Skripsiq

SKRIPSI Nama Nim Jurusan Program Studi Semester Judul

: Hanise : 02.3.S0012 : Syariah : Ekonomi Islam : X (Sepuluh) : Peranan Perbankan Syariah dan Potensinya Dalam Pengembangan Usaha Kecil (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Watampone)

A. Latar Belakang Krisis moneter yang melanda negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah berdampak pada krisis di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Krisis yang melanda Indonesia (krisis ekonomi), pemicunya antara lain praktik-praktik buruk pengelolaan perbankan konvensional selama ini. Praktek yang dimaksud adalah penerapan sistem bunga. Bankbank yang menerapkan sistem bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi tingkat kemiskinan dan meratakan pendapatan masyarakat luas. Dikatakan kurang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, karena bank dengan perangkat bunga kurang memberikan peluang kepada kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan

1

usaha yang lebih mandiri. Sebaliknya, orang miskin sebagai nasabah semakin berjiwa konsumtif dan tingkat ketergantungannya kepada bank semakin tinggi. Jika kredit yang diperoleh telah habis untuk kepentingankepentingan konsumutif, mereka melanjutkan kredit yang baru. Bahkan pengambilan kredit dilakukan di berbagai bank sehingga pada akhirnya mereka akan terlilit utang bunga yang semakin besar. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan akan ditarik oleh pihak bank. Dengan sistem bunga, bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha, kecuali bila ada jaminan pengembalian modal dan pendapatan bunga. Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dalam kriteria tersebut. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem bunga tidak mempunyai insiatif untuk membantu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Akibatnya masyarakat kecil tidak mampu mengembangkan usaha dan bakat yang dimiliki, karena mereka tidak mempunyai dana dan barang jaminan. Sedangkan pengusaha yang sudah mapan (kelompok elit) akan berkembang terus menerus. Perkembangan tersebut bukan karena tingkat keterampilan mereka dan bukan karena

2

produktivitas perusahaan-perusahaan mereka, melainkan atas jasa pranata bunga. Juga demikian, bank dengan pranata bunga menciptakan suatu keadaan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin melarat. Keadaan itu akan muncul kesenjangan sosial yang pada gilirannya akan menggangu stabilitas nasional. Dengan beroperasinya bank yang berdasarkan prinsip syariat Islam,

diharapkan

mempunyai

pengaruh

yang

besar

terhadap

terwujudnya suatu sistem ekonomi yang tidak semata-mata berinvestasi keuntungan, sehingga diharapkan dapat membantu usaha kecil atau rakyat miskin.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan suatu masalah pokok yakni bagaimana peranan perbankan syariah dalam pengembangan usaha kecil?

3

Dari masalah pokok tersebut, selanjutnya diajukan sub-sub masalahnya sebagai berikut: 1. Potensi apa yang dimiliki bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha kecil? 2. Seberapa besar peranan Bank Syariah Mandiri (BSM) Capem

Watampone dalam pengembangan usaha kecil di kabupaten Bone? C. Pengertian Judul Untuk memahami secara jelas serta menghindari pemahaman yang tidak tepat terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian terhadap beberapa kata yang dianggap penting untuk diketahui yakni sebagai berikut: 1. Peranan

: Daya yang ada atau timbul dari suatu (orang yang berbeda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.1

2. Perbankan Syariah: Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah Islam atau bank dalam beroperasinya itu

1

Lihat Daryanto S.S, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Cet. I ;Surabaya: Apollo, 1997),

h. 484

4

mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khsusunya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.2 4. Potensi

: Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya.3

6. Usaha Kecil :

Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran,

atau badan untuk mencapai suatu maksud yang berskala kecil.4 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara operasional pengertian judul skripsi ”Peranan Perbankan Syariah dan Potensinya Dalam Pengembangan Usaha Kecil (Studi Kasus Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cadang Pembantu Watampone)” adalah sejauh mana keterlibatan atau peranan suatu lembaga bank yang menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits) terhadap kemampuan yang dimiliki dalam mengembangkan suatu kegiatan atau usaha yang berskala kecil.

