Skpi_kebijakan Aipni.ppt

KEBIJAKAN AIPNI TENTANG PROGRAM PROFESI NERS Penyelenggaraan Pendidikan Profesi berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan untuk Menghasilkan Lulusan sesuai KKNI MUHAMMAD HADI

AIPNI & Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1

Lulusan

Kebutuhan stakeholders

Lulusan PT diharapkan mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan stakeholder

• • • •

Kebutuhan kemasyarakatan (societal needs) Kebutuhan dunia kerja (industrial needs) Kebutuhan profesional (professional needs) Kebutuhan generasi masa depan (aspek scientific vision)

Upaya meningkatkan mutu lulusan  Merekonstruksi kurikulum

 Memperjelas rumusan kompetensi lulusannya  Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan SCL  Menjalankan proses Penjaminan Mutu Sumber: Tim KBK DIKTI

Kompetensi Utama NERS Sarjana Keperawatan:

Ners: Kewenangan sebagai profesi

Belajar untuk menerapkan

Belajar untuk menguasai

KURIKULUM NERS - SMI

4

 Terdiri dari dua tahapan yang terintegrasi dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.  Tahap akademik untuk mencapai kompetensi sebagai profesi  Tahap profesi untuk mencapai kemandirian Lulus dalam uji masuk klinik sebelum profesi Pola belajar : internship Pola bimbingan : preseptorship Fokus: pendelegasian kewenangan bertahap.  Penyelenggaraan menyatu dan berkesinambungan dengan luaran NERS.

KURIKULUM NERS - SMI

5

Pendekatan Utama: Sehat - sakit

Scientific problem solving

Etika Keperawatan

Perilaku CARING

Belajar aktif dan mandiri

Keragaman budaya

Pendidikan di masyarakat Hubungan NersKlien

Berorientasi ke masa depan KURIKULUM NERS - SMI

6

TAHAPAN PENDIDIKAN NERS S.Kep

AKADEMIK 144 SKS TH-1

TH-2

TH-3

PROFESI 36-40 SKS TH-4

TH-5

IQF LEVEL 6

ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN

4/1/2019

NERS

IQF LEVEL 7

ORGANISASI PROFESI

KURIKULUM NERS - SMI AKREDITASI

7 7

Potret Data Izin Operasional Prodi S1 Keperawatan dan Ners 21 prodi SK S1 Keperawatan  belum proses izin prodi ners

78 prodi Ners sedang dalam proses mendapatkan SK izin operasional

169 prodi (SK izin S1 Keperawatan & Ners)

Data dari PDPT per 25 Februari 2014 : • S1 Keperawatan : 327 prodi • S1 Keperawatan (non AIPNI) : 59 prodi • Ners : 191 prodi

Data anggota AIPNI (terdaftar di PDPT & BAN PT) : • •

S1 keperawatan : 268 prodi Ners : 112 prodi (diberi mandat Dirjen Dikti melalui Surat No. 1783/E/T/2011 untuk menyelenggarakan program studi Pendidikan Ners)

Jumlah prodi yang akan diproses untuk mendapatkan izin terintegrasi : AIPNI (169 + 78) dan NON AIPNI (10) = 257 prodi

Penyelenggaraan Prodi Ners (Akademik-Profesi) Terintegrasi • Dit. Lemkerma akan memetakan data prodi ners yang telah mengajukan izin operasinal, beserta kendala yang dihadapi (misal : ketidaklengkapan form) • Penerbitan SK prodi ners (akademik-profesi terintegrasi) : - AIPNI mengajukan secara resmi permohonan proses SK prodi ners terintegrasi, dengan melampirkan : SK penyelenggaraan, SK perpanjangan (terbaru) dan SK akreditasi (baik jenjang Akademik dan Profesi) - Diutamakan untuk 169 prodi yang telah memiliki SK izin prodi akademik dan profesi

Konsekuensi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Prodi Akademik-Profesi Terintegrasi Aspek yuridis : • Perlu penguatan justifikasi sistem pendidikan akademik-profesi terintegrasi beserta penyesuaian yang diperlukan pada naskah akademik sistem pendidikan keperawatan • Penguatan norma pada UU Keperawatan bahwa Program profesi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana

Aspek susbtansi/teknis : • • • •

Penyesuaian standar pendidikan dan standar kompetensi Penyesuaian blue print uji kompetensi ners Penyesuaian instrumen akreditasi prodi Penyesuaian nomenklatur prodi, capaian pembelajaran, deskriptor KKNI dan gelar lulusan • Kecukupan dan kelayakan sarana pendidikan • Kecukupan dan kualifikasi pendidik

Konsekuensi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Prodi Akademik-Profesi Terintegrasi

• Ditjen Dikti akan memproses izin penyelenggaraan prodi akademik-profesi : – 1 SK izin untuk 2 prodi (prodi akademik dan prodi profesi) • Perlu dilakukan penyesuaian oleh seluruh institusi pendidikan selama masa transisi – Berapa masa transisi yang dibutuhkan ? (Aturan UU : 2 tahun)

