Silabus Mk Aksp.doc
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Silabus Mk Aksp.doc as PDF for free.
More details
- Words: 694
- Pages: 4
SILABUS MATA KULIAH : AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah konsep dan praktek akuntansi di organisasi sektor publik baik di pemerintahan maupun organisasi nirlaba lainnya. Mahasiswa akan diajak untuk lebih memfokuskan pada pengenalan contohcontoh praktek sehingga sebagian besar waktu akan digunakan untuk mendiskusikan contoh dan praktik yang ada di lapangan. Ruang lingkup akuntansi sektor publik sejalan dengan ciri tertentu yang bervariasi sesuai dengan ciri-ciri organisasi dan proses pertanggungjawaban sektor publik yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, politik dan hukum masyarakat. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang proses Regulasi Keuangan Sektor Publik Di Indonesia, Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis, Rerangka Konseptual Akuntansi Di Sektor Publik, Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik baik nasional maupun internasional, Proses Penganggaran Sektor Publik, Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Transaksi Organisasi Sektor Publik, Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik dan adanya pembahasan mengenai praktik akuntansi sektor publik di lapangan dengan dosen tamu dari praktisi dalam bidang sektor publik. B. Tujuan Mata Kuliah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Memahami konsep publik, isu sentral, peran dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dalam membantu terciptanya proses pertanggungjelasan publik. Memahami konsep organisasi sektor publik dan peran akuntansi dalam membantu manajemen organisasi sektor publik. Memahami penerapan proses perencanaan dan pengendalian akuntansi dalam pertanggungjawaban publik dan eksesnya di unit organisasi sektor publik. Memunculkan sikap kritis dan minat mahasiswa dalam berbagai isu akuntansi sektor publik. Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap hal yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta aplikasi dalam praktik. Mahasiswa memperoleh pamahaman tentang karakteristik akuntansi sektor publik, kekhususannya, dan perbandingannya dengan akuntansi sektor swasta Memunculkan sikap mahasiswa sebagai problem seeker, problem identifier dan problem solver terhadap praktik akuntansi sektor publik.
1) 2) KK SAP & Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 1. Tujuan dan Posisi Kerangka Konseptual SAP 2. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 3) Laporan Realisasi Anggaran 4) Laporan Arus Kas 5) Investasi Daerah & Akuntansi Investasi 6) Akuntansi Aset Tetap 7) Akuntansi Kewajiban
UJIAN TENGAH SEMESTER 8) Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Persitiwa Luar Biasa 9) Catatan Atas Laporan Keuangan 10) Laporan Operasional 11) Laporan Konsolidasi 12) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
13) Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 14) Pengelolaan BMN 15)
DAFTAR REFERENSI:
1. Governmental & Non Profit Accounting, Freeman & Shoulders, Prentice Hall, 6
th
edition, 1999 (FS)
2. Government and Not-for Profit Accounting, Michael H. Granof, John Wiley, 2001 (MHG) 3. Akuntansi Pemerintahan, Bahtiar Arif et.al, Salemba Empat, 2002 (BA) 4. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Abdul Halim, Salemba Empat, 2002 (AH-2)
5. Akuntansi Sektor Publik, Keuangan Daerah, Abdul Halim, Salemba Empat, 2007 (AH) 6. Akuntansi Sektor Publik, Deddi Nordiawan, 2006 (DN) 7. Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo, Andi, 2002 (MD) 8. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Indra Bastian, Salemba Empat, 2006 (IB-1) 9. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah, Indra Bastian, Salemba Empat, 2006 (IB-2) 10. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KASP, 2004 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, IAI, 2004 12. Peraturan Perundangan :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
SISTEM PENILAIAN : 1.
