Rizky Zakaria

RIZKY ZAKARIA

PENGERTIAN BARANG DAERAH •

• •

•

BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. BMD meliputi: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dengan dokumen pengadaan; dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (dilengkapi dengan dokumen perolehan; ▫ barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; ▫ barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; ▫ barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau ▫ barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal

3, 5, dan 6 PMD 19/2016)

LATAR BELAKANG (1) AKUN PENYEBAB PERMASALAHAN PADA LKPD

LATAR BELAKANG (2) TEMUAN BPK ATAS LKPD TA 2015

Inventarisasi Aset Lain-lain

Surat Keputusan Penghapusan

Pendapatan dan belanja dana hibah BOS

Penatausahaan Aset Tetap tidak Tertib

LATAR BELAKANG (3) 

JUMLAH ASET DINAS PENDIDIKAN BANYAK DAN BESAR: Aset Dinas Pendidikan 2015: Rp 431.687.065.802,89

Aset Pemda 2015: 2.405.080.970.013,24

17,95%

ASET TETAP (PP 71 TAHUN 2010) 





Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk : aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain dan hak atas tanah Tidak termasuk : aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah

ASET DAERAH •

Aset lancar Uang kas ▫ Uang di bank ▫ Piutang ▫ Persediaan Investasi Aset tetap ▫ Tanah ▫ Mesin dan Peralatan ▫ Gedung dan Bangunan ▫ Jalan, Irigasi dan Jaringan ▫ Aset Tetap lainnya ▫ Konstruksi dalam pengerjaan ▫

• •

•

Aset Lainnya ▫ Aset tak berwujud ▫ Tagihan penjualan angsuran ▫ Tuntutan GR ▫ Kemitraan dengan pihak ketiga ▫ Aset lain-lain

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN..1  Pengakuan   



Mempunyai masa manfaat >12 bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima/diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN..2  Pengukuran  Nilai pasar  Nilai wajar  Nilai perolehan Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN..3 Komponen Biaya perolehan  harga belinya atau konstruksinya,  bea impor  setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:  (a) biaya persiapan tempat;  (b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);  (c) biaya pemasangan (instalation cost);  (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan  (e) biaya konstruksi.





Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan







Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

CATATAN:……….. 

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.



Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.



Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.





Aset Donasi merupakan transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

PERBEDAAN KARAKTERISTIK PENGURUSAN UANG    

Satu Tahun Anggaran Macam yang diurus sedikit Nilainya relatif kecil Banyak yang berminat Fas,perhat oke,………..

.



PENGURUSAN BARANG  Menerus sampai dihapus  Macam yg diurus banyak  Nilainya relatif besar  Sedikit yang berminat  Fas, perhat kurang,……

.

14

KEUNTUNGAN PENGELOLAAN BMD Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas barang  Meningkatkan manajemen layanan publik  Meningkatkan manajemen resiko  Meningkatkan efisiensi keuangan  Meningkatkan PAD  Sebagai pertanggung jawaban pimpinan (pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran) 

PENATAUSAHAAN  PEMBUKUAN

Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya  INVENTARISASI • Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD, yang hasilnya

disampaikan kepada Pengelola Barang; • Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan

inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran; • Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola Barang  PELAPORAN • Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada

Pengelola Barang; • Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk NERACA DAERAH.

SIKLUS PENGELOLAAN BMD Permendagri 17 Tahun 2007 •Perencanaan dan Penganggaran •Pengadaan •Penggunaan •Pemanfaatan •Pemeliharaan •Penatausahaan •Penilaian •Penghapusan •pemindahtanganan •Pengamanan •Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian •Pembiayaan •Tuntutan Ganti Rugi

Permendagri No 19 Tahun 2016 •Perencanaan dan Penganggaran •Pengadaan •Penggunaan •Pemanfaatan & Pengamanan •Pemeliharaan •Penilaian •Pemindahtanganan •Pemusnahan •Penghapusan •Penatausahaan •Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian •Tuntutan Ganti Rugi

1. PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD Pertimbangan Kebutuhan BMD: a.

b. c. d.

