Rika Midayanti Promkes Upt Puskesmas Trajeng 08 1 8 2 06 9 1 8

INDIKATOR PENILAIAN STRATA KELURAHAN SIAGA

RIKA MIDAYANTI PROMKES UPT PUSKESMAS TRAJENG 0818206918

KELURAHAN siaga Kelurahan Siaga : Kelurahan yang memiliki : Sumber Daya, Sumber Dana, Mau, Mampu Untuk Mencegah, Mengatasi Permasalahan Kesehatan, Kegawatdaruratan seharihari dan pada saat bencana alam, Dari Oleh Untuk Masyarakat secara mandiri dengan Fasilitasi Oleh Pemerintah

KONSEP DASAR KELURAHAN SIAGA AKTIF Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Kelurahan Siaga Aktif adalah 1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. 2. Penduduknya mengembangkan  UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)  Melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku)  Kedaruratan kesehatan  Penanggulangan bencana  Penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS.

STRUKTUR KELURAHAN SIAGA KETUA

BENDAHARA

ANGGOTA

KEGAWATDARURA TAN & SIAP-SIAGA BENCANA

• Kel Donor Darah • Ambudes • PMR • Barak Pengungsian • Manajemen Bencana • P4K • Dll

ANGGOTA SURVEYLANCE

•Bumil • Balita • DB • Gizi • Tb •Potensi bencna • Dll

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

PHBS

UKBM

YANKESDAS

•Tatanan RT • TTU • Institusi Pendidikan • Tempat Kerja • Insitusi Yankes • Bebas ODF

• Posyandu Balita • Posyandu Lansia • Poskestren • Batra • PAUD • BKB • UKGMD • Pos Bindu • POS UKK • POSKESTREN • dll

• Puskemas • Puskesling • Pustu • Poskesdes • PB/RB • Praktik mandiri • dll

PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA AKTIF PENDEKATAN 1. Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten 2. Dukungan Kebijakan di Tingkat Desa dan Kelurahan 3. Integrasi dengan Program Pemberdayaan Masyarakat PERSIAPAN 1. Pelatihan Fasilitator 2. Pelatihan Petugas Kesehatan 3. Analisis Situasi Perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 4. Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelatihan KPM dan Lembaga Kemasyarakatan

