Sikap Positif

Menafsirkan Sikap dan Pandangan MK Oleh : Dinoroy Aritonang 1 Keberanian MK dalam mengeluarkan putusan mengenai terbukanya peluang bagi perorangan dalam pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu lalu memang patut dihargai. Hal tersebut menandakan bahwa ada terobosan pandangan dalam memahami proses pembangunan demokrasi bangsa ini. Selain itu juga MK telah memberikan tugas penting kepada Presiden SBY dan DPR untuk segera menentukan sikap atas putusan MK tersebut. Oleh karena itu menarik untuk mencermati bagaimana sikap MK dalam memandang persoalan Calon Independen tersebut berkaitan dengan isi putusan yang dikeluarkannya? MK dan Demokrasi Tidak bisa dibantah, bahwa kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memang merupakan hal yang sangat diperlukan. Paling tidak itu bisa tercermin dari cukup responsifnya masyarakat untuk mengkritisi sejumlah Undang-undang melalui lembaga Negara ini. Kebebasan untuk menilai makna hak-hak konstitusi juga tidak lagi didominasi oleh sebagian golongan tetapi menjadi milik semua golongan dalam kehidupan bernegara. Terbukti dari hadirnya golongan pengusaha, pemerintahan, dan masyarakat dalam mengkritisi keberadaan Undang-undang. Dalam hal ini, pintu menuju demokrasi yang lebih mapan memang telah terbuka dan peran MK sangatlah besar dan berpengaruh terhadap setiap perubahan proses demokrasi Indonesia. Setiap gejolak dan Pujian terhadap kondisi demokrasi paling tidak dihasilkan dari setiap putusan dan pandangan MK terhadap konstitusi. Bisa dikatakan bahwa MK menjadi penafsir tunggal makna dari setiap kalimat-kalimat dalam konstitusi dan putusan yang dibuat adalah final dan mengikat.Demikian halnya terhadap putusan MK mengenai calon independen. Kehadiran putusan tersebut berhasil mengubah sesuatu hal yang awalnya hanya merupakan reaksi dari sebagian masyarakat sekarang menjadi aturan normatif yang wajib dipatuhi. Disatu sisi dapat dipandang bahwa ada niat mulia dari MK untuk membuka ‘keran’ alternatif terhadap proses pemilihan calon Kepala Daerah. Selain itu pula secara konstitusional hal tersebut sangat melegakan, sebab sampai detik ini setidaknya MK sudah membuktikan eksistensinya bahwa MK bukan hanya sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai penjaga hak-hak konstitusi masyarakat. Namun disisi lain, ada hal yang masih patut dikritisi, apakah memang sudah benar cara pandang MK tersebut? Menguji Putusan MK Ada beberapa hal yang tetap harus dikritisi dari putusan MK ini. Apakah memang dalam putusannya MK sudah memberikan pandangan yang jelas dalam putusannya. Pertama , dalam putusan tersebut MK menggunakan logika horizontal dalam menafsirkan substansi UU 32/2004 yaitu dengan lebih membandingkannya dengan UU pemerintahan Aceh. Padahal dalam pasal 24C UUD’45 dengan tegas dikatakan bahwa salah satu wewenang MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu artinya dalam menguji sebuah UU MK seharusnya lebih menggunakan logika Vertikal terhadap UUD’45 dengan merunut pasal yang tepat dan jelas. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa MK boleh menggunakan logika horizontal tetapi titik awal proses pertimbangan pengujian sampai pengambilan putusan tetap menggunakan dasar logika vertikal kemudian menjabarkan pertimbangannya dengan lebih detil. Posisi pertimbangan secara horizontal sebaiknya hanya pendukung untuk membantu MK dalam merumuskan kebijaksanaannya. Kedua , MK menunjukkan salah satu kelemahan dalam menarik penafsiran dalam proses pengujian yaitu ketidakkonsistenan dalam menggunakan dasar pertimbangan. Hal tersebut berkaitan dengan asas ne bis in idem , bahwa sebelum permohonan yang terakhir ini muncul (a quo), permohonan uji materil yang sama pernah dimohonkan oleh pihak lain dan dasar permohonannya juga menggunakan ketentuan yang sama dalam UUD’45. Namun dalam hal ini, dalam putusannya pun MK tidak memberikan alasan yang jelas mengapa MK tetap memeriksa permohonan tersebut. Padahal perihal

