Resume Hasil Penilikan Ke-4 Phpl Pt Tanjung Redeb Hutani.pdf

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 ATAS KEPEMILIKAN S-PHPL NOMOR : 007.PHPL.019-IDN.06.14 ATAS NAMA IUPHHK-HT PT TANJUNG REDEB HUTANI 1. IDENTITAS LPPHPL a. Nama LPPHPL b. Nomor Akreditasi KAN c. Alamat Kantor d. Telepon Email e. Penanggung Jawab LPPHPL f. Standar Audit yang Digunakan

: PT Trustindo Prima Karya : LPPHPL-019-IDN : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 [email protected] : Ir Kurnia : -

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan

:

2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen b. Alamat Kantor c. Jenis Izin Usaha d. SK IUPHHK-HT

: : : :

e. f. g. h. i.

Kepemilikan S-PHPL Luas Areal IUPHHK-HT Lokasi Email Pengurus Perusahaan

: : : : :

j.

Management Representatif

:

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya Rev. L 01/04/2017 Mashari, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor bid. Prasyarat); Diah Mitarini, S.Hut (Auditor bid. Produksi); Rudi Hermawan, S.Hut (Auditor bid. Ekologi) Agung Utama Lubis, S.Sos (Auditor bid. Sosial); dan Ir Harijadi (Auditor VLK Hutan). Ir Kurnia Ir Rudy Setyawan

PT Tanjung Reden Hutani Jl. HAR. M. Ayoeb RT XIII Gunung Tabur - Berau IUPHHK Dalam Hutan Tanaman SK Menteri Kehutanan No. 641/KPTS-II/1996 Jo No. 329/MenhutII/2011 Jo SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/ 1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 18 Juli 2016 007.PHPL.019-IDN.06.14 ± 187.920 Hektar Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur [email protected] - Komisaris : Mutanto Juwono - Direktur Utama : Sugiono - Direktur Pengembangan : Ir. H. Nanang Suherman - Direktur SDM & Umum : Drs. Priyadi Sutadji - Direktur Keuangan : Harjono Siswanto - Direktur Produksi : Taufik Waligar Edy Surya Darma, S.Hut

Halaman 1 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-4 Tahapan Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan

Waktu dan Tempat Samarinda, 4 Mei 2018

Pertemuan Pembukaan

Kantor HO PT Tanjung Redeb Hutani 5 Mei 2018

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor HO & Areal Kerja PT Tanjung Redeb Hutani 6 - 9 Mei 2018

Pertemuan Penutupan

Kantor HO PT Tanjung Redeb Hutani 10 Mei 2018

Ringkasan Catatan Dilakukan kepada : -

BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP. - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie PPKH. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Halaman 2 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Dilakukan kepada :

Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan

Samarinda, 11 Mei 2018

-

Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-4

Samarinda, 28 Mei 2018

a. PT Tanjung Redeb Hutani dinilai LULUS dengan predikat BAIK (nilai Akhir Kinerja PHPL = 95,45 % tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan Memenuhi standar VLK).

Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Ir M Hazairin Fahmi jabatan Kasie Pengolahan Hasil Hutan Pemesanan Penerimaan Negara Bukan Pajak. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Teguh Handoko jabatan KSBTU. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

b. Status S-PHPL PT Tanjung Redeb Hutani registrasi No. 007.PHPL.019-IDN.06.14 DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasi awal.

Halaman 3 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4 A. KRITERIA PRASYARAT 1. Indikator No 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHKK-HTI NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 1.1.1 Ketersediaan Dokumen Legal dan Administrasi Tata Batas (PP/SK. IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)

CD (1)

3

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas areal kerja IUPHHKHTI PT TRH lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yang meliputi dokumen legalitas badan hukum perusahaan, legalitas administrasi batas areal kerja, dan legalitas operasional pengelolaan hutan tanaman industri.

Verifier 1.1.2 Realisasi Tata Batas dan Legitimasinya (BATB)

CD (1)

Verifier 1.1.3 Pengakuan Para Pihak Atas Eksistensi Areal IUPHHK Kawasan Hutan (BATB)

CD (1)

2 (Sedang)

Selama satu tahun terakhir ini diketahui masih terdapat konflik/klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal kerja PT TRH dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT TRH untuk menyelesaikan konflik tersebut tetapi belum seluruhnya dapat terselesaikan.

Verifier 1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)

CD (1)

3

Selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja IUPHHK-HT PT TRH yang dikarenakan adanya perubahan SK IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHKPB/PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2255/MenLHKPHPL/UHP/HPL.I/4/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Addendum Kesatu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996. Terkait dengan perubahan tersebut, PT TRH telah mengajukan dokumen Revisi RKUPHHKHTI dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.855. MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT

(Baik)

3 (Baik)

(Baik)

Berdasarkan telaah dokumen-dokumen tata batas dan pemeriksaan di lapangan, diketahui realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT TRH telah mencapai temu gelang 100% sepanjang 757.799,67 m.

Halaman 4 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

TRH di Provinsi Kalimantan Timur. Verifier 1.1.5 Penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Kesimpulan Indikator 1.1

CD (1)

2 (Sedang)

18

16

Selama satu tahun terakhir PT TRH telah melakukan upaya-upaya antara lain melakukan pendataan terhadap penggunaan lahan di luar sektor kehutanan dan kasus-kasus klaim lahan yang terjadi, memetakan areal penggunaan lahan di luar sektor kehutanan dan areal konflik pada masing-masing wilayah, dan melaporkan adanya kegiatan penggunaan lahan di luar sektor kehutanan kepada instansi-instansi terkait, serta membuat kesepakatan kerjasama tanaman kehidupan dengan masyarakat. Namun upaya-upaya tersebut belum dapat menanggulangi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan secara keseluruhan. 16/18 x 100% = 88,89% (BAIK)

2. Indikator No 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 1.2.1 Keberadaan DokumenVisi, Misi Dan Tujuan Perusahaan Yang Sesuai Dengan PHPL

CD (1)

3

PT TRH telah memiliki visi, misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT TRH pada tanggal 02 Januari 2014 dan telah memenuhi prinsipprinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.

