Skripsi Perbankan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA SIMPANAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Lembaga bank sebagai suatu lembaga keuangan merupakan salah satu pendukung dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari peran bank itu sendiri sebagai tempat dimana sirkulasi serta transaksi-transaksi keuangan terjadi dan juga merupakan sarana pendukung dalam perkembangan perekonomian nasional. Lembaga bank dalam melaksanakan segala kegiatan lebih mengedepankan mutu pelayanan dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen atau nasabahnya. Bentuk perlindungan yang diberikan bank itu sendiri antara lain: penjaminan keamanan terhadap nasabah, pelaporan keadaan keuangan nasabah dalam bentuk rekening koran yang diberikan terhadap nasabah sebagai bentuk transparansi laporan keuangan, kerahasiaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kondite nasabah. Perkembangan suatu bank tidak terlepas dari kondisi perekonomian, dimana perekonomian dipakai sebagai tolak ukur dari berkembang atau tidaknya lembaga perbankan. Kondisi perekonomian yang sekarang ini sedang terpuruk, berakibat pada lemahnya sistem perbankan yang mengkondisikan bahwa bank mengalami suatu kondisi fluktuatif krisis, dimana bank dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menampung hasil kejahatan dalam bentuk uang, karena bank relatif aman dalam menjaga privasi nasabahnya sebagai akibat dari sistem kerahasiaan bank itu sendiri. Sebagai lembaga keuangan, pihak bank diharuskan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat itu timbul apabila semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup, rahasia dan rapi, sehingga membawa konsekuensi kepada bank untuk memikul tanggung jawab menjaga kerahasiaan data tersebut sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan. Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank maka masyarakat mempercayakan uangnya untuk di simpan di bank tersebut atau memanfaatkan jasanya. Kepercayaan itu lahir apabila dari bank ada jaminan pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan nasabah tidak disalah gunakan. Seiring dengan banyaknya keberadaan lembaga bank berakibat semakin ketatnya persaingan sehingga banyak institusi perbankan yang melakukan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan batas-batas aturan yang ada, bahkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan tujuan untuk meraih nasabah sebanyakbanyaknya dan menciptakan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan resiko yang kemungkinan timbul dan berdampak pada nasabah pengguna jasa

perbankan tersebut, yang kemudian menciptakan keengganan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan sehingga keterpurukan benar-benar terjadi. Hal ini ditandai dengan bermunculannya kasus-kasus seperti likuidasi bank-bank, kredit-kredit macet pada debitur, sampai pada penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kebijakan sektor ekonomi dan perbankan Kenyataan demikian menimbulkan tuntutan dari publik untuk mengungkapkan kasus-kasus tersebut dengan transparan, dengan membuka segala informasi yang menyangkut keuangan dari pihak-pihak yang terlibat kasus tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (fiduciary financial institution) dihadapkan pada dua kewajiban yang bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (duty of confidentiality). Kewajiban ini timbul, dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat/para nasabah kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan, atau sumber dana masyarakat. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan (fiduciary duty). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (disclose) keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah muncul Conflict of Interest yang dihadapi bank.1 Berkaitan dengan dilematis tersebut, muncul adanya tinjauan teori tentang rahasia bank, yaitu teori mutlak dan relatif. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak, mempunyai pengertian bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori relatif, menyatakan bahwa rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya, untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan pekara pidana. Indonesia dalam hal ini menganut teori yang kedua dimana pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak bank dimungkinkan untuk keadaan tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang berlaku. 2 Dengan demikian, dalam hal-hal tertentu sungguhpun rekening nasabah merupakan rahasia bank, tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang oleh undangundang diberikan kemungkinan untuk dibuka rahasia tersebut. Asalkan dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.3 Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H. dalam bukunya menyebutkan:

1

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman. 110. 2 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 89. 3 Ibid, halaman 97.

Kewajiban bank untuk merahasiakan urusan nasabah diatur sebagai kewajiban yang tersirat (implied duty), yang artinya itu bukan merupakan kewajiban yang secara tegas dicantumkan di dalam kontrak antara bank dengan nasabah, tetapi tersirat sebagai perjanjian kewajiban untuk merahasiakan urusan-urusan nasabah itu merupakan kewajiban perdata. Kewajiban ini tidak terbatas kepada informasi mengenai keadaan rekening nasabah tetapi mengenani semua informasi yang berasal dari rekening tersebut.4 Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan antara nasabah dan banknya hampir sama dengan hubungan antara lawyer (pengacara) dan kliennya atau hubungan antara dokter dengan pasiennya. Dimana semuanya samasama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien/nasabah/pasiennya.5 Pembagian nasabah bank secara umum terbagi dalam tiga kelompok yaitu deposan, debitur, non-deposan-non-debitur. Ketiga kelompok tadi termasuk ke dalam kategori konsumen pengguna jasa bank, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan batasan mengenai perlindungan konsumen sebagai berikut: Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan ini diharapkan menjadi benteng untuk meniadakan tindakan kesewengwenangan yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Adanya jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah oleh undang-undang itu sendiri menimbulkan pergerakan konsumen (consumers movement) untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen mendapat sorotan yang luas dalam masyarakat sejalan dengan berkembangnya industri dan jasa. Dimana pergerakan konsumen tumbuh dan memperoleh posisi yang semakin kuat di dalam masyarakat. Pergerakan konsumen itu sendiri sebenarnya membawa akses positif tersendiri yaitu memunculkan peraturan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang pada kenyataannya baik pengertian maupun permasalahan yang dibicarakan didalamnya berbeda, namun pada kenyataannya 4

Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Taubngan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), halaman 46. 5 Ibid, halaman 87.

batasan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen tersebut seringkali dianggap sama. Az. Nasution membedakan definisi tentang hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sebagai berikut: Hukum Konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Hukum Perlindungan Konsumen yaitu keseluruhan asasasas dan kaidah-kaidah yang mengatur atau melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.6 Dari pengertian mengenai hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada intinya hukum konsumen lebih menyoroti kepada hubungan dan permasalahan yang terjadi pada konsumen yang mempunyai kedudukan berimbang dalam kedudukan sosial, ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikannya. Sedangkan inti dari pengertian hukum perlindungan konsumen lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap konsumen, dimana kedudukan antara keduanya dalam hal ini adalah konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Prinsip dari hukum perlindungan konsumen adalah memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap konsumen. Perbedaan yang tidak terlalu jauh antara hukum konsumen dan perlindungan konsumen menimbulkan persamaan penafsiran atau kesulitan dalam memberikan batasan-batasan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kesulitan dalam memberikan batasan-batasan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen memunculkan berbagai masalah yang cukup pelik, dimana kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen seringkali dijadikan objek aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang besar melalui promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen itu muncul karena produsen atau perusahaan senantiasa mengedepankan keuntungan mereka dengan melakukan rekayasa-rekayasa produk atau memudahkan segala cara yang berdampak negatif bagi masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian yang berarti bagi konsumen. Dalam perlindungan konsumen diperlukan adanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. Sehingga secara umum antara konsumen dan produsen memiliki kedudukan yang sejajar. Dengan adanya kedudukan yang sejajar, maka tidak ada salah satu pihak yang merasa lebih tinggi dan pihak yang lain merasa lebih rendah, sehingga terdapat pihak yang kuat menekan pihak yang lemah. 6