nebis in idem jelas diatur dalam pasal 60 bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Dalam hal ini MK perlu berhatihati sebab bukan tidak mungkin jika kondisi yang sama dapat terjadi dalam kasus yang berbeda, sehingga kepastian hukum akhirnya diabaikan. Ketiga , Berkaitan dengan demokrasi dan hak konstitusi, hendaknya MK memperhatikan kondisi saat ini dan kedepan. Meskipun MK memberikan sikap yang pro terhadap demokrasi namun sikap tersebut perlu didukung dengan pandangan yan jauh kedepan, artinya perlu pertimbangan cost dan benefit dari dampak putusan tersebut. Patut diakui kondisi demokrasi Indonesia belumlah pada tahap yang dewasa dan akuntabel. Proses pemilihan kepala Daerah masih diwarnai dengan kericuhan dan aksi protes dari pihak yang kalah dalam Pilkada. Padahal secara formal, proses pemilihan dengan menggunakan konsep partai (party based) dipercayai dan diharapkan sebagai mekanisme yang relatif aman dan teratur apabila terjadi gejolak. Lantas, bagaimana dengan calon independen, bisakah dijamin bahwa kericuhan dan aksi protes yang berlebihan tidak akan terjadi. Kalau memang cara berdemokrasi saat ini saja belum bisa membangun kondisi yang diharapkan apakah cara baru yang ditawarkan memang bisa menjamin. Dalam hal ini, perlu proses yang bertahap untuk memberikan alternatif dalam proses demokrasi kita sampai waktunya dirasa tepat. Keempat, Posisi MK Hadirnya putusan MK mengenai calon independen harus dihargai. Hal tersebut harus dipahami dalam konteks tanggung jawab dan kemandiriannya. Penegasan tersebut jelas tercantum dalam pasal 2 UU MK, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, secara objektif cara pandang untuk mengkritisi MK haruslah dalam koridor demi hukum dan keadilan. Paling tidak yang perlu dilakukan saat ini adalah memberikan kesempatan kepada DPR, Presiden dan KPU untuk memikirkan cara terbaik untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap MK sebagai penjaga hukum, keadilan dan demokrasi. Banyak hal yang menjadi pertimbangan yaitu tuntutan untuk membangun konstelasi politik kita agar lebih jelas dan terarah, pembangunan kesadaran bahwa hak konstitusi memang dijamin namun penggunaannya tetap dalam koridor hukum, dan pemenuhan rasa keadilan bagi pemerintah dan masyarakat secara individu.Dalam putusannya MK sebenarnya telah memberikan pendapat bahwa KPU dinilai berwenang untuk mengatur persoalan calon independen berdasarkan UU Pemilihan Umum dan tidak memberikan kecenderungan terhadap penggunaan Perpu sebab permasalahan calon independen bukanlah dalam kondisi keadaan darurat ( staatsnoodrecht). Jadi akan lebih bijak jika setiap orang dapat menerima dan memahami isi putusan tersebut. Hal yang paling rasional adalah menyerahkan hal tersebut kepada DPR apabila kita memang masih mempercayai bahwa DPR merupakan wujud representasi rakyat. Tinggal bagaimana secara moril, DPR dituntut harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi dikusi dan komunikasi politik dengan masyarakat, paling tidak untuk menahan gejolak di daerah. Mungkin inilah waktunya bagi DPR untuk mengurangi pandangan bahwa selama ini keterbukaan DPR dalam menyelesaikan masalah politik belum dirasa maksimal.