PENTAHAPAN KELURAHAN SIAGA Kriteria

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

1. Forum Desa

Ada, tapi belum jln

Berjln tapi belum Rutin tiap bln

Berjln setiap 3 bln

Berjln setiap bln

2.Kader Kes

Minimal 2 or

Minimal 3-5 or

Minimal 6-8 or

Minimal 9 or

3.Akses Yankes

Ya

Ya

Ya

Ya

4.Posyd & UKBM

Posyd ya UKBM lain tidak aktif

Posyd ya UKBM lain aktif

Posyd ya 3 UKBM lain aktif

Posyd ya 4UKBM lain aktif

5.Dukungan dana

Ada dr PemDes Lainnya blm

Ada dr PemDes Dan Lainnya

Ada dr PemDes Dan Lainnya

Ada dr PemDes Dan Lainnya

6.PSM & Org Kem

Aktif Masy tidak Aktif Masy ada ada Prn Ormas Prn Ormas

Aktif Masy ada Prn 2 Ormas

Aktif Masy ada Prn lb 2 Ormas

7.PerDesa/Perda

Belum ada

Ada Belum direalisasikan

Ada Sudah direalisasikan

Ada Sudah direalisasikan

8.Pem PHBS Rm Tg

PHBS kurang dari 20 %

PHBS minimal20%

PHBS minimal 40%

PHBS minimal 70%

PENTAHAPAN

Desa Siaga Aktif Pratama

Desa Siaga Aktif Madya

Desa Siaga Aktif Purnama

Desa Siaga Aktif Mandiri

KRITERIA PENTAHAPAN KELURAHAN SIAGA AKTIF KRITERIA

PRATAMA

MADYA

PURNAMA

MANDIRI

Forum Masyarakat Desa/Kelurahan

Ada, tetapi belum jalan

Jalan, tetapi belum teratur tiap triwulan

Jalan teratur, Setiap triwulan

Jalan teratur & bulanan

KPM/Kader Teknis

Sudah ada min 2

Sudah ada 3-5

Sudah ada 6-8

Sudah ada 9 atau lebih

Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan

Ya

Ya

Ya

Ya

Posyandu & UKBM Aktif

Posyandu ya, UKBM lain tidak aktif

Posyandu & 2 UKBM lain aktif

Posyandu & 3 UKBM lain aktif

Posyandu & 4 UKBM lain aktif

Akomodasi Dana dlm Anggaran Desa/ Kelurahan

Sudah ada dari pemdea/kel

Sudah ada deai pemdes/kel dan satu sumber dana lainnya

Sudah ada deai pemdes/kel dan dua sumber dana lainnya

Sudah ada deai pemdes/kel dan tiga sumber dana lainnya

Peran Aktif Pendanaan Pihak Ketiga

Ada peran aktif masy saja

Ada peran aktif masy dan satu ormas

Ada peran aktif masy dan dua ormas

Ada peran aktif masy danlebih dari dua ormas

Peraturan di Tingkat Desa/Kelurahan

Belum ada

Ada, belum terealisasi

Ada, sudah terealisasi

Ada, sudah Terealisasi

Kesepakatan DO KRITERIA

MANDIRI

Forum Masyarakat Desa/Kelurahan

Adanya Forum/Pengurus Desa dan kelurahan siaga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala desa/Lurah

KPM/Kader Teknis

Adanya anggota masyarakat yang secara sukarela berperan serta aktif di dalam bidang kesehatan

Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan

Masyarakat mampu mengakses yankes-das terdekat dengan jarak < 10 Km dan atau waktu tempuh < 30 menit

Posyandu & UKBM Aktif

Adanya kegiatan posyandu yang melaksanakan kegiatan rutin di setiap dusun minimal 8 kali/tahun dan UKBM lainnya yang aktif melaksanakan kegiatan

Akomodasi Dana dlm Anggaran Desa/ Kelurahan

Adanya dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa/kelurahan yang berasal dari Pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan

Kesepakatan DO KRITERIA

MANDIRI

Peran Aktif Pendanaan Pihak Ketiga

Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (PKK, Karangtaruna, organisasi keagamaan, LPMD dll) dalam mendukung kegiatan desa/kelurahan siaga aktif

Peraturan di Tingkat Desa/Kelurahan

Adanya Peraturan Kepala Desa tentang pengembangan desa siaga atau Peraturan Bupati/walikota yang mengatur tentang Pedoman pengembangan desa siaga

PHBS Rumah Tangga

Adanya kegiatan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dalam bentuk penyuluhan/monev/kegiatan lainnya.

Indikator Keberhasilan Kabupaten a. Adanya kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa Siaga Aktif. b. Terbentuknya forum Pokjanal Desa Siaga Aktif di tingkat Kabupaten c. Terselenggaranya orientasi pengembangan Desa Siaga Aktif bagi aparatur desa, KPM dan lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak lain.

Lanjutan d. Adanya bantuan pembiayaan dari APBD Kabupaten dan sumber daya lain untuk pengembangan Desa Siaga Aktif. e. Terselenggaranya Sistem Informasi Desa Siaga Aktif yang terintegrasi f. Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa Siaga Aktif di tingkat Kabupaten/Kota (minimal 3 kali setahun) untuk pemantauan perkembangan Desa Siaga Aktif. g. Adanya pembinaan Desa dan Siaga Aktif terintegrasi secara berjenjang.

Indikator Keberhasilan Kecamatan a. Terkoordinasi dan terintegrasinya pelaksanaan pengembangan Desa Siaga Aktif. b. Terkoordinasinya penerapan kebijakan/peraturan perundangundanganberkaitan dengan pengembangan Desa Siaga Aktif. c. Terbentuknya Forum Desa Siaga tingkat Kecamatan d. Adanya Sistem Informasi Desa Siaga Aktif yang terintegrasi dalam profil Desa lingkup kecamatan. e. Terselenggaranya pertemuan berkala (minimal 4 kali setahun)

f. Adanya pembinaan Desa Siaga Aktif terintegrasi secara berjenjang.

Indikator Keberhasilan Desa a. Keberadaan dan keaktifan Forum Desa. b. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan DesaSiaga Aktif. c. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari . d. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan penanggulangan bencana dan kegawat daruratan kesehatan, survailans berbasis masyarakat serta penyehatan lingkungan

Lanjutan e. Adanya pendanaan untuk pengembangan Desa Siaga Aktif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), masyarakat dan dunia usaha. f. Adanya peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa Siaga Aktif. g. Adanya peraturan di desa yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa Siaga Aktif. h. Adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga.

