Rk3k

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI ( RK3K ) USULAN PENAWARAN

DAFTAR ISI A. KEBIJAKAN K3 B. PERENCANAAN K33 B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3, Pengendalian Resiko K3, dan Program K3 B.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya C. PENGENDALIAN OPERASIONAL K3. A. KEBIJAKAN K3 1. Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya penncegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Program K3. Pokok pikiran yang terkandung dalam K3 adalah menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, melindungi keselamatan tenaga kerja, upaya pencegahan kecelakaan tenaga kerja, dan upaya pencegahan penyakit akibat daari pelaksaan pekerjaan. Penyusunan kebiijakan K3 yang merupakan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan opersional K3 diawali dengan telaah terhadap kondiisi awal K3. Telaah Kondisi awal dilakkukan terhadap perusahan dalm arti ketersediaan sumber daya manusia, maupun telaah kondisi awal pekerjaan dalam ari poteensi yang mungkin menjadi sumber gangguan terhadap keselamatan dan kesehattan kerja. Sumber daya meliputi kettersedian sumber daya manusia ( SDM ) maupun sarana dan prasarana yang ada dan kebutuhan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sedangkan kondissi awal pekerjaan meliputi jenis pekerjaan dan kondisi awal lokasi pekerjaan. Untuk melaksanakan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja akan ditempatkan personil yang cakap untuk menangani keadaan/ kondisi Darurat, Petugas Petugas P3K, dan petugas penanganan kecelakaan. Personil tersebut dikordinir oleh penanggung jawab yang memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan

dengan sertifikat dan memiliki kewenangan di bidang K3. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Menyusun Organisasi/ Unit yang bertanggung jawab dibidang K3; b. Menyediakan anggaran yang memadai; c. Menyusun Prosedur Operasi/ Kerja; d. Menetapkan Instruksi Kerja; e. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan K3.

Subtansi pekerjaan merupakan pekerjaan REHABILITASI D.I LABONE yang berada di Desa Tenri Pakkua Kec. Lappariaja. Kondisi Fisik Wilayah lokasi pekerjaan merupakan daerah yang berpotensi gangguan keselamatan kerja cukup besar baik akibat kondisi alam maupun akibat manusia atau pekerja dan masyarakat sekitar. Kondisi Wilayah yang berada pada areal persawahan memiliki potensi tergelincirnya peralatan kerja/ pekerja akibat aktifitas pekerja yang tidak dapat diprediksi. 2. TUJUAN DAN SASARAN

  

    

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyususnan RK3K adalah : Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja  Mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat aktifitas bekerja  Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien Sasaran dari penyususnan RK3K adalah : Terciptanya efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Berkurangya kecelakan kerja dan penyakit akibat aktifitas bekerja Terciptanya tempat kerja yang aman yang aman, nyaman dan efisien Meningkatnya produktifitas Terhindar dari terjadinya kesalahan konstrusi yang mengakibatkan gagal konstruksi 3. KETETAPAN PERUSAHAAN Kebijakan K3 pada pekerjaan ini sebagai berikut : a. Komitmen Komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3 dan komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3 dituangkan dalam bentuk Deklarasi ditujukan kepda seluruh pekerja maupun manajemen yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

CV. AYUF ELEKTRIKAL AY

Jl. Manuruki Btn. Musdalifah Blok C1 No. 2 Makassar Tlp : 085399980085/081355218555 Email :[email protected]

DEKLARASI KOMITMEN K3 Kami Seluruh Manajeemen dan Pekerja berkomitmen untuk menerapkan sisitim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara : 1. Mendukung Pelaksanaan manajemen keselamatan kerja pada semua pekerjaan; 2. Melakasanakaan upaya – upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat aktifitas pekerja dalam melaksanakan pekerjaan 3. Mematuhi perraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terakait dengan K3; 4. Menetapkan Pengendalian Operasional dan Evaluasi Kinerja K3 yang AKAN ditaati oleh seluruh Pekerja maupun Manajemen 5. Melakukan peerbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara konsekuen. Makassar, 18 April 2019 CV. AYUF ELEKTRIKAL

YUSUF B MANSYUR Direktur

Deklarasi dibuat dalam bentuk banner dan dipasang pada sisi depaan kantor direksi serta diinformasikan kepada seluruh pekerja dan manajemen.

