Sk Instalasi Pkrs.docx

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD R. SYAMSUDIN, SH. KOTA SUKABUMI NOMOR

TAHUN 201.. TENTANG

PEMBENTUKAN INSTALASI PROMOSI KESEHATAN RSUD R. SYAMSUDIN, SH. KOTA SUKABUMI DIREKTUR RSUD R. SYAMSUDIN, SH. KOTA SUKABUMI, Menimbang

Mengingat

: bahwa dalam rangka upaya terselenggaranya program promosi kesehatan yang efektif, efisien dan berkesinambungan dipandang perlu dibentuk satuan kerja promosi kesehatan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dengan Keputusan Direktur RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi. : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

9.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16). Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit 4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 24); 5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);

6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 53); 7. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh; .

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

Bentuk satuan kerja yang mengelola program promosi kesehatan adalah Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dengan struktur dan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Instalasi PKRS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dalam mengelola program promosi kesehatan mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan

KETIGA

: Instalasi PKRS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

KETIGA

: Segala biaya terkait dengan penyelenggaraan Instalasi PKRS dibebankan kepada Anggaran Fungsional RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal DIREKTUR RSUD R. SYAMSUDIN, SH.

KOTA SUKABUMI

dr. BAHRUL ANWAR, MKM NIP. 19611212 199103 1 010