Verifier 1.2.2 Sosialisasi Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan

CD (1)

Verifier 1.2.3 Kesesuaian Visi, Misi dengan Implementasi PHPL.

Kesimpulan Indikator 1.2

(Baik)

3 (Baik)

D (2)

2 (Sedang)

12

10

Sosialisasi visi misi PT TRH telah dilakukan mulai dari level pemegang izin (staf dan karyawan) dan masyarakat setempat sekitar areal kerja PT TRH di Wilayah Sambarata, Birang, Suaran dan Tabalar serta ada bukti pelaksanaannya dalam bentuk berita acara sosialisasi. Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) PT TRH baik dari aspek teknis produksi, ekologi maupun sosial selama satu tahun terakhir baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 10/12 x 100% = 83,33% (BAIK)

Halaman 5 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

3. Indikator No 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

CD (1)

3 (Baik)

PT TRH telah memiliki tenaga profesional dan tenaga teknis PHPL pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.

Verifier 1.3.2 Peningkatan Kompetensi SDM.

D (2)

3 (Baik)

Kegiatan peningkatan kemampuan SDM PT TRH yang terealisasi dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan April 2018 seluruhnya sebanyak 91% atau 221 orang dari 244 orang peserta yang direncanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik untuk tenaga teknis PHPL maupun non teknis PHPL secara internal maupun external.

Verifier 1.3.3 Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan.

D (2)

3 (Baik)

Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT TRH tersedia lengkap dan terupdate sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari dokumen-dokumen terkait Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT TRH, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT TRH dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT TRH, Laporan Tenaga Kerja PT TRH, bukti-bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bukti-bukti Upah minimum karyawan PT TRH sesuai ketentuan yang berlaku, bukti-bukti peningkatan kompetensi SDM PT TRH.

15

15

Verifier 1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan Indikator 1.3

15/15 x 100% = 100% (BAIK)

4. Indikator No 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER Verifier 1.4.1 Kelengkapan Unit Kerja Perusahaan Dalam Kerangka PHPL.

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

D (2)

3 (Baik)

PT TRH telah memiliki struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan SK Direksi PT TRH No. 01/I/012017 tanggal 02 Januari 2017 dan tidak ada perangkapan jabatan pada setiap posisi, dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.

Halaman 6 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

Verifier 1.4.2 Keberadaan Perangkat Sistem Informasi Manajemen dan Tenaga Pelaksana.

Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI dan Efektifitasnya.

Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan Tindak Koreksi Manajemen Berbasis Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Kesimpulan Indikator 1.4

CD (1)

3 (Baik)

PT TRH masih konsisten menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lingkup internal perusahaan dan telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) On Line, Sistem Informasi Pembayaran On Line (SIMPONI), dan Sistem Hutan Tanaman Industri (SEHATI) yang dilengkapi dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksananya yang diangkat berdasarkan SK GM PT TRH.

D (2)

2 (Sedang)

PT TRH telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (Internal Controler) namun pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim SPI belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri, dimana belum mencakup seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri yang meliputi perencanaan, produksi, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan perlindungan hutan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pengelolaan CSR/CD, pengelolaan sosial dan penanganan konflik tenurial.

CD (1)

2 (Sedang)

Selama satu tahun terakhir terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh PT TRH, hasil pemeriksaan tim SPI belum dapat menggambarkan kinerja pengelolaan hutan tanaman industri yang terkontrol untuk seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri.

18

15

15/18 x 100% = 83,33% (BAIK)

5. Indikator No 1.5 : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 1.5.1 Persetujuan Rencana Penebangan Melalui Peningkatan Pemahaman, Keterlibatan, Pencatatan Proses dan Diseminasi isi Kandungannya.

CD (1)

3 (Baik)

Kegiatan RKTUPHHK-HTI PT TRH tahun 2017 dan 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi RKTUPHHK-HTI setiap tahunnya kepada masyarakat di sekitar areal wilayah kerja PT TRH di masing-masing wilayah kerjanya.

Verifier 1.5.2 Persetujuan Dalam Proses Tata Batas.

D (2)

3 (Baik)

Realisasi tata batas secara fisik di lapangan telah mencapai temu gelang, dan telah mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari para pihak baik dari Instansi terkait

Halaman 7 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

maupun dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses tata batas di areal kerja PT TRH dilakukan melalui sosialisasi batas partisipatif dan pembuatan batas partisipatif antara batas areal kerja PT TRH dengan batas kampung, dan dituangkan dalam berita acara. Verifier 1.5.3 Persetujuan Dalam Proses dan Pelaksanaan CSR/CD.

D (2)

3 (Baik)

Proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT TRH selama satu tahun terakhir telah mendapat persetujuan dari para pihak dimana proses penyusunan program CSR/CD berdasarkan program yang dibuat oleh pihak manajemen PT TRH maupun usulan dari masyarakat, selanjutnya dituangkan dalam program CSR/CD RKT tahun 2017 dan 2018.

Verifier 1.5.4 Persetujuan Dalam Proses Penetapan Kawasan Lindung.

CD (1)

3 (Baik)

Proses Penetapan/pengalokasian kawasan lindung di areal kerja PT TRH telah mendapat persetujuan dari para pihak, baik dari Pemerintah maupun dari Masyarakat sekitar areal kerja PT TRH.

18

18

Kesimpulan Indikator 1.5

b.

18/18 x 100% = 100% (BAIK)

KRITERIA PRODUKSI 1.

Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat berwenang

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani dalam penilaian penilikan keempat terdapat dokumen RKU yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2009 s/d 2018 yang yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.34/VI/BUHT/2014, tanggal 02 Juli 2014 dan RKUPHHK-HTI Periode 2018 yang disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018, tanggal 20 Februari 2018. Penyusunan RKU dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban

2.1.2 Kesesuaian Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang

D (2)

3 (Baik)

Penataan areal kerja di lapangan (blok RKTUPHHK-HTI dan petak) pada RKT tahun 2017 dan 2018 (berakhir tanggal 3 Maret 2018) sebagian sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2009 -2018 sebesar 85,65% dan 71,93%, sedangkan RKT 2018 (Periode Maret – Desember 2018) seluruhnya (100%) sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027

Halaman 8 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak / kompartemen kerja

CD (1)

3 (Baik)

Kesimpulan Indikator 2.1

15

15

2.