2

Lihat, Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Syariah, (Cet 1; Yokyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1992), h. 1 3 Ibid, h.783 4 Ibid, h. 1112

5

D. Tinjauan Pustaka Kajian terhadap peranan perbankan syariah dan potensi dalam pengembangan usaha kecil studi kasus nasabah Bank Syariah Mandiri capem Watampone termasuk salah satu kajian yang penting dan mempunyai bahan-bahan kajian yang tergolong banyak. Namun demikian, penelitian atau tulisan yang secara spesifik dan mendalam tentang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, belum banyak diangkat atau dikaji. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa kajian tentang peranan perbankan syariah dan potensinya dalam pengembangan usaha kecil studi kasus nasabah pada Bank Syariah Mandiri capem Watampone, sangat penting untuk diteliti. Para pakar ekonomi Islam serta para pakar lainnya telah menuangkan pokok-pokok pikirannya dalam berbagai tulisan, baik dalam bentuk buku, makalah, kumpulan tulisan dan artikel-artikel yang tersebar di beberapa massa media. Beberapa sumber sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam pengembangan usaha kecil, antara lain adalah: Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio di dalam bukunya yang berjudul Apa dan Bagaimana Bank

6

Syariah dijelaskan defenisi bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.5 Di dalam buku yang berjudul Bank Islam dan Bunga, studi kasus larangan riba dan interprestasi konterporer yang ditulis oleh Abdulla Saeed, dijelaskan

faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya

perbankan Islam yang muncul antara tahun 1960-an dan 1970-an, yakni: 1. Upaya neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai

riba. 2. Adanya kekayaan negara akan minyak sangat melimpah. 3. Penerimaan terhadap interprestasi tradisional tentang riba untuk

dipraktekkan oleh negara muslim sebagai bentuk kebijaksanaan.6

5

Ibid, h. 1 6 Lihat, Abdulla Saeed, Bank Islam dan Bunga, studi kasus larangan riba dan interprestasi konterporer, (Cet. 1; Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 14

7

Di samping itu, di dalam buku yang ditulis Drs. Muhammad M.Ag yang berjudul Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tatangan, yakni sistem perbankan syariah ditanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sunggupun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.7 Dengan terbitnya PP NO 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi 7

Lihat. Drs. Muhammad M.Ag, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tatangan, (Cet. 1 Ed. 1; Yokyakrta: Ekonisia, 2002) h. 21

8

hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi opersional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkanya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin menkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dua sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui: a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang

melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.8

8

Lihat. Drs. Muhammad M.Ag, Ibid, h. 21

9

Selanjutnya dijelaskan produk-produk bank syariah, yakni sebagai berikut: a. Produk Pengerahan Dana 1) Giro Wadi’ah Yakni dana nasabah yang dititipkan di bank. 2) Tabungan Mudharabah Yakni dana yang disimpang akan dikelolah bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. 3) Deposito Investasi Mudharabah Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. 4) Tabungan Haji Mudharabah

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tententu sesuai dengan perjanjian nasabah. 5) Tabungan Qurban

10

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melakukan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.9 b. Produk Penyaluran Dana 1) Mudharabah Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan menagemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya. 2) Bai’ Salam

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. 3) Istishna’ 9

Lihat. Drs. Muhammad M.Ag, Ibid, h. 19

11

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya. 4) Ijarah wa Iqtina’ Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease). 5) Murabaha Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

6) Al-Qardul Hasan Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.10 10

Lihat. Drs. Muhammad M.Ag Ibid, h. 20

12

7) Musyarakah Pembiyaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak bank akan melibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian. 8) Selain itu produk pemberian jasa lainnya, seperti:

a) Jasa penerbitan L/C b) Jasa Transfer c) Jasa Inkasso d) Bank Garansi e) Menerima Zakat, Infak dan Sadakah Di dalam tulisan Zainul Arifin yang berjudul Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Dalam tulisan Zainul Arifin ini dibahas konsep ekonomi kerakyatan, menurut Muslimin Nasution, mantan menteri Kehutanan dan Perkebunaan RI, defenisi ekonomi rakyat adalah: ”Suatu sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional, tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai

13

sistem pendukung kehidupan mayarakat secara berkelanjutan” (Muslimin Nasution)11 Berdasarakan defenisi di atas, maka secara operasional dapat dijabarkan bahwa ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang-seorang atau kelompok tertentu. Selanjutnya dijelaskan peran BMI dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam perjalanan Bank Muamalat sejak awal berdirinya sampai sekarang yang baru beroperasi selama kurang lebih 7 tahun, Bank Muamalat telah menyadari bahwa amanah yang diembannya adalah dalam

rangka

membantu

menumbuhkan

ekonomi

umat,

yang

notabenenya adalah usaha kecil yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan. Dalam rangka menjalankan amanah tersebut di atas, jajaran pengurus Bank Muamalat telah bersepakat bulat menetapkan misinya, yaitu sebagai berikut: 11

Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, (Cet. 3; Jakarta: AlvaBet, 2000), h. 94

14

1.

Turut berperan dan menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upayah peningkatan peranan pengusaha Muslim dalam prekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator bagi pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2.

Memberi laba (profit) yang wajib bagi para pemegang sahamnya.

3.

Mengusahakan pertumbuhan perusahaan (corporate ground) yang optimal.

4.

Memberikan konstribusi bagi yang positif kepada masyarakat Islam (social contribution).

5.

Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja (Quality of work life).12 Dalam rangka

mengembangkan dan memberdayakan peran

koperasi, usaha kecil dan menengah dalam prekonomian

nasional,

pemerintah bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut: 1. Menetapkan batas minimum pemberian kredit kepada usaha kecil

sebesar 20% dari seluruh kredit bagi semua bank. Khusus untuk 12

Lihat Zainul Arifin, Ibid, h. 101-102

15

koperasi, pemerintah menyediakan fasilitas kredit likuiditas sebesar 100%, guna membiayai sektor-sektor yang sangat prioritas bagi pengembangan koperasi. 2. Mengembangkan

perbankan

kelembagaan

dalam

bentuk

dengan

kerjasama

memperluas antar

bank,

jaringan dengan

mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti BPR dan BPR Syariah. 3. Pemberian bantuan teknis melalui proyek-proyek khusus, seperti: a. PPUK (Proyek Pengembangan Usaha Kecil) yaitu bantuan teknis

dalam bentuk identifikasi peluang investasi usaha kecil layak dibiayai. b. PHBK (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya

Masyarakat), yaitu bantuan teknis dalam bentuk mengusahakan pelayanan keuangan bagi Kelompok Swadaya Masyrakat (KSM) yang mempunyai

kegiatan simpan-pinjam dan beranggotakan

petani kecil, serta para pengusaha di sektor informal.

16

c. PKM

(Proyek Kredit Mikro), yaitu batuan teknis dalam

mendorong meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan,

pengentasan

kemiskinan,

dan

meningkatkan

kemampuan lembaga keuangan pedesaan.13 Selanjutnya dibahas mengenai pola pembiayaan syariah kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pola pembiayaan dan bank syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya pada business wise, sedangkan pada bank pada bank syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada business wise, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan acceptable dari segi syariahnya.14 Drs. Muhammad M.Ag dan Alimin, LC, M.Ag, dalam bukunya yang berjudul Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, dijelaskan tentang ajaran Islam dalam bersaing secara sehat dalam bisnis, Islam sebagai aturan hidup yang khas telah memberikan atuaran-aturannya yang rinci untuk menghindari munculnya 13

Lihat Zainul Arifin, Ibid, h. 109-110 14 Lihat Zainul Arifin, Ibid, h. 115

17

permasalahan akibat praktek persaiangan yang tidak sehat. Dalam kaitan ini, maka Islam memberikan resep untuk mengsikapi persaingan dalam bisnis, yaitu ada unsur yang perluh dicermati; 1) pihak yang bersaing, 2) cara bersaing, 3) produk atau jasa yang dipersaingkan. Ajaran berikut dapat dijadikan pijakan dalam melakukan persaingan dalam bisnis, yaitu: 1. Dalam Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai

orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta sesama kalian secara bathil” 2. Menciptakan suasana sebagai berikut:

a. Pebisnis muslim tidak menghalalkan segala cara. b. Pebisnis muslim berupaya menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik secara syariah. c. Pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang terkait dengan akad-akad bisnis. d. Negara harus mampu menjamin terciptanya suasana yang adil dan

kondusif di dalam persaingan.15

15

Drs. Muhammad M.Ag dan Alimin, LC, M.Ag, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (Cet. 1; Yokyakarta: BPFE-Yokyakarta, 2004), h. 342

18

Di dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Kemampuan Itelektual Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM) Capem Watampone, yang ditulis oleh Ummul Khaer dijelaskan bahwa Lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada bulan November 1998 yang merupakan penyempurna dari UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuh berkembangnya bank-bank yang yang menganut sistem syariah. Dengan dikeluarkannya UU tersebut maka Bank Susila Bakti beralih menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan keinginan untuk memperluas network di seluruh Indonesia serta memenuhi keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan bebas bunga. Maka Bank Syariah Mandiri (BSM) mengeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Watampone tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2003 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/Kep.BI/1999. Kelahiran bank syariah ini merupakan usaha bersama untuk menegakkan syariah. Dengan

19

berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) capem Watampone sebagai pelopor perbankan berbasis syariah di kabupaten Bone.16 Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh dan berkembang berdir di atas prinsip syariah. Perkembanganya dialami didukung oleh sumber daya manusia dan manejeman yang baik. Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah Mandiri (BSM) didukung oleh para karyawan dan stafnya yang telah bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) capem Watampone sebagai berikut:

Selain manajemen yang berpengalam dan strategi yang baik, perusahaan harus didukung oleh karyawan yang profesional. Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah Mandiri (BSM) capem Watampone dioperasionalkan oleh beberapa karyawan. Adapun jumlah karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM) capem Watampone yaitu sebagai beriukut: Tabel 1.1 16

Ummul Khaer, Pengaruh Kemampuan Itelektual Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM) Capem Watampone, (Watampone, 2006), h. 12

20

Daftar Nama Karyawan Bank Mandiri (BSM) capem Watampone NO

NAMA

1.

