Sampah.docx

KERANGKA ACUAN KERJA MASTER PLAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

I.

LATAR BELAKANG Tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah yang sedang berkembang umumnya terus

menunjukkan peningkatan yang berbanding lurus dengan laju pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah ini dapat diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami atau migrasi dari daerah lain. Peningkatan jumlah penduduk ini menimbulkan banyak konsekuensi yang harus ditanggapi oleh pemerintah setempat secara bijak guna mewujudkan tatanan masyarakat madani. Salah satu akibat dari peningkatan laju pembangunan, pertambahan penduduk, serta aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat ini telah memicu terjadinya peningkatan jumlah timbunan sampah. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan hanya dijalankannya paradigma lama, di mana pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang bila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis, dan semakin habisnya lahan pembuangan. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh yang beribukotakan Kota Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 8 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Wilayah Kabupaten Nagan Raya meliputi areal seluas 3.928 Km2, yang terdiri atas 5 kecamatan dan 213 desa/kelurahan. Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada awal terbentuknya tahun 2002 berjumlah 142.519 jiwa. Angka tersebut naik drastis hingga mencapai 145.108 jiwa pada tahun 2004, atau rata – rata naik 0.60 persen/tahun. Namun, pasca tsunami penduduk Nagan Raya menurun yaitu hanya tinggal 124.340 jiwa. Penurunan ini diyakini akibat bencana tsunami, di samping disinyalir sebagian kecil penduduk telah berpindah ke tempat lain, sedangkan pada tahun 2010 penduduk Nagan Raya tercatat berjumlah 139.663 jiwa dan pada tahun 2011 penduduk Nagan Raya berjumlah 142.861 jiwa, dan terus meningkat selama tahun-tahun berikutnya seiring dengan semakin banyaknya lapangan usaha yang

tersedia. Peningkatan jumlah penduduk ini harus diimbangi dengan tingkat pelayanan umum yang memadai. Selama ini, pengelolaan sampah wilayah ini umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem open dumping (penimbunan secara terbuka) serta tidak memenuhi standar yang memadai. Apabila hal ini tidak tertangani dan dikelola dengan baik, peningkatan sampah yang terjadi itu bisa membawa dampak pada pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang secara tidak langsung dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena banyak penyakit yang disebabkan dari lingkungan yang kotor. Di samping itu, sampah berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir dan konflik sosial. Untuk mengendalikan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh sampah tersebut, perlu disusun suatu rencana induk penanganan persampahan yang detail dan menyeluruh.Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini melalui instansi terkait, yaitu BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya, mengadakan pekerjaan Penyusunan Master Plan Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan ini. II.

TUJUAN Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya rencana tindak dan rencana strategi

pengelolaan persampahan Kabupaten Nagan Raya untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang bisa dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun secara praktis, sehingga terbentuk program peningkatan kinerja sistem persampahan yang dapat diandalkan. III.

SASARAN PEKERJAAN Target yang ingin dicapai dengan pelaksnaan perencanaan ini adalah : Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Sampah dari berbagai aktifitas masyarakat dapat dikelola dengan tepat, Tempat-tempat penampungan sampah yang ada dapat diperbaharui dengan tepat, sehingga tidak terlihat timbulan sampah menggunung, Terciptanya sistem pengelolaan sampah yang menerapkan konsep minimasi sampah tertimbun di TPA dengan mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Manfaat yang diharapkan diperoleh dengan dilaksanakannya kegiatan ini adalah

terciptanya sebuah sistem pengelolaan sampah terpadu (Integrated Solid Waste Management)

yang mampu menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Nagan Raya. Adapun dampak dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan persampahan dengan paradigma baru yang sistematis dan terintegrasi.

IV.

RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN Lingkup pekerjaan dari kegiatan Penyusunan Master Plan Pelayanan dan Pengelolaan

PersampahanKabupaten Nagan Raya ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan kajian terhadap kondisi wilayah perencanaan dan kondisi eksisting pengelolaan sampah Kabupaten Nagan Raya. Evaluasi terhadap kondisi eksisting dilakukan sebagai langkah indentifikasi masalah yang menjadi landasan dalam pengembangan perencanaan kebijakan dan strategi yang dikembangkan untuk diturunkan ke dalam rencana aksi pengelolaan sampah sampai dengan 20 tahun mendatang. Lokasi perencanaan kegiatan perencanaan ini adalah meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya.