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), (Jakarta: Diadit Media, 1998), halaman 64.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memfokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen jasa simpanan yang dalam hal ini adalah nasabah bank, berkaitan dengan adanya prinsip kerahasiaan bank di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto. Mengingat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto merupakan salah satu pihak dalam dunia usaha yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara benar dan bertanggung jawab. B. Perumusan Masalah Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen jasa simpanan ditinjau dari prinsip kerahasiaan bank di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto? C. Tujuan Penelitian Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa simpanan dalam kaitannya dengan prinsip kerahasiaan bank di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto. D. Kegunaan Penelitian Kegunaan Teoretis Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai bentuk perlindungan hukum konsumen bank berkaitan dengan adanya prinsip kerahasiaan bank. Kegunaan Praktis Memberikan gambaran kepada masyarakat selaku konsumen dalam hak dan perlindungan hukum terhadap pelayanan jasa simpanan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Perlindungan Konsumen 1. Terminologi a. Hukum konsumen Jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah oleh undang-undang menimbulkan suatu pergerakan konsumen (consumers movement) untuk memperjuangkan hak-haknya, dimana pergerakan tersebut

membawa suatu akses positif yang memunculkan peraturan hukum konsumen itu sendiri dan hukum perlindungan konsumen. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Internasional sebagaimana disusun oleh Mochtar Kusumaatmadja, Az. Nasution memberikan definisi hukum konsumen yaitu keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah-masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup sehari-hari.7 Pengertian tersebut diatas memberikan penjelasan bahwa hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen dimana kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial, ekonomi, dan daya saing maupun tingkat pendidikannya. b. Hukum Perlindungan Konsumen Berbagai seminar maupun pertemuan-pertemuan baik ilmiah maupun non ilmiah yang didatangi oleh para ahli, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), telah menyuarakan mengenai perlunya disusun suatu peraturan perundangan yang mengatur perlindungan konsumen. Hasil dari kerja keras tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 Maret 1999 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Juni 1999 dengan Nomor 8 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999). Berdasarkan penelitian dan pendapat para pakar, dapat diketahui bahwa ternyata konsumen berada di posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, baik dilihat dari faktor ekonomi, pendidikan maupun daya tawar. Ketidak seimbangan inilah yang menjadi faktor utama perlunya suatu perlindungan konsumen. Menyusun batasan hukum perlindungan konsumen selama ini tampaknya dipersulit oleh belum adanya pengalaman khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen itu sendiri. Menurut Az. Nasution, batasan tersebut tetap diperlukan sekalipun terdapat suatu kekurangan atau kelebihan didalamnya. Adapun pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah: Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur atau melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.8

7

8

Ibid.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), (Jakarta: Diadit Media, 1998), halaman 64.

Pengertian tersebut merupakan pengertian hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. c. Pengertian dan pengaturan konsumen Perlindungan konsumen merupakan masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.9 Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun yang lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang yang khusus memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk menyediakan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Konsument (Belanda) diartikan oleh para ahli sebagai pemakai terakhir barang dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh para pengusaha, baik pengusaha itu sebagai produsen atau pedagang sementara.10 Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang konsumen diartikan sebagai “The person who obtains good or service personal or family purpose”. Sehingga dari definisi ini terkandung dua unsur yaitu (1) konsumen hanya orang, dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.11 Di Amerika Serikat, konsumen mempunyai arti yang lebih luas yaitu sebagai korban pemakai produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan bukan pemakai. Sedang di Eropa pengertian konsumen adalah pribadi yang menderita kerugian akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Para ahli hukum pada umumnya sepakat arti konsumen adalah pemakai terakhir barang dan atau yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Istilah konsumen consument tidak dikenal dalam KUH Perdata dan KUHD, hal ini mudah dipahami karena pada saat KUH Perdata dan KUHD diberlakukan di Indonesia belum dikenal istilah konsumen.

9

Husni Syawali dan Neni Sri Imayani, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), halaman 7. 10 Op Cit, halaman 3. 11 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), halaman 3.

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 dirumuskan sebagai berikut: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari kalimat terakhir yaitu “tidak diperdagangkan“ menunjukkan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir dimana tujuan penggunaan barang dan atau jasa bukan untuk dijual kembali tetapi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga dari si pemakai tersebut (tujuan non komersil).12 Peraturan perundang-undangaan negara lain juga memberikan perbandingan mengenai istilah konsumen, antara lain: UU Perlindungan Konsumen negara India, menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pembeli barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka mendapatkan barang untuk dijual kembali dan lain-lain keperluan komersil; Peraturan perundang-undangan Australia menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dengan harga yang ditetapkan (setinggitingginya seharga $15.00), maka kegunaan barangtersebut adalah untuk keperluan pribadi, domestik atau rumah tangga (normally used for personel, family or household perpose); Undang-undang Jaminan Produk Amerika Serikat dalam pasal 1 dan pasal 3 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap pembeli produk, yang tidak untuk dijual kembali, dan pada umumnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga (personal, family or household); NBW Belanda (BW Baru Belanda) yang termuat dalam bagian ketentuanketentuan tentang syarat-syarat umum perjanjian (algemene voor warden), konsumen diartikan sebagai orang alamiah (yang dalam mengadakan perjanjian) tidak bertindak selaku orang yang menjalankan suatu profesi atau perusahaan.13 Perumusan definisi konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 sejalan dengan ketentuan normatif lain yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat suatu definisi mengenai konsumen yaitu: Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk keperluan sendiri maupun kepentingan orang lain. Dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 menegaskan kembali istilah konsumen yang menyebutkan: 12

Suyadi, Dasar-dasar Hukum Perlindungan Konsumen, (Fakultas Hukum Unsoed, 2001), halaman 2. 13 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), (Jakarta: Diadit Media, 1998), halaman 72.

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Kepustakaan ilmu ekonomi, menggunakan berbagai istilah untuk kedua jenis konsumen tersebut. Diantaranya konsumen untuk keperluan komersil digunakan istilah intermediate consumer, intermediate buyer, derivate buyer, atau consumer of industrial market. Sedangkan bagi konsumen pengguna barang atau jasa untuk keprluan sendiri, keluarga atau rumah tangga (konsumen non komersil), digunakan istilah ultimate consumer, ultimate buyer and user, final consumer, consumer other, consumer of the consumer market.14 Adapun batasan mengenai konsumen akhir tersebut adalah: Pemakai akhir dari barang untuk keperluan sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual belikan; Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali; Setiap orang atau keluarga yang mendapat barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan kembali.15 Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak sama dengan istilah “pembeli” (koper) yang dapat dijumpai dalam KUHPerdata, karena dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa konsumen jauh lebih luas ruang lingkupnya dibanding pembeli. d. Pengertian dan pengaturan pelaku usaha Ada konsumen berarti ada produsen, karena kedua pihak ini saling berkaitan, produsen itu sendiri berarti penghasil atau yang menghasilkan barang dan atau jasa. H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah pelaku usaha yang diartikan sebagai seseorang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perusahaan untuk menyebut produsen.16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang pelaku usaha yang tertuang pada Pasal 1 angka 3 yaitu: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 14 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), (Jakarta: Diadit Media, 1998), halaman 71. 15 Ibid 16 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia, KUBI Seri 1, Pengertian Dasar Hukum Dagang, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1981), halaman 42.

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut pengertian pelaku usaha diatas, ada dua jenis pelaku usaha yaitu perseorangan dan badan usaha. Pelaku usaha perseorangan dalam praktek muncul dalam bentuk pengusaha kecil. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah: Setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan dengan cara apapun barang pada konsumen. Dari rumusan tersebut dapat terlihat bahwa unsur jasa tidak termasuk dalam produk yang ditawarkan oleh pengusaha. Pelaku usaha dapat terdiri dari produsen, pedagang (penjual barang) atau penjual jasa yang dalam kegiatannya baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan konsumen, misalnya: Produsen merupakan pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang, yang aman dan tidak merugikan konsumen dan sebaliknya; Pedagang merupakan penyampai barang kepada konsumen yang dalam kegiatannya dapat merugikan konsumen dan sebaliknya; Pengguna jasa, misalnya jasa promosi periklanan yang akan mempengaruhi konsumen untuk membeli, pengusaha jasa angkutan untuk mengantar barang dan sebagainya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat suatu definisi mengenai pelaku usaha, yaitu: Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk bahan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Batasan itu serupa dan garis besar maknanya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Menurut Az. Nasution, kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa pada umumnya terlihat berlaku sebagai: Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor); Penghasil atau pembuat barang atau jasa (produsen); Penyalur barang atau jasa (distributor). Dari berbagai definisi mengenai pelaku usaha diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaku usaha lebih luas dibandingkan dengan produsen yang merupakan lawan dari konsumen, karena pengertian pelaku usaha termasuk diantaranya adalah produsen. 2. Sumber-sumber hukum perlindungan konsumen

Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Ketentuan diatas secara eksplisit menerangkan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai hukum umum (general law) dalam mengatasi masalah perlindungan komsumen, karena Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan awal dan akhir dari peraturan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen. Pengguna hukum umum, yang penerbitnnya tidak khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen mempunyai segi-segi positif disamping segi-segi negatifnya. Segi positifnya adalah: Dapat ditanggulangi hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumen pelaku usaha; Berarti kedudukan konsumen dan pelaku usaha adalah sama di depan hukum. Segi negatifnya adalah: Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen; Kedudukan yang sama antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak berati apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbag, lemah dalam pendidikan, kemampuan ekonomi, dan daya tawar dibandingkan pelaku usaha, konsumen amatir berhadapan dengan pelaku usaha profesional; Prosedur dan biaya pencarian keadilan, tidak murah, tidak cepat dan tidak sederhana sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang.17 Sumber hukum perlindungan konsumen antara lain adalah: a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: “...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia...”. Kata melindungi menurut Az. Nasution di dalamnya terkandung pula azas perlindungan (hukum) pada segenap Bangsa Indonesia tanpa terkecuali, baik lakilaki atau perempuan, orang kaya atau miskin, orang kota atau orang desa, orang asli Indonesia maupun keturunan, produsen atau konsumen. Landasan hukum lainnya terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini mengatur mengenai hak-hak warga negara. Untuk melaksanakan perintah UUD 1945 yang melindungi segenap bangsa, khususnya melindungi konsumen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 17

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), (Jakarta: Diadit Media, 1998), halaman 22-23.

menetapkan berbagai ketetapan MPR khususnya sejak tahun 1978. adanya ketetapan terakhir MPR 1993 makin jelas kehendak rakyat akan adanya perlindungan konsumen sekalipun dengan kualifikasi yang berbeda-beda pada masing-masing ketetapan.18 TAP MPR Tahun 1978 menggunakan istilah “menguntungkan” konsumen. TAP MPR Tahun 1988 menggunakan istilah “menjamin” kepentingan konsumen, dan TAP MPR Tahun 1993 menggunakan istilah “melindungi” kepentingan konsumen. Dalam masing-masing TAP MPR tersebut tidak terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menguntungkan, menjamin, dan melindungi kepentingan konsumen. Salah satu yang menarik dari TAP MPR Tahun 1993 adalah disusunnya dalam satu baris kalimat mengenai keterkaitan produsen dan konsumen. Susunan kalimat tersebut berbunyi: “...meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen...”. b. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata Hukum Perdata yang dimaksud adalah hukum perdata dalam arti luas, termasuk hukum perdata, hukum dagang, serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kesemuanya itu mencakup hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis (hukum adat). Kaidah-kaidah hukum perdata adat pada umumnya tidak tertulis, tapi ditunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara tertentu. Peraturan perundangundangan lain juga memuat kaidah-kaidah hukum yang mempengaruhi dan/atau termasuk dalam bidang hukum perdata. Beberapa diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-undang (L.N. Tahun 1961 Nomor 215); Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Produksi; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 18

Ibid, halaman 32.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Apabila dirangkum semuanya, terlihat bahwa kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha dengan konsumennya masing-masing terlihat dalam: KUH Perdata, terutama dalam Buku Kedua ketentuan keempat; KUHD Buku Kesatu dan Buku Kedua; Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat perdata, tentang subyek-subyek hukum, hubungan hukum dan masalah antara pelaku usaha dan konsumen.19 c. Hukum Konsumen dalam Hukum Publik Menurut C.S.T. Kansil sebagaimana disitir oleh Az. Nasution, hukum publik yang dimaksudkan adalah hukum yang mengtur hubungan antara negara dengan alatalat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perorangan.20 Termasuk hukum publik dan terutama dalam kerangka hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen adalah hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara pidana dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional. Segala kaidah hukum maupun azas-azas hukum sebagai cabang dari hukum publik, sepanjang berkaitan dengan perlindungan konsumen dapat pula diberlakukan, antara lain ketentuan perizinan usaha, ketentuan-ketentuan pidana tertentu, ketentuan-ketentuan hukum acara da berbagai konvensi dan atau ketentuan hukum perdata internasional.

B. Perlindungan Konsumen 1. Pihak-pihak dalam perlindungan konsumen Secara umum dapat dikatakan bahwa ada banyak pihak yang terlihat dalam perlindungan konsumen, antara lain yaitu pihak konsumen, pelaku usaha, organisasi yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, dan organisasi pelaku 19 20

Ibid, halaman 36. Az. Nasution, Op. cit, halaman 39.

usaha. Akan tetapi dalam prakteknya di masyarakat, secara umum dalam perlindungan konsumen hanya ada 3 pihak atau pelaku utama dalam perlindungan konsumen, yaitu: Konsumen Konsumen yang dimaksud adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa dan bahan alamiah dari segala lapisan masyarakat sejak janin sampai meninggal dunia. Pelaku Usaha Pelaku usaha adalah pihak yang mentransformasikan masuknya baha baku, bahan penolong dan lain-lain melalui proses yang menggunakan teknologi tertentu menjadi keluaran berupa barang jadi, untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan masyarakat konsumen. Pemerintah Pemerintah disini adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan, melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan peraturan yang dibuat tersebut untuk ditaati oleh masyarakat. Pelaksanaan perlindungan konsumen juga melibatkan beberapa pihak, antara lain: Departemen atau instansi yang berwenang Yang dimaksud dengan departemen atau instansi yang berwenang disini adalah Departemen atau instansi yang terkait dengan produk (Departemen Teknis) yang menangani produk yang bersangkutan, nisalnya dalam hal pemberian izin, penentuan standar mutu, dan sebagainya. Departemen terkait dengan bidang perbankan antara lain Departemen Keuangan dan Bank Indonesia yang berwenang dalam penentuan kebijakan moneter dan perbankan. Organisasi pelaku usaha atau pengusaha Pelaku usaha dalam keanggotaan sebuah organisasi pengusaha wajib mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi pengusaha. Dalan dunia perbankan, bank milik Pemerintah dan Swasta tunduk pada Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pembina bank-bank. Organisasi konsumen Kebebasan yang dimiliki konsumen untuk membentuk suatu organisasi yang memperhatikan konsumen, mewakili konsumen jika ada permasalahan dengan pelaku usaha. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak tahun 1973. YLKI sebagai sebuah lembaga konsumen dan merupakan lembaga swadaya masyarakat didirikan dengan tujuan untuk menegakkan perlindungan bagi konsumen, mempunyai kegiatan-kegiatan antara lain: Penyebaran informasi-informasi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui mass media, radio, televisi; Mengadakan upaya advokasi konsumen melalui pelayanan gugatan; Memperkuat basis gerakan perlindungan konsumen dalam bentuk kerjasama kemitraan dengan LSM lein atau penggalangan kekuatan dengan organisasi konsumen di daerah;

Melakukan pengujian terhadap produk barang yang disinyalir mengandung bahan yang dapat membahayakan keselamatan konsumen; Menggalang dan mengajak solidaritas masyarakat agar mampu melakukan perlindungan diri, keluarga maupun kelompoknya; Menampung, membantu menyelesaikan kasus-kasus pengaduan terhadap pelayanan jasa atau penjualan barang oleh pelaku usaha.21 Di Indonesia pada tingkat arus bawah, memang ada YLKI dan beberapa lembaga daerah yang menangani permasalahan perlindungan konsumen, akan tetapi sampai sekarang belum ada pejabat setingkat menteri yang secara khusus menangani masalah perlindungan konsumen, kalaupun ada baru setingkat pejabat pelaksana. Upaya yang telah dilakukan YLKI sudah banyak dalam memberdayakan konsumen di Indonesia. Namun upaya tersebut belum dapat memuaskan semua pihak, mengingat kompleksitas masalah perlindungan konsumen. 2. Hak dan kewajiban konsumen Hubungan antara konsumen dan para pelaku usaha akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, kawajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lainnya, begitu pula sebaliknya. Hak konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, dan kewajiban konsumen merupakan hak bagi pelaku usaha. Untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus dimulai dengan pemahaman terhadap hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-haknya. Adapun perlindungan yang harus diberikan kepada konsumen dari sudut hukum adalah perlindungan atas hak konsumen. Hak-hak konsumen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perlindungan hukum sebelum dan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam perlindungan konsumen diperlukan adanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Hak konsumen sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Dimana hak konsumen tersirat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain adalah dalam Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat ketentuan yang memuat hak konsumen dan bertendensi melindungi konsumen, seperti yang termuat dalam beberapa pasal Buku III, Bab V, Bagian II mulai dari Pasal 1365, dan seterusnya. 21

Prasetyo Hadi Purwandoko, penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen, Makalah Seminar Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas, (Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 1997), halaman 23-24.

