Sk Pelaporan Obat Dari Unit.docx

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan Dorak Selatpanjang – 28753 Tlp./Fax. (0763) 32004 E-mail : [email protected]

Terakreditasi Nasional Tingkat : Perdana (KARS : 2016-2019) No. KARS-SERT/111/VI/2016

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 445/Kpts-Dir/XII/2016/ TENTANG PELAPORAN OBAT DARI UNIT FARMASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu adanya Pelaporan Obat Dari Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pelaporan Obat Dari Unit Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2072); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011 Nomor 04); 5. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 29); 6. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor.Kpts.821.3/VIII/2014/041 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PELAPORAN OBAT DARI UNIT FARMASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. KESATU

: Menetapkan Pelaporan Obat Dari Unit Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Selatpanjang, pada tanggal 7 Desember 2016 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,

drg. RUSWITA Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19660115 199010 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 445/Kpts-Dir/XII/2016/ TENTANG PELAPORAN OBAT DARI UNIT FARMASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PELAPORAN OBAT DARI UNIT FARMASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Kebijakan Umum : 1. Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam daftar narkotika golongan I, II, dan III. 2. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, untuk itu penyimpanan dan penggunaan harus ada pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 3. Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, bab IV tentang pengadaan, bagian keempat tentang penyimpanan dan pelaporan, pasal 14 ayat (1) bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasip emerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. 4. Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, bab IV tentang pengadaan, bagian keempat tentang penyimpanan dan pelaporan, pasal 14 ayat (2) bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. 5. Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tertanggal 11 Maret 1997 tentang Psikotropika bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 6. Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin di samping itu penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.

7. Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tertanggal 11 Maret 1997 tentang Psikotropika, bab VII tentang kebutuhan tahunan dan pelaporan, pasal 33 ayat (1) pabrikobat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika dan ayat (2) menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kebijakan Khusus : 1. Rumah sakit dengan apoteker yang memiliki STRA dan SIPA lengkap maka : a. Sediaan jadi narkotika dan psikotropika dilaporkan secara berkala setiap bulan melalui website SIPNAP. b. Waktu pelaporan paling lambat di tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 di bulan berikutnya. 2. Jenis laporannya sebagai berikut : a. Laporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika. b. Laporan Khusus Penggunaan Morphin, Pethidin dan Fentanyl Citrate. c. Laporan Penggunaan Sediaan Jadi Psikotropika. 3. Asesmen laporan penggunaan sediaan jadi narkotika terdiri dari : a. Nama rumah sakit. b. No. Izin RS. c. Alamat RS. d. Bulan dan tahun. e. Nomor urut. f. Nama sediaan jadi. g. Satuan. h. Persediaan awal bulan. i. Pemasukan (tanggal, dari, jumlah). j. Jumlah keseluruhan. k. Pengeluaran untuk (resep pembuatan, lain - lain, jumlah). l. Persediaan akhir bulan 8 – 11. m. Keterangan. n. Tanda – tangan kepala unit farmasi lengkap dengan nomor SIKA. 4. Asesmen laporan khusus penggunaan morphin, pethidin dan fentanyl citrate terdiri dari: a. Nama rumah sakit. b. No. Izin RS. c. No. Izin khusus. d. Kab/Kodya. e. Bulan dan tahun. f. Nomor urut. g. Nama narkotika. h. Satuan. i. Resep (nomor tanggal, tanggal penyerahan). j. Jumlah. k. Pasien (nama, alamat, kelompok umur pasien 0-12 bulan, 1-9 tahun, dewasa). l. Dokter (nama/alamat). m. Spesialisasi. n. Keterangan. o. Tanda – tangan kepala unit farmasi lengkap dengan nomor SIKA. 5. Asesmen laporan penggunaan sediaan jadi psikotropika terdiri dari : a. Nama rumah sakit. b. No. Izin RS. c. No. Izin khusus. d. Kab/Kodya. e. Bulan dan tahun.

f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Nomor urut. Nama sediaan jadi. Satuan. Saldo awal. Pemasukan (dari, jumlah). Jumlah keseluruhan (4+7). Penggunaan (untuk jumlah). Saldo akhir (9+10). Tanda - tangan kepala unit farmasi lengkap dengan nomor SIKA.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,

drg. RUSWITA Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19660115 199010 2 001