Komposisi penilaian : Tes kecil 5 kali TTS & TAS Tugas
= 40 % = 30 % = 20 %
Keaktifan & Kehadiran = 10 %
2. Nilai kelulusan ditentukan sebagai berikut : Nilai 0 – 49,99
:E
Nilai 70 – 74,99
Nilai 50 – 54,99
:D
Nilai 75 – 79,99
Nilai 55 – 59,99
: CD
Nilai 80 – 84,99
Nilai 60 – 69,99
:C
Nilai 85 – 100
: BC
:B
: AB
:A
TATA TERTIB PERKULIAHAN : 1. Berpakaian yang sopan dan rapi 2. Toleransi keterlambatan dalam perkuliahan maupun tes adalah 15 menit 3. Tes susulan tidak diadakan baik untuk tes kecil maupun TTS dan TAS 4. Tingkat kehadiran kurang dari 80% dinyatakan tidak lulus
Pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah konsep dan praktek akuntansi di organisasi sektor publik baik di pemerintahan maupun organisasi nirlaba lainnya. Mahasiswa akan diajak untuk lebih memfokuskan pada pengenalan contohcontoh praktek sehingga sebagian besar waktu akan digunakan untuk mendiskusikan contoh dan praktik yang ada di lapangan. Ruang lingkup akuntansi sektor publik sejalan dengan ciri tertentu yang bervariasi sesuai dengan ciri-ciri organisasi dan proses pertanggungjawaban sektor publik yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, politik dan hukum masyarakat. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang proses Regulasi Keuangan Sektor Publik Di Indonesia, Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis, Rerangka Konseptual Akuntansi Di Sektor Publik, Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik baik nasional maupun internasional, Proses Penganggaran Sektor Publik, Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik, Transaksi Organisasi Sektor Publik, Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik dan adanya pembahasan mengenai praktik akuntansi sektor publik di lapangan dengan dosen tamu dari praktisi dalam bidang sektor publik. B. Tujuan Mata Kuliah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Memahami konsep publik, isu sentral, peran dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dalam membantu terciptanya proses pertanggungjelasan publik. Memahami konsep organisasi sektor publik dan peran akuntansi dalam membantu manajemen organisasi sektor publik. Memahami penerapan proses perencanaan dan pengendalian akuntansi dalam pertanggungjawaban publik dan eksesnya di unit organisasi sektor publik. Memunculkan sikap kritis dan minat mahasiswa dalam berbagai isu akuntansi sektor publik. Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap hal yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta aplikasi dalam praktik. Mahasiswa memperoleh pamahaman tentang karakteristik akuntansi sektor publik, kekhususannya, dan perbandingannya dengan akuntansi sektor swasta Memunculkan sikap mahasiswa sebagai problem seeker, problem identifier dan problem solver terhadap praktik akuntansi sektor publik.
1) 2) KK SAP & Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 1. Tujuan dan Posisi Kerangka Konseptual SAP 2. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 3) Laporan Realisasi Anggaran 4) Laporan Arus Kas 5) Investasi Daerah & Akuntansi Investasi 6) Akuntansi Aset Tetap 7) Akuntansi Kewajiban
UJIAN TENGAH SEMESTER 8) Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Persitiwa Luar Biasa 9) Catatan Atas Laporan Keuangan 10) Laporan Operasional 11) Laporan Konsolidasi 12) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
13) Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 14) Pengelolaan BMN 15)
DAFTAR REFERENSI:
1. Governmental & Non Profit Accounting, Freeman & Shoulders, Prentice Hall, 6
th
edition, 1999 (FS)
2. Government and Not-for Profit Accounting, Michael H. Granof, John Wiley, 2001 (MHG) 3. Akuntansi Pemerintahan, Bahtiar Arif et.al, Salemba Empat, 2002 (BA) 4. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Abdul Halim, Salemba Empat, 2002 (AH-2)
5. Akuntansi Sektor Publik, Keuangan Daerah, Abdul Halim, Salemba Empat, 2007 (AH) 6. Akuntansi Sektor Publik, Deddi Nordiawan, 2006 (DN) 7. Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo, Andi, 2002 (MD) 8. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Indra Bastian, Salemba Empat, 2006 (IB-1) 9. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah, Indra Bastian, Salemba Empat, 2006 (IB-2) 10. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KASP, 2004 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, IAI, 2004 12. Peraturan Perundangan :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
SISTEM PENILAIAN : 1.
Komposisi penilaian : Tes kecil 5 kali TTS & TAS Tugas
= 40 % = 30 % = 20 %
Keaktifan & Kehadiran = 10 %
2. Nilai kelulusan ditentukan sebagai berikut : Nilai 0 – 49,99
:E
Nilai 70 – 74,99
Nilai 50 – 54,99
:D
Nilai 75 – 79,99
Nilai 55 – 59,99
: CD
Nilai 80 – 84,99
Nilai 60 – 69,99
:C
Nilai 85 – 100
: BC
:B
: AB
:A
TATA TERTIB PERKULIAHAN : 1. Berpakaian yang sopan dan rapi 2. Toleransi keterlambatan dalam perkuliahan maupun tes adalah 15 menit 3. Tes susulan tidak diadakan baik untuk tes kecil maupun TTS dan TAS 4. Tingkat kehadiran kurang dari 80% dinyatakan tidak lulus
