas pemungut karcis mengusulkan dan mengajukan kebutuhan karcis secara tertulis kepada bendahara penerima untuk masing-masing obyek/lokasi wisata selama periode tertentu dengan dilampiri rincian kebutuhan karcis format sebagaimana lampiran 1 2) Atas dasar permohonan petugas pemungut, bendahara penerima mengajukan permintaan Buku karcis kepada KBTU/KSBTU, dilampiri rincian kebutuhan karcis sebagaimana format lampiran 2; 3) KBTU/KSBTU memberikan persetujuan dan memerintahkan petugas persediaan untuk menyerahkan buku karcis kepada Bendahara Penerima, disertai dengan Berita Acara Serah Terima, sebagaimana format lampiran 3; 4) Petugas Persediaan mencatat mutasi keluar buku karcis (1.01.03.01.014) pada aplikasi persediaan sesuai dengan jumlah buku karcis yang dikeluarkan; 5) Bendahara penerima membubuhkan stempel pada setiap lembar karcis;

6) Bendahara...

6) Bendahara penerima menyerahkan karcis kepada petugas pemungut dengan Berita Acara Serah Terima Karcis sebagaimana lampiran 4; 7) Petugas pemungut menerima, menyimpan, membubuhkan tanggal pada saat melakukan penjualan karcis di obyek wisata / lokasi wisata sesuai ketentuan yang berlaku. b. Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tata Cara Distribusi Dokumen Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, dengan tahapan sebagai berikut: 1) SATS DN a) Kepala BBKSDA/BKSDA mengajukan permintaan dokumen SATS DN kepada Direktorat KKH dengan melampirkan laporan penggunaan dokumen sebelumnya; b) Atas dasar permintaan tersebut, KSBTU Direktorat KKH melakukan telaah kebutuhan dan menyerahkan dokumen SATS DN kepada BBKSDA/BKSDA dengan dilampiri BAST; c) Petugas Persediaan pada Direktorat KKH melakukan transfer keluar barang cetakan (1.01.03.01.014) pada aplikasi persediaan berdasarkan BAST; d) Petugas persediaan pada BBKSDA/BKSDA melakukan transfer masuk barang cetakan (1.01.03.01.014) pada aplikasi persediaan berdasarkan BAST; e) Petugas Persediaan Direktorat KKH dan BBKSDA/BKSDA melakukan rekonsiliasi terkait transfer Keluar dan Masuk SATS DN dimaksud. 2) SATS LN a) Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jenis mengajukan permohonan dokumen SATS LN kepada Direktur KKH cq Kepala Sub Bagian Tata Usaha; b) Atas dasar permintaan dimaksud Kepala Sub Bagian Tata Usaha memerintahkan petugas persediaan untuk mengeluarkan dokumen SATS LN disertai form permintaan barang persediaan; c) Dokumen SATS LN yang diterima dari Petugas Persediaan Sub Bagian Tata Usaha disimpan ditatausahakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jenis untuk digunakan sebagai dokumen pelayanan peredaran TSL Luar Negeri; 3. Tata Cara Penyetoran : a. Karcis Tata cara penyetoran hasil penjualan karcis seperti alur proses sebagaimana lampiran 9, dengan uraian sebagai berikut: 1) Petugas pemungut melakukan penyetoran kepada bendahara penerima melalui rekening penerimaan satker atau secara tunai, sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 2) Bendahara Penerima secepatnya menyetorkan PNBP ke kas negara dengan menggunakan Aplikasi SIMPONI; 3) Petugas pemungut dapat secara langsung melakukan penyetoran ke kas Negara melalui aplikasi SIMPONI satker, dan melakukan konfirmasi kepada bendahara penerima; 4) Kepala...

4)

