Sispol 2 -fix.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal diberbagai negara saat ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini dapat melanda setiap negara baik negara yang miskin, negara yang sedang berkembang, maupun yang sudah maju karena ada istilah yang mengatakan bahwa semakin majunya suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kebocoran keuangan. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang undangan dari rakyat sebagai warga negara dapat berkurang. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan usaha yang serius dari pemerintah melalui political will-nya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi. 1.2 Rumusan Masalah Berdaarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis angkat beberapa pokok masalah mengenai studi kasus ini : Bagaimana Kronologi Kasus Korupsi Mega Proyek Hambalang? 1.3 Tujuan Penulisan Mengetahui apa saja yang terjadi dalam kasus korupsi Mega Proyek Hambalang.

[1]

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Pengertian Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption (Fockema Andrea, 1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary, 1960). Selanjutnya, disebutkan pula bahwa corruption berasal dari kata corrumperesatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah“corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie / korruptie” (Belanda). Dari segi terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “corruptio” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan keadaanatau perbuatan yang busuk. Dalam Webster’s New American Dictionary, kata “corruption” diartikan sebagai “decay” (lapuk), “contamination“ (kemasukan sesuatu yang merusak) dan “impurity” (tidakmurni). Sedangkan kata “corrupt” dijelaskan sebagai “to become rotten or putrid” (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga “to induce decay in something originally clean and sound” (memasukkan sesuatu yang busuk atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus). Menurut Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak – hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiriatau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak – hak dari pihak lain. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah corruption, corrupt (Inggris), corruption(Prancis), dan “corruptic/korruptie” (Belanda). Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah “sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan” 2.2

Penyelidikan Kasus Penyelidikan kasus Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai, kongsi dagang milik Nazaruddin. Kasus Hambalang menjadi semakin jelas ketika Nazaruddin ditangkap KPK dan ditetapkan menjadi tersangka, sehingga kasus ini mengaitkan beberapa petinggi Negara seperti Anas Urbaningrum (Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat). Nazaruddin mengatakan telah memberikan keterangan kepada KPK terkait aliran dana APBN 2010, bahwa beberapa dokumen waktu Anas di Casablanca, beberapa dokumen tentang transaksi proyek Hambalang yang langsung dipakai oleh kepentingan Anas pribadi atau yang dipakai untuk kepentingan Anas di Kongres Partai Demokrat yang memenangkan Anas. Anggaran Rp 1,2 triliun dari APBN 2010 yang dikelola Partai Demokrat. Diterima Angelina Sondakh, dana itu kemudian dibagi-bagi untuk kepentingan pemenangan Anas. Sebagian dari uang Rp 1,2 triliun itu dipakai untuk membayar Hotel Sultan, iklan pencalonan Anas di TV, dan beberapa event organizer . Ada juga sejumlah uang yang diserahkan pada tim sukses Anas, dan semua itu sudah ada bukti diberikan ke penyidik. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK akan mendalami keterangan setiap saksi, termasuk Nazaruddin. Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan dua tersangka. Mereka [2]

adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, dan Kepala Biro Keuangan serta Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar. Meski demikian, KPK tidak berhenti pada dua tersangka itu saja. KPK tetap akan menelusuri aliran dana terkait proyek Hambalang, termasuk kemungkinan aliran dana ke Partai Demokrat. Untuk keterkaitan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus ini belum ditemukan dugaan korupsi proyek Hambalang. Karena itu, KPK belum bisa menyimpulkan tudingan yang dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum atas keterlibatan Ibas dalam kasus itu. Menurut Abraham, semua orang bisa saja menyebut dan mengaitkan seseorang pada suatu kasus. Namun, lanjutnya, KPK tetap berpatokan pada hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan para penyidik KPK. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku pernah ikut dalam pertemuan antara M Nazaruddin dan politisi senior Demokrat Amir Syamsuddin terkait kasus Hambalang. Saat itu, Amir meminta keterangan Nazar terkait aliran uang Hambalang. Pada rapat itu, Anas mengaku hanya mendengarkan penjelasan Nazar kepada Amir. Ketika kali pertama kasus Hambalang mencuat, Anas pernah dikabarkan membawa Nazar ke kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pertemuan itu, Nazar dikatakan menyebut keterlibatan Ibas dalam kasus tersebut. Anas menyebutkan, penjelasan Nazar terkait aliran uang Hambalang cukup mengejutkan. Anas juga mengatakan, beberapa orang memang turut menikmati uang Hambalang. Terkait nama-namanya, Anas tak menyebutkan. Dalam perkembangan kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana olah raga Hambalang. Tersangka baru tersebut yaitu Direktur Operasional I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohamad Noor. Teuku Bagus disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Selain itu, KPK juga memeriksa Manager Keuangan PT Adhi Karya, Sutrisno dan seorang PNS dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu Hardiyanto sebagai saksi untuk tersangka AM (Andi Mallarangeng) dan DK (Deddy Kusdinar). Hampir setiap hari kita periksa saksi-saksi untuk AU, DK, AAM maupun TBM. Artinya kasus ini sedang dilengkapi. Penyidik itu tidak selalu tersangka dahulu yang diperiksa, tapi bukan berarti tersangka itu belum diperiksa kasusnya mandeg. Setelah melengkapi berkas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Anas Urbaningrum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, pada hari Senin, 6 Mei 2013. Anas akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas tersangka Andi Alifian Mallarangeng. Sebelumnya, pada hari Minggu Anas tidak dapat hadir menjalani pemeriksaan karena sakit. Pengacaranya Firman Wijaya kepada wartawan mengatakan bahwa Anas sudah memberikan keterangan dokter ke penyidik. Saat ditanya soal pengurusan sertifikat Hambalang, Anas mengaku tidak tahu dan berdalih bingung. Dalam pemeriksaan, isi materi pembahasannya tidak diberitahukan KPK (Gustav Aulia, Seputar Indonesia RCTI, Senin 6 Mei 2013 Pkl. 17.40 Wita). Diduga suap itu disetorkan kepada elit partai untuk memenangkan pemilihan sebagai Ketua Umum partai penguasa. Karena tambah Azmi, nilai proyek Hambalang tersebut cukup [3]

besar. berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2011 PT Adhi Karya nilainya proyek tersebut sebesar Rp1,518 triliun. Proyek yang diberi nama Adhi Wika JO tersebut, Adhi Karya memegang 70 persen. Sedangkan sisanya sebesar 30 persen dipegang Wijaya Karya. Nomor IMB 641/003.2.1/BPT/2010 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 30 Desember 2010. Untuk Azmi menegaskan, PP GMP Merah Putih menyatakan sikap agar KPK dan Kejagung menangkap dan adili jajaran direktur PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Juga periksa dan adili salah satu Ketua Partai Demokat AU dan jadikan sebagai tersangka. Pihaknya juga minta agar pimpinan KPK yang baru membuktikan keberaniannya mendobrak dominasi dan intervensi kekuasaan atas penegakan hukum, dengan menuntaskan penyidikan KKN pembangunan Hambalang Sport Centre. GMP Merah Putih sangat berharap kepada Ketua KPK Abraham Samad, menjadi lokomotif terdepan melawan korupsi. Dalam kasus mega proyek ini, semua elemen masyarakat sangat berharap agar KPK mengusut tuntas kasus tersebut sehingga Korupsi di Negeri ini bisa diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. 2.3