Selain itu hak konsumen juga diatur dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 27 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28 mengenai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, Pasal 29 mengenai hak untuk memilih dan Pasal 30 mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur mengenai perlindungan hak konsumen, misalnya mengenai perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum karitim, dan sebagainya. Demikian pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), misalnya mengenai pemalsuan, penipuan, pemalsuam merek, dan sebagainya. Dalam hukum adat pun ada dasar-dasar yang menopang hukum perlindungan konsumen seperti prinsip-prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat adat yang tidak berorientasi pada konflik yang memposisikan setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya. Prisip keseimbangan magis/alam, prinsip “terang” pada pembuatan transaksi (khususnya dalam bidang pertanahan) yang mengharuskan hadirnya kepala adat/kepala desa dalam transaksi tanah. Prinsip fungsi sosial dari suatu hak ulayat.22 Peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai hak konsumen sebelum terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah: Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan sebagainya. Hak konsumen yang termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan antara lain terdapat dalam Pasal 45, kaitannya dengan kerahasiaan bank, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan pihak nasabah kepada bank. Hak konsumen setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak konsumen setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat di dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Hak Konsumen adalah: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 22

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 19.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 5 mengenai Kewajiban Konsumen: Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.23 3. Hak dan kewajiban pelaku usaha Tidak hanya konsumen saja yang mempunyai hak dan kewajiban tetapi pelaku usaha juga sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Mengenai hak pelaku usaha tertuang dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa hukum konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tudak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan; Lainnya hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

23

Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban pelaku usaha diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 7 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk meguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. C. Bank 1. Pengertian dan pengaturan bank Pengertian bank pada hakekatnya selalu mengalami perkembangan, hal ini disamping karena perbedaan situasi dan kondisi dari suatu negara, juga karena bank merupakan perusahaan yang dinamis. Bank itu sendiri berasal dari bahasa italy “banca”, yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk yang dipergunkan oleh para penukar di pasar. Pierson, seorang ahli ekonomi dari Belanda, menyatakan bahwa: Bank adalah “badan yang menerima kredit”, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Untuk mengelola simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi dan memberikan kredit secara besa-besaran kepada bank-bank lain atau pemerintah. Dengan investassi dimaksudkan ikut ambil bagian dalam kegiatan perusahaan, dengan demikian memperoleh bagian keuntungan berupa deviden atau tingkat bunga.24 Perpustakaan Inggris kuno menjelaskan arti bank secara singkat sebagai berikut: “......tugas perbankan terutama menghimpun uang pihak ke 3”.

24

Pratama Rahardja, Uang dan Perbankan, (Jakarta: Economic Student Group, 1988), halaman 60.

Sedangkan beberapa penulis eropa lainnya menitik beratkan tugas bank sebagai badan perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.25 Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank yang dimaksud adalah suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beranekaragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.26 Menurut Webster dalam suatu kamus, kata bank diartikan sebagai: Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga; Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut; Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.27 Pengertian bank dalam kamus perbankan diartikan sebagai badan usaha dibidang keuangan, yang menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Di Indonesia, pengertian bank diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada hakekatnya pengertian bank dari berbagai pendapat para ahli hampir sama. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu-lintas pembayaran. Berbicara mengenai pengertian bank maka kita tidak bisa lepas dari pengaturan bank atau perbankan itu sendiri. Pengaturan perbankan merupakan hal yang penting di dalam mendukung dunia perbankan dalam melaksanakan usahanya. Kaidah-kaidah yang timbul dari hukum perbankan tersebut merupakan suatu batasan dimana bank seharusnya bertindak sesuai dengan rangkaian prosedur yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tersebut merupakan upaya agar segala kegiatan bank dapat berjalan sebagaimana mestinya.

25

OP. Simorangkir, Ekonomi Dasar-dasar dan Mekanisme Pasar, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), halaman 17. 26 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 147. 27 Ibid, halaman 14.

Sistem perbankan di Indonesia berawal dari era sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sampai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Semenjak diberlakukannya Undang-undang Perbankan Tahun 1992 maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian juga halnya dengan Staatblad Nomor 357 Tahun 1929 tentang aturan-aturan mengenai Badan Kredit Desa dalam Propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (LN Tahun 1962 Nomor 56, TLN No. 2489) dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang sebelumnya diikuti oleh paket 29 Mei 1993 yang khusus menyoroti masalah tingkat kesehatan bank, setelah diterbitkannya peraturan dalam bentuk paketpaket kebijakan dan perundang-undangan diatas sistem perbankan di Indonesia lebih bergairah dan menunjukkan persaingan yang ketat. Pada tahun 1997 pertengahan Juli setelah perekonomian Indonesia mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang gemilang selama tiga puluh tahun kekuasaan orde baru, tetapi setelah itu pada tahun 1997 terjadi devaluasi sehingga perkembangan perbankan mengalami suatu kemunduran yang mengakibatkan keluarnya kebijakankebijakan untuk mempersempit ruang gerak bank sehingga menimbulkan pembekuan operasional bank. Pada tahun 1998, keadaan perbankan mengalami perkembangan, hal ini disebabkan proses selektifitas dan penerapan aturan diperketat sehingga kontrol bank tidak salah sasaran. Pada tahun 2001, dikeluarkan aturan intern bank yang bukan saja melindungi kinerja bank saja tetapi juga efek dari pengguna jasa yang dapat membahayakan bank itu sendiri, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Custome Principle) sebagai konsekuensi jaminan di dalam menerapkan rasa aman dan menambah kepercayaan pada pengguna jasa bank. 2. Macam-macam bank a. Dilihat dari segi fungsinya Bank Sentral (Central Bank) adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1968; Bank Umum (Commercial Bank) adalah bank yang dalam mengumpulkan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit dalam jangka pendek; Bank Tabungan (Saving Bank) adalah bank yang dalam mengumpulkan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

Bank Pembangunan (Development Bank) adalah bank yang dalam mengumpulkan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Bank Desa (Rural Bank) adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan. b. Dilihat dari segi kepemilikannya Bank-bank milik negara, terdiri dari: Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank-bank umum milik negara yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 46 yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968; Bank Mandiri yang merupakan bank hasil penggabungan dari empat bank BUMN, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Eksport-Import (Bank Exim) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dimana Bank Mandiri sebagai bank penerima merger sekaligus sebagai bank hasil merger; Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968. Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1998. Bank Milik Pemerintah Daerah, didirikan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1962, dimana terdapat pada setiap propinsi; Bank-bank milik Swasta; Bank-bank milik swasta nasional yaitu bank-bank yaang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Bank-bank milik swasta asing yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing tetapi berkedudukan di Indonesia. Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulanperkumpulan koperasi, dapat berbentuk Bank Umum Koperasi, Bank Tabungan Koperasi, Bank Pembangunan Koperasi. c. Dilihat dari segi penciptaan uang giral Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral, yang tergolong: Bank Sirkulasi (Bank Sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas dan uang giral. Bank umum yang menciptakan uang giral. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit, yang tergolong: bank tabungan dan bank-bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.28 28

Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), halaman 15.

Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5: Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensonal dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lau-lintas pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Bank dilihat dari segi atau cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli: Bank berdasarkan prinsip konvensional, yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode yaitu menetapkan bungan sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang menerapkan aturan syariah atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharobah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharokah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (ijarah wa iqtina). Bank berdasarkan prinsip ini mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu, karena bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba. Bank dilihat dari kedudukan atau status: Bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukuan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Bank non devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Bentuk usaha Bank Umum dapat berupa salah satu dari: Perusahaan Terbatas;

Koperasi; Perusahaan Daerah. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: Perusahaan Daerah; Koperasi; Perseroan Terbatas; Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Pelayanan jasa bank Pada prinsipnya bank mempunyai tiga kegiatan pokok, yaitu: Penghimpunan dana (giro, deposito, yabungan) dengan sasaran meminimumkan biaya perolehan dana. Alokasi dana (kredit dan investasi) dengan sasaran memaksimumkan pembayaran bank. Pelayanan jasa keuangan (transfer, letters of credit, cek perjalanan, money changer, benk garansi dan lain-lain) dan jasa non keuangan (pelatihan pegawai, pergudangan, kotak pengamanan, jasa-jasa komputer) dengan sasaran memaksimumkan kepuasan nasabah.29 Ketentuan Perbankan Indonesia menentukan bahwa kegiatan usaha bank harus disesuaikan dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum akan banyak berbeda dengan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan bahwa usaha bank umum meliputi: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentu simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; Memberikan kredit; Menerbitkan surat pengakuan hutang; Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Obligasi; Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 29

Juli Irmayanto, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002), halaman 14.

Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Memindahkan uang baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan nasabah; Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; Melakukan kegiatan penitipan untuk keperluan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; Telah dihapus dengan keluarnya UU No. 10 Tahun 1998; Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; Telah diubah dengan keluarnya UU No. 10 Tahun 1998, menjadi: menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Penjelasan dari ketentuan Pasal 6 huruf m Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui: Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru atau; Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Umum juga dapat melakukan kegiatan usaha di bidang: Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan;

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Bank Umum dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa perbankan tersebut (full banking service), tetapi dapat juga hanya melakukan sebagian saja. Masing-masing bank dapat memilih jasa (usaha) yang ingin dikembangkan, dengan syarat tetap harus memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan jenis kegiatan pemberian jasa yang dipilihnya. Untuk Bank Perkreditan Rakyat, usaha yang boleh dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan antara lain meliputi: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; Memberikan kredit; Menyediakan pembiayaan dan penempatan dan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Bank Perkreditan Rakyat selain melakukan kegiatan usaha seperti yang disebutkan diatas, juga ada kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan berupa: penghimpunan simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran; kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan penyertaan modal; melakukan usaha perasuransian dan usaha lain di luar kegiatan yang diperbolehkan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan jasa perbankannya, sekarang ini semakin berkembang pelayanan jasa perbankan elektronis. Pelayanan jasa tersebut pada dasarnya merupakan produk lanjutan dari Electronic Funds Transfer System (EFTS), misalnya Automated Teller Machines (ATM), Point of Sales (POS), Debit/ Charge Cards dan Smart Cards, Home Banking, Money Transfer System, dan bentuk lainnya. Pelayanan jasa elektronis ini pemanfaatannya oleh perbankan semakin meningkat terlebih dengan berkembangnya internet, peningkatan tersebut dari segi jaringannya meupun variasi produknya yang ditawarkan. Pelayanan jasa seperti itu tampaknya telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari perbankan modern dalam upayanya memberikan kemudahan bagi para nasabahnya.30 D. Rahasia Bank 1. Pengertian Rahasia Bank Hubungan antara bank dan nasabahnya dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh 30

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 290.

perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu dalam hubungan antara bank dan nasabahnya dalam hubungan antara bank dan nasabahnya.31 Azas rahasia dalam soal-soal keuangan sudah dikenal sejak lama, pada zaman pertengahan azas rahasia bank telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di kerajaan Jerman dan kota-kota di Itali bagian utara. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme serta adanya perjuangan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai kerahasiaan bank sudah diatur sejak lama, yaitu pertama kali dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Pengertian mengenai rahasia bank itu sendiri diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lainlain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Pengertian mengenai rahasia bank dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 ini sangat luas, karena menyangkut data-data penyimpanan dana maupun penerimaan kredit dari seorang nasabah, termasuk di dalamnya menyangkut kegiatan dalam sistem pembayaran. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur mengenai rahasia bank dalam Pasal 1 angka 16 yang menyatakan: Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan halhal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian rahasia bank dalam undang-undang ini juga masih sangat luas. Sepintas pengertian mengenai rahasia bank dalam undang-undang ini hampir sama dengan pengertian rahasia bank pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu pada kata “perlu dirahasiakan” dan “wajib dirahasiakan”. Pengertian rahasia bank menurut UU Perbankan 1992 ini terlalu luas dan sering dimanfaatkan oleh debitor-debitor bank yang kreditnya macet, serta menimbulkan kontroversi, oleh karena itu pengertian tersebut diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 28, yang menyebutkan: Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank tersebut, yaitu sebagai berikut: 31

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 87.

Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya; Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank itu sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah: Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Jadi pemberian kredit dan usaha-usaha perbankan lainnya pada prinsipnya bukan lagi merupakan rahasia bank sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan rahasia bank berturut-turut diatur dalam: UU No. 23 Prp. Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank; Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan; Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.32 2. Pihak-pihak Dalam Rahasia Bank Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 32

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003), halaman 117.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank adalah: Anggota Dewan Komisaris; Direksi bank; Pegawai bank; Pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris adalah: Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Bagi Bank berbentuk Hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Bagi Bank berbentuk Hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan yang dimaksud dengan direksi bank adalah: Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Bagi Bank berbentuk Hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Bagi Bank berbentuk Hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Cabang; Bagi Kantor Perwakilan Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Perwakilan. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud pihak terafiliasi adalah: Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. 3. Perkecualian Dalam Rahasia Bank Ketentuan tentang kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank tidak berlaku dalam hal: Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 30 Undang-undang Perbankan 1992: Bank wajib menyempaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalamm rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Pasal 31 Undang-undang Perbankan Tahun 1998: Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pasal 31A Undang-undang Perbankan Tahun 1998: Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud Pasal 31. Pasal 34 Undang-undang Perbankan Tahun 1992: Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Tahun buku bank adalah tahun takwin. Dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Pasal 41 Undang-undang Perbankan 1998: Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nesabah penyimpan tertentu kepada pejabat bank.

Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah waajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Dalam rangka penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pasal 41 Undang-undang Perbankan 1998: Untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkaan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitor yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan. Dalam rangka untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pasal 42 Undang-undang Perbankan Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Dalam rangka perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Pasal 43 Undang-undang Perbankan Tahun 1992: Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberi keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Atas permohonan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan. Pasal 44A Undang-undang Perbankan 1998: Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah

penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Pasal 44 Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. 4. Sanksi Dalam Rahasia Bank Ada tiga ciri khusus yang terlihat dalam sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal; Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif; Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran rahasia bank menurut Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 (sepuluh) miliar rupiah dan maksimal 200 (dua ratus) miliar rupiah. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 (sepuluh) miliar rupiah dan maksimal 200 (dua ratus) miliar rupiah diancam terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Perbankan Tahun 1998: Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 (empat) miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 (empat) miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah diancam terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Perbankan Tahun 1998: Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 (empat) miliar rupiah dan maksimal 14 (empat belas) miliar rupiah. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 (empat) miliar rupiah dan maksimal 14 (empat belas) miliar rupiah diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 47A Undang-undang Perbankan Tahun 1998: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legal positivis. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat atau diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan konsep melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan, mengabaikan norma lain selain norma hukum. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum (2) Penelitian terhadap sistematika hukum (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (4) Perbandingan hukum dan (5) Sejarah Hukum. B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari obyek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan dan pendekatannya. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian itu dilakukan, baik merupakan studi pustaka atau di lapangan atau survei. Lokasi penelitian terkait erat dengan metode penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Perbedaan lokasi penelitian juga secara otomatis menghasilkan proses penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto (PT. BTPN Cabang Purwokerto), Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Unsoed dan Perpustakaan Bank Indonesia Cabang Purwokerto. Sumber Data Data Sekunder Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang terhadap data tersebut, peneliti tidak tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Data Primer Data primer berupa keterangan dari pihak-pihak atau staf yang bidang kerjanya terkait dengan masalah yang diteliti dilingkungan Kantor PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto (PT. BTPN Cabang Purwokerto) sebagai pendukung data sekunder. Metode Pengumpulan Data Data Sekunder Data diperoleh dengan cara inventarisasi terhadap buku-buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Perpustakaan Bank Indonesia, yang selanjutnya dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Data Primer Data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak atau staf yang bidang kerjanya terkait dengan masalah yang diteliti di Kantor PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto (PT. BTPN Cabang Purwokerto). Metode Penyajian Data Metode penyajian data dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Setelah sebelumnya