Kepala Satuan Kerja membuat jadwal penyetoran dari petugas pemungut kepada Bendahara Penerima; 5) Dalam hal tidak dapat dilakukan penyetoran secepatnya karena kondisi geografis, jarak tempuh, dan efisiensi biaya, maka Kepala Satuan Kerja dapat mengajukan permohonan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima, sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Tumbuhan Satwa Liar Tata cara penyetoran bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi dan tumbuhan satwa liar dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pejabat penagih menerbitkan SPP kepada Wajib Bayar; 2) Wajib bayar menyetorkan ke rekening penerimaan satuan kerja dan selanjutnya bendahara penerima menyetorkan ke Kas Negara secepatnya; 3) Wajib bayar dapat secara langsung menyetorkan ke kas negara dengan menggunakan billing SIMPONI yang dibuat wajib bayar atau bendahara penerima; 4) Selanjutnya Wajib Bayar memberikan konfirmasi bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima. 4. Tata Cara Pelaporan a. Karcis Tata cara pelaporan hasil penjualan karcis, diatur dengan tahapan sebagai berikut: 1) Petugas pemungut melaporkan penerimaan dan penyetoran pungutan karcis kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan rekonsiliasi minimal 1 (satu) kali dalam (satu) bulan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi menggunakan format sebagaimana lampiran 5; 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Bonggol Karcis, menggunakan format sebagaimana lampiran 7; 3) Hasil pungutan karcis masuk yang masih berada di petugas pemungut pada akhir periode laporan keuangan (semester dan tahunan), merupakan tanggungjawab petugas pemungut dan dilaporkan kepada Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disajikan sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan; 4) Sisa karcis yang belum terjual pada petugas pemungut pada akhir periode laporan keuangan (semester dan tahunan), dilaporkan kepada Bendahara Penerimaan sesuai format pada lampiran 6 dan menjadi catatan tersendiri yang akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; 5) Bendahara Penerima menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6) Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan bulanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. b. Pemanfaatan...

b. Pemanfaatan TSL dan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tata cara pelaporan PNBP dari Pemanfaatan TSL dan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi cukup jelas diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-ll/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 5. Penatausahaan Bonggol Karcis Tata cara Penatausahaan Bonggol Karcis, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Bendahara Penerima menyerahkan bonggol karcis yang telah terkumpul kepada Kepala Satuan Kerja melalui KSBTU/KBTU sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan disertai BAST untuk kepentingan evaluasi, pemeriksaan dan pemusnahan, sebagaimana format lampiran 8; 2) Pemusnahan Bonggol Karcis dapat dilakukan setelah Laporan Keuangan Audited tahun berjalan, atau setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional; 3) Pemusnahan Bonggol Karcis harus dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan antara lain memuat jumlah, jenis dan nomor seri; format sebagaimana lampiran 9.a dan 9.b. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor SE.07/KSDAE/SET/Keu.3/6/2016 tanggal 10 Juni 2016, dinyatakan tidak berlaku. Demikian disampaikan sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan Penataan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lampiran 1 KOP KANTOR / SATUAN KERJA

NOTA DINAS Nomor: ..............

Yth Dari Perihal Tanggal

: Bendahara Penerima : Petugas Pemungut : Permintaan Karcis PNBP

Disampaikan dengan hormat bahwa sehubungan dengan berkurangnya jumlah persediaan karcis PNBP di Loket / Pos Penerimaan ................................................. maka kami mengajukan permohonan penambahan karcis dengan rincian sebagai berikut: No

Jumlah (lembar)

Jenis Tiket

Keterangan

JUMLAH

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih

Petugas Pemungut,

Nama NIP. ..

Lampiran 2 KOP KANTOR / SATUAN KERJA

NOTA DINAS Nomor: ..............

Yth Dari Perihal Tanggal

: Kepala Bagian / Sub Bagian Tata Usaha : Bendahara Penerima : Permintaan Karcis PNBP

Disampaikan dengan hormat bahwa sehubungan dengan berkurangnya jumlah persediaan karcis PNBP di Bendahara Penerima Balai Besar / Balai ....................................... , maka kami mengajukan permohonan penambahan karcis dengan rincian sebagai berikut: No

Jumlah (Buku)

Jenis Tiket

Keterangan

JUMLAH

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih

Bendahara Penerima,

Nama NIP. ..

Lampiran 3 KOP KANTOR / SATUAN KERJA BERITA ACARA SERAH TERIMA KARCIS MASUK Nom or: ........................................................... Pada hari ini ........... tanggal, .... , bulan, ................ , ............................... , yang bertanda tangan dibawah ini : I

Nama NIP Jabatan

II.

Nama NIP Jabatan

tahun,......

bertempat

di

....................................... ....................................... : Petugas Persediaan pada Satuan Kerja..... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ....................................... ....................................... : Bendahara Penerima pada Satuan K erja..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima barang sebagai berikut: Keterangan Nomor Seri Jumlah (Buku) Jenis Karcis No Pengunjung

dst... JUMLAH Barang-barang seperti tersebut di atas diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan cukup. Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka wewenang dan tanggung jawab dalam penyimpanan dan penggunaan barang dimaksud telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NAMA NIP.

NAMA NIP Mengetahui : Kepala Bagian / Sub Bagian Tata Usaha Nama NIP....

