PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT NOMOR : 37/SLM-2018 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL KECAMATAN LELES DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur,
Bupati,
Menjadi
Undang-Undang,
Kelompok
Penyelenggara
dan
perlu
Walikota diangkat
Pemungutan
Suara
(KPPS) Desa/Kelurahan Salamnunggal Kecamatan Leles
dalam
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Panitia
Pemungutan
Suara
Desa/Kelurahan Salamnunggal Kecamatan Leles tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara
(KPPS)
Desa/Kelurahan
Salamnunggal Kecamatan Leles dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Mengingat...
-2Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang
Pengubahan
Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1954
Nomor
40,
Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5898); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
-3Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota
sebagaimana
telah
diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tahapan,
Program
dan
Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Memperhatikan
:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Dengan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten
Garut
Nomor
:
270/1844/BPKAD dan Nomor : 1/PP.02.3SPJ/3205/KPU-Kab/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 12/PP.03.2-Kpt/3205/KPU-Kab /IX/2017
tentang
Tahapan,
Program
dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
-43. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara
Desa
/
Kelurahan
Salamnunggal
Kecamatan Leles Nomor 36 Tanggal 3 Juni tentang ................ MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PENGANGKATAN
KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL
KECAMATAN
LELES
DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018. KESATU
: Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)
Desa/Kelurahan
........
dalam
Pemilihan
........
Gubernur
Kecamatan dan
Wakil
Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati
Garut
Tahun
2018
sebagaimana
tercantum dalam lajur “2”, lajur “3” dan lajur “4” lampiran keputusan ini. KEDUA
: Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
sebagaimana
tercantum
dalam
Diktum
KESATU adalah sebagai berikut : a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS; b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan; c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e. menindaklanjuti
dengan
segera
temuan
dan
laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu
Lapangan,
peserta
Pemilu,
dan
masyarakat pada hari pemungutan suara; f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; g. membuat
berita
acara
pemungutan
dan
-5penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS; h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang. KETIGA
: Segala
biaya
terbitkannya
yang
timbul
Keputusan
ini
sehubungan
dibebankan
di
kepada
Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. KEEMPAT
: Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 adalah selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni Tahun 2018.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dapat
dirubah
berdasarkan
evaluasi
yang
ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut.
Ditetapkan di Garut pada tanggal ...................... KETUA,
..................................................
-6-
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ........................ KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT Alamat : .................................Kec. Cihurip Kab. Garut
BERITA ACARA TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH JANJI ANGGOTA KPPS SE-DESA CIHURIP KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT Nomor : ........................... Pada hari ini, ................ tanggal ........................... bulan ................ tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Sekretariat PPS Desa ............................saya : Nama
: ......................................
Jabatan
: Ketua PPS Desa ................................
Telah mengambil sumpah janji : Para
anggota
Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan
Suara
(KPPS)
se-Desa
..................sebanyak .......... orang dengan agama islam menurut Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor : ...................................... tanggal ........ ........................ 2018. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, masing-masing : 1. Nama
Jabatan 2. Nama
Jabatan
: ................................. : ................................... : ...................................... : ...........................................
Para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengangkat sumpah/janji tersebut didampingi oleh seorang rokhaniawan : Nama
: ............................................
Nip
:-
Agama
: Islam
Para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengangkat sumpah/janji tersebut mengucap sumpah/janji sebagai berikut : " Demi Alloh, saya bersumpah: Bahwa saya
akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok
penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
-7-
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguhsungguh jujur adil dan cermat demi suksesnya pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018. tegaknya demokrasi dan keadila , serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan republik indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
Demikian Berita Acara pengambilan sumpah/janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pejabat, Yang mengambil sumpah/janji,
.............................. Atas nama Yang mengangkat sumpah/janji :
...................... ......................
(Anggota PPS Desa ............) (Anggota PPS Desa ............)
( ………………………………………..) ( ………………………………………..)
Saksi-saksi .......................................
......................................
............................
............................ Rokhaniawan
.............................................
-8-
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ......................... KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT ALAMAT: ................................ Kec. Cihurip Kab. Garut BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN CIHURIP KECAMATAN CIHURIP TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018 Nomor : ............................... Pada hari ini, ................. tanggal ................................ bulan ................... tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)............... Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut telah menyelenggarakan Rapat Pleno Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 Rapat Pleno tersebut dihadiri : Ketua dan anggota PPS, Kepala Desa/Kelurahan/Sekdes/Seklur/Pejabat Desa/kel *), Ketua dan anggota BPD, Panwas Lapangan, Tim Kampanye Calon, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS, dsb sebagaimana yang terdaftar dalam daftar hadir terlampir. Adapun hasil Rapat Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Cihurip .... ..........2018
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ...................... KECAMATAN CIHURIP
1. ..................................
Ketua
(……………………………………) CAP
2. .................................
Anggota
(……………………………………)
3. .................................
Anggota
(……………………………………)
-9-
Lampiran ...