Analisis Masalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta serta subsidar 2 bulan kurungan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Menurut hakim ketua Haswandi terdakwa Andi Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-samaDalam putusan tersebut, hakim ketua menilai Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang.Dimana sebagai Menpora, Andi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di Kemenpora serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. Atas perbuatan tersebut Andi telah menguntungkan pihak lain,Proyek P3SON telah merugikan keuangan negara Rp 464,391 miliar.Andi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, Majelis Hakim menilai, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, telah memberi keleluasaan terhadap adiknya Choel Mallarangeng untuk berhubungan dengan pejabat Kemenpora.Sehingga Choel ikut terlibat dalam pengurusan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON). Dalam putusan juga disebutkan, bahwa Andi telah memberikan kemudahan akses kepada Choel Mallarangeng di kantor Kemenpora. Kemudahan akses tersebut seperti adanya Keleluasaan bagi Choel untuk menggunakan ruang kerja Andi di lantai 10 gedung Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan pejabat Kemenpora dan calon pemenang.Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan membengkaknya anggaran proyek pembangunan Hambalang, disebabkan oleh keinginan Andi Mallarangeng untuk mengubah konsep bangunan Majelis hakim mengatakan Andi Mallarangeng telah memerintahkan Sesmenpora Wafid Muharam untuk melakukan pemaparan proyek dengan desain master plan baru. [4]

Kemudian dilakukan pertemuan membahas perombakan design baru seperti konsep bangunan, luas tanah dan gedung, yang berlangsung di lantai 10 Gedung Kemenpora. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Wafid, Deddy Kusdinar, Rio Wilarso, Lisa Lukitawati Isa, Muhammad Arifin, Asep Wibowo dan Anggraeni Dewi Kusumastuti.Akibatnya, anggaran proyek Hambalang yang semula Rp 125 miliar terus bertambah. Hingga tahun 2010, anggaran tersebut meningkat mencapai Rp 275 miliar. Namun, pada akhirnya anggaran tersebut membengkak drastis menjadi total Rp 2,5 triliun, sehingga negara mendapat kerugian keuangan negara senilai Rp 464,391 miliar.

2.4

Hasil Analisis Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan hal yang sangat merugikan Negara dan rakyat. Korupsi didapatkan dari penyelewengan anggaran Negara demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Kasus Hambalang bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan memilih perusahaan dalam penanganan proyek apapun agar tidak ada lagi orang – orang yang memanfaatkan momen tersebut sebagai lading bagi mereka untuk mengeruk anggaran Negara, yang seharusnya bisa disalurkan kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme agar tidak yang ada lagi yang berani tersenyum saat tertangkap KPK dan mereka sangat malu telah melakukan hal tersebut.

[5]

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Anggaran merupakan implementasi dari rencana dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran adalah Proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran. Maka betapa pentingnya anggaran dalam membangun sebuah proyek seperti proyek sebesar hambalang. Salah sedikit dari perhitungan penganggaran akan berdampak besar nanti dikemudian hari. Maka dari itu jangan sampai dalam sistem penganggaran ada seseorang yang ingin merauk keuntungan karena akan merusak hakikat dari pada anggaran itu sendiri. 3.2

Saran Bagi para penyelenggara negara sebagai pengelola anggaran negara hendaknya menghindarkan diri dari praktek - praktek Korupsi karena korupsi secara materiil akan sangat merugikan warga masyarakat. Di samping itu juga perlu diikuti aturan penganggaran yang ada di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

[6]

DAFTAR PUSTAKA

http://ampundeh.wordpress.com/2013/06/05/kasus-anggaran-akuntansi-pemerintahan-proyekhambalang/ http://membualsampailemas.wordpress.com/2012/06/17/kronologi-kasus-hambalang-hingga-16juni-2012/ http://nasional.news.viva.co.id/news/read/363930-asal-mula-mega-proyek-hambalang http://nasional.kompas.com/read/2013/11/13/1753304/Anas.Kenapa.KPK.Tak.Sita.Buku.Tahlila n.Ibas. http://jaringnews.com/keadilan/umum/51606/kpk-pastikan-anas-urbaningrum-akan-ditahan http://www.merdeka.com/peristiwa/demokrat-dan-sby-dukung-kpk-geledah-rumah-anas.html http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/13/kpk-uang-rp-1-m-ditemukan-di-kamar-pribadirumah-anas http://www.antaranews.com/berita/404640/kpk-geledah-rumah-anas-urbaningrum

[7]