Sk Pembentukan Kpps Dan Berita Acara 2018

  • August 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Sk Pembentukan Kpps Dan Berita Acara 2018 as PDF for free.

More details

  • Words: 1,419
  • Pages: 9
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT NOMOR : 37/SLM-2018 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL KECAMATAN LELES DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur,

Bupati,

Menjadi

Undang-Undang,

Kelompok

Penyelenggara

dan

perlu

Walikota diangkat

Pemungutan

Suara

(KPPS) Desa/Kelurahan Salamnunggal Kecamatan Leles

dalam

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Panitia

Pemungutan

Suara

Desa/Kelurahan Salamnunggal Kecamatan Leles tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara

(KPPS)

Desa/Kelurahan

Salamnunggal Kecamatan Leles dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Mengingat...

-2Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

tentang

Pengubahan

Undang-Undang

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

1954

Nomor

40,

Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015

tentang

Penetapan

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5898); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

-3Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota

sebagaimana

telah

diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Tahapan,

Program

dan

Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Memperhatikan

:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Dengan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Garut

Nomor

:

270/1844/BPKAD dan Nomor : 1/PP.02.3SPJ/3205/KPU-Kab/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 12/PP.03.2-Kpt/3205/KPU-Kab /IX/2017

tentang

Tahapan,

Program

dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;

-43. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara

Desa

/

Kelurahan

Salamnunggal

Kecamatan Leles Nomor 36 Tanggal 3 Juni tentang ................ MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PENGANGKATAN

KELOMPOK

PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA/KELURAHAN SALAMNUNGGAL

KECAMATAN

LELES

DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018. KESATU

: Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(KPPS)

Desa/Kelurahan

........

dalam

Pemilihan

........

Gubernur

Kecamatan dan

Wakil

Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati

Garut

Tahun

2018

sebagaimana

tercantum dalam lajur “2”, lajur “3” dan lajur “4” lampiran keputusan ini. KEDUA

: Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

sebagaimana

tercantum

dalam

Diktum

KESATU adalah sebagai berikut : a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS; b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan; c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; e. menindaklanjuti

dengan

segera

temuan

dan

laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu

Lapangan,

peserta

Pemilu,

dan

masyarakat pada hari pemungutan suara; f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; g. membuat

berita

acara

pemungutan

dan

-5penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS; h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang. KETIGA

: Segala

biaya

terbitkannya

yang

timbul

Keputusan

ini

sehubungan

dibebankan

di

kepada

Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. KEEMPAT

: Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 adalah selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni Tahun 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dapat

dirubah

berdasarkan

evaluasi

yang

ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal ...................... KETUA,

..................................................

-6-

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ........................ KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT Alamat : .................................Kec. Cihurip Kab. Garut

BERITA ACARA TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH JANJI ANGGOTA KPPS SE-DESA CIHURIP KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT Nomor : ........................... Pada hari ini, ................ tanggal ........................... bulan ................ tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Sekretariat PPS Desa ............................saya : Nama

: ......................................

Jabatan

: Ketua PPS Desa ................................

Telah mengambil sumpah janji : Para

anggota

Kelompok

Penyelenggara

Pemungutan

Suara

(KPPS)

se-Desa

..................sebanyak .......... orang dengan agama islam menurut Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor : ...................................... tanggal ........ ........................ 2018. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, masing-masing : 1. Nama

Jabatan 2. Nama

Jabatan

: ................................. : ................................... : ...................................... : ...........................................

Para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengangkat sumpah/janji tersebut didampingi oleh seorang rokhaniawan : Nama

: ............................................

Nip

:-

Agama

: Islam

Para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengangkat sumpah/janji tersebut mengucap sumpah/janji sebagai berikut : " Demi Alloh, saya bersumpah: Bahwa saya

akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok

penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

-7-

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguhsungguh jujur adil dan cermat demi suksesnya pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018. tegaknya demokrasi dan keadila , serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan republik indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Demikian Berita Acara pengambilan sumpah/janji ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat, Yang mengambil sumpah/janji,

.............................. Atas nama Yang mengangkat sumpah/janji :

...................... ......................

(Anggota PPS Desa ............) (Anggota PPS Desa ............)

( ………………………………………..) ( ………………………………………..)

Saksi-saksi .......................................

......................................

............................

............................ Rokhaniawan

.............................................

-8-

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ......................... KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT ALAMAT: ................................ Kec. Cihurip Kab. Garut BERITA ACARA RAPAT PLENO PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN CIHURIP KECAMATAN CIHURIP TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2018 Nomor : ............................... Pada hari ini, ................. tanggal ................................ bulan ................... tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)............... Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut telah menyelenggarakan Rapat Pleno Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 Rapat Pleno tersebut dihadiri : Ketua dan anggota PPS, Kepala Desa/Kelurahan/Sekdes/Seklur/Pejabat Desa/kel *), Ketua dan anggota BPD, Panwas Lapangan, Tim Kampanye Calon, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS, dsb sebagaimana yang terdaftar dalam daftar hadir terlampir. Adapun hasil Rapat Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Cihurip .... ..........2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ...................... KECAMATAN CIHURIP

1. ..................................

Ketua

(……………………………………) CAP

2. .................................

Anggota

(……………………………………)

3. .................................

Anggota

(……………………………………)

-9-

Lampiran ...

Related Documents