A. Fachri Pakolleri

2.

Asmadi Sarullah

3.

Faradiba

4.

Abdul Gafur

5.

A. Eka Novianti

6.

A. Muharram

7.

Hasriyanti

8.

M. Ridwan

9.

Syamsuddin

JABATAN

PENDIDIKAN TERAKHIR

Manajer

SE

As. Marketing

ST

As. Marketing

ST

As. Marketing

ST

Customer Cervise

S.Si

Back Office

SI

Taller

SI

Office Boy

SMA

Security I

SMA

Security II

SMA

Security III

SMA

Driver

SMA

10. M. Mansur 11.

Wahyu Pujiono

12. M. Ilyas

21

Dari beberapa karya yang telah di sebutkan di atas yang berkaitan tentang peran perbankan syariah dan potensinya dalam pengembangan usaha kecil merupakan suatu bahan kajian penelitian yang cukup menarik untuk dibahas di dalam penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir Skema kerangka berfikir tentang peranan perbankan syariah dan potensinya dalam pengembangan usaha kecil di kabupaten Bone yakni sebagai berikut: PERBANKAN SYARIAH

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PRODUK-PRODUK

22

PEMBIAYAAN

Mudharabah, Murabaha, Al- Qardul Hasan, Musyarakah

NASABAH/USAHA KECIL

TUJUAN/TARGET

Dari skema kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam menyalurkan produk-produknya sampai ke usaha kecil ada beberapa tahap yang harus dilewati yakni sebelum Bank mengeluarkan atau memberikan pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan memeriksa produk tersebut serta pengusaha yang akan diberikan pembiayaan apakah layak atau tidak. Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil seperti Mudharabah, Murabaha, Al- Qardul Hasan dan Musyarakah. Untuk mencapai suatu targer atau tujuan dari pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha tersebut, perbankan syariah selalu memberikan pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha yang diberikan pembiayaan, sehingga pengusaha kecil dapat meningkatkan produktivitas usahanya.

23

F. Hipotesis Sesuai dengan kerangka berfikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Potensi yang dimiliki bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha kecil antara lain: a. Bank bekerja berdasarkan prinsip kemitraan dengan para pengusaha. b. Bank tidak membatasi dirinya untuk hanya bersedia meminjamkan dananya kepada sektor yang sudah mapan saja, atau kepada orang yang dapat menyediakan jaminan untuk memastikan pembayaran utang pokok dan bunganya. c. Perkembangan kualitas sumber daya insani (SDI), baik dikalangan pengelolah bank syariah maupun para pengelola usaha d. Perkembangan infrastruktur, termasuk peraturan perbankan yang lebih sesuai dengan karakteristik sistem perbankan syariah. e. Sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (profit and lost

sharing) dan berbagi resiko (risk sharing).

24

2.

Peranan Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan usaha kecil di kabupaten Bone sangat diharapkan peranannya dalam mengenataskan kemiskinan.

G. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: a. Mengetahui potensi-potensi apa saja yang dimiliki bank syariah dalam mengembangkan usaha kecil. b. Untuk mengetahui proses pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri capem Watampone terhadap pengusaha kecil.

H. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan perbankan syariah, yakni a. Dapat diketahui potensi yang dimiliki perbankan syariah dibanding perbankan konvensional dalam hal pengembangan ekonomi ummat.

25

b. Serta dapat diketahui proses-proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap pengusaha kecil di kabupaten Bone. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, yang dapat dijadikan refrensi untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.

I. Metode Penelitian 1. Lokasi penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Capem Watampone dan nasabah yang mengambil pembiayaan skala kecil di kabupaten Bone. 2. Jenis Data dan Variabel Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif serta terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer diambil langsung dari nasabah dan bank itu sendiri yang terdiri atas: a. Gambaran umum bank itu sendiri

26

b. Jenis pembiayaan-pembiayaan c. Hasil wawancara dan penyebaran kuesioner d. Hasil pengamatan langsung Data skunder diambil dari membaca buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul yang terdiri atas: a. Buku-buku yang berhubungan dengan peranan bank syariah dan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan usaha kecil. b. Hasil riset tentang bank syariah yang relevan dengan masalah yang diangkat. 3. Responden Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para nasabah yang mengambil pembiayaan dalam skala kecil di kabupaten Bone. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Teknik observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap usaha yang dimiliki nasabah. b. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada nasabah untuk mendapatkan informasi.

27

c. Teknik kepustakaan, yaitu dengan mencari data pada buku atau literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. d. Teknik penyebaran kuesioner, yaitu dengan membagi-bagikan kuesioner kepada nasabah agar dapat mengisi formulir isian secara objektif.

28