Sejarah Klp 1.pptx

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN

B.J. HABIBIE

1. MASA PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE Presiden ketiga republik Indonesia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat. Kepemimpinan pak Habibie berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa orde baru.

2. PEMBENTUKAN KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN Kabinet reformasi pembangunan ini terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang dipimpin oleh departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam kabinet reformasi tersebut terdapat 20 orang yang merupakan menteri pada kabinet pembangunan era Suharto. Pada sidang pertama yang dilakukan, pada tanggal 25 Mei 1998 B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat.

3. PELAKSANAAN SIDANG MPR 1998 Menjelang diadakannya sidang istimewa tersebut terjadi peristiwa unjuk rasa para mahasiswa dan organisasi politik. Karena adanya tekanan dari masyarakat yang dilakukan secara terus menerus maka sidang istimewa MPR ditiadakan atau ditutup pada tanggal 13 November 1998.

4. KETETAPAN-KETETAPAN YANG DIHASILKAN OLEH MPR 1. 2. 3.

4.

5.

Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas,masing-masing lima tahun. Agenda reformasi politik meliputi pemilu, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap dwifungsi ABRI. Tap MPR no.XVII/MPR/1998 mengenai HAM, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan kebebasan tahanan politik dan narapidana politik.

5. MELAKUKAN REFORMASI DI BIDANG POLITIK Reformasi pada bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik, dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. B.J. Habibie membebaskan nara pidana politik seperti sri bintang pamungkas (mantan anggota DPR yang dipenjara karena telah mengkritik presiden Suharto) dan muchtar pakpahan (pemicu kerusuhan di medan 1994).

6. PEMILIHAN UMUM 1999 Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang telah lolos dari verifikasi dan memenuhi syarat menjadi OPP (organisasi peserta pemilu) Panitia pemilihan Indonesia (PPI), pada tanggal 1 September 1999, telah melakukan pembagian kursi hasil pemilu. Dari hasil pembagian kursi tersebut menunjukkan 5 partai besar menduduki 417 kursi di DPR, atau 90, 26% dari 462 kursi yang diperebutkan.

7. PELAKSANAAN REFERENDUM TIMOR TIMUR Diadakan referendum untuk rakyat timor timur untuk menyelesaikan permasalahan timor timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Integrasi timor timur keberbagai wilayah republik indonesia tahun 1975 yang dilakukan oleh TAP MPR no.VI/M7PR/1978, atas dasar kemauan sebagai warga timor timur tidak pernah mendapatkan pengakuan secara internasional.

8. REFORMASI BIDANG EKONOMI

1.

2.

3.

Dalam menyelesaikan krisis moneter dan melakukan perbaikan ekonomi Indonesia B.J. Habibie melakukan langkah-langkah : Merekapitulasi perbangkan dan menerapkan independensi bank Indonesia supaya bisa lebih fokus untuk mengurus perekonomian. Mengesahkan undang-undang no.5 tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mengesahkan undang-undang no.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.

9. REFORMASI BIDANG HUKUM Untuk melakukan reformasi hukum hal yang dilakukan dalam pemerintahan B.J Habibie yaitu : 1. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum orde baru, baik berupa undangundang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. 2. Melahirkan 69 undang-undang. 3. Penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman.

NAMA ANGGOTA KELOMPOK 1 : 1. ANDI NURHAYATI 2. ANDI TENRI BATARI R 3. ASMIRA 4. ASNI RAHMADANI 5. MAHDEA TAHIR 6. MUSTIKA 7. NUR MALIAH 8. YAYA RAMADHANIA 9. ZAHWA TAURISKHA M 10. MUH.REZKY AGRIAWAN 11. ZULMUBIN 12. AHMAD FAUZI