dilakukan pengolahan, analisa dan konstruksi data, yakni data sekunder yang diperoleh dilakukan sinkronisasi antara data yang satu dengan data lainnya dan data primer diuraikan berdasarkan pengumpulan data, sehingga tersusun sebagai satu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum/kaidah-kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto (PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto) di peroleh data sebagai berikut: Data Sekunder Ketentuan mengenai perjanjian antara nasabah bank dengan PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto yang isinya mendasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku diantaranya adalah KUH Perdata khususnya Pasal 1313 mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian, Pasal 1320 mengenai syarat sah lahirnya perjanjian, Pasal 1338 mengenai akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati yaitu mengikat kedua belah pihak seperti Undang-undang, Pasal 1744

mengenai perjanjian pinjam meminjam, dan Pasal 1792 mengenai pemberian kuasa. Surat Keputusan Direksi Nomor 3.1/X/2003 tentang kebijakan penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang mencakup hal-hal sebagai berikut: Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain: Identitas calon nasabah; Maksud dan tujuan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank; Informasi lain yang memungkinkan bank agar dapat mengetahui profil calon nasabah; Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronis. Dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah, apabila perlu. Menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003; Diketahui menggunakan identitas atau memberikan informasi yang tidak benar; Berbentuk shell banks atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank. Ketentuan mengenai Prosedur Penerimaan Nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, yang meliputi: Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan yang meliputi: Pengisian formulir standar yang memuat informasi tentang: Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tempat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus untuk warga negara asing (WNA) selain dengan paspor, dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/instansi tempat bekerja;

Keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan; Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana; Spesimen tanda tangan. Meminta informasi lain, antara lain berupa major credit card, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik apabila diperlukan; Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat atau electronic banking maka petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui; Persyaratan pada huruf a, b dan c di atas berlaku pula untuk: Calon nasabah yang melakukan pembukaan joint account; Calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (beneficial owner). Bagi beneficial owner perorangan, data yang diperlukan antara lain: Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan; Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai penguasa; Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perorangan. Bagi beneficial owner perusahaan, data yang diperlukan antara lain: Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing; Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan; Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perusahaan. Prosedur Penerimaan Nasabah Perusahaan Badan Hukum Perusahaan yang Tergolong Usaha Kecil Mengisi formulir standar yang mencakup informasi tentang: Status hukum dari usaha yang dimaksud yang dibuktikan dengan kate pendirian dan anggaran dasar; Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, SITU; Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Alamat perusahaan, nomor telepon dan atau nomor faksimili; Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana; Negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing. Meminta dokumen lain misalnya laporan keuangan calon nasabah atau keterangan mengenai pelanggan utamanya, apabila diperlukan; Meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain; Persyaratan dokumen tersebut diatas berlaku pula untuk calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (beneficial owner); Bagi beneficial owner perorangan, data yang diperlukan antara lain: Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan; Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perorngan. Bagi beneficial owner perusahaan, data yang diperlukan antara lain: Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan lembaga asing; Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan; Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perusahaan. Perusahaan yang Tidak Tergolong Usaha Kecil Mengisi formulir standar yang mencakup informasi tentang: Status hukum dari usaha yang dimaksud yang dibuktikan dengan kate pendirian dan anggaran dasar; Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, SITU; Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Alamat perusahaan, nomor telepon dan atau nomor faksimili; Negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing. Persetujuan oleh pejabat bank yang berwenang termasuk pejabat khusus yang menangani nasabah perusahaan yang dianggap mempunyai bidang usaha resiko tinggi atau yang dimiliki oleh penyelenggara negara; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah belum memiliki NPWP maka

yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah nasabah memperoleh NPWP, maka bank wajib meminta NPWP tersebut kepada nasabah; Dalam hal calon nasabah tidak wajib memiliki NPWP, maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP; Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan; Struktur manajemen perusahaan; Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, misalnya KTP, Paspor atau SIM; Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan atau hasil RUPS; Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Dalam hal ini calon nasabah dapat meminta mengisi formulir pembukaan rekening atau transaksi yang antara lain mencantumkan keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana atau membuat surat pernyataan; Meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain; Persyaratan dokumen tersebut diatas berlaku pula untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan joint account dan calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (beneficial owner); Bagi beneficial owner perorangan, data yang diperlukan antara lain: Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan; Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perorangan. Bagi beneficial owner perusahaan, data yang diperlukan antara lain: Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan lembaga asing; Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan; Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perusahaan. Lembaga Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Negara Asing.

Pengisian formulir standar yang mencakup informasi tentang: Nama dan spesimen tanda tangan yang harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor atau SIM; Surat penunjukkan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank; Keterangan mengenai asal negara lembaga dimaksud dan keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana apabila diperlukan. Bank Pengisian formulir standar yang mencakup informasi tentang: Akte pendirian atau anggaran dasar bank atau dokumen lain yang sejenis; Izin usaha dari instansi yang berwenang atau dokumen lain yang sejenis; Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa atau surat penunjukan kepada pihakpihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama bank; Alamat usaha. Apabila calon nasabah berupa bank merupakan perantara yang menerima kuasa dari beneficial owner maka: Bank dalam negeri: Verifikasi atau konfirmasi atas beneficial owner cukup dilakukan oleh bank perantara tersebut. Bank Luar Negeri Yang menerapkan prinsip mengenal nasabah: Meminta pernyataan tertulis bahwa identitas dari beneficial owner telah diperoleh dan ditata usahakan oleh bank diluar negeri tersebut. Yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah: Bank meminta bukti atas identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dana serta informasi lainnya mengenai beneficial owner dari calon nasabah. Badan Lainnya Yang dimaksud dengan badan lainnya antara lain partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan atau organisasi lainnya; Mengisi formulir standar yang mencakup informasi tentang: Izin usaha atau izin lainnya atau akte/dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang; Pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama badan dimaksud. Khusus nama dan spesimen tanda tangan harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor atau SIM sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama badan dibuktikan dengan surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah; Alamat badan yang dimaksud; Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana; NPWP (apabila ada). Keterangan mengenai bidang kegiatan, laporan, keuangan, struktur manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan yang dimaksud.

Memorandum Direktur Kepatuhan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto (PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto) Nomor M.149/DIRKP.DIV.KC/X/2005 mengenai Ketentuan Penyampaian Informasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pihak ketiga. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Pasal 1 Angka 1: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 1 Angka 3: Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Pasal 1 Angka 4: Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pasal 1 Angka 5: Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pasal 2 Ayat (1): Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Pasal 2 Ayat (2): Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank. Pasal 2 Ayat (4): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk : Kepentingan perpajakan; Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara; Kepentingan peradilan dalam perkara pidana; Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya; Tukar menukar informasi antar Bank; Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis; Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia. Pasal 8: Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.

Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto (PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto), diperoleh data sebagai berikut: Penyelenggaraan kegiatan perbankan di PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto baik pelayanan jasa maupun kredit tunduk pada peraturan Perbankan, KUH Perdata dan Peraturan Perundangan yang berlaku, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan-peraturan perjanjian kredit dan simpanan di lingkungan PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto dituangkan dalam bentuk formulir yang isinya telah dibakukan oleh pihak PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto, tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan nasabahnya. Berkaitan dengan rahasia bank, pihak PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 , dimana terhadap rahasia bank pihak PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto hanya menjaga rahasia atas informasi yang dimiliki Nasabah Penyimpan saja, sedangkan terhadap informasi dari nasabah selain penyimpan tidak ada kewajiban untuk merahasiakan. Khusus mengenai prosedur pembukaan rahasia bank mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Memorandum Direktur Kepatuhan PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto Nomor M.149/DIRKP.DIV.KC/X/2005 mengenai Penyampaian Informasi Ketentuan yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pihak ketiga. B. Pembahasan Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah seringkali dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang predictable dan reasonable.33 Salah satu masalah yang seringkali dikeluhkan adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah sebagai konsumen jasa perbankan jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan, maupun nasabah nondebitur-nondeposan. Menurut AZ. Nasution yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.34 33

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 99. 34 AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Halaman 69.

Pasal 1 Angka 2 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Shidarta berpendapat mengenai penjelasan konsumen dalam UUPK: Kata ”pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate comsumer), istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta hasil dari transaksi jual beli. Artinya yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu, dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract).35 Shidarta mengemukakan bahwa: Konsumen memang tidak sekedar pembeli (buyer/koper), tetapi semua orang (perorangan/badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (consumer transaction) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.36 Berdasarkan data nomor 1.5.2 tentang ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai yang dimaksud dengan nasabah, data nomor 1.5.3 tentang rumusan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai pengertian nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan, dan data nomor 1.5.4 mengenai ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai pengertian nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan, apabila dihubungkan dengan pendapat AZ. Nasution, ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999, dan pendapat Shidarta, maka dapat dideskripsikan bahwa yang dimaksud dengan konsumen jasa simpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan dan Nasabah yang memperoleh fasilitas 35 36

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2004), Halaman 6. Ibid, Halaman 7.

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan. Untuk pengertian pelaku usaha, Gunawan dan Ahmad Yani berpendapat bahwa pengertian pelaku usaha adalah sejalan dengan pengertian konsumen yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah: Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut pengertian pelaku usaha di atas, ada dua jenis pelaku usaha yaitu perseorangan dan badan usaha. Pelaku usaha perseorangan dalam praktek muncul dalam bentuk pengusaha kecil. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah: Setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan dengan cara apapun barang pada konsumen. Dari rumusan tersebut dapat terlihat bahwa pelaku usaha dapat terdiri dari produsen, pedagang (penjual barang) atau penjual jasa yang dalam kegiatannya baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan konsumen, misalnya: Produsen merupakan pencipta atau pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang, yang aman dan tidak merugikan konsumen dan sebaliknya; Pedagang merupakan penyampai barang kepada konsumen yang dalam kegiatannya dapat merugikan konsumen dan sebaliknya; Pengguna jasa, misalnya jasa promosi periklanan yang akan mempengaruhi konsumen untuk membeli, pengusaha jasa angkutan untuk mengantar barang dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat suatu definisi mengenai pelaku usaha, yaitu: Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk bahan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Batasan itu serupa dan garis besar maknanya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Menurut Az. Nasution, kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa pada umumnya terlihat berlaku sebagai:

Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor); Penghasil atau pembuat barang atau jasa (produsen); Penyalur barang atau jasa (distributor). Berdasarkan data nomor 1.5.1 tentang ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai yang dimaksud dengan bank, apabila dihubungkan dengan pendapat Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, AZ. Nasution, ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto disini berkedudukan sebagai pelaku usaha yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya timbul karena ada perjanjian yang mendasarinya. Suatu perjanjian untuk dapat diakui secara hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Perjanjian tersebut harus diadakan dengan kesepakatan, sehingga tidak ada pihakpihak yang merasa terpaksa dalam mengadakan perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Perjanjian harus diadakan oleh orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk itu, dalam artian orang yang mengadakan perjanjian adalah orang dewasa yang sehat jiwa dan raganya, bukan orang dibawah umur atau orang yang berada dibawah pengampuan (curatele). Suatu hal tertentu Perjanjian tersebut harus jelas obyeknya, agar para pihak mengikuti dengan sungguh-sungguh akan hal yang diperjanjikan sehingga keadaan ini dapat mencegah itikad buruk dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain.

Kausa yang halal Alasan diadakannya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua syarat pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya, dimana apabila salah satu dari dua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut suatu waktu dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat yang menyangkut objeknya, dimana apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum atau batal dengan sendirinya. Dalam pelaksanaannya, setiap perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto, baik untuk perjanjian simpanan maupun kredit, pihak PT. BTPN Cabang Purwokerto telah memberikan prosedur atau persyaratan

tertentu kepada nasabahnya seperti mengisi formulir standar pembukaan rekening untuk nasabah simpanan sedangkan untuk nasabah kredit mengisi blanko pengambilan kredit, kemudian ditandatangani dan melampirkan keterangan diri baik berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Ijin Mengemudi), khusus untuk perjanjian kredit bila diperlukan pihak bank dapat memintakan jaminan pada calon nasabahnya baik berupa benda tetap maupun tidak tetap, dan dalam perjanjian simpanan harus ada setoran awal/saldo dan juga referensi dari nasabah lama PT. BTPN Cabang Purwokerto. Apabila bank telah menerima persyaratan dari calon nasabahnya maka perjanjian bank dengan nasabahnya lahir. Dengan lahirnya perjanjian antara bank dengan nasabahnya maka timbul hubungan hukum, dimana di masing-masing pihak akan mendapat hak dan kewajiban yang seimbang. Berdasarkan data nomor 1.1 mengenai ketentuan perjanjian yang digunakan dalam kegiatan perbankan PT.Bank BTPN Cabang Purwokerto, data nomor 1.2 tentang kebijakan penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank BTPN Nomor 3.1/X/2003, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian yang diadakan antara PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto dengan nasabahnya telah sesuai dengan KUH Perdata dan Prinsip Pengenalan Nasabah yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank BTPN Nomor 3.1/X/2003 yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Hal ini didukung dengan data nomor 2.1 mengenai Penyelenggaraan kegiatan perbankan di PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto baik pelayanan jasa maupun kredit tunduk pada peraturan Perbankan, KUH Perdata dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Pembentuk Undang-undang mengharapkan adanya suatu kedudukan yang seimbang antara bank dan nasabah dalam suatu perjanjian, akan tetapi dalam prakteknya kadangkala terjadi sebaliknya dimana posisi nasabah berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku (syarat-syarat atau klausula baku). Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya tidak melarang pencantuman klausula baku dengan catatan bahwa pelaku usaha tidak memasukkan klausula-klausula yang dapat merugikan konsumen, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Berdasarkan data nomor 1.3 tentang ketentuan mengenai prosedur penerimaan nasabah PT. BTPN Cabang Purwokerto, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai definisi perjanjian baku dan ketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai klausula yang dilarang dicantumkan pelaku usaha dalam perjanjian baku, maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian yang diadakan antara PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto dengan nasabahnya baik perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tidak terdapat klausula-klausula yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah nasabah dalam kedudukannya sebagai konsumen jasa perbankan. Hal ini didukung dengan data nomor 2.2 tentang perjanjian di PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto yang dituangkan dalam bentuk formulir yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa ada pembicaraan dalam hal isinya.

Hubungan antara konsumen dan para pelaku usaha akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak yang melekat pada nasabah merupakan kewajiban bagi bank dan sebaliknya hak yang dimiliki bank merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah itu sendiri merupakan suatu perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban nasabah yang dalam hubungannya dengan bank harus dihormati oleh bank. Hak nasabah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari sembilan butir hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/ atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang/ dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.37 37

Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Halaman 30.

Ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana yang dirumuskan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28 yang merumuskan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 1 Angka 6 yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Keamanan atas segala informasi yang dimiliki nasabah bank apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak nasabah sebagai konsumen atas terjaminnya keamanan mereka dalam menggunakan jasa bank. Sebagai perwujudan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka usaha melakukan penjagaan atas keamanan rahasia nasabah harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rahasia bank sebagai jaminan dari pihak bank yang diberikan kepada konsumen bank atau nasabah diantaranya diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan yang memadai dan memuaskan. Hal ini berhubungan dengan kepentingan sosial ekonomi konsumen. Az. Nasution mengemukakan bahwa kepentingan sosial ekonomi adalah menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka.38 Untuk menjaga timbulnya kerugian yang menimpa nasabahnya yang diakibatkan kemungkinan adanya pembocoran ataupun penyalahgunaan rahasia bank, pihak bank dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

38

Az. Nasution, Konsumen dan Hukum., (Jakarta: Diadit Media, 1998), Halaman 79.

Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data nomor 1.5.8 tentang ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai larangan bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai pengertian rahasia bank, ketentuan Pasal 4 Huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dan pendapat dari Az. Nasution, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa bagi nasabah PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto diberikan perlindungan tertentu seperti memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan dan terjaganya rahasia informasi tentang dirinya dari pihak penyelenggara usaha perbankan, jaminan bahwa PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto dalam menjalankan usaha sesuai dengan standar yang disyaratkan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan penjelasan resmi dari Pasal 40 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan/ atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketentuan dari Pasal 40 Undang-undang Perbankan tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyebutkan: Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Campbell memberi definisi rahasia bank berdasarkan hukum Perbankan Swiss (Swiss Banking Law) yaitu Swiss law does not provide a stationary difinition of bank secrecy. Luasnya cakupan rahasia bank menyebabkan kesulitan dalam merumuskan definisi rahasia bank yang konkrit. It is difficult to determind the sphere of secrecy, the swiss penal code does not provide conclusive guidelines on the mater. Namun sebagai acuan Campbell memberikan definisi rahasia bank sebagai suatu kewajiban profesional para bankir untuk meyimpan rahasia secara ketat terhadap semua kegiatan usaha dengan kondisi keuangan tertentu dan nasabah dari pihak ketiga. Kegiatan atau bisnis yang berkaitan dengan rahasia bank dibatasi pada 3 (tiga) hal, antara lain: The relationship between the client and bank, Information given by client to the bank concerning economic issues, even the information related to clien’s relationship with other bank, and Information concerning financial operation performed by third parties.39 Pemberian batasan terhadap rahasia bank tentunya diharapkan tidak mengurangi adanya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan kepada para nasabahnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai salah satu tujuan dari perlindungan konsumen yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen 39

Jurnal Ilmu Hukum “Kanun”, Nomor 24 Tahun IX Desember 1999, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Kuala Darussalam, 1999), Halaman 459.

yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan data nomor 1.4 mengenai ketentuan penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pihak ketiga yang tertuang dalam Memorandum Direktur Kepatuhan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto Nomor M.149/DIRKP.DIV.KC/X/2005, data nomor 1.5.5 tentang ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai kewajiban bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah dan data nomor 1.5.6 tentang ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank, apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 huruf d tentang salah satu tujuan dari perlindungan konsumen yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang kewajiban bank merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya dengan pengecualian tertentu, dan pendapat dari Campbell mengenai acuan dalam memberikan definisi tentang rahasia bank maka dapat dideskripsikan bahwa perlindungan hukum konsumen jasa simpanan atas rahasia bank di PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara tegas hanya diberikan terhadap informasi dari nasabah penyimpan dan simpanannya, sedang bagi nasabah debitur sejak perubahan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan mengenai nasabah debitur bukan lagi merupakan kewajiban bank untuk merahasiakan. Hal ini didukung dengan data nomor 2.3 mengenai pelaksanaan rahasia bank di PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto yang mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (fiduciary financial institution) dihadapkan pada dua kewajiban yang bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (duty of confidentiality). Kewajiban ini timbul, dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat/para nasabah kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan, atau sumber dana masyarakat. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan (fiduciary duty). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (disclose) keadaan, dan catatan keuangan

nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah muncul Conflict of Interest yang dihadapi bank.40 Walaupun demikian, tetap tidak mengurangi kewajiban bagi pihak bank untuk melaksanakan kewajiban menjaga rahasia bank sebagai wujud daripada itikad baik bank dalam menjalankan usahanya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Kondisi yang dilematis tersebut ternyata dialami pula oleh bank-bank di luar negeri, seperti di Inggris. Dimana dalam suatu putusan hakim dalam perkara Tournier National Provincial Bank ditentukan informasi mengenai urusan nasabahnya hanya dalam 4 (empat) keadaan saja yaitu: Apabila pengungkapan itu dirahasiakan oleh hukum, Apabila bank berkewajiban mengungkapkan kepada masyarakat, Apabila pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank, Apabila pengungkapan dikehendaki oleh nasabah yang bersangkutan. Ketentuan hukum perbankan Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang PerubahanUndang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai pengecualian rahasia bank yaitu: Pasal 40 Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpana dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Pasal 41 Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat bank. Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Pasal 41A Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dan debitur. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua panitia Urusan Piutang Negara. 40

Drs. Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman. 110.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan. Pasal 42 Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Pasal 42A Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42. Pasal 43 Dalam perkara antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Pasal 44 Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Pasal 44A Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Ketentuan Undang-undang Perbankan tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 2 Ayat (4)

mengenai pengecualian rahasia bank, dimana pihak bank tidak wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah untuk: kepentingan perpajakan; penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara; kepentingan peradilan dalam perkara pidana; kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya; tukar menukar informasi antar Bank; permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis; permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia. Berdasarkan data nomor 1.5.7. tentang ketentuan mengenai Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank mengenai dikecualikannya rahasia bank untuk kepentingan tertentu apabila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A mengenai pengecualian atas rahasia bank serta Pasal 7 Huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya maka dapat dideskripsikan bahwa tanggung jawab PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto terhadap ketentuan rahasia bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Akan tetapi tanggung jawab PT. Bank BTPN Cabang Purwokerto terhadap prinsip kerahasiaan bank dibatasi dengan beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam Undangundang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A, yang artinya tanggung jawab tersebut tidak mutlak dan untuk pelaksanaannya tetap mengacu pada prosedur yang berlaku sehingga bank tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap nasabahnya yang akhirnya hak-hak nasabah dapat terlindungi.

BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa simpanan atas prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur didalam Memorandum Direktur Kepatuhan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Purwokerto Nomor M.149/DIRKP.DIV.KC/X/2005 yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Perlindungan hukum tersebut secara tegas hanya diberikan kepada nasabah penyimpan dan simpanannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 mengenai kewajiban bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 yang menjelaskan bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Perlindungan hukum konsumen jasa simpanan atas prinsip kerahasiaan bank dibatasi dengan beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 mengenai perkecualian atas prinsip kerahasiaan bank yaitu untuk: Kepentingan perpajakan; Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara; Kepentingan peradilan dalam perkara pidana; Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya; Tukar menukar informasi antar Bank; Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis; Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia. Hal ini mengandung pengertian bahwa rahasia bank tersebut tidak mutlak dan untuk pelaksanaannya tetap mengacu pada prosedur yang berlaku sehingga bank

tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap nasabahnya dengan demikian hakhak nasabah mendapat perlindungan hukum. DAFTAR PUSTAKA Literatur : Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004. Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Purwandoko, Prasetyo Hadi, Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen, Makalah Seminar Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1997. Hotman Boko, Sautama Ronny, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia dewasa ini), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Irmayanto, Juli, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002. Purwosutjipto, HMN, Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia, KUBI Seri 1, Pengertian Dasar Hukum Dagang, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Nasution, A.Z, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Pratama, Rahardja, Uang dan Perbankan, Economic Student Group, Jakarta, 1988. Sidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004. Simorangkir, OP. , Ekonomi Dasar-dasar dan Mekanisme Pasar, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Suyadi, Dasar-Dasar Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2001. Suyatno, Thomas, dkk, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. Syawali, Husni, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000. Widjaja, Gunawan, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.