Ruang Bawah Tanah Lap Karebosi Makassar

ANALSIS REGULASI HAK GUNA RUANG BAWAH TANAH ( STUDI KASUS REVITALISASI LAPANGAN KAREBOSI DI KOTA MAKASSAR ) A. Latar Belakang Masalah Meningakatnya kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan, terutama di wilayah kota-kota besar, yang disertai meningkatnya juga jumlah penduduk kota secara alamian dan disertai dengan derasnya urbanisasi, yang memerlukan bertambahnya

penyediaan

tempat

bermukim

dan

fasilitas

umum

lainnya

menyebabkan makin terbatasnya ruang tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang beraneka ragam. Hampir seluruh kota besar di Indonesia memiliki alun-alun atau lapangan luas yang terletak di jantung kota sebagai tempat warga berkumpul dan berinteraksi dengan sesamanya. Yogyakarta terkenal dengan alun-alun utara dan selatan yang berada di sekitar keraton Yogyakarta, Jakarta terkenal dengan silang monasnya, lapangan luas dengan tugu berlapis emas di puncaknya yang menjadi ikon kota Jakarta. Di Makassar, alun-alun kotanya bernama Karebosi. Terletak di jantung kota Makassar dan menjadi titik nol kilometer untuk mengukur jarak dari pusat kota. Lapangan seluas kurang lebih 11 Ha ini konon telah ada sejak jaman purba. Keberadaannya juga dikaitkan dengan beberapa mitos tentang asal-usul kerajaan Gowa dan kota Makassar pada khususnya. DUA kerajaan kembar yang di zaman bahari menguasai beberapa daerah di wilayah timur Nusantara, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, menjadikan Karebosi – sebuah lapangan rumput di tengah-tengah kota Makassar sebagai lokasi berbagai upacara kerajaan, perlombaan dan pertandingan. Dari sudut hukum agraria, sejak berakhirnya era kerajaan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Karebosi, lapangan seluas 9 ha itu adalah tanah negara. Tahun 1985, pihak agraria, sekarang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

menetapkan suatu “fatwa” bahwa Karebosi bersatus “tanah pengelolaan” Pemerintah Kota Makassar. Di atas lapangan ini berbagai kegiatan dan interaksi antar warga digelar. Pagi hari hingga matahari mulai menyengat, anak-anak sekolah hingga orang dewasa menggunakan Karebosi sebagai tempat mencari keringat. Mulai dari bermain sepakbola, sepak takraw, bola basket, tennis hingga yang hanya berjogging ria. Selain itu Karebosi juga diisi para pedagang kaki lima yang menggelar berbagai dagangan. Dalam beberapa kesempatan, Karebosi juga selalu menjadi tempat menggelar upacara resmi seperti HUT Kemerdekaan RI atau HUT ABRI. Sore hari. Karebosi kembali bergairah bersama para pecinta olahraga. Apalagi bila kesebelasan PSM, kebanggan kota Makassar sedang menggelar latihan di sudut Selatan lapangan Karebosi, karena itu sepakbola dan Karebosi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat malam menjelang, Karebosi mulai mengubah wajahnya. Olahragawan yang mencari keringat mulai berganti dengan orang-orang yang mencari makan dari aktifitas malam. Yang paling terkenal adalah kaum Waria yang mulai menjajakan diri di beberapa sudut Karebosi. Yang berolahraga masih ada, namun jumlahnya tidak sebanyak waktu matahari masih terang. Sayangnya, kaum preman dan tukang palak juga ikut mencari makan di lapangan milik warga Makassar ini. Suasana Karebosi di malam hari memang tidak terlalu nyaman. Penerangan tidak merata, sehingga bagianbagian yang gelap dan suram gampang disalahgunakan. Di musim hujan, Karebosi berubah menjadi danau di tengah kota. Posisinya yang lebih rendah dari jalan-jalan di keempat sisinya membuat Karebosi menjadi kantong air. Karebosi memang tidak pernah ikut arus perubahan yang sudah lama menyeret lingkungan di keempat sisinya. Berbagai gedung-gedung tinggi dan sebuah Mall berlantai 9 yang tumbuh satu persatu di keempat sisi Karebosi seakan-akan meninggalkan lapangan ini sendirian dalam keadaannya yang hampir tak pernah berubah. Walhasil, Karebosi seakan menjadi produk jaman purba di tengah deru