Indikator 2.2 :

Berdasarkan hasil uji petik dii lapangan dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan batas blok dan petak seluruhnya dilakukan PT TRH, tanda batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan. 15/15 x 100% = 100% (BAIK)

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.2.1 Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)

D (2)

3

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil risalah (inventory) 3 tahun terakhir dilengkapi dengan peta jalur cruising, namun peta pohon tidak dibuat pada sisitem silvikultur THPB.

(Baik)

3

2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan

CD (1)

2.2.3 Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan

CD (1)

2 (Sedang)

12

11

Kesimpulan Indikator 2.2 3.

Indikator 2.3 :

(Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis PT Tanjung Redeb Hutani sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian, namun belum berkoordinasi dan menyampaikan Laporan Plot Sample Permanen (PSP), sesuai Permenhut Nomor : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4) PT TRH harus melaporkan hasil evaluasi PSP sebagai dasar penetapan riap tegakan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan serta belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri 11/12 x 100% = 91,67% (BAIK)

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

D (2)

3

PT TRH telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan ketentuan

(Baik)

Halaman 9 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

teknis 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur

D (2)

2 (Sedang)

PT Tanjung Redeb Hutani telah mengimplementasi-kan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur THPB namun sebagian kegiatan tahapan pencapaiannya kurang dari 100%,

2.3.3 Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang

D (2)

2 (Sedang)

Apabila kondisi normal maka berdasarkan hasil Analisis pertumbuhan riap bahwa sebenarnya potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil yaitu 142,78 m3/Ha (>120 m3/Ha), namun karena kondisi tegakan tua dan banyak yang mati

2.3.4 Tingkat kecukupan potensi permudaan

CD (1)

3

Potensi permudaan atau persen tumbuh tanaman permudaan rata-rata sebesar 95,58% atau ≥ 90%, sehingga terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan

Kesimpulan Indikator 2.3

21

4.

Indikator 2.4 :

(Baik)

17

17/21 x 100% = 80,95% (BAIK)

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.4.1 Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan

D (2)

3

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat

2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan

D (2)

2.4.3 Limbah pemanfaatan hutan minimal

CD (1)

Kesimpulan Indikator 2.4

(Baik)

3 (Baik) 3 (Baik)

15

15

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil Hasil Fe berdasarkan perbandingan potensi LHP dan LHC di PT TRH selama kurun waktu Tahun 2017 s/d April 2018 diperoleh hasil sebesar 72,49% (73%) atau nilai Fe sebesar 0,73 (> 0,7), rata-rata nilai RWA atau residu hasil penebangan PT Tanjung Redeb Hutani paa RKT tahun 2017 adalah 95,81% atau 0,96 (> 0,70) 15/15 x 100% = 100% (BAIK)

Halaman 10 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

5.

Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.5.1 Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT/RTT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU/RKPH) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, self approval)

CD (1)

3

Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

(Baik)

2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang

D (2)

3 (Baik)

PT TRH telah memiliki peta kerja sesuai RKTUPHHK-HTI/RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

2.5.3 Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah /religi/ budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan

D (2)

3 (Baik)

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek

D (2)

2 (Sedang)

Realisasi produksi kayu PT Tanjung Redeb Hutani berdasarkan Laporan Hasil Produksi Tahun 2017 (tertuang dalam dokumen RKT 2018) untuk produksi dari LOA sebesar 160.013,79 m3 atau sebesar 21,55% dari rencana sebesar 742.472,90 m3, sedangkan produksi dari hutan tanaman sebesar 136.903,35 m3 atau sebesar 22,82% dari rencana sebesar 599.870,25 m3. Adapun RKT 2018 sampai dengan Bulan April 2018 untuk produksi dari LOA sebesar 13,34% dari rencana, sedangkan produksi dari hutan tanaman sebesar 2,44% dari rencana. Jenis yang ditebang sesuai dengan dengan Rencana Jangka Pendek (RKT) disebutkan bahwa jenis yang

Halaman 11 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

direncanakan untuk dipanen adalah Acacia mangium untuk hutan tanaman, dan seluruh jenis di areal LOA Kesimpulan Indikator 2.5

21

19

19/21 x 100% = 90,48% (BAIK)

6. Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan,administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial

CD (1)

2 (Sedang)

Kesehatan Finansial PT Tanjung Redeb Hutani berdasarkan nilai likuiditas tahun 2016 sebesar 23% (<100%) dan Tahun 2017 menurun menjadi 16% (<100%), nilai solvabilitas tahun 2016 sebesar 131%( 100150%) dan Tahun 2017 menjadi 119% (100150%) sedangkan nilai rentabilitas tahun 2016 sebesar 8% (positif) dan Tahun 2017 menurun menjadi 119% (positif). Hasil catatan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Armandias Nomor : 309a/GA-ARD/BD-ANG/XI/2017 tanggal 15 November 2017 terhadap laporan keuangan PT Tanjung Redeb Hutani tahun buku terakhir per tanggal 31 Desember 2016 menyatakan bahwa semua data yag disajikan adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material

2.6.2 Realisasi alokasi dana yang cukup

CD (1)

2 (Sedang)

Realisasi alokasi dana untuk tahun 2017 sebesar 68,49%. dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penataausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)

2.6.3 Realisasi alokasi dana yang proporsional

CD (1)

2 (Sedang)

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dengan perbedaan 37,06%, dengan prosentase tertinggi adalah pada kegiatan Penyiapan Lahan Tanaman Pokok sebesar 37,07% dan prosentase terendah pada kegiatan Penanaman Tanaman Kehidupan sebesar 0,01%

2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar

CD (1)

2 (Sedang)

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu

D (2)

3

Modal yang dikembalikan ke hutan PT Tanjung Redeb Hutani berdasarkan biaya penanaman (termasuk pembibitan), pemeliharaan tanaman dan serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar 84,10%

2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

(Baik)

Halaman 12 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan

Kesimpulan Indikator 2.6

c.