Besaran organisasi dan personil Barang rusak atau dihapus Persediaan barang Aspek teknologi

Perencanaan kebutuhan BMD berpedoman pada: a.

Standar barang; adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan BMD

b.

Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD pada SKPD

c.

Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan BMD

2. PENGADAAN BMD 1.

Swakelola a. b. c.

2.

Swakelola Pengguna Anggaran Swakelola Kerjasama instansi pemerintah lain Swakelola Kelompok Masyarakat

Penyedia Barang dan Jasa a. b. c. d.

e.

Pembelian Tunai (< Rp 50 juta) Pengadaan Langsung (< Rp 200 juta) Pelelangan/Seleksi ( > 200 juta) Penunjukan Langsung:  Kondisi tertentu  Barang tertentu (publish rate)  E-catalog Sayembara dan kontes.

3. PENGGUNAAN BMD Penggunaan BMD meliputi: a. b. c. d.

Penetapan status penggunaan BMD; Pengalihan status penggunaan BMD; Penggunaan sementara BMD; dan Penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Untuk semua BMD ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan Keputusan status penggunaan oleh:  Kepala daerah  Pengelola Barang  untuk BMD tanpa bukti kepemilikan atau  untuk BMD dgn nilai tertentu

STATUS PENGGUNAAN 1.

Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pengelola BMD;

2.

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan:

3.



Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi;



Menunjang penyelenggaraan Tupoksi instansi yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan atas BMD yang digunakan oleh selain SKPD dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum

4. PEMANFAATAN BMD Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Kepala Daerah untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Ketentuan Pokok Mitra Jangka Waktu

Sewa

Pinjam Pakai

KSP

Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara Semua Subyek Hukum 5 tahun Dapat diperpanjang

Pemerintah 5 tahun Dapat diperpanjang sekali

Semua Badan Hukum

Formula tarif

Tidak dipungut biaya

Penetapan Pengelola

Penetapan Pengelola

Semua Badan Hukum

Semua Badan Hukum & koperasi

30 tahun

50 tahun

30 tahun Dapat diperpanjang

Kontribusi tetap

•Pembagian kelebihan keuntungan

Pembagian keuntungan

kontribusi barang (optional)

Penetapan Mitra

KSPI

Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu

Kontribusi tetap

Besaran

BGS/BSG

minimal 5 peserta/ peminat

Plg sdkt 10% bangunan digunakan untuk tugas pemerintah minimal 5 sesuai peraturan peserta/ peminat

5. Pemeliharaan dan Pengamanan

5. Pemeliharaan dan Pengamanan

6. Penilaian Penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemda, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD



Penilaian untuk penyusunan neraca

1. 

Penilaian untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan

2.



berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

a.

Penilaian tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai wajar yang dilakukan oleh: i. Penilai Pemerintah atau ii. Penilai Publik

b.

Penilaian selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.

Hasil penilaian BMD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP PEMERINTAH Peraturan Presiden 75 Tahun 2017 ttg Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

PMK 118/PMK.06/2017 ttg Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Belum ada peraturan Khusus untuk Penilaian kembali BMD

7. PEMINDAHTANGANAN 

Pemindahtanganan BMD meliputi: 1. 2. 3. 4.



Persetujuan DPRD untuk pemindahtanganan: 1. 2.



Penjualan Tukar-menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah

Tanah dan/atau bangunan; atau Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5 milyar

Persetujuan Kepala Daerah untuk pemindahtanganan 

BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai Rp 5 milyar

8. PEMUSNAHAN 







Pemusnahan BMD dilakukan apabila:  tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola Barang melakukan penelitian usulan Pemusnahan a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah; b. Penelitian data administratif; dan c. Penelitian fisik Pemusnahan dilakukan dengan cara:  Dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan; atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah Berdasarkan BA Pemusnahan, Pengelola Barang mengusulkan penghapusan BMD

9. PENGHAPUSAN Penjualan Pemindahtanganan

Tukar Menukar Hibah

PMP Tidak dapat digunakan

PENGHAPUSAN

Pemusnahan

Tidak dapat dimanfaatkan Tidak dapat dipindahtangankan Pelaksanaan UU, seperti UU Kepabeanan, selundupan, dll

Alasan lain

Putusan Pengadilan

Force majeure

Pemerintah digugat, kalah, hapuskan

Bencana Alam, Kebakaran

9. PENGHAPUSAN 

Definisi: 



tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

Tujuan Penghapusan : 1. 2.