pembangunan kota yang terus melaju kencang. Berbagai sisi negatif Karebosi menjadi alasan utama bagi pemerintah kota Makassar untuk mengubah wajah Karebosi. Tahun ini, pemerintah kota Makassar berisiatif memperbaikinya. Usul ini sebenarnya sudah dilempar jauh-jauh hari sebelumnya saat pemerintah kota menggelar sayembara revitalisasi Karebosi. Setelah tertunda lama, akhirnya ada investor yang berminat mengelola ruang publik yang nyaris menjadi satu-satunya yang tersisa di kota Makassar. Niat baik pemerintah kota ini serentak mengundang pro dan kontra. Penyebabnya tak lain karena investor yang mengelola revitalisasi Karebosi ini adalah investor pemilik mall MTC yang berada di sebelah Utara Karebosi. Investor milik pengusaha lokal ini sebelumnya juga sudah mengambil satu aset pemerintah kota di seberang mall untuk dijadikan lahan parkir. Protes keras muncul setelah melihat bahwa dalam rencana revitalisasi lapangan Karebosi ini terdapat rencana pembangunan Mall di bawah tanah serta terowongan yang menghubungkan Karebosi dengan MTC. Aroma bisnis tercium sangat tajam dari rencana revitalisasi ini. Masyarakat mengkhawatirkan akan adanya perubahan fungsi dari lapangan Karebosi, yaitu fungsi area publik yang berubah menjadi area komersil. Kecurigaan yang wajar mengingat lapangan Karebosi adalah milik orang banyak, apalagi melihat kenyataan area publik di kota Makassar yang makin berkurang. Dalam sosialisasi kepada masyarakat, Walikota Makassar Ilham Arief Siradjuddin antara lain menjelaskan : Dari luas 9 ha Karebosi, hanya 3 ha ruang bawah tanah. Dari 3 ha itu, hanya 1,1 ha untuk bangunan komersil, dan 1,9 ha untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti area parkir, area sirkulasi angkutan kota, mushallah, dan terowongan (tunnel, under pass). Adapun terowongan ini luasnya 1.317 meter persegi yang menghubungkan bangunan bawah tanah Karebosi itu dengan Makassar Trade Center (MTC), sebuah mall yang juga dimiliki/dikelola oleh

PT Tosan Permai Lestari yang berlokasi di seberang selatan Karebosi. Perusahaan inilah selaku pemenang tender yang bekerja sama dengan Pemkot Makassar untuk merevitalisasi Karebosi. Dalam terowongan antara Karebosi (under ground) dengan MTC juga terdapat beberapa bangunan komersil. Total bangunan komersil bawah tanah akan berjumlah lebih 800 kios yang ditawarkan seharga Rp 200 juta per kios. Dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Tosan Permai Lestari dengan Walikota Makassar yang dibuat tanggal 11 Oktober 2007, antara lain disebutkan bahwa PT Tosan akan memperoleh Hak Guna Bangunan selama 30 tahun. Sementara satuan rumah susun non-hunian atas ruang usaha yang berada di bawah tanah akan berstatus Hak Milik. Kesepakatan itulah yang membuat “berang” banyak warga kota yang merasa memiliki lapangan Karebosi. Sebab, materi perjanjian kerja sama tersebut sudah melenyapkan posisi Karebosi sebagai milik umum, sebagai sarana publik, walaupun yang dikomersilkan itu adalah bangunan dan ruang di bawah tanah. B. Perumusan Masalah a. Sejauh mana Hukum Agraia Indonesia mengatur mengenai hak guna ruang di bawah tanah? b. Bagaimana kebijakan pemerintah kota makassar mengatur pembangunan tersebut?