CD (1)

2 (Sedang)

21

16

Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI tahun 2017 di areal hutan tanaman sebesar 99,39% dan areal LOA sebesar 13,61%, sehingga rata-rata prosentase realisasi fisik penanaman sebesar 56,50% dari yang seharusnya 16/21 x 100% = 76,19% (SEDANG)

KRITERIA EKOLOGI 1.

Indikator No.3.1 : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.1. Luasan kawasan dilindungi

D (2)

3 (Baik)

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU, RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya

3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).

D (2)

3 (Baik)

Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan seluas 95,19% (≥ 90%) dari yang seharusnya

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.

D (2)

3 (Baik)

Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup luas 43.572,27 ha (93,10%) dari total luas kawasan lindung yang seharusnya berhutan seluas 46.801,08 ha

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi

CD (1)

3 (Baik)

Sebagian besar para pihak keberadaan kawasan lindung

D (2)

3 (Baik)

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL

27

27

3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL. Kesimpulan Indikator 3.1

mengakui

27/27 x 100% = 100% (BAIK)

Halaman 13 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

2.

Indikator No 3.2: Perlindungan dan pengamanan hutan NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada

D (2)

2 (Sedang)

Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada tetapi isi dari prosedur tersebut masih bersifat umum

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan

D (2)

3 (Baik)

Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik

3.2.3 SDM perlindungan hutan

D (2)

3 (Baik)

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi memadai sesuai dengan ketentuan

3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

D (2)

3 (Baik)

PT TRH telah melaksanana kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada

24

22

Kesimpulan Indikator 3.2

3.

22/24 x 100% = 91,67% (BAIK)

Indikator No 3.3: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

D (2)

2 (Sedang)

PT TRH mempunyai sejumlah prosedur terkait dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi prosedur tersebut belum memperinci dengan jelas teknis yang praktis di lapangan

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

D (2)

2 (Sedang)

PT TRH memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik (tidak ada alat SPAS dan pengukuran sedimentasi air sungai).

3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak

D (2)

3 (Baik)

PT TRH telah memiliki jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.

3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.

Halaman 14 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

terhadap tanah dan air. 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).

D (2)

3 (Baik)

Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan.

3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air

D (2)

2 (Sedang)

Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan sebagiann besar telah diimplementasikan di lapangan (> 50%).

3.3.6

D (2)

3 (Baik)

Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.

36

30

Dampak terhadap tanah dan air Kesimpulan Indikator 3.3

4.

30/36 x 100% = 83,33% (BAIK)

Indikator No 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemic. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku

D (2)

2 (Sedang)

3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi

D (2)

3 (Baik)

12

10

Kesimpulan Indikator 3.4

RINGKASAN JUSTIFIKASI mempunyai Standard (SOP) terkait identifikasi flora dan fauna namun belum menggambarkan metode identifikasi flora dan fauna secara khusus dan aplikatif terhadap setiap jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di wilayah izin. PT

TRH

Operational

telah

Prosedure

Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TRH. 10/12 x 100% = 83,33% (BAIK)

Halaman 15 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

5.

Indikator No 3.5 : Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

D (2)

2 (Sedang)

Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TRH.

3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan

D (2)

2 (Sedang)

PT TRH telah melakukan implementasi pengelolaan flora pada sebagian jenis flora dilindungi, belum melaksanakan pengelolaan terhadap keseluruhan jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

D (2)

2 (Sedang)

Diindikasikan terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TRH.

18

12

Kesimpulan Indikator 3.5

6.

12/18 x 100% = 66,67% (SEDANG)

Indikator No 3.6 : Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan

D (2)

2 (Sedang)

Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat (hidup) di areal pemegang PT TRH.

Halaman 16 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

D (2)

2 (Sedang)

PT TRH telah melakukan implementasi pengelolaan fauna pada sebagian jenis dilindungi, belum secara keseluruhan jenis dilindungi.

D (2)

2 (Sedang)

Diindikasikan terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT TRH.

18

12

pemantauan) 3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang Direncanakan 3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic Kesimpulan Indikator 3.6

d.

12/18 x 100% = 66,67% (SEDANG)

KRITERIA SOSIAL 1. Indikator No. 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen yang dimiliki adalah RKUPHHK HTI 2018-2027, RKT 2017, RKT 2018, Data Base di keempat wilayah yaitu: Suaran, Sambarata, Birang, dan Tabalar. Data Base Sosial Wilayah Suaran, Sambarata, Birang dan Tabalar telah menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan dengan cukup baik. Data Base memuat potensi, karakteristik, ketergantungan masyarakat terhadap hutan.

Verifier 4.1.2.

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan

Tersedia mekanisme pembuatan

Halaman 17 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan

konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.

Verifier 4,1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan Sumber Daya Hutan yang legal, lengkap dan jelas, dituangkan dalam RKUPHHK HTI PT Tanjung Redeb Hutani 2018 - 2027, RKT 2017, RKT 2018, Standar Operasional Prosedur berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang melibatkan masyarakat sekitar.

Verifier 4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki buktibukti tentang luas dan batas kawasan dengan seluruh kawasan yang dikuasai oleh masyarakat setempat.

Verifier 4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH

D (2)

2 (Sedang)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki kesepakatan tata batas partisipatif antara kawasan unit manajemen dengan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat, namun masih terdapat konflik lahan antara unit manajemen dengan masyarakat sekitar. Perkembangan areal klaim: Status klaim awal (2017) seluas 7.610,63 hektar, klaim yang berhasil diselesaikan seluas 4.062,43 hektar atau 53,38%. Sisa areal klaim (Mei 2018) 3.548,20 hektar (46,62%).

30

28

Kesimpulan Indikator 4.1

28/30 x 100% = 93,33% (BAIK)

2. Indikator No. 4.2. : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan-

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai peraturan yang berlaku. Dokumen yang dimiliki diantaranya adalah RKUPHHK HTI Periode

Halaman 18 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

perundangan yang relevan/berlaku

2018 - 2027, RKT 2017, RKT 2018, Laporan Program Community Development tahun 2017.