V.

SUMBER PEMBIAYAAN

Besarnya dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Nagan Raya adalah seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : ......... tanggal ............., yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan dibebankan pada Kegiatan ............, tahun anggaran 2015.

VI.

METODOLOGI PERENCANAAN Pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini terdiri dari kegiatan persiapan perencanaan,

survey pengumpulan data, kompilasi dan analisis data, serta pemilihan alternatif rencana

tindakan. Altematif tersebut berupa tindakan penyusunan program perencanaan pengelolaan persampahan yang sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Secara rinci tahap-tahap dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Tahap Persiapan Tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja dan metode pendekatan kajian. Di samping hal tersebut, konsultan akan mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder/informasi yang ada dari semua stakeholder/pemangku kepentingan dan SKPD– SKPD yang terkait.

2.

Survei Lapangan Untuk mempertajam pemahaman permasalahan yang terjadi, maka konsultan harus melakukan survei yang terdiri dari survei primer, pengambilan foto yang dapat menggambarkan situasi di lapangan. Survei didasarkan terhadap kebutuhan-kebutuhan utama untuk keperluan analisa kajian studi, selain itu konsultan harus merencanakan kegiatan pelaksanaan survei di lapangan yang meliputi lokasi survei, waktu pelaksanaan dan metodologi yang digunakan.

3.

Kebutuhan Data Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengidentifikasian kondisi persampahan eksisting, antara lain identifikasi terhadap kondisi eksisting persampahan yang meliputi: Lokasi/tapak wilayah yang diamati Jumlah timbulan sampah Komposisi dari timbulan sampah Pengumpulan dan pewadahan sampah Lokasi pembuangan sementara (TPS) Kegiatan pemilahan yang dilakukan di sumber Kegiatan pengolahan yang dilakukan di TPS Frekuensi pengumpulan dan pengangkutan sampah Institusi internal yang bertanggung jawab terhadap persampahan. Data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ini antara lain : Kondisi fisik kawasan, meliputi foto dan peta, lokasi dan batas wilayah Kondisi masyarakat setempat, meliputi data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi

Kondisi persampahan eksisting, meliputi : Data timbulan sampah Data komposisi sampah Data sistem pewadahan sampah eksisting Data sistem pengumpulan sampah eksisting Data sistem pengangkutan sampah eksisting Data pelaksanaan 3R eksisting Data dan gambar eksisting sistem persampahan pada daerah perencanaan. 4.

Pengolahan Data dan Analisa Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan meliputi : Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal penentuan metode pengumpulan dan pembuangan akhir sampah, jaringan jalan dalam hal penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah, demografi dalam hal penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah, pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan masyarakat membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah mensubsidi anggaran kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain. Analisa

rencana

pengembangan

kota,

yaitu

berkaitan

dengan

rencana

pengembangan daerah pelayanan persampahan, penentuan lokasi TPA, rencana peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain. Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu berkaitan dengan kemungkinan

peningkatan

institusi

pengelola

sampah

minimal

dalam

hal

operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM, peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai cost recovery, peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) agar secara bertahap dapat melaksanakan minimalisasi

sampah/3R,

kemungkinan

peningkatan

peran

swasta

dalam

pengelolaan sampah dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input/output, analisa hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam

analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi timbulan sampah selama masa perencanaan. 5.