3.

Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar; Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa; Mengurangi beban dalam penatausahaan barang.

9. PENGHAPUSAN Penghapusan BMD meliputi: 1. Penghapusan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan dari Kepala Daerah (setelah disetujui DPRD): a. Untuk tanah dan/atau bangunan; atau b. Untuk selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5 milyar 2. Penghapusan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai kurang dari Rp 5 milyar: a. Penghapusan Barang Pengguna / Kuasa Pengguna. 

Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang (setelah disetujui Kepala Daerah). Penghapusan Barang Pengelola

b.



Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Kepala Daerah.

10. PENATAUSAHAAN

PEMBUKUAN  Pembukuan meliputi: a. Daftar Barang Pengguna / Kuasa Pengguna b. Daftar Barang Pengelola c. Daftar BMD  Merupakan rekapitulasi Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Pengguna

 Format pencatatan barang : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KIB A – Tanah KIB B – Peralatan dan mesin KIB C – Gedung dan bangunan KIB D – Jalan, Irigasi dan Jaringan KIB E – Aset tetap lainnya KIB F – Kontruksi dalam pengerjaan KIR (Kartu Inventaris Ruangan)

INVENTARISASI  Pengertian adalah tindakan untuk melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian

 Periode pelaksanaan:  Inventarisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;  Inventarisasi persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan

setiap tahun

Laporan hasil inventarisasi disampaikan kpd Pengelola

Barang

INVENTARISASI Inventarisasi dilakukan untuk : 1. Memberikan keyakinan fisik atas barang yang terdapat dalam dokumen invetaris; 2. Mengetahui kondisi terkini barang,; 3. Tercapainya tertib administrasi:  Untuk barang yang sudah rusak berat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan,  Pertanggungjawaban atas barang-barang yang tidak diketemukan/ hilang,  Pencatatan barang-barang yang belum dicatat dalam dokumen inventaris; 4. Melakukan pendataan atas masalah yang muncul, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga; 5. Memberikan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan Neraca Awal Daerah.

INVENTARISASI Sasaran inventarisasi  BMD yang: 1.

2. 3.

4.

Dibeli/ diperoleh dengan seluruhnya dari dana APBD; Dibeli/ diperoleh dengan sebagian dari dana APBD; Dibeli/ diperoleh dari dana di luar APBD, misalnya barang hibah, hasil sitaan, dll; dan Belum jelas pemiliknya tetapi dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah

REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

38

REKONSILIASI 

Rekonsiliasi adalah pencocokan data antara pihak-pihak terkait sehingga dapat dijelaskan apa yang menjadi perbedaan di antara dua catatan para pihak-pihak terkait tersebut.

39

REKONSILIASI ASET Dilakukan minimal pada akhir juni, oktober dan desember tahun berjalan  PPK SKPD bertemu dengan pengurus/penyimpan barang untuk mencocokkan data aset tetap masing-masing. Setiap jenis aset tetap dicocokkan 