Verifier 4.2.2, Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki seluruh dokumen yang lengkap dan legal menyangkut mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Verifier 4.2.3, Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki bukti yang lengkap dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak & kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.

Verifier 4,2,4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah merealisasikan seluruh rencana tanggung jawab sosial perusahaan disertai bukti yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Verifier 4.2.5. Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin.

30

30

Kesimpulan Indikator 4.2

30/30 x 100% = 100% (BAIK)

3. Indikator No. 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 4.3,1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan. Data Base Sosial Wilayah Suaran, Sambarata, Birang dan Tabalar telah menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan dengan cukup baik. Data Base memuat potensi, karakteristik, ketergantungan masyarakat

Halaman 19 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

terhadap hutan. Verifier 4.3.2, Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah menjabarkan secara rinci rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat ke dalam dokumen RKUPHHK HTI PT Tanjung Redeb Hutani Periode Tahun 2018 - 2027. Rencana tersebut telah dijabarkan dalam RKT yang disusun setiap tahun.

Verifier 4.3.4, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran.

D (2)

3 (Baik)

Realisasi peningkatan peran serta masyarakat yang diimplementasikan oleh PT Tanjung Redeb Hutani kepada masyarakat sekitar lebih dari 100% yang direncanakan pada program kelola sosial.

Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

D (2)

3 (Baik)

Terdapat laporan yang lengkap, jelas, terdokumentasi dengan baik terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar PT Tanjung Redeb Hutani.

30

30

Kesimpulan Indikator 4.3.

13/18 x 100% = 100% (BAIK)

4. Indikator No.4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.

Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik

D (2)

2 (Sedang)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik namun masih belum lengkap.

Verifier 4.4.3

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki organisasi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola

Adanya kelembagaan resolusi konflik yang

Halaman 20 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

didukung oleh para pihak

konflik.

Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi Kesimpulan Indikator 4.4

D (2)

3 (Baik)

24

22

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas. 22/24 x 100% = 91,67% (BAIK)

5. Indikator No. 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja NOMOR DAN JUDUL VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 4.5.1, Adanya hubungan industrial

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.

Verifier 4.5.2, Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja

D (2)

2 (Sedang)

Berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Pelatihan, PT Tanjung Redeb Hutani telah merealisasikan pelatihan untuk seluruh karyawan sebesar 91% dari yang direncanakan.

Verifier 4.5.3, Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya bagi seluruh pekerja.

Verifier 4.5.4, Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

D (2)

3 (Baik)

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan untuk seluruh karyawan dan telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan untuk seluruh karyawan.

24

22

Kesimpulan Indikator 4.5

22/24 x 100% = 91,67% (BAIK)

6. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) A. PRINSIP 1 1. Indikator 1.1.1.

NO. 1

:

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

M

Pada periode penilikan ke 4 (Mei 2017 s/d April 2018) terdapat dokumen baru atau tambahan yang melengkapi legalitas PT Tanjung Redeb Hutani sebagai perusahaan yang memiliki IUPHHK, dokumen tersebut meliputi : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 21 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Kehutanan Nomor : SK . 2255/MenhLHKPHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Addendum kesatu Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHKPB/PMDN/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Oktober 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Tanjung Redeb Hutan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal PHPL (I.B. Putera Parthama); 2. SK. Persetujuan RKUPHHK-HTI PT TRH Periode 10 Tahun (2018-2027) No. SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018; 3. Akte perusahaan No.9 tanggal 14 Januari 2017 oleh Notaris Drs. Soebiantoro, S.H yang berisi perubahan pengurus perusahaan (PT TRH); 4. Peta Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : 100.000 liputan 4 Oktober 2017 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sesuai surat No. S.45/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2018 tanggal 26 Januari 2018. Berdasarkan verifikasi dokumen legal diatas maka diketahui beberapa hal terbaru tentang IUPHHKHTI PT Tanjung Redeb Hutani, yaitu meliputi : 1. Terdapat perubahan luas areal (konsesi) PT TRH dari ± 187.920 Ha menjadi ± 185.840 Ha (berkurang ± 2.080 Ha), sesuai SK. BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016; 2. Terdapat perubahan susunan pengurus perusahaan sesuai dengan Akte perusahaan No.9 tanggal 14 Januari 2017 oleh Notaris Drs. Soebiantoro, S.H; 3. Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT TRH yang baru disahkan untuk masa 10 tahun (periode 2018-2027) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit liputan Oktober 2017, dengan data luas fungsi kawasan hutan pada areal PT. TRH (seluas ± 185.840 Ha) terdiri dari : a. Hutan Produksi Terbatas seluas ± 15.880

Halaman 22 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Ha; b. Hutan Produksi seluas ± 155.315 Ha; c. Hutan Produksi Konversi seluas ± 745 Ha; d. Areal Penggunaan Lain seluas ± 13.900. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penilikan ke 4 kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTI atas nama PT Tanjung Redeb Hutani serta kesesuaian kawasan telah dipenuhi seluruhnya.

2

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).

M

Pada periode penilikan ke 4 untuk dokumen SPP IIUPHHK-HTI atas nama PT Tanjung Redeb Hutani tidak ada perubahan atau seperti hasil penilaian sebelumnya yaitu PT Tanjung Redeb Hutani telah melunasi IIUPHHK dan terakhir SPP yang ditagihkan No. S.728/VI-BIKPHH/2011 tanggal 04 Agustus 2011 guna luas tambahan areal 7.590 Ha senilai Rp. 39.468.000 telah dibayar lunas via Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran di Bank Mandiri Nomor : 102.0.0004.203.870 . Namun perubahan luas areal (konsesi) PT Tanjung Redeb Hutani seperti verifier 1.1.1.a yang mengacu SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK . 2255/MenhLHKPHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017, belum diterbitkan dokumen SPP IIUPHHK oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas luas konsesi IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani seluas ± 185.840 Ha dari ±187.920 Ha.