Lampiran 4 KOP KANTOR / SATUAN KERJA BERITA ACARA SERAH TERIMA KARCIS MASUK Nom or: ........................................................... Pada hari in i....... tanggal, .......bulan,............... tahun,.........bertempat d i................ yang bertanda tangan dibawah in i: I. Nama ....................................... NIP ....................................... Jabatan : Bendahara Penerima pada Satuan Kerja....selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama NIP Jabatan KEDUA

....................................... ....................................... : Petugas Pemungut pada Satuan K erja.....selanjutnya disebut PIHAK

Dengan ini para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima barang sebagai berikut: Jenis Karcis Nomor Seri Jumlah Keterangan No (lembar) Pengunjung

dst... JUMLAH Barang-barang seperti tersebut di atas diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan cukup. Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka wewenang dan tanggung jawab dalam penyimpanan dan penggunaan barang dimaksud telah beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA,

PIHKA PERTAMA,

NAMA NIP.

NAMA NIP Mengetahui : Kepala Bagian / Sub Tata Usaha

Nama NIP....

Lampiran 5 KOP KANTOR / SATUAN KERJA BERITA ACARA REKONSILIASI N o m o r: .......................................... Pada hari i n i ............. tanggal, ...... bulan........................ta h u n ,........ bertempat d i ................................... , yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama ......................................... NIP ......................................... Jabatan : Bendahara Penerima pada Satuan K e rj............selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama NIP Jabatan

......................................... ......................................... : Petugas Pemungut pada Satuan K e rja ....... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi lingkup Internal untuk periode B u la n ............ Tahun ............. dengan hasil sebagai b e rik u t: Daftar Hasil Rekonsiliasi PNBP dan Karcis Sisa Realisasi Diterima oleh Petuqas Pemunqut (lembar) Ket Jumlah Harga Jumlah Harga Jumlah Jumlah No Jenis Satuan Satuan Karcis Karcis Karcis (Rp) (Rp) (lembar) (lembar) (Rp) (Rp) 9 7 8 3 4 5 6 1 2 10 Pegunjung 1 2

Dst...

Kegiatan JUMLAH

Kolom keterangan diisi jika terdapat kondisi tiket tidak lazim (rusak, kurang cetak)

Dokumen pendukung lainnya dari Berita Acara Rekonsiliasi ini adalah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, Laporan Rekapitulasi Bulanan PNBP yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini. Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHKA PERTAMA,

NAMA NIP.

NAMA NIP Mengetahui : Kepala Bagian / Sub Tata Usaha

Nama NIP....

Lampiran 6 Laporan Pungutan Karcis dan Sisa Karcis pada Petugas Pemungut Lokasi Periode : 30 J u n i..../ 31 Desember .....

1 1

Karcis yang diterima Jumlah Harga Satuan Jenis Karcis Karcis (lembar) (Rp) 4 2 3 Pengunjung

2

Kegiatan

No

Jumlah (Rp) 5

Karcis yang ter ual Jumlah Harga Jumlah Satuan Karcis (Rp) (lembar) (Rp) 7 8 6

Sisa Karcis (lembar ) 9

Ket

10

d s t.... JUMLAH

Demikian Laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ............. , Bulan 20xx Petugas Pemungut

Kolom 10: Keterangan tidak tersetornya PNBP hingga tanggal penutupan buku pada Bendahara Penerima

Lampiran 7 KOP KANTOR / SATUAN KERJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BONGGOL Nom or: ........................................................... Pada hari ini ............. tanggal, .... bulan, ................, tahun, ...... bertempat ............................... . yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama ....................................... NIP ....................................... Jabatan : Petugas Pemungut pada Satuan Kerja......................, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama NIP Jabatan

di

....................................... ....................................... : Bendahara Penerima pada Satuan Kerja............ , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK Pertama telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bonggol karcis sebagai berikut: Jumlah Jumlah Keterangan Nomor Seri Jenis Karcis No (Lembar) (Buku) Pengunjung

dst...

Kegiatan JUMLAH Kolom Keterangan diisijika terdapat kondisi tidak lazim dari Bonggol, (rusak)

Demikian Berita Acara Serah Terima Bonggol ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama PIHAK KEDUA,

PIHKA PERTAMA,

NAMA NIP.

NAMA NIP Mengetahui : Kepala Bagian / Sub Tata Usaha

Nama NIP....