40

KENDALA DI LAPANGAN  









Adanya konstruksi dalam pengerjaan yang telah diakui oleh bagian akuntansi namun belum dicatat oleh pengurus/penyimpan barang. Perbedaan nilai perolehan yang dicatat di antara kedua pihak yang disebabkan adanya: 1. biaya administrasi umum yang telah diatribusikan oleh PPK SKPD ke masingmasing aset tetap, sedangkan pengurus/penyimpan barang tidak mencatat hal itu. 2. kesalahan penganggaran dimana terdapat pengadaan non aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal, dimana PPK SKPD tidak dapat memilah rinciannya. Perolehan aset tetap yang dianggarkan dari belanja tak terduga seperti pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka tanggap darurat bencana, yang tidak dicatat oleh PPK SKPD. Penerimaan atau pemberian dari hibah yang disebabkan salah satu pihak belum mencatatnya. Kesalahan pengelompokan, misalnya salah satu pihak mencatat sebagai peralatan dan mesin, sedang pihak lainnya mencatat sebagai aset tetap lainnya atau aset lainnya. Adanya hasil penilaian kembali aset tetap yang telah dicatat koreksinya oleh PPK SKPD, tetapi belum dilakukan oleh pengurus/penyimpan barang. 41

HIBAH ASET

Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian

TABEL HIBAH NO

JENIS

PENETAPAN

PELAKSANAAN

PERSETUJUAN

1

Tanah dan/atau bangunan yang tersedia

Kepala Daerah

Pengelola Barang

DPRD

2

Tanah dan/atau bangunan yang direncanakan untuk dihibahkan

Kepala Daerah

Pengelola Barang

Kepala Daerah

3

BMD selain tanah dan/atau bangunan yang tersedia a. Lebih dari 5 M

Kepala Daerah

Pengelola Barang

DPRD

b. Kurang dari 5 M

Kepala Daerah

Pengelola Barang

Kepala Daerah

Selain tanah dan/atau bangunan yang direncanakan untuk dihibahkan

Kepala Daerah

Pengguna Barang

Pengelola Barang

4

HIBAH PUSAT KE DAERAH (1)

Kepentingan Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

HIBAH PUSAT KE DAERAH (2) Subjek Pelaksana Hibah

Pengelola Barang untuk tanah dan bangunan Pengguna Barang, untuk:

tanah/bangunan yang direncanakan untuk dihibahkan Tanah/bangunan yang diperoleh dari dana dekon dan TP Sebagian tanah Selain tanah/bangunan

SYARAT HIBAH PUSAT KE DAERAH Surat Permohonan hibah

Dokumen Penganggaran

Surat Keputusan Pembentukan tim internal

Laporan hasil pelaksanaan tim berupa BA penelitian BMN

Daftar Rincian BMN yang dihibahkan

Penerima Hibah

Surat pernyataan dari K/L BMN tidak digunakan lagi

Hasil Audit pengawas fungsional

MONITORING BARANG MILIK DAERAH

47

PERMASALAHAN UTAMA •

Penyerapan anggaran belanja modal sebagian besar terrealisasi pada akhir tahun berjalan

•

Pekerjaan yang di”kebut”

•

Pekerjaan terlambat

48

MONITORING •

•

•

Memeriksa apakah ada kontrak yang terlambat atau berpotensi terlambat Penyelesaian kerugian negara atas temuan aset daerah tahun sebelumnya Mengantisipasi risiko penyimpangan atas meningkatnya realisasi pencairan kontrak

49

PELAPORAN  Kuasa Pengguna Barang a.

Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan

 Pengguna Barang a. b.

c.

Menerima Laporan Barang dari Kuasa Pengguna Barang Menyusun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan Menyusun Neraca SKPD

 Pengelola Barang a. Menyusun Laporan Barang Pengelola semesteran dan tahunan b.

c. d.

Menerima Laporan Barang dari Pengguna Barang Menyusun Laporan BMD Menyusun Neraca Pemda

11. PEMBINAAN, PENGENDALIAN & PENGAWASAN 

Pembinaan  Mendagri  



Kemendagri melakukan pembinaan dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD Pembinaan melalui kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

Pengendalian dan Pengawasan  



Pengendalian merupakan kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, agar sesuai peraturan perundangundangan Dilaksanakan oleh:

a. b.

Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi

PENGENDALIAN & PENGAWASAN

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD  Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD 

12. GANTI RUGI

Kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi (TGR).  Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi  Tuntutan ganti Rugi: 





TGR barang tidak dapat berdasarkan sangkaan/dugaan, akan tetapi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaanya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri. Pengantian kerugian sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/upaya damai

TERIMA KASIH