Peluang mobilisasi biaya dlm PENGEMBANGAN DESA SIAGA  BOK  UKM  Mobilisasi biaya dari dana ADD

Dasar hukum penggunaan ADD • Permen Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan

Tranmigrasi No. 1 thn 2015 tetang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa  Psl 9 dan 10 : Desa punya kewenangan pembangunan desa dlm pelayanan kesehatan dasar meliputi : 1. Pengembangan Poskesdes 2. Pengembangan tenaga kesehatan desa 3. Pengelolaan dan pembinaan posyandu 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kes tradisional 5. Pemantauan dan Penyalagunaan NAPZA di 6. Pembinaan dan pengelolaan PAUD

Pengelolaan dan pembinaan posyandu

 Layanan gizi utk balita/penimbangan  Pemeriksaan Bumil  PMT  Penyuluhan kesehatan  Gerakan PHBS  Gerakan hidup sehat untuk lansia

Lanjutan Dasar hukum • Permen Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan

Tranmigrasi No. 5 thn 2015 tetang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana ADD  Psl 5 & 6 : Pemenuhan kebutuhan dasar a. Pengembangan Poskesdes b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu c. Pembinaan & pengelolaan PAUD.

DUKUNGAN PEMDA DALAM IMPLEMENTASI DESI Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan: • • • • • • • •

Pokjanal Desa Siaga Pembentukan Desa Siaga Pembentukan UKBM Upaya penanggulanagan AKI Upaya penanggulanagan AKB Upaya penanggulangan masalah gizi buruk Upaya P2-TB dll

LSM DAN ORG YANG LAIN  PKK  IBI, PDGI, IDI DLL  Forkom Kabupaten / kota sehat  Aisyiyah, Muslimat (Keagamaan)  Saka Bakti Husada (pramuka)  Forum Komunikasi Santri Sehat (FKSS)----

>Poskestren

LINTAS SEKTOR DESA SIAGA  1. PMD  2. Kesehatan  3. Bappeda  4. BKK PP dan KB  5. DIKDAS  6. Kemenag  7. PEMDES  8. BPBD  9. Sosial

Nama Ibu Taksiran persalinan

: :

Penolong persalinan

:

Tempat persalinan

: :

Pendamping persalinan Transportasi Calon pendonor darah

-

- 200

: :

Menuju Persalinan Yang Aman dan Selamat

Tujuan  Terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya

stiker P4K dirumah ibu hamil agar diketahui : a. Lokasi tempat tinggal ibu hamil. b. Identitas ibu hamil. c. Taksiran persalinan d. Penolong persalinan , pendamping persalinan dan fasilitas tempat persalinan. e. Calon donor darah , transportasi yang akan digunakan serta pembiayaan .

Lanjutan…  Adanya Perencanaan Persalinan termasuk pemakaian KB

pasca melahirkan yang sesuai dan disepakati Ibu hamil, suami, keluarga dan bidan.

 Terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat

bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

 Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader dan dukun.

Manfaat Mempercepat

berfungsinya desa siaga. Meningkatnya cakupan pelayanan ANC sesuai standar. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil. Meningkatnya kemitraan Bidan dan Dukun. Tertanganinya kejadian komplikasi secara dini. Meningkatnya peserta KB pascasalin. Terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Menurunnya kejadian kesakitan dan kematian ibu.

Output program

1. Ibu hamil dan keluarganya mempunyai rencana persalinan dan KB yang dibuat bersama dgn penolong persalinan : Bidan atau Bidan dan dukun 2. Keluarga mempersiapkan persalinan baik secara material, dan juga persiapan lingkungan (sosial-budaya)

Output program

3. Adanya keterlibatan nyata dari TOMA formal maupun non formal, kader, dukun dll; dlm rencana persalinan dan KB setelah melahirkan sesuai perannya masing-masing. 4. Adanya kerjasama yang mantap antara Bidan, Petugas Pustu, dukun bayi dan kader 5. Ibu Hamil menggunakan Buku KIA sebagai Buku Catatan Kehamilan, Persalinan dan pada Masa Nifas

Pokok permasalahan yg harus ditelusuri 1. 2.

3. 4. 5.

Sasaran Bumil Tempat persalinan Tenaga kesehatan terlatih yang dipilih Keterjangkauan tempat persalinan (termasuk Transportasi Pengambil keputusan utama pd keluarga dlm situasi normal maupun saat kedaruatan

Pokok permasalahan yg harus ditelusuri 6. Keluarga pendamping persalinan dan calon donor drah 7. Ketersediaan biaya yang dibutuhkan dan cara memperoleh biaya 8. Yang mengurus keluarga saat ibu tidak ada di rumah 9. Rencana kontrasepsi pasca persalinan

Pelaksanaan P4K dengan stiker notifikasi • tabulin • transport • donor darah •Pendamp persaln •Kunj Neo & Nifas •ASI Ekslf • Kesepakatan ber-KB •

