Ringkasan Usbn Pkn.rtf

Pengertian Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa manusia wajib menaati norma yang ada. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. makna proklamasi bagi bangsa indonesia 1. sbg puncak perjuangan bangsa indonesia 2. menjadi pernyataan de facto 3. menaikan martabat bangsa 4. dapat memulai perjuangan sbg negara baru 5. tonggak sejarah Indonesia ciri ciri peraturan perundang-undangan nasional 1. dalam wujud peraturan tertulis 2. berisi aturan-aturan tingkah laku dan sebagai pedoman 3. dibentuk oleh lembaga negara atau juga pejabat yang berwewenang 4. mengikat secara umum Sila ke 5 yang berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut sikap pengamalan sila ke 5 dalam kehidupan sehari-hari: 1. Bersikap adil terhadap sesama manusia 2. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, suku, budaya, ras maupun kulit 3. Dapat membagi waktu 4. Tidak mengambil atau merebut apa yang menjadi haknya 5. Menjunjung tinggi sikap keadilan 6. Menjaga nama baik keluarga 7. Mengajak keluarganya untuk senantiasa beribadah. 8. Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. 9. Rela berkorban demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Mendengarkan pendapat oranglain dengan bijak. 11. Menjaga keseimbangan diantaranya mengerjakan kewajiban dan menerima hak baik dikeluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 1disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling tinggi yang di buat oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan sebagai konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan tata urutan peraturan perundang-

undangan setelah UUD 1945, TAP MPR dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa d. Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden. e. Peraturan Presiden; Peraturan Presiden, Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. f. Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur). g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hubungan proklamasi dengan konstitusi pertama Hubungan Antara proklamasi kemerdekaan dan UUD1945, terutama pembukaannya melukiskan pandangan hidup, tujuan, dan caramencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Proklamasi kemerdekaanmengandung pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, sedangkan Pembukaan UUD 1945 memberi pedoman dan langkah yang ditempuh dalam mengisikemerdekaan. Fungsi Utama KOMNAS HAM Negara Indonesia 1. Melakukan pengkajian dan penelitian dari instrumen hukum di Indonesia. 2. Menangani kasus pelanggaran HAM. 3. Mengkaji peraturan negara seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang terkait dengan HAM. 4. Melakukan pemantauan dan penyelidikan yang mengandung unsur pelanggaran HAM. 5. Memediasi jika terjadi pelanggaran HAM. 6. Melakukan penyuluhan/pendidikan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Tujuan KOMNAS HAM 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan dasar hukum ham di indonesia 1. Pancasila 2. Dalam pembukaan UUD 1945

3. Dalam batang tubuh UUD 1945 (pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1) 4. Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 5. Undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengertian Bela Negara Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara. hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya bela Negara Hak dalam bela negara : a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A). c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat1). d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” Kewajiban dalam bela negara : a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Contoh upaya bela negara di lingkungan sekolah

 

Meningkatkan imtaq dan iptek Membudayakan GDN (Gerakan Disiplin Nasional) di sekolah meliputi : budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja/belajar  Mengembangkan kepedulian sosial di sekolah, misalnya dengan keihklasan mengumplkan dana sosial, infak, zakat, shodaqoh, untuk membantu warga sekolah yang membutuhkan.  Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah  Menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan perbuatan yang berdampak negatif bagi sekolah dan sebagainya  Belajar dengan giat terutama pada materi Pendidikan Kewarganegaraan  Belajar dengan giat supaya mendapatan prestasi yang baik  Saling mengingatkan sesama siswa apabila ada yang akan melanggar peraturan sekolah



Menjadi siswa yang berprestasi mengharumkan nama baik sekolah dan negara.

dan

4 sifat kedaulatan 1. Tetap, kedaulatan tidak dipengaruhi oleh berbagai perubahan-perubahan struktural yang terjadi di suatu negara. Siapapun yang tengah memimpin atau mengisi jabatan eksekutif/legislatif/yudikatif, kedaulatan suatu negara akan tetap sama. 2. Mutlak, kedaulatan merupakan motor penggerak suatu negara. Oleh karenanya, kedaulatan tidak dapat terbagi oleh hal yang lainnya. 3. Tidak terbagi, kedaulatan bersifat adil. Artinya, setiap rakyat dan elemen di negara tersebut sama-sama berdaulat. Kedaulatan tidak boleh disalurkan hanya pada segelintir entitas/kelompok. 4. Tidak terbatas, berkaitan dengan poin sebelumnya, kedaulatan bersifat menyeluruh dan tidak diskriminatif terhadap seluruh rakyat negara tersebuBerikut ini landasan hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat. Landasan / Dasar Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum a. Landasan Idiil Pancasila sila keempat, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” b. Landasan Konstitusional  Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;”  Pasal 28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” c. Landasan Operasional  Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.  UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang diundangkan dalam lembaran negara RI No. 181 Tahun 1998.  UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerah. b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah, kyk perpanjangan tangan pemerintah pusat yg ada di daerah.. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu : 1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa . 2. Demokrasi dengan menggunakan kecerdasan dalam pelaksanaannya. Kecerdasan disini yaitu kecerdasan rohani, aqliyah, rasional dan kecerdasan emosional.