Kerangka kerja disusun sebagai landasan dalam meny ususn rencana K3 Kerangka K erja meliputi kegiatan – kegiatan disusun seba gai landasan dalam menyusun rencana K3. Kerangka K erja kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Peranca ngan (design) dan Rekayasa; Peranca ngan penanganan K3 dilakukan dengan melakukan evaluasi / telaah terhadap kondisi lapangan, rencana kerja konstruksi, dan peratura n-peraturan yang berlaku baik peraturan t erkait K3 maupun perturan yang terkait dengan subtansi pekerjaan konstruksi. Perancangan akan m enghasilkan kebutuhan jenis dan model alat Pelindung kerja ( seperti Rambu rambu dsb.), Prosedur Kerja, dan sumb er daya manusia ( seperti flagman dsb.). Dalam asDalam aspek kesehatan, dilakukan perancangan terhadap aspek sanitasi lingkungan kerja. Selain itu dilakukan p erancangan BPJS Ketenagakerjaan. Peranca ngan dilakukan pada tahapan awal pelaksana an pekerjaan dan umunya berbarengan dengan tahap Persiapan Pekerjaan. b. Prosedur dan Instruksi Kerja Prosedur Kerja disusun berdasrkan metodologi pela ksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pengerjaan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku seperti SNI 7394 2008 tentang pekerjaan beton, spesifikasi Teknis B idang Sumber Daya Air dan sebagainya, yang didalamnya sudah memuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi. Sedangk an instruksi kerja disampaikan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksan aan pekerjaan dan dilakukan setiap hari sebelum pekerjaan dimulai. Instruksi kerja memuat informasi dan peringatan mengenai aspek K 3. c. Pembeli an/ Pengadaan Barang dan Jasa Pembeli an/ Pengadaan Barang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan kebutuhab jumlah dan jenis APD ( Alat Perlindungan Diri ) dan AP K ( Alat Perlindungan Kerja ). Pengadaan APD, baik jumlah maupun macamnya, didasarkan pada kebutuhan efektif pekerja dan manaje men selama masa pelaksanaan pekerjaan. Pe mbelian dilakukan secara berkala menyesuaikan kebutuhan dan keterse diaan APD efektif untuk rentang waktu tertentu.

d. Membuat prosedur informasi yang dikomunikasikan kepada semua pihak terkait di luar perusahaan. e. Membuat Prosedur pelaporan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan. 2. Program Kerja Program Kerja merupakan rangkaian pekerjaan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran K3. Program kerja mengacu pada kegiatan pengendalian K3 untuk seluruh jenis pekerjaan berdasarkan hasil identifikasi bahaya, Program Kerja meliputi sumber daya, prasarana, dan sarana K3. Program Kerja memuat : a. Skala Prioritas; Skala Prioritas ditentukan berdasarkan Tingkat Resiko K3 Konstruksi, yang merupakan perkalian antara nilai kekerapan terjadinya resiko K3 Konstruksi (P) dengan nilai keparahan yang ditimbulkan (A). Pada pekerjaan ini, skala prioritas ditentukan berdasarkan bobot pekerjaan yang memiliki resiko K3. b. Upaya Pengendalian Bahaya Bentuk pengendalian resiko menggunkan hirarki pengendalian resiko sebagai berikut : 1. Eliminasi adalah mendisain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. 2. Subsitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ bahan material yang tingkat bahayanya lebih rendah. 3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. 4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. 5. APD adalah Alat Perlindungan Diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. c. Penetapan Sumber Daya Sumber daya yang terlibat dalam pengendalian K3 pekerjaan ini meliputi Penanggung Jawab yang memiliki Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki kewenangan di bidang K3 , Petugas Penanganan Darurat, Petugas P3K, dan Petugas Penanganan Kecelakaan. d. Jangka Waktu Pelaksanaan Jagnka Waktu Pelaksanaan ditetapkan selama jangka masa pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pekerjaan. e. Indikator Pencapaian Indikator pencapaian ditunjukkan dengan kondisi nihil atau minimum kecelakaan dan terpenuhinya peraturan tentang K3. Khususnya sistem penggunaan APD oleh pekerja.

