Roman.docx

TUGAS MAKALAH PERILAKU LESBIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Disusun oleh: NAMA

: Romanda Fitra Andiko

NIM

:

KELAS

: Hukum Pidana Islam (HPI) B

FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Manusia merupakan mahluk yang tidak pernah berhenti berubah. Mulai dari lahir hingga akhir kehidupan selalu terjadi perubahan, baik dalam kemampuan fisik maupun psikologis. Islam dan Barat sepertinya diciptakan menjadi dua kutub berbeda yang tidak mungkin pernah bertemu. Ini karena landasan nilai-nilai keduanya sangat bertolak belakang. Apabila Barat lebih menonjolkan logika, ilmu pengetahuan ilmiah dan kebebasan, nilai-nilai Islam bersumber pada keimanan dan ketaatan pada wahyu Ilahi dan sunah Nabi. Salah satu kontradiksi antara Islam dengan Barat yang sedang mengemuka saat ini adalah masalah kaum lesbian. Menurut pandangan barat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dukungan kaum liberal terhadap pelaku lesbian tidak hanya berupa wacana namun direalisasikan dengan mendirikan organisasi persatuan, forum-forum seminar dan pembentukan yayasan dana internasional. Bahkan beberapa negara telah melegalkan dan memfasilitasi perkawinan sesama jenis. Kemudian hal ini akan dikaitkan dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya, antarwarga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan ‘status yuridis’. Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa dan bagaimana konsep dari pergerakan lesbian dan apakah perilaku ini dibenarkan?

2

2. Bagaimana prespektif hukum positif Indonesia mengenai pergerakan lesbian? 3. Bagaimana prespektif hukum islam mengenai lesbian?

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Definisi dan Pengertian Lesbian Sebagaimana diketahui, istilah “lesbian” bermula dari kisah dewi dan penyair dari mitologi Yunani, Sappho. Kata “lesbian” diambil dari kata Lesbos, tempat kelahiran penyair Sappho. Ia banyak menulis syair-syair cinta terhadap sesama perempuan pada abad ketujuh sebelum Masehi. Lesbian pertama kali muncul yaitu pada zaman Nabi Luth di negeri Sadam dan Gomorah. Sadam mengalami kehancuran moral akibat banyaknya kaum perempuan yang lebih senang berhubungan dengan sesamanya dibandingkan dengan laki-laki. Bagi John D’Emilio (ahli sejarah terkemuka), lesbian bukanlah sifat genetik yang dibawa sejak lahir. Lesbian merupakan peroduk sejarah yang muncul karena adanya kapitalisme di abad ke-17 dan 18 sehingga orangorang muda berpindah dari desa ke kota dan mengakibatkan kebutuhan akan kasih sayang yang tadinya hanya bersifat privat dalam ruang lingkup keluarga, berubah menjadi masalah dunia kerja publik.

2.2 Prespektif Hukum Indonesia Terhadap Gerakan lesbian Banyak sekali pro dan kontra mengenai golongan lesbian. Tak jarang, mereka yang menginginkan agar lesbian dilegalkan di Indonesia menjadikan Hak

Asasi

Manusia

(HAM)

sebagai

tameng

utama.

Kebebasan

untuk berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amandemen II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan

3

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) diyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronikdengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Memang benar bahwa setiap manusia mempunyai kebebasannya masing – masing, namun jika ditelaah lebih dalam sudah jelas dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan – batasan yang harus dipenuhi pula seperti; apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa? Pada kenyataanya, dengan banyaknya desas – desus yang memperbincangkan mengenai status kaum bendera pelangi ini mengarahkan pada satu kesimpulan bahwasanya masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Indonesia pun sebagai negara yang berdaulat dan memiliki hukumnya sendiri sudah jelas tertera dalam pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa”. Perkawinan bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras bila dibandingkan dengan kaum lesbian yang merupakan penyuka sesama jenis. Apabila dilegalkan, lesbian tentu akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Menimbang dari berbagai pernyataan yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan apabila kaum lesbian menjadi legal di Indonesia. Mengingat kembali Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakat yang menghargai tradisi dan agamanya masing – masing. Sungguh sangat

4

salah jika menggunakan tameng HAM untuk melegalkan tindakan kelompok lesbian apalagi sampai telah membawa kasus ini ke forum internasional melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendapat dukungan dana besar dari negara Barat. Namun memang sejauh ini hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksualitas. Belum ada secara jelas tertera hukum pidana nasional yang melarang hubungan seksual pribadi dan hubungan homoseksual non-komersial. Hal ini berarti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual suatu tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa (tidak melibatkan anakanak atau remaja di bawah umur), secara pribadi (rahasia/tertutup, bukan pornografi yang direkam dan disebarluaskan), non-komersial (bukan pelacuran), dan bukan pemerkosaan atau paksaan. Jika kelompok lesbian tetap ingin mempertahankan pilihannya tanpa ada keinginan untuk memperbaiki keadaannya menjadi manusia normal seutuhnya, mengapa harus berusaha menginginkan lesbian menjadi kebutuhan sosial? Sedangkan masyarakat Indonesia sangat tegas dan keras melarang segala bentuk praktik lesbian berdasar ketentuan hukum, perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