3

1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

M

Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Untuk Jangka Waktu 10 Tahun (periode 2018 – 2027) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.855/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018, maka diketahui bahwa dalam areal IUPHHKHTI PT Tanjung Redeb Hutani terdapat 11 (sebelas) IPPKH dengan total luas ± 8.701 Ha yang masuk di dalam areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani. Jumlah IPPKH yang berada di dalam areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani tersebut bertambah 3 IPPKH dibanding dengan setahun yang lalu pada penilikan ke 3 yang berjumlah 8

Halaman 23 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI (delapan) IPPKH. Nama perusahaan pemegang IPPKH terdapat di Buku I (Laporan Penilikan Ke 4 Kinerja PHPL pada IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani).

B.

PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. NO. 4

:

RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

M

Dokumen RKUPHHK-HTI Pada periode penilikan ke 4 (Mei 2017 s/d April 2018) maka diketahui bahwa keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI) yang dimiliki oleh IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani sebagai berikut : 1. Terdapat revisi Dokumen RKUPHHK-HTI PT TRH untuk jangka waktu 10 tahun (2009 – 2018) sesuai SK Menteri Kehutanan nomor SK.34/VI-BUHT/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan lampiran Peta Revisi RKUPHHK Skala 1 : 100.000; 2. Terdapat SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.855/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Unutk Jangka Waktu 10 tahun (periode 2018 – 2027) atas nama PT TRH dan lampiran Peta RKUPHHK Skala 1 : 100.000. Dokumen RKTUPHHK-HTI Pada periode penilikan ke 4 (Mei 2017 s/d April 2018) maka diketahui bahwa keberadaan dokumen perencanaan jangka pendek (RKTUPHHK-HTI) yang dimiliki oleh IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani sebagai berikut :

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

1. Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HTI PT TRH Tahun 2017 yang telah disahkan secara "self approval” sesuai dengan SK. Direktur Utama PT TRH nomor 072/SK-I/12-2016, tanggal 28 Desember 2016 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017; 2. Terdapat SK. Direktur Utama PT. TRH No. 063/SK-1/12-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan RKT-UPHHK Tahun 2018 (self approval) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018;

Halaman 24 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI 3. Terdapat SK. Direktur Utama PT TRH No. No. 09/SK-1/03-2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur Utama No. 063/SK-1/12-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan RKT-UPHHK Tahun 2018 (self approval) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018. Ganis PHPL Canhut Terdapat 5 (lima) Ganis PHPL Canhut yang dimiliki oleh PT Tanjung Redeb Hutani yaitu : 1. Sugiary, SP dengan Register nomor 0100713/CANHUT/XX/2013 2. Rasidi dengan Register nomor 0143413/TC/XX/2014 3. Andi Asdar dengan Register nomor 0215213/CANHUT/XX/2016 4. Riyanto, S.Kom dengan Register nomor 02361-11/CANHUT/XX/2017; 5. Mathius Tayong dengan Register nomor 02358-11/CANHUT/XX/2017 Sehingga kelengkapan dan keabsahan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh PT Tanjung Redeb Hutani telah dipenuhi seluruhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

5

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

M

Pada periode penilikan ke 4 terdapat dokumen Keputusan Direktur Utama PT TRH No. 025/SKI/05-2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirut PT TRH Nomor 018/SK-I/05-2014 tentang Penetapan Kawasan Lindung di dalam areal IUPHHK-HTI PT TRH di Kab. Berau Prov Kalimantan Timur dan terlampir Peta Areal Kawasan Lindung (Konservasi) IUPHHK-HTI PT TRH Skala 1 : 175.000, dimana pada SK tersebut telah menetapkan areal kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI untuk 10 tahun Periode 2018 – 2027 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.855/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018, dimana jenis dan luas kawasan lindung di dalam areal PT Tanjung Redeb Hutani sebagai berikut :  

Derah Tangkapan Air (DTA) seluas 32.815,32 Ha; Sempadan Sungai seluas ± 9.359,32 Ha;

±

Halaman 25 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Sempadan Mata Air seluas ± 101,64 Ha;  KPPN seluas ±789,44 Ha;  KPSL seluas ± 675,97 Ha;  Koridor Satwa seluas ± 1.003,78 Ha; dan  Areal Karst dan Rawa seluas ± 2.055,22 Ha Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka diketahui bahwa peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung terbukti keberadaannya di lapangan dan sesuai Peta Blok RKT 2017 dan Blok RKT 2018, dengan hasil sebagai berikut : 



6

2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

M

Sumber mata air KM 34 di wilayah Sambarata dengan koordinat N.02º 20´52,5 ; E.117º 16´ 08,2 Areal berbatu di wilayah Tabalar dengan koordinat N.01º 42´ 20,9 ; E. 117º 54´ 20,4

Pada periode penilikan ke 4 diketahui bahwa pada Peta RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 terdapat tanda (cap) Logo PT Tanjung Redeb Hutani dan pada Blok/Petak Rencana Produksi Hutan Tanaman Industri diberi warna hijau muda dan pada Blok/Petak Rencana Produksi / Penebangan LOA diberi warna hijau tua. Berdasarkan observasi di lapangan maka ditemukan batas blok / petak RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 dan sesuai dengan metoda pdf.map dari Peta Blok RKT Tahun 2017 dan 2018 yang di upload di hp android dengan aplikasi avenza maka posisi blok dan petak di lapangan sesuai dengan Peta RKT tersebut. Hasil uji petik pengecekan koordinat batas blok / petak RKT sebagai berikut : Batas Blok RKT -

-

-

-

Batas Blok RKT 2017 (Sambarata) N.02º 14´ 36,9 ; E. 117º 21´ 51,3 - untuk penebangan di LOA Batas Blok RKT 2017 (Tabalar) N.01º 42´ 21,9 ; E. 117º 55´ 43,0 - untuk panen tanaman Batas Blok RKT 2018 (Sambarata) N.02º 19´ 39,5 ; E. 117º 18´ 38,6 - untuk panen tanaman Batas Blok RKT 2018 (Sambarata) N.02º 16´ 48,9; E. 117º 17´ 55,3 - untuk penebangan di

Halaman 26 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI LOA; Batas Petak RKT

3. NO.

Indikator 2.2.1.