Perencanaan Teknis Program peningkatan pengelolaan persampahan ke depan akan mengadopsi paradigma baru, yaitu menerapkan metode pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang akan berkurang dan tidak membutuhkan lahan TPA yang terlalu luas. Perencanaan teknis tersebut meliputi : Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial/pusat kota dan lain-lain sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah pelayanan ini harus dilengkapi dengan peta. Rencana Kebutuhan Sarana/Prasarana, yang disusun dengan memperkirakan timbulan sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana/prasarana tersebut meliputi jumlah

dan

jenis

pewadahan,

pengumpulan,

pemindahan,

pengolahan,

pengangkutan dan pembuangan akhir. Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal maupun individual. Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual langsung/tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan kriteria perencanaan. Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck dan pengangkutan dari TPS ke TPA), jumlah dan armada pengangkut sampah. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study. Rencana Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan, untuk mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan tersebut, konsultan juga perlu menyusun rencana peningkatan peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola penanganan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, peningkatan aspek kemitraan juga perlu direncanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan

membutuhkan penanganan yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta bersifat win-win solution. 6.

Tahan Penyusunan Laporan Perencanaan Laporan perencanaan yang harus disiapkan konsultan terdiri dari : Laporan Pendahuluan, antara lain berisikan metode pelaksanaan kegiatan. Laporan Antara, antara lain memuat penyempurnaan hasil inventarisasi data primer maupun sekunder, hasil pengamatan terhadap prasarana dan sarana persampahan yang telah ada, serta kemampuan pelayanan dari prasarana dan sarana tersebut. Selain itu dilengkapi juga dengan peta lokasi sebaran perletakan sarana dan prasarana tersebut. Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report), antara lain berisi : -

Analisis (proyeksi) pertumbuhan penduduk;

-

Analisis kemampuan layanan dari prasarana dan sarana persampahan yang ada;

-

Analisis perkembangan (kompleksitas) layanan perkotaaan/ permukiman dengan mempertimbangkan potensi lingkungan yang ada;

-

Rencana

alternatif

program

penanganan

persampahan

serta

analisis

kebutuhan prasarana dan sarana persampahan. Laporan Akhir (Final Report), merupakan penyempurnaan dari Laporan Akhir Sementara berdasarkan koreksi yang dilakukan dalam forum seminar atau forum lainnya. Masing-masing laporan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kemudian diserahkan pada saat pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kepada pemberi tugas.

7.

Standar dan Peraturan Pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini harus mengacu pada kriteria dan standar

perencanaan yang berlaku di Indonesia, antara lain : Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan. Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia (SK SNI – S – 04 – 1993 – 03). Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan (SK SNI – T – 13 – 1990 – F). Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan (SNI 19-3964-1994). Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19-2454-2002). Standar atau peraturan lain yang dianggap perlu.

VII.

KUALIFIKASI PERSONIL Untuk tercapainya tujuan dan sasaran dari pekerjaan perencanaan ini maka perlu

dipersiapkan suatu tim kerja konsultan yang diharapkan dapat memenuhi kriteria seperti di bawah ini : 

Team Leader Tenaga ahli tersebut adalah berpendidikan Strata 1(S1) Teknik Sipil dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun. Team Leader diharapkan dapat menerjemahkan maksud dari tujuan pekerjaan perencanaan sesuai dengan Term of Reference (KAK) dan mengkoordinasikan hasil kerja dari anggota tim yang lainnya sehingga dapat dihasilkan suatu

produk perencanaan yang baik dan dapat

dipertanggungjawabkan. 

Ahli Teknik sipil Tenaga ahli tersebut adalah berpendidikan Strata 1(S1) Teknik Sipil dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.



Surveyor Tenaga ahli tersebut adalah berpendidikan Diploma 3 atau Strata 1 Pendidikan Teknik (Akademi Teknik) dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 4 (empat)

tahun.