2.3 Prespektif Hukum Islam Terhadap Gerakan lesbian Dalam agama Islam pun sudah terang Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang – orang yang menyukai sesama jenis seperti lesbi maupun gay, biseksual, dan transgender. Al – Qur’an sebagai sumber ajaran agama Islam yang merupakan representasi kalimat – kalimat Allah SWT. di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai dari cerita masa lampau hingga ramalan masa kini. Para pihak yang kontra merasa bahwa dengan adanya kaum lesbi yang tak lazim tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dengan adat dan agamanya yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai

5

terhadap kehadiran kaum lesbi. Dalam agama Islam pun sudah terang Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang – orang yang menyukai sesama jenis seperti lesbi maupun gay, biseksual, dan transgender. Al – Qur’an sebagai sumber ajaran agama Islam yang merupakan representasi kalimat – kalimat Allah SWT. di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai dari cerita masa lampau hingga ramalan masa kini.  Q.S. Al-Hujurat Ayat 13 َ ‫اس إ ِ ن َّ ا‬ ‫ج ع َ ل ْ ن َا ك ُ ْم ش ُ ع ُ و ب ًا َو ق َ ب َ ا ئ ِ َل ل ِ ت َع َ ا َر ف ُ وا ۚ إ ِ َّن‬ ُ َّ ‫ي َ ا أ َي ُّ هَ ا ال ن‬ َ ‫خ ل َ ق ْ ن َا ك ُ ْم ِم ْن ذ َ ك ٍَر َو أ ُن ْ ث َ ى َو‬ ‫ع ن ْ د َ َّللاَّ ِ أ َت ْ ق َ ا ك ُ ْم ۚ إ ِ َّن َّللاَّ َ ع َ ل ِ ي مٌ َخ ب ِ ي ٌر‬ ِ ‫أ َكْ َر َم ك ُ ْم‬ “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Agama Islam yang

tidak

menyetujui

pandangan

bahwa

mengekang naluriah seksual yang alami tidak dapat dikaitkan dengan tingginya derajat dan nilai kemuliaan seseorang. Pandangan tersebut bertentangan dengan seluruh konsep moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Islam. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku lesbian berbeda dengan homo seksual alias gay. Lesbi adalah perbuatan yang haram. Para ulama menggolongkannya sebagai dosa besar. Para ulama sepakat bahwa pelaku lesbi tidak dihukum had. Karena lesbi bukan zina. Hukuman bagi pelaku lesbi adalah ta’zir, dimana pemerintah berhak menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini.

‫ير‬ ِ ‫علَى أَنَّهُ ال َحدَّ فِي‬ ُ ‫ َو ِإنَّ َما يَ ِج‬. ‫ْس ِزنًى‬ ُ ‫ب فِي ِه الت َّ ْع ِز‬ َ ‫اتَّفَقَ ْالفُقَ َها ُء‬ َ ‫ق ; ألَنَّهُ لَي‬ ِ ‫الس َحا‬ ٌ‫صيَة‬ ِ ‫; ألَنَّهُ َم ْع‬ Ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman had untuk pelaku lesbi. Karena lesbi bukan zina. Namun wajib dihukum ta’zir (ditentukan

6

pemerintah), karena perbuatan ini termasuk maksiat. (Mausu’ah Fiqhiyah, 24: 252).

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Dari penulisan makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa, tidak dibenarkan apabila kaum lesbiam menjadi legal di negara Indonesia mengingat kembali Indonesia adalah negara hukum dengan masyarakat yang menghargai agamanya masing-masing. Namun yang masih menjadi titik permasalahan adalah belum adanya UU yang mengatur jelas secara langsung bahwa perbuatan ini dilarang dan diajtuhi hukuman pidana kecuali perbuatan ini mengandung pemaksaan, pemerkosaan, penyebaran video porno, merusak fasilitas masyarakat atau secara terang-terangan mengganggu maka akan dikenai hukuman pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sehingga seringkali masih menjadi perselisih pahaman. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia lebih mengarah kepada sanksi sosial seperti dikucilkan di lingkungan masyarakat bahkan keluarga. Sedangkan menurut hukum islam perbuatan ini jelas-jelas dilarang seperti yang terlah tertera dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku lesbian berbeda dengan homo seksual alias gay. Lesbi adalah perbuatan yang haram. Para ulama menggolongkannya sebagai dosa besar. Para ulama sepakat bahwa pelaku lesbi tidak dihukum had.

Karena

lesbi

bukan

zina.

Hukuman

bagi

pelaku

lesbi

adalah ta’zir, dimana pemerintah berhak menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini.

7