Sekilas Sejarah Koni.docx

SEKILAS SEJARAH KONI 1938 Di tengah keresahan terhadap diskriminasi penggunaan fasilitas olahraga, para pemuda Indonesia mendirikan Ikatan Sport Indonesia (ISI). Berbentuk federasi, ISI beranggotakan PSSI (Perserikatan Sepak Bola Indonesia), Pelti (Perserikatan Lawn Tennis Indonesia), dan PBKSI (Perserikatan Bola Keranjang Seluruh Indonesia). 1946 Terbentuk PORI ( Persatuan Olahraga Republik Indonesia) sebagai badan olahraga bersifat nasional pada Kongres Olaharga I di Surakarta dengan ketua Widodo Sastrodiningrat. Dibentuk juga KORI (Komite Olimpiade Republik Indonesia) Antara lain oleh para pimpinan olahraga eks pengurus Gelora, Putera, dan ISI. Berkedudukan di Yogyakarta, PORI diketuai Widodo Sastrodiningrat dan KORI dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX. PENGURUS PORI 1946 : Ketua Umum: Widodo Sastrodiningrat; Seksi Sepak Bola: Maladi; Atletik: Abdul Aziz; Renang: Soejadi; Tenis: Soerja Hamidjojo; Bulutangkis: Tri Tjondro Koesoemo; Bola Basket: Tonny Wen; Bola Keranjang: Soemantri; Panahan: Sri Paku Alam VIII; Anggar/Menembak: Tjokroatmodjo; Pencak Silat: Wongsonegoro; Gerak Jalan: Djoewandi. 1948 Pada 9 September, Pekan Olahraga Nasional (PON) I Digelar di Surakarta. PORI dan KORI membentuk delegasi untuk tampil di Olimpiade XVI di London. Namun batal karena situasi politik. 1949 Kongres PORI III. PORI menjadi badan coordinator dan induk-induk organisasi olahraga mendapat hak otonomi. 1950 PORI diubah kepanjangannya menjadi Persatuan Olahraga Indonesia. KORI diubah menjadi Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

1951 Indonesia tampil di Asian Games I New Delhi. Pada PON II di Jakarta, dicapai kesepakatan PORI melebur ke KOI karena terjadi tumpang-tindih pelaksanaan tugas selama persiapan Asian Games. Ketua tetap Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 1952 KOI resmi diakui IOC (11 Maret). Indonesia tampil di Olimpiade Helsinki untuk kali Pertama. 1959 Pemerintah membentuk DAGI (Dewan Asian Games Indonesia) sebagai persiapan penyelenggaraan Asian Games IV 1962. KOI membentuk DAGI dalam hubungan internasional. 1961 Pemetintah membetuk Komandan Gerakan Olahraga (Kogor) di pusat dan di daerah tingkat I, untuk mempersiapkan tim Indonesia dan top organisasi olahraga sebagai pelaksana teknis cabang olahraga. Di Daerah Tingkat I, Kogor bertugas menggerakkan dan membina bibit atlet untuk menunjang pembinaan olahraga nasional. Di bawah Demokrasi Terpimpin, segala daya dan upaya dikerahkan (‘fund and forces) demi sukses kontingen Indonesia dan sebagai tuan rumah Asia Games. 1962 Pemerintah membentuk Dapertemen Olahraga (Depora) dengan menunjuk Maladi sebagai mentri olahraga. Indonesia menggelar Asian Games IV pada 24 Agsutus – 4 September 1962. 1963 Februari, KOI diskors IOC karena tidak mengundang Israel dan Taiwan pada Asian Games IV. Indonesia mengadakan Ganefo I di Jakarta, 10-22 November 1963. 1964 Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI). Kogor, KOI, top organisasi olahraga dilebur ke dalam DORI. DORI bertugas menetapkan kebijakan umum olahraga, membina dan mengawasi seluruh kegiatan olahraga. Despora bertuga mengelola pembibitan, pembinaan, SDM (penetaran, pembina, pelatih, dan sebagainya), penelitian dan pengembangan, dukungan anggaran serta pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

1965 25 Desember, dibentuk Sekretariat Bersama Induk-induk Organisasi Olahraga. Diusulkan nama DORI menjadi KONI yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik. Presidium Sekber terdiri atas Brigjen Jonosewojo (Pelti), Kombes Pol Tjoek Soejono (PABBSI), Kol. Saelan (PSSI), dan Drs. Ferry Sonneville (PABSI). 1966 President Soekarno menerbitkan Keputusan President Nomor 143 A dan 156 A tentang pengukuhan KONI (lama) sebagai ganti DORI. Bentukan ini kurang mendapat dukungan dari pimpinan untuk organisasi olahraga berkaitan masalah politik saat itu. Soeharto yang kemudia menggantikan Soekarno, membentuk Kabinet Ampera, membubarkan Depora dan membentuk Direktorat Jendral Olahraga di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 31 Desember dibentuk KONI (baru) dengan ketua Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sementara KOI diketahui Sri Paku Alam VIII. 1967 Prsident Soeharto mengukuhkan KONI dengan Keputusan President Nomor 57 Tahun 1967. Status KONI adalah badan mandiri dan non-pemerintah. Artinya, kegiatan olahraga dikembalikan pada masyarakat. KONI juga menjadi mitra pemerintah yang membantu dibidang olahraga. KONI tidak dikendalikan kelompok kekuasaan dan bebas dari kepentingan politik. Sri Paku Alam VIII lalu mundur dari jabatan Ketua KOI dan dirangkap Sultan Hamengkubuwono IX. Sekjen dirangkap MF. Siregar setelah secretariat KOI Soeworo wafat. 1978 KONI-KOI dilebur menjadi satu organisasi dengan satu pengurus namun tugas berbeda, dengan ketua Sultan Hamengkubuwono IX. KONI melakukan pembinaan dalam negeri, KOI melakukan kegiatan dalam hubungan luar negeri. 1981 Digelar musornas IV KONI dan mengesahkan AD/ ART. KONI menjalankan tugas dalam dan luar negeri. Untuk tugas luar negeri, KONI berstatus sebagai KOI. 2005 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan memecahkan KONI kembali menjadi KON dan KOI. KON melakukan pembinaan dalam negeri dan penyelenggara Pekan Olahraga Nasional, KOI melakukan kegiatan pengiriman atlet ke luar negeri dan penyelenggara pekan olahraga internasional di Indonesia.

2007 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomo 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sebagai penjabaran UU No. 3 Tahun 2005; KONI menyelenggarakan Musornaslub, mengesahkan AD/ART KONI dan KOI serta mengesahkan Rita Subowo sebagai ketua umum KONI dan KOI masa bakti 2007-2011. 2010 Rekor di Surabaya, seluruh peserta KONI Provinsi merekomendasikan pemebentukan Pokja Amandemen UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN dan penyatuan KONI dam KOI. 2011 Musornas KONI di NTB, Tono Suratman terpilih sebagai ketua umum KONI. 2012 RAT KONI memutuskan perlu adanya penyempurnaan AD/ART KONI. Dibentuk Pokja dari unsure KONI Pusat, KONI DKI Jaya, Kalbar, Sultra, PB Perbakin dan PB Ikasi. Pada Desember 2012, Rambuk Olaharaga Nasional KONI di Balikpapan merekomendasikan perlunya pemerintah menetapkan aturan untuk KONI yang implementatif sebagai satu-satunya wadah organisasi dalam mencapai prestasi nasional menuju internasional.