3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat (dalam hal ini dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR (DPR/DPD) dan DPRD). 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara dan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati HAM saja, tapi juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka yaitu dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah yaitu supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 9. Demokrasi dengan kemakmuran yang bertujuan membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan masyarakat. cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar 1. Sampaikan pendapat dengan kata yang sopan. 2. Jika lagi ada yang berbicara jangan memotong pembicaraan. 3. Lakukan utarakan pendapat dengan dasar hati nurani dan juga akal yang sehat. 4. Berani bertanggung jawab mengenai pendapat yang di utarakan. 5. Utamakan kepentikan bersama jika mengutarakan pendapat. 6. Jangan suka memberikan pendapat yang selalu berlawanan. 7. Bisa menerima hasil keputusan dengan bersama. 8. Bisa menerima saran yang di berikan oleh rekan anda. 9. Yang terakhir memiliki besar hati mau menerima. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik dapat dilakukan dengan jalan: 1. Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) melalui media masa bahwa masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan, misalnya jalan yang harus diperbaiki karena rusak. 2. Masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada pemerintah daerah lewat telepon atau SMS dengan menunjukkan fakta-fakta di lapangan. 3. Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota DPRD berkunjung ke kampung-kampung/desa-desa bahwa masyarakat desa/kampung sangat membutuhkan sarana transportasi. 4. Mengritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah yang tidak memihak kepentingan masyarakat, misal kebijakan pembuatan jalan tetapi dalam kebijakan tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi tanah masyarakat yang terkena jalan.

5. Partisipasi juga dapat ditunjukkan dengan memberikan dukungan moral kepada perumus kebijakan. Dalam tahap ini masyarakat harus berperan aktif mengontrol apakah input dari masyarakat tersebut terakomodir atau tidak. Selain bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam merumusakan kebijakan publik, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi itu antara lain: 1. Kebijakan retribusi daerah, misalnya apabila kita memiliki mobil angkutan umum membayar retribusi kepada petugas tidak boleh mencari jalan lain menghindari retribusi. 2. Kebijakan lingkungan hidup, contoh peran sertanya adalah ikut menjaga kebersihan lingkungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjaga sumber daya alam yang ada di daerah, tidak merokok di sembarang tempat, menjaga kesehatan lingkungan, dan sebagainya. 3. Kebijakan IMB, misalnya masyarakat tanpa diperingatkan oleh aparat pemerintah apabila ingin mendirikan bangunan memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah. Pentingnya Kehidupan Demokrasi Dalam Berbangsa Dan Bernegara

 

tegaknya hukum di masyarakat diakuinya HAM oleh setiap anggota masyarakat  badan kehakiman yg bebas dan tdk memilih  kebebasan mengemukakan pendapat, berserikat, dan beroposisi.  hak individu terjamin secara konstitusional  keputusan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yg lebih menjamin  Dengan adanya demokrasi dalam kehidupan berbangsa bernegara, aspirasi masyarakat tersalurkan, negara menjadi aman , etrtib, dan tentram, dan selalu mementingkan musyawarah mufakat(keputusan bersama) Globalisasi dalam definisnya merupakan sebuah proses keseluruhan atau mendunia yang mana pada setiap orang tidak terikat oleh suatu Negara atau berbagai batas wilayah. Faktor Penyebab Globalisasi



Teknologi informasi dalam bidang komunikasi yang terus berkembang menjadi peran aktif dalam kemudahan dalam bertransaksi ekonomi antar negara  Adanya kerja sama ekonomi yang sifatnya Internasional dimana memudahkan terjadi berbagai kesepakatan setiap Negara yang terjalin erat  Berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi transportasi sehingga memudahkan dalam jasa transport serta memudahkan dalam pengiriman barang sampai keluar negeri Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Prestasi Diri. 1.

Faktor dari dalam diri sesorang adalah :

  

Bakat/talenta Kepandaian Minat

     2.

     

Kebiasaan Motivasi Pengalaman Kesehatan Emosi Sedangkan faktor dari luarnya adalah : Keluarga Sekolah/pendidikan Masyarakat Budaya Pergaulan Lingkungan sekitar

Dampak globalisasi bagi bangsa indonesia 1. Dampak Positif Globalisasi:  Keterbukaan Informasi  Komunikasi Semakin Mudah dan Cepat  Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Teknologi 2. Dampak Negatif Globalisasi:  Informasi Tak Terkendali  Westernisasi (kebarat-baratan)  Sikap Individualiasme

dan

(Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." Tugas TNI dan POLRI lihat di lks kelas 9 contoh penerapan norma kesusilaan di lingkungan sekolah 1. Menghormati semua guru dan orang yang lebih tua dari kita 2. Membantu teman yang kesulitan 3. Tidak berkelahi dengan teman 4. Tidak membeda-bedakan teman 5. Tidak mengganggu atau menyakiti teman Globalisasi sangat penting bagi semua Negara, bukan hanya Indonesia. Indonesia sendiri sangat perlu untuk berhubungan dengan Negara lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, globalisasi juga sangat penting bagi bangsa Indonesia yaitu mengambil manfaat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa atau Negara lain selain itu meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus modal dari negara lain, dan meningkatkan perdagangan internasional. Namun, tetap saja, semua harus tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Wujud peran serta masyarakat untuk mewujudkan prestasi diri demi keunggulan bangsa 1. Saling tolong menolong demi bangsa Indonesia 2. Banyak"lah berkarya 3. Tetap menggunakan pancasila sebagai pedoman hidup bangsa(jangan lupa agama juga) 4. Senantiasa menjaga ketentraman kehidupan bermasyarakat 5. Menyemangati warga yang punya bakat/berprestasi