-

Batas Petak RKT 2017 di Sambarata (P.62 A/P.73) N.02º 16´ 48,9; E. 117º 17´ 55,3 - tanaman 1 tahun;

-

Batas Petak RKT 2017 di Tabalar (P.150 B/P. 149 C) N.02º 16´ 48,9; E. 117º 17´ 55,3 - panen tanaman

: Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

7

2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

M

Sesuai dengan verifier 2.1.1.a maka diketahui bahwa pada penilikan ke 4 terdapat dokumen perencanaan jangka panjang yang baru disahkan yaitu Buku RKUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani Untuk Jangka Waktu 10 Tahun (2018 s/d 2027) dan lampiran Peta Skala 1 : 100.000, sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.855/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018. Sehingga kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI atas nama PT Tanjung Redeb Hutani dipenuhi seluruhnya.

8

2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

M

Pada penilikan ke 4 diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara lokasi blok tebangan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal bekas tebangan (LOA) dengan blok/petak rencana yang dicantumkan pada dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 di Petak 145 A/146 dan 162.A/144 pada wilayah Sambarata. Hasil pengecekan (uji petik) tersebut sebagai berikut : -

Petak 145 A/146 : N.02º16´ 48,8; E. 117º 17´ 12,9 - Petak 162 A/144 : N.02º16´48,1; E. 117º 16´ 02,5 Sedang terhadap volume kayu bulat yang dihasilkan dari Blok/Petak tebangan LOA pada dokumen LHP terdapat kesesuaian dengan target

Halaman 27 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI volume yang tercantum di Rekapitulasi LHC pada Buku RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PT Tanjung Redeb Hutani, dan pada lampiran Buku RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 terdapat Pakta Integritas yang dibuat oleh Direktur Produksi (Taufik Wilgar) yang menyatakan bahwa : 1. Data dan informasi hal-hal dalam dokumen RKTUPHHK-HTI dan Peta adalah benar adanya sesuai dengan kondisi biofisik areal dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya; 2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

C.

PRINSIP 3

4. NO. 9

Indikator 3.1.1.

: Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Nomor & Judul VERIFIER 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Pada periode penilikan ke 4 (Mei 2017 s/d April 2018) diketahui bahwa PT TRH telah menerbitkan LHP untuk kayu alam dan atau LP-KHP untuk kayu tanaman dari Blok RKT 2017 dan RKT 2018 pada masing-masing 4 (empat) wilayah yaitu Sambarata, Birang, Suaran dan Tabalar. Dokumen LHP/LP-KHP dibuat oleh Pembuat LHP/LPKHP yang telah ditetapkan oleh Direktur Produksi PT TRH dan dilaporkan/di upload melalui Aplikasi SI-PUHH Online. Pembuat LHP/LP-KHP pada RKT 2017 dan 2018 sebagai berikut : 1. Maisa Ambo dengan nomor register 0018513/PKB-R/XX/2011 yang ditetapkan dengan SK Direktur Produksi PT. TRH sebagai P2LHP di wilayah Sambarata dan Birang; 2. Suparji dengan nomor register 01079-13/PKBR/XX/2013 yang ditetapkan dengan SK Direktur Produksi PT TRH sebagai P2LHP di wilayah Suaran dan Tabalar. Selama periode Mei 2017 s/ April 2018 realisasi LHP / LP-KHP per wilayah operasional sebagai berikut :

Halaman 28 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Wilayah Sambarata Sortimen / Jenis Kayu

Total Volume LHP/LP-KHP Btg/SM

M3

KB (M3) Kel Meranti

10.572

52.500,48

Kel. R. Camp

2.140

8.193,31

Kel.Ky.Indah

-

-

Kel Meranti

26.861

53.404,79

Kel. R. Camp

13.861

24.747,24

Kel.Ky.Indah

1.857

2.242,90

52.441,60

31.639,46

4.540

5.274,52

110.415,60

175.759,80

Kel Meranti

37.433

105.908,27

Kel. R. Camp

16.001

32.940,55

Kel.Ky.Indah

1.857

2.242,90

52.441,60

31.639,46

KBS (M3)

KBK (M3) Acacia M. Kel. R. Camp Total

Acacia M Total LHP/LP-KHP

-

177.792,03

Wilayah Birang Sortimen / Jenis Kayu

Total Volume LHP/LP-KHP Btg/SM

M3

KB (M3) Kel Meranti

8.294

45.509,09

Kel. R. Camp

1.512

6.770,11

Kel.Ky.Indah

-

-

Kel Meranti

6.630

14.826,68

Kel. R. Camp

3.680

6.904,66

Kel.Ky.Indah

-

-

1.626,78

959,90

361

402,76

KBS (M3)

KBK (M3) Acacia M. Kel. R. Camp

Halaman 29 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Total

22.146,78

75.461,49

15.074

60.451,97

Kel. R. Camp

5.403

13.958,33

Kel.Ky.Indah

-

-

Acacia M

1.626,78

959,90

Total LHP/LP-KHP

-

Kel Meranti

75.461,49

Wilayah Suaran Sortimen / Jenis Kayu

Total Volume LP-KHP Btg/SM

M3

KBK (M3)

-

-

Acacia M.

57.040,50

33.711,67

Acacia M

57.040,50

33.711,67

Total LHP/LP-KHP

57.040,50

33.711,67

Total

Wilayah Tabalar Sortimen / Jenis Kayu

Btg/SM

M3

KBK (M3)

-

-

Acacia M.

55.436,40

32.803,75

-

-

Acacia M

55.436,40

32.803,75

Total LHP/LP-KHP

55.436,40

32.803,75

Total

5. NO. 10

Indikator 3.1.2.