Sistem pertanggung jawaban dilakukan dengan membuat pelaporan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.

B. PERENCANAAN K 3 Perencanaan K3 yang baik, didasarkan pada hasil telaah awal aga diperoleh identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan penentuan pengendaliannya. Tanpa perencanaan, sistem manejemen K3 tidak akan berjalan dengan baik. Dalam melakukan hal tersebut, harus mempertimbangkan berbagai persyaratan perundang – undangan K3 yang yang berlaku bagi organisasi serta persyaratan lainnya seperti standar kode, atau pedoman perusahaan terkait atau yang berlaku bagi semua organisasi. Hasil awal berupa identifikasi bahaya, sasaran K3 Proyek pada pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh APBN atau APBD diperoleh dari dokumen lelang. Berdasarkan dokumen tersebut , pelaksana pekerjaan konstruksi berkewajiban membuat/ menentukan tindakan pengendalian resiko dan program sumber daya manusia. Pengendalian Resiko adalah merupakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan yang sudah diidentifikasi sehingga sasaran K3 proyek ini dapat tercapai. Bentuk penegdalian resiko menggunakan hirarki pengendalian resiko sebagai berikut :    

Elimimasi Subsitusi Rekayasa Teknik Administrasi APD dan APK Sedangkan program sumber daya dilakukan dengan menunjuk penanggung jawab pelaksana pengendalian resiko K3, baik yang langsung berhubungan dengan organisasi K3 maupun personil yang terlibat dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan ( proyek ). B.1. Identifikasi Bahaya, Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Resiko K3, dan Program Identifikasi Bahaya, sesuai dengan Dokumen Lelang sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini, sebagai berikut :

B.2. Pemenuhan Perundang – Undangan dan Persyaratan Lainnya Daftar Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang











 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam Undang – undang ini diatur mengenai ruang lingkup Keselamatn Kerja (Bab II), Syarat-syarat Keselamatan Kerja (Bab III), Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja (Bab VIII), Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja (Bab IX).  Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Ketentuanpelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam undang-undang ini diatur pada BAB VI Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi, Bagian Kesatu : Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pasal 59.  Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Aturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada undang-undang ini diatur pada bagian pertama paragraf 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu pasal 86 dan pasal 87.

 



 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini merupakan peraturan komplementer dari UU Nomor 18 tahun 1999, khususnya tentang perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Khususnya tentang Kesejahteraan ( Pasal 99 ). 2. Peraturan Pemerintah





 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan ini merupakan turunan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Peraturan ini merupakan perturan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini mengatur tentang tingkat resiko.

 











 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi stdtd Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 59 Tahun 2010 ststd Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015. Peraturan ini merupakan perturan turunan dari Undang-undang Republi Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini mengatur tentang keamanan, keslamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi; dan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.  Peraturan Pemerintah Repubulik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkunag. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peraturan ini mengatur standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kerja.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan inimerupakan Peraturan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengatur tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematia bagi pekerja. 3. Peraturan Presiden



 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safetty And Health/ Convention 187, 2006 ( Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ Konvensi 187, 2006). 4. Peraturan Menteri

  



 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tahun 2011 stdtd Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Peraturan ini mengatur ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa menyampaikan RK3K dalam Dokumen Penawaran dan Kewajiban Penggunan Jasa mencantumkan indentifikasi Bahaya dalam Dokumen Pengadaan.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan ini mengatur tentang Kewajiban dan Pedoman pelaksanaan SMK3 Konstruksi.