AvtqwbAkhir: Studi Kasus TPA Hutan Panjang Banjarbaru Kalimantan Selatan

Abstrak (Indonesia): Sampah merupakan salah satu persoalan utama masyarakat perkotaan. Salah satu cara penanganan sampah adalah dengan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Namun keberadaan TPA ini menimbulkan persoalan lingkungan, sosial dan budaya. Tujuan penelitian ini mengetahui pengelolaan sampah perkotaan di TPA Hutan Panjang. Penelitian dilakukan di TPA Hutan Panjang yang merupakan salah satu pengelola sampah yang cukup baik di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan petugas pengelola serta masyarakat sekitar. Data sekunder digunakan untuk mendukung kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan TPA Hutan Panjang sangat vital, karena berhasil mengolah sampah sebanyak 20 truk (120m3)per harinya. Sampah perkotaan diproses menjadi kompos cair dan kompos padat. Untuk menghindari pencemaran lingkungan, limbah cair hasil pengolahan sampah di TPA ini juga dikelola cukup baik sebelum dialirkan ke sungai. Pelibatan masyarakat sekitar dilakukan dalam pemilahan sampah yang bernilai ekonomi, meskipun posisinya jauh dari pemukiman padat penduduk. Namun demikian perlu diantisipasi kapasitas olah sampah kedepan terkait pertumbuhan penduduk. Persoalan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggumpulkan sampah, dan pemilahan sampah yang akan mempercepat proses pengelolaan sampah. Implikasi kebijakan adalah penanganan sampah secara partisipatif ditingkat masyarakat sebelum dikelola TPA dan peningkatan kapasitas olah sampah, membuat produk bernilai ekonomi dari sampah serta mengurangi dampak buruk akibat pengolahan sampah terhadap kondisi lingkungan. Abstract (English) : Trash is the one of main problems in urban society. The alternatif way to solve this trash problem in urban society is waste management landfill. But the existence of this landfill raises the issues at environmental, social and cultural sector. The purposes of this study is to know the waste management in Hutan Panjang Landfill. The study was conducted at the Hutan Panjang landfill that is one good waste management in banjarbaru south kalimantan. Research carried out by observation and interviews with management personnel and the sorrounding comunity. Secondary data used to suport this study. The results showed that Hutan Panjang Landfill presence is the vital condition, because it managed to process trash as much as 20 truck (120 m3) a day. Urban trash is processed into liquid compost and solid compost. To avoid environmental pollution, liquid waste that processed in waste management landfill is properly managed before it can be flows in to the river. The involving of local communities is done in the trash separation that have economic value although the landfill position is away from densely populated settlement. However, it should be anticipated waste processing capacity that related to the future population growth. Another problem is the lack of public awareness on garbage collecting and sorting rubbish which will speed up the process of waste management. The policy implication is participatory waste management in the community