Pendidikan Akademik-Profesi : Lesson learned Pendidikan Keperawatan ORGANISASI PROFESI

PROFESI

AKADEMIK Min 7 semester 144 SKS

Skep

Min 2 semester

IN TERN SIP

Ners

60%RS + 40 % PKM

FAKULTAS KEDOKTERAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

SPESIALIS + SUB SPESIALIS

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Profesi Ners • Sistem Akreditasi • Sistem Uji Kompetensi

KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROFESI NERS LAM PT Kesehatan INSTRUMEN AKREDITASI

AKREDITASI

STATUS AKREDITASI

(MUTU INSTITUSI) • PT • OP • AIP T

STANDAR •SNPT PENDIDIKAN & •SPMI •PDPT KOMPETENSI

PENGGUN A (MUTU INDIVIDU)

BLUE PRINT KOMPETENSI (soal)

UJI * KOMPETENSI

Lembaga Uji Kompetensi (LUK) Kedokteran & Kedokteran Gigi

KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN

Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) Nakes

DEMAND (Global & nasional) AIPNI berperan sebagai pendiri LAM PTKes & LPUK Nakes

Implementasi Akreditasi Prodi Ners • Penyesuaian instrumen akreditasi prodi akademik-profesi terintegrasi • Perlu kesepakatan antara prodi profesi ners dan AIPNI tentang implementasi instrumen akreditasi pada masa transisi • AIPNI adalah pendiri LAM PTKes bersama dengan PPNI serta AIP dan OP bidang kedokteran, bidan, farmasi, gizi dan kesmas • Peran unsur AIPNI pada LAM PTKes adalah : - Majelis dan Divisi Akreditasi untuk prodi ners - Asesor, fasilitator, validator akreditasi prodi ners • Proyek HPEQ memfasilitasi prodi ners yang sudah memasukan usulan akreditasi kepada BAN PT (44 prodi), untuk diakreditasi dengan sistem akreditasi baru pada tahun 2014 - 15 prodi yang telah memiliki izin prodi S1 & ners akan menjadi prioritas untuk diakreditasi - 29 prodi belum memiliki SK izin penyelenggaraan prodi ners (1 prodi diantaranya belum tercatat sebagai anggota AIPNI)

Implementasi Uji Kompetensi Profesi Ners • Rancangan Peraturan Bersama Mendikbud dan Menkes tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan masih dalam tahap kesepakatan : bentuk panitia uji kompetensi dan waktu pelaksanaan uji kompetensi – Akan ada Surat Edaran Dirjen Dikti terkait kepastian waktu pelaksanaan uji kompetensi ners

• Uji kompetensi sebagai exit exam, sehingga pembiayaan uji kompetensi terintegrasi pada biaya pendidikan

• AIPNI akan mengkoordinir institusi pendidikan ners yang akan mengikuti uji kompetensi

Penguatan Kapasitas Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi Ners

KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROFESI NERS BERBASIS DATA & TIK MUTU

INSTITUSI

SPMI

SPME

DIKTI : Standar Nasional Pendidikan I. SNPT 1) 2) 3) 4)

LAM PTKes • metode akreditasi • Instrumen spesifik • publikasi hasil akreditasi

Standar isi; Standar proses; Standar kompetensi lulusan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Standar sarana dan prasarana; 6) Standar pengelolaan; 7) Standar pembiayaan; 8) Standar penilaian pendidikan II. Standar Penelitian III. Standar Pengabdian Masyarakat

LULUSAN

SISTEM UJI

SERTIFIKASI

LPUK-Nakes

Perguruan Tinggi + • K/L • MTKI • OP • Badan lain yang mendapat pengakuan

• metode uji • Item soal • tata kelola • publikasi hasil uji kompetensi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDPT – PDPT Kesehatan

PEMBAGIAN PERAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROFESI NERS

QC/I

PROGRAM STUDI

PROFESI & PRAKTISI

(AIPNI)

(PPNI)

QA

LAM PTKes Prodi

QR

KEMDIKBUD

QC : Quality Culture/Implementor QA : Quality Assurance QR : Quality Regulator

PENDIDIKAN

Panitia Nasional LPUK

Uji Kompetensi

PEMANGKU KEPENTINGAN (MTKI)

K/L Terkait

PELAYANAN/PROFESI

Peran AIP dan OP Profesi Ners pada LAM PTKes : Majelis Akreditasi Ners Fungsi Majelis Akreditasi Ners : Penetapan status dan peringkat akreditasi yang seadil-adilnya berdasarkan setiap tahap akreditasi Asesmen kecukupan • • • • •

Majelis menetapkan program studi yang akan diproses dalam asesmen kecukupan Majelis menetapkan asesor yang akan melakukan asesmen kecukupan Majelis menetapkan rentang waktu jadwal asesmen kecukupan Majelis menerima laporan hasil asesmen kecukupan dari tim asesor secara lengkap Ketua LAM-PTKes berdasarkan usulan Ketua Divisi membuat surat tugas asesor dengan tembusan kepada program studi

Asesmen lapangan • Majelis menerima laporan hasil asesmen lapangan dari tim asesor • • •