Lampiran 8 KOP KANTOR / SATUAN KERJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BONGGOL Nom or: ........................................................... tahun, tanggal, ............................. , bulan, ............ Pada hari ini ................. ..................., yang bertanda tangan dibawah ini : ......................bertempat di I. Nama ....................................... NIP ....................................... Jabatan : Bendahara Penerima pada Satuan Kerja................selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama NIP Jabatan

....................................... ....................................... : KBTU/KSBTU pada Satuan Kerja.......... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK Pertama telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bonggol karcis sebagai berikut: ________ Jumlah Jumlah Keterangan Nomor Seri Jenis Karcis No (Lembar) (Buku) Pengunjung

dst...

Kegiatan JUMLAH Kolom Keterangan diisi jika terdapat kondisi tidak lazim dari Bonggol, (rusak)

Demikian Berita Acara Serah Terima Bonggol ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama PIHKA PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

NAMA NIP.

NAMA NIP Mengetahui : Kepala Bagian / Sub Tata Usaha

Nama NIP....

Lampiran 9.a KOP KANTOR / SATUAN KERJA

BERITA ACARA PEMUSNAHAN KARCIS / BONGGOL Nom or: ......................................... Pada hari ini ............ , tanggal......... . bulan..................... tahun....... pukul ...... bertempat di ............................... , Kami yang bertanda tangan dibawah in i: Nama .................................. (Ketua Tim) Pangkat/ Golongan .................................. Jabatan .................................. Alamat .................................. Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-ll/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan, luran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 4. Surat / SK / BA Pemeriksaan Auditor (Inspektorat Jenderal / BPK-RI). jika ada 5. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nom or: .............., tanggal.....tentang Penatausahaan PNBP Lingkup Ditjen KSDAE; 6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Kerja, untuk melaksanakan pemusnahan Karcis / Bonggol. Telah dilaksanakan pemusnahan barang berupa Karcis Masuk / Bonggol, dengan cara di ................................. , daftar rincian barang terlampir. Demikian Berita Acara pemusnahan Karcis / Bonggol ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui : Kepala Balai

NIP

Tim Pemusnahan Karcis / Bonggol Ketua,

NIP

Anggota 1...........

2 ............ Saksi 1...............................

2 ..................................

Lampiran 9.b

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN KARCIS / BONGGOL Nomor Tanggal

No 1 1

Kode Barang

Jenis Karcis / Bonggol

Nomor Seri

2

3

4

(Buku)

Jumlah (Lem bar) 6

5

Keterangan 7

Pengunjung “ ............ Kegiatan Dst.... JUMLAH

Mengetahui: Ketua Tim pemusnahan

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Bendahara Penerima

Nama NIP

Nama NIP

Lampiran 10 Pengadaan Karcis Atasan Langsung Bendahara Penerima

PPK

Penyedia

Bagian/Subag Tata Usaha/Persediaan

Lampiran 11 Pengadaan Dokum en Pelayanan Perijinan Pem anfaatan TSL (P3TSL)

■:j Is PPE

Atasan Langsung Bendahata Perterima Surat Kefcutuhtm Dokumen P3TSI

Penyedia

Bagian/Subag Tata Usaha/ Persediaan

Surat f'erintah

Pe*«gadaanKara*

1 INSPUTAPlIKASl Prose* Peofaoar

Sural Kehutwhso PfTSl

Sural Per rotah Pengadaao Do* P3TSI

Lampiran 12 Distribusi dan P enjualan Karcis

Petugas Pemungut Karcis

'

Bendahara Penerima

Xg&uttthwn Karas

Pzrmmtit&n Barartg

Persediiaan

Lampiran 13

Lampiran 14 Distribusi D o k u m e n P erizinan Pelayan P e m a n fa a tn TSL (P3TSL) — SATS IN

KASUBDIT PEMANFAATAN JENIS

PERSEDiAAN OIT KKH

KSBTUDfTKKH

I I 1

mm if; SATSUN

f .... . !

Surat

Ptmefrmmn pofcumtfi JAT$in

L

SWit Pf;fw#iky&PMf> SATSIN

OtSK^Sti CsW *?«««»*#(! i Trjnsftf *»l»f

Lampiran 15

Penyetoran Hasit Penjualan Karcis (UPT) PETUCi-

i!N(.Ui

AFUKASI SMPOfii

SOP

8im«6

BENDAHARA

[ mtKASSIMPOM j

BfttfNG

Lampiran 16

Lampiran 17 Penatausahaan Bonggol Karcis (UPT) PEMUNGUT

O

BENDAHARA PENERIMA