level before managed by landfill management system, to increase waste processing capacity, the other policy implication is to create trash economic value product, and reduce the harmful effects of waste management process on the environment. Media Publikasi : Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013 Penulis : Pranatasari Dyah Susanti, SP, MS Ukuran Berkas : 908.8 KB Terima kasih telah bersedia mengisi data anda. File akan segera tersedia untuk diunduh.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) STUDI KELAYAKAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) KABUPATEN NIAS BARAT 1. LATAR BELAKANG Sampah sebagai hasil samping dari berbagai aktifitas/kegiatan dalam kehidupan maniusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan di dunia. Permasalahan sampah di berbagai perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Pada suatu perubahan pembangunan suatu kota tentu akan menimbulkan dampak bagi kota tersebut. Dengan bertambahnya populasi penduduk kota maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi oleh kota tersebut. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah diatas masalah. Untuk mengatasi masalah produk sampah sudah tentu dibutuhkan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sementara dan selanjutnya akan diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Yang biasa dan yang akan menjadi masalah dalam pembuangan sampah ke TPA adalah tempat TPA yang kurang baik yang biasa dilakukan di berbagai kota yaitu dengan metode open dumping dan sea dumping sudah tidak layak lagi, karena akhir dari pembuangan samapah ke TPA akan menghasilkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah. Sehingga diperlukan TPA yang layak dan dapat dipergunakan diseluruh kota Lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah yang telah ada terletak di Desa Lahemi, Kecamatan Onolimbu, Kabupaten Nias Barat. TPA tersebut masih menggunakan metode Open Dumping. Jarak antara TPA sampah dengan daerah pelayanan sekitar ±12 km, dengan luas daerah pelayanan kebersihan sampah saat ini sekitar 150 Km 2 ), 8 Kecamatan, dengan luas wilayah km2, maka daerah pelayanan kebersihan sampah Kabupaten Mimika mencapai 30 %. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang terlayani sebesar jiwa, maka jumlah penduduk yang dilayani mencapai 60 %. Dalam perencanaan 2 TPA sampah (5 10 tahun) mendatang dari tahun , penduduk yang terlayani mencapai hasil yang maksimal (100 %). Sampah di Nias Barat terdiri dari sampah pemukiman, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum, sampah pendidikan dan sampah sapuan jalan. Secara instansional, pengelolaan kebersihan kota dilaksanakan oleh seksi kebersihan, Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat. Sampai saat ini sampah yang dikelola dengan menggunakan metode open dumping, dimanansampah hanya dibuang tanpa dilakukan penutupan dengan tanah atau tanpa diolah lebih lanjut. Hal ini bila dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Gangguan tersebut antara lain, sebagai tempat berkembangnya berbagai faktor penyakit, menimbulkan bau, kotoran dan dapat mencemari air sekitarnya. Oleh karena itu cara ini belum memenuhi syarat TPA, sehingga harus dilakukan perubahan TPA yang sementar adalah Open Dumping ke TPA yang lebih baik lagi yaitu dengan metode Sanitary Landfill agar proses pengolahannya akan yang lebih baik dan terkontrol. 2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan kegiatan studi ini antara lain : 1. Mengetahui sistem pengolahan sampah dan sarana yang mendukung pengelolaan tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. 2. Mengetahui pertumbuhan penduduk dan produk sampah yang di hasilkan. Adapun sasaran dalam studi ini antara lain : 1. Sebagai tambahan informasi bagi kelayakan TPA sampah dalam membuat tempat pembuangan akhir sampah. 2. Sebagai informasi bagi pengelolaan dan pengolahan sampah di Nias Barat. 3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Pengguna jasa kegiatan Penyusunan Pengembangan kegiatan wisata ini adalah Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat. 4.