 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3.

   







 Peraturan Menteri Tenaga Kerja NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Perlindungan Diri. Dalam Peraturan ini APD meliputi : - Pelindung Kepala; - Pelindung Mata dan Muka; - Pelindung Telinga; - Pelindung Pernapasan beserta perlengkapannya; - Pelindung tangan; dan/ atau - Pelindung Kaki.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Peraturan ini mengatur tentang petugas P3K dan fasililitas P3K di tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas : - Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja; - Merawat fasilitas P3K di tempat kerja; - Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan; dan - Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Sedangkan Fasilitas P3K meliputi: - Ruang P3K; - Kotak P3K dan isi; - Alat evaluasi dan alat transportasi; dan - Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/ atau peralatan khusus ditempat kerja yang memiliki botensi bahaya yang bersifat khusus. 5. Peraturan Lain (Perda, Konvensi, dsb.)



 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 174 Tahun 1986 No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Keehatan Kerja pada tempat Kegiatan Konstruksi.  Kepmenaker RI No 51 tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di tempat Kerja.

  Surat Edaran Dirjen Binawas Depnakertrans No. 05/Bw/1997 tentang Penggunaan alat Pelindung Diri

  

 

 ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inpection In Industry And Commerce ( Komvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaandalam Industri Perdagangan yang diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2003 ). Konvensi ini mengatur tentang penegakan Hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan perturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan kerja, kesehatan serta kesejahteraan,tenaga kerja anak serta orang muda danmasalah-masalah lain yang terkait. 

Klausul-klausul OHSAS 18001:2007

 C. PENGENDALIAN OPERASIONAL K3 Bentuk pengendalian resiko menggunakan hirarki pengendalian resiko sebagaiberikut :         

    

Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Subsitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman da/ atau material yang tingkat bahanya lebih rendah. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipaki oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

1. Upaya Pengendalian Berdasarkan Lingkup Pekerjaan Upaya Pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan disusun dalam Tabel berikut :



 Rencana penunjukan personil akan ditugaskan menjadi penaggung jawab kegiatan SMK3  Manajemen penanganan K3 merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan dan subsistem dari manajemen Proyek pekerjaan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, peran personil Manajerial Proyek akan ikut bertanggung dalam pengendalian dan penangananK3.

  Prediksi Rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja berdasarkan lokasi pekerjaan, kondisi darurat tidak diperkirakan, karena lokasi pekerjaan tidak termasuk rawan bencana alam dan bencana huru hara.

2. Rencana prosedur/ petunjuk kerja yang perlu disiapkan:  Membuat Rencana Kerja dan Metodologi Pekerjaan yang memuat korelasi antara teknik pekerjaan dengan Aspek K3. 

   

 Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/ buruh, orang lain selain pekerja/ buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;  Membuat prosedur informasi, Informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait diluar perusahaan.  Membuat prosedur pelaporan ; yang terdiri atas : a. Pelaporan terjadinya kecelakaan di tempat kerja; b. Pelaporan ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/ atau standar; c. Pelaporan Kinerja K3. d. Mendokumentasikan seluruh kegiatan  Sistem Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja, maka akan diatur mengenai Petugas P3K dan Fasilitas P3K di tempat Kerja, Jumlah Petugas P3K adalah sebanyak 1 orang dan mempunyai tugas : a. b. c. d.

Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja; Merawat fasilitas P3K di tempat kerja; Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan; dan Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.

Fasilitas P3K meliputi : a. Ruang P3K; Ruang P3K ditempatkan di Direksi Keet b. Kotak P3K; Kotak P3K Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Yaitu 1 Buah kotak P3K Jenis B atau 2 Kotak P3K Jenis A. Dibuat di Makassar, 18 April 2019 CV.AYUF ELEKTRIKAL

YUSUF B MANSYUR Direktur 