Masyarakat kemitraan

bidan

Dukun Kader

P4K dengan STIKER

Ibu, suami, keluarga

ANC

Linakes

Penanganan Komplikasi

KB Peran Suami

P4K: Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

Kerangka Pikir P4K dalam Penyelamatan Ibu BUMIL

Kemungkinan hidup >>>

STIKER P4K

LIN - NON NAKES

P4K

LIN - NAKES

Suami Keluarga - Masy

Kemitraan Bidan - dukun

Bersalin di rumah

P4K

Bersalin di Fasilitas

Diagram Mekanisme P4K ANC : SPK Mulai ‘Birth Plan’ - Kelas Ibu Pendataan/

Pemetaan + Pasang Stiker P4K

Pakai Buku KIA, Formulir Perencanaan

PKM

Persalinan, Kartu Ibu , kohort Ibu

“Kunjungan Rumah”

Toga/Toma/Ka des/Kader

Tindak Lanjut Isu

Masalah

Suami/ keluarga

Ada

Tidak ada

BUMIL

Formulir Kesepakatan Perencanaan Persalinan utk Ibu Hamil & Suami/Keluarga’Birth Plan’ lengkap Persalinan ditolong oleh Bidan atau kemitraan dengan dukun

Pakai KB setelah melahirkan

Langkah Pelaksanaan Pemasangan Stiker P4K 1.Orientasi P4K dengan Stiker untuk pengelola program dan stakeholder terkait di tingkat Propinsi, Kab/Kota, Puskesmas.

2.Sosialisasi kepada kader, dukun, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK serta lintas sektor di tingkat desa.

3.

Operasional P4K dengan stiker di tingkat desa: a. Memanfaatkan pertemuan bulanan tingkat desa (Kades, Bides, Toma, Kader/dukun) :  Mendata jumlah ibu hamil di wilayah desa (Updating setiap bulan)  Membahas dan menyepakati calon donor darah, tranportasi dan pembiayaan ( Jamkesmas, Tabulin ) b. BdD dgn/tanpa kader atau dukun melakukan :  Kontak dengan ibu hamil , suami dan keluarga untuk sepakat dalam pengisian stiker termasuk pemakaian KB pasca melahirkan.

c. Pemasangan Stiker di rumah ibu hamil. d. Suami, keluarga, kader dan dukun memantau secara intensif keadaan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Peran Kader Dasawisma/Posyandu dalam P4K :  Membantu bidan dalam mendata jumlah ibu hamil di

wilayah desa binaan.  Memberikan penyuluhan yang berhubungan dengan kesehatan ibu (Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan dan sesudah melahirkan)  Membantu Bidan dalam memfasilitasi keluarga untuk menyepakati isi Stiker, termasuk KB Pasca melahirkan.  Bersama dengan Kades, Toma membahas tentang masalah calon donor darah, transportasi dan pembiayaan untuk membantu dalam menghadapi kegawatdaruratan pada waktu hamil, bersalin dan sesudah melahirkan.

4. BdD melakukan :  Pencatatan di Buku KIA dan di pegang, disimpan dan dibaca oleh ibu hamil, kartu ibu dan di kohort ibu ( ditinggal di fasilitas kesehatan )  Pelayanan ANC, salin dan nifas sesuai standar.  Pemantauan intensif.  Merekap hasil pelayanan kesehatan ibu termasuk kematian ibu , bayi lahir dan mati di wilayah desa (termasuk dokter dan bidan praktek swasta di desa tsb ).  Melaporkan hasil tersebut setiap bulan ke Puskesmas.

5. Puskesmas : 



Merekap laporan dari seluruh BdD/kelurahan dan RS swasta serta melakukan Pemantauan Wilayah Setempat tentang KIA (PWS-KIA) Melaporkan ke Dinas Kesehatan Kab/kota tiap bulan.



Forum Komunikasi yang meliputi lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan P4K di masing-masing tingkat wilayah Puskesmas.

Indikator Pemantauan Pelaksanaan P4K : 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

% Desa melaksanakan P4K dengan Stiker % Ibu Hamil mendapatkan stiker. % Ibu Hamil berstiker mendapat pelayanan ANC sesuai standar. % Ibu Hamil berstiker bersalin di nakes . % Ibu Hamil, bersalin , dan nifas berstiker yang mengalami komplikasi tertangani. % menggunakan KB Pasca melahirkan. % Ibu bersalin di nakes mendapatkan pelayanan nifas.

SEKIAN TERIMA KASIH