SUMBER PENDANAAN Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp - ( ) 5. LINGKUP KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG 3 5.1 Ruang Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan Studi Identifikasi TPA Sampah Kabupaten Padang Lawas yang harus dilakasanakan adalah sebagai berikut : A. Pengumpulan Data Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data studi-studi yang berhubungan dengan kegiatan studi Identifikasi TPA sampah baik data dari lapangan maupun dari literatur terkait. B. Identifikasi Lokasi TPA Melakukan peninjauan ke lokasi yang direncanakan maupun kelokasi TPA yang ada, menginventarisir/mengumpulkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan studi. C. Analisis Menganalisis kondisi sistem pengolahan persampahan yang ada dan yang akan dibangun. D. Kesimpulan dan Rekomendasi Menentukan suatu kesimpulanpenelitian atau studi dan merumuskan suatu rekomendasi antara lain: Menentukan lokasi TPA sampah Menentukan metode dan teknologi TPA sampah Kabupaten Padang Lawas Menyusun usulan berdasarkan tahapan kebutuhan untuk periode masa tertentu Data dan Fasilitasi Penunjang Penyediaan oleh pengguna jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa adalah : 1. Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu yang dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa. 2. Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi. 6. METODOLOGI Pada bahasan di bawah akan diuraikan metoda pendekatan sebagai tahapan pencapaian untuk tujuan dan sasaran studi yang ditentukan. Secara keseluruhan metoda pendekatan studi akan mencakup kerangka pemikiran, metoda pengumpulan data dan metoda analisis. A. Lokasi Penelitian 4 Dalam melaksanakan penelitian ini lokasinya di Desa Lahemi, Kecamatan Onolimbu, Kabupaten Nias Barat. B. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah : 1. Kelayakan TPA di Kabupaten Nias Barat 2. Timbulan sampah yang dihasilkan Di Kabupaten Nias Barat 3. Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan. C. Waktu Penelitian Waktu Penelitian Februari-April terhitung dari mulainya penandatanganan kontrak. Seperti pada tabel dibawah ini : Tabel Jadwal Penelitian No. Uraian Keg. Fe 1. Persiapan 2. Pembuatan Check List 3. Konsultasi 4. Survey Lapangan 5. Pengambilan Data 6. Analisis Data 7. Pelaporan b Ma r Ap r D. Variabel Yang Diteliti Variabel yang diteiti antara lain : 1. Variabel Bebas (independent variable) a. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Barat b. Volume sampah yang dihasilkan c. Teknis operasional Pengelolaan dan Pengolahan TPA sampah 2. Variabel Terikat (dependent veriable) Metode Pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Nias Barat. E. Metode Penelitian Langkah-langkah yang diambil dalam rangka studi kelayakan TPA sampah di Kabupaten Nias Barat meliputi : 5 a. Wawancara Hal ini dilakukan dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Nias Barat dan instansi lain yang terkait untuk mendapatkan data sekunder dan beberapa keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. b. Observasi Metode ini dilakukan guna mendapatkan semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan data primer yang berupa, volume/tingkat timbulan sampah, teknis operasional pada TPA yang telah ada, existing TPA, alat yang mendukung proses operasionalnya. c. Dokumentasi Cara ini dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan mempelajari buku-buku lapangan, arsip-arsip dan catatan sebagai bahan penyusun data sekunder tersebut. F. Cara Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian ini, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui saluran administrasi di Kantor DPU dan atau Instansi yang terkait. Jenis data fisik diantaranya mengenai kondisi fisik kota dan buku-buku petunjuk yang berkaitan dengan persampahan yang ada di Kabupaten Nias Barat, cara yang digunakan meliputi : 1. Sistem pembuangan sampah 2. Teknik pengolahan sampah 3. Kondisi TPA yang telah ada 4. Luas area TPA 5. Proyeksi jumlah penduduk 6. Keadaan Penduduk (demografi) 7. Keadaan geografi, topografi, iklim dan hidrologi 8. Pembagian wilayah administrasi. G. Analisis Data Pada studi kelayakan TPA diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik mulai dari operasional teknis di TPA yang ada, dapat mengantisipasi laju dari produk sampah kota terhadap pembuangan sampah di TPA yang disebabkan, dengan bertambahnya jumlah penduduk kota. Sehingga diharapkan pemerintah dapat melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai. Sehingga tidak menyulitkan 6 pihak teknisi dalam menangani permasalahan baik di TPA maupun dalam proses Pengelolaan maupun pengolahan sampah di TPA. Dan Proses pengolahan TPA yang masih menggunakan open dumping sudah seharusnya menggunakan sanitary landfill, agar sampah yang diolah tidak dibuang dengan percuma tetapi