Majelis menugaskan tim validator untuk melakukan validasi hasil laporan asesor Majelis melalui rapat pleno majelis membahas hasil validasi untuk diputuskan hasil akreditasinya Majelis mengirim hasil akreditasi yang sudah ditetapkan untuk dibuatkan surat keputusannya oleh Ketua LAM-PTKes

Banding dan pengaduan • • • • • •

Majelis mendapatkan tugas dari Ketua LAM-PTKes untuk melakukan evaluasi terhadap banding yang diajukan oleh program studi atau pengaduan dari masyarakat Majelis melakukan tindak lanjut apabila perlu dilakukan surveilen atau peninjauan ulang Majelis menetapkan asesor untuk melakukan peninjauan ulang Majelis menerima hasil peninjauan ulang Majelis membahas hasil peninjauan ulang untuk diputuskan hasil akreditasinya Majelis mengirim hasil keputusan untuk dibuat surat keputusan oleh Ketua LAM-PTKes

Tugas dan tanggung jawab Majelis Asesmen kecukupan • • • • •

Majelis menetapkan program studi yang akan diproses dalam asesmen kecukupan Majelis menetapkan asesor yang akan melakukan asesmen kecukupan Majelis menetapkan rentang waktu jadwal asesmen kecukupan Majelis menerima laporan hasil asesmen kecukupan dari tim asesor secara lengkap Ketua LAM-PTKes berdasarkan usulan Ketua Divisi membuat surat tugas asesor dengan tembusan kepada program studi

Asesmen lapangan • Majelis menerima laporan hasil asesmen lapangan dari tim asesor • • •

Majelis menugaskan tim validator untuk melakukan validasi hasil laporan asesor Majelis melalui rapat pleno majelis membahas hasil validasi untuk diputuskan hasil akreditasinya Majelis mengirim hasil akreditasi yang sudah ditetapkan untuk dibuatkan surat keputusannya oleh Ketua LAM-PTKes

Banding dan pengaduan •

• • • • •

Majelis mendapatkan tugas dari Ketua LAM-PTKes untuk melakukan evaluasi terhadap banding yang diajukan oleh program studi atau pengaduan dari masyarakat Majelis melakukan tindak lanjut apabila perlu dilakukan surveilen atau peninjauan ulang Majelis menetapkan asesor untuk melakukan peninjauan ulang Majelis menerima hasil peninjauan ulang Majelis membahas hasil peninjauan ulang untuk diputuskan hasil akreditasinya Majelis mengirim hasil keputusan untuk dibuat surat keputusan oleh Ketua LAM-PTKes

Peran AIP dan OP Profesi Ners dalam RPB Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi Ners, DII Perawat dan DII Bidan Klausul

Penjelasan

5. Organisasi profesi adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan keahlian di bidang keperawatan dan kebidanan. 6. Asosiasi institusi pendidikan tinggi adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan program studi di bidang keperawatan dan kebidanan.

AIP = AIPNI OP = PPNI

(2) Panitia Nasional terdiri dari majelis dan pelaksana: b. Pelaksana Panitia Nasional adalah LPUK-Nakes yang terdiri dari unsur asosiasi institusi pendidikan dan organisasi profesi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OP di bidang keperawatan dan AIP program studi Profesi Ners menjadi anggota LPUK-Nakes dan bertugas sebagai pelaksana panitia nasional

Catatan : AIP & OP yang diakui oleh Ditjen Dikti adalah yang berskala nasional dan memiliki kompetensi serta kewenangan untuk menyusun naskah akademik sistem pendidikan profesi, standar pendidikan & standar kompetensi

Peran AIP dan OP dalam Persiapan Uji Kompetensi No 1

2

3

Tahapan Penyusunan dan penetapan blueprint uji kompetensi

Pengembangan materi uji (soal uji)

Pengembangan SDM dan sarana uji

Unsur yang terlibat

Peran

AIP/ prodi

• Pakar pendidikan tiap bidang ilmu dari PT/prodi memberikan input terkait kurikulum pendidikan

OP

• Pakar yang praktik di lapangan lapangan dari tiap bidang keahlian memberikan input terkait kompetensi calon lulusan yang dibutuhkan di masyarakat

AIP/ prodi

• Pakar pendidikan tiap bidang ilmu dari PT/prodi menyusun dan mereview materi/ soal uji yang sesuai standar pendidikan tiap bidang

OP

• Pakar yang praktik di lapangan dari tiap bidang keahlian menyusun dan mereview materi/ soal uji yang sesuai standar kompetensi tiap bidang

AIP/ prodi

• Dosen/ pendidikan dari PT/ prodi terlibat dalam pelatihan SDM uji (item reviewer, panel experts, judges standard setting) • PT/ prodi menyediakan fasilitas (sarana) uji

OP

• Pakar yang praktik di lapangan dari tiap bidang keahlian prodi terlibat dalam pelatihan SDM uji dan menyusun syarat uji kompetensi keterampilan (termasuk monitoring dan evaluasi)

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar

Terima KasihUNESCO .. Regional Meeting, Seoul, 23-24 May 2012

www.dikti.go.id