dapat memberikan manfaat. 7. JANGKA WAKTU Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan TPA Kabupaten Nias Barat ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kontrak. 8. TENAGA AHLI 1. Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan jasa Pelaksana dengan tenaga-tenaga ahli yang akan diperlukan. Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini, dibutuhkan: Team Leader. Bertugas sebagai pimpinan proyek yang bertanggungjawab penuh atas berlangsungnya pekerjaan dari awal hingga akhir selesainya pekerjaan. Kompetensi Team Leader yang dipersyaratkan adalah S2 (Magister) Teknik Planologi/Lingkungan/Planologi/Sipil/Arsitektur dengan pengalaman minimal 5(Lima) tahun atau S1 (Sarjana) yang sama dengan pengalaman minimal 5(Lima) tahun; 2. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S.1) Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dan memiliki pengalaman minimal 5 (Lima) tahun di bidang perencanaan kota atau S2 (Magister) Teknik Planologi dengan pengalaman minimal 5 (Lima) tahun; 3. Ahli Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S.1) Teknik Lingkungan/Teknik Kimia atau berpengalaman dalam proyek lingkungan atau mempunyai sertifikat ahli lingkungan dan memiliki pengalaman minimal 5 (Lima) tahun di bidang perencanaan kota atau S2 (Magister) Lingkungan dengan pengalaman minimal 5(Lima) tahun; 4. Ahli Teknik Sipil dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S.1) Teknik Sipil dan memiliki pengalaman minimal 5 (Lima) tahun di bidang infrastruktur kota; 7 5. Ahli Geodesi dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S.1) dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang pengukuran dan pemetaan atau BIE/BE (Sarjana Muda) jurusan geodesi dengan pengalaman kerja minimal 3(tiga) tahun dalam bidang pengukuran dan pemetaan yang sejenis 6. Ahli EkonomiPerkotaan/Ekonomi Pembangundengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S.1) Sarjana Ekonomi dan memiliki pengalaman minimal 5 (Lima) tahun di bidang perencanaan kota; 7. Asisten Tenaga Ahli. Bertugas membantu tenaga ahli dalam mencari dan mengolah data-data yang diperlukan. 8. Staf Pendukung. Bertugas membantu tim dalam pelaksanaan pekerjaan ini secara keseluruhan KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari kegiatan pekerjaan Studi Kelayakan TPA Kabupaten Nias Barat, antara lain : Hasil analisa kelayakan pembangunan TPA di Kabupaten Nias Barat Arahan, Rencana dan program serta design pengembangan TPA 10. LAPORAN Sesuai dengan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan, maka laporan pekerjaanyang harus dihasilkan oleh pihak Pelaksana terdiri dari 4 (empat) jenis laporan dengan perincian sebagai berikut: A. Laporan Pendahuluan (Inception Report) Laporan ini berisi metoda dan analisa yang akan digunakan, data-data dasar termasuk peta-peta yang memadai untuk analisa awal, rencana kerja dan pembagian tugas diantara tenaga ahli yang terlibat dan diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran A4. Laporan Pendahuluan tersebut harus diserahkan konsultan kepada Pemberi Kerja selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). B. Laporan Antara ( Interim) Laporan ini hasil survey berikut kajian awal serta kajian identifikasi permasalahan dan potensi yang ada. Laporan Antara ini harus diserahkan konsultan kepada Pemberi Kerja (PPTK Kegiatan Studi Identifikasi TPA Sampah Kabupaten Nias Barat) 8 selambat-lambatnya 1,5 (satu setengah) bulan setelah dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) sebanyak 5 (lima) eksamplar. C. Laporan Konsep Laporan Akhir ( Draft Final Report) Laporan ini merupakan hasil permasalahan yang ada, berikut usulan rencana lokasi TPA sampah dan pengolahannya sesuai metoda secara lengkap, mencakup aspek-aspek yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan ini. Draft Laporan Akhir ini harus diserahkan konsultan kepada Pemberi Kerja (PPTK Kegiatan Studi Identifikasi TPA Sampah Kabupaten Nias Barat) selambat-lambatnya diserahkan selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah SPMK diterbitkandalam bentuk soft copy. D. Laporan Akhir ( Final Report) Laporan ini merupakan penyempurnaan dari konsep laporan akhir, setelah mempertimbangkan masukan-masukan hasil diskusi. Laporan Akhir memuat laporan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan beserta CD sebanyak 5 (lima) keping. 11. PENUTUP Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini untuk menjadi dasar bagi Konsultan/Penyedia Jasasebagai acuan kegiatan Studi Identifikasi TPA Sampah Kabupaten Nias Barat.

open dumping!

" #" $

# %&

' (((( )

(((( ' & )*+*!

" #" $

(( ((((!

",$

((( )

((( ' "

-

"

#" (((

. $

open dumping

#onoed ndi

!

#ni ndi

!

/

0 $ )**1

2

.

$

34

% +**

5

!

)*+0

-

6 1+ . )*+)

4.

4.

7

6 *3 . )*+3

open dumping!

" #" $

# %&

' (((( )

(((( ' & )*+*!

" #" $

(( ((((!

",$

((( )

((( ' "

-

"

#" (((

. $

open dumping

#onoed ndi

!

#ni ndi

!

/

0 $ )**1

2

.

$

34

% +**

5

!

)*+0

-

6 1+ . )*+)

4.

4.

7

6 *3 . )*+3

' #

'

.

7

)*

"" "

"

#" $

'

"

" #"

. $

/

'

4 8****+*****#

' #

'

.

7

)*

"" "

"

#" $

'

"

" #"

. $

/

'

4 8****+*****#