Total Volume LP-KHP

: Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Nomor & Judul VERIFIER 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Pada penilikan ke 4 terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui Aplikasi Si-PUHH Online oleh P2-SKSHHK yang telah ditetapkan oleh Direktur Produksi PT TRH untuk masing masing wilayah sebagai berikut : Wilayah Sambarata dan Birang : 1. Yusak, MP dengan No. Reg. 0138-13/PKBR/XX/2013 sebagai P2-SKSHHK di TPK Hutan 2. Anjas Nabile dengan No. Reg. 01237-13/PKBR/XX/2013 sebagai P2-SKSHHK TPK Antara

Halaman 30 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Wilayah Suaran dan Tabalar : 1. Marzuki dengan No. Reg. 0186-13/PKBR/XX/2011 sebagai P2-SKSHHK TPK Hutan; 2. Suheriyanto dengan No. Reg. 0887-13/PKBR/XX/2015 sebagai P2-SKSHHK di TPK Antara/Loading Poin Terdapat SK. Direktur Produksi yang menetapkan TPK Antara sebagai tempat penumpukan kayu alam dan kayu tanaman sebagai berikut : 1. SK. Direktur Produksi No.01/SK-II/01-2017 tanggal 03 Januari 2017 untuk RKT 2017 (terlampir Peta TPK Antara); 2. SK. Direktur Produksi No.01/SK-II/01-2018 tanggal 02 Januari 2018 (terlampir Peta TPK Antara) Selama periode penilikan ke 4 (Mei 2017 s/d April 2018) diketahui realisasi penggunaan dokumen SKSHHK untuk masing-masing wilayah dan TPK Hutan / TPK Antara sebagai berikut : Wilayah Sambarata (Kayu Alam + Tanaman): 

SKSHHK TPK Hutan KM 23/KM21 ke TPK Antara : 3.372 set dengan Volume 153.565,49 M3  SKSHHK TPK Antara KM 0 ke Indutri : 49 set dengan Volume 140.055,54 M3 Wilayah Birang (Kayu Alam): 

SKSHHK TPK Hutan Km. 22 Lati ke TPK Antara : 951 set dengan Volume 64.374,72 M3  SKSHHK TPK Hutan Km. 16 Birang ke TPK Antara : 59 set dengan Volume 4.047,69 M3  SKSHHK TPK Antara Sembakungan ke Industri : 31 set dengan Volume 74.840,57 M3  SKSHHK TPK Antara Tasuk ke industri : 9 set dengan Volume 25.557,00 M3 Wilayah Suaran (Kayu Tanaman): 

SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara : 968 set dengan Volume 32.290,15 M3  SKSHHK TPK Antara S. Lungsuran Naga ke Indutri : 9 set dengan Volume 42.651,79 M3 Wilayah Tabalar (Kayu Tanaman):  

SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara : 1.182 set dengan Volume 32.281,61 M3 SKSHHK TPK Antara Tabalar/TWI ke Indutri : 8 set dengan Volume 28.425,46 M3

Halaman 31 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

6. NO.

Indikator 3.1.3.

: Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HTI.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

11

3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HTI bisa dilacak balak.

M

Pada penilikan ke 4 telah didapatkan dokumen LHP/LP-KHP dari blok RKT tahun 2017 dan RKT 2018 yang telah dilaporkan oleh Pembuat LHP pada masing-masing wilayah melalui SI-PUHH Online, dimana kayu-kayu hasil tebangan LOA (Kayu Alam) dan Pemanenan (Tanaman) sebelum di LHP kan diukur dan dicatat di Buku Ukur. Semua kayu-kayu yang sudah tercatat di Buku Ukur selanjutnya di LHP kan melalui SIPUHH Online pada Aplikasi LC untuk kayu alam dari LOA dan Aplikasi HTI untuk kayu tanaman dari pemanenan (Acasia M atau Gmelina). Selanjutnya kayu-kayu alam yang sudah di LHP kan dan bila akan diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara harus melalui proses order ID Barcode melalui SI-PUHH Online, kemudian setiap ID Barcode yang tercetak oleh petugas PUHH di scan dengan HP Android untuk diisi data batang kayu sesuai Buku Ukur (nomor petak, jenis kayu, panjang kayu, dan diameter kayu). Setelah identitas dari batang kayu bulat yang akan angkat diangkut sudah di scan maka segera hasil scan dilaporkan via SIPUHH Online untuk di mendapatkan dokumen SKSHHK yang mengangkut kayu-kayu sesuai dengan No. ID Barcode yang telah di scan dan di upload melalui HP Android, dan sebelum mengangkut kayu maka ID Barcode yang tercetak segera ditempel di bontos kayu bulat sesuai dengan nomor urut produksi/tebangan yang tercatat di Buku Ukur. Sehingga tanda-tanda PUHH/ID Barcode dapat ditemukan di bontos kayu alam (hasil penyiapan lahan dari LOA) yang akan diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara /Loading Poin, sedang pada kayu tanaman (hasil pemanenan) tidak ditemukan tanda-tanda PUHH/ID Barcode, karena pada Aplikasi HTI untuk PUHH tidak ada order ID Barcode.

12

3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

M

Sesuai dengan hasil verifier 3.1.3.a diketahui bahwa penandaan kayu yang dterapkan oleh PT TRH dijalankan secara konsisten yaitu terbukti di lapangan bahwa kayu-kayu alam berasal dari LOA

Halaman 32 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI di TPK Antara terdapat tanda ID Barcode yang dihasilkan dari SI-PUHH Online yang menggunakan “Aplikasi LC” di sistemnya. Sedang untuk kayu berasal dari pemanenan hutan tanaman tidak memiliki ID Barcode sesuai dengan “Aplikasi HTI” yang menggunakan ukuran tumpukan kayu tanaman (Acasia M dan atau Gmelina) dengan satuan KBK yaitu satuan stapel meter yang dikonversi ke meter kubik (M3) Kayu-kayu alam yang berasal dari LOA dan akan diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara harus dimintakan ID Barcode sesuai dengan jumlah batang kayu yang diangkut, kemudian ID Barcode yang sudah tercetak di scanner dengan Hp android yang sudah me-upload SIPUHH Online untuk memasukkan data kayu sesuai dengan data kayu di buku ukur yaitu jenis kayu, diameter ujung/pangkal/rata-rata, panjang, nomor petak) dan setelah di up-load maka proses lebih lanjut melalui SIPUHH Online yaitu menerbitkan SKSHHK dan lampiran DHH yang berisi nomor ID Barcode. Sehingga kayu-kayu yang dihasilkan dari blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Blok LOA atau Blok Tanaman) dapat diketahui asal petak atau kompartemen penyiapan lahan.

7.

Indikator 3.1.4.

NO. 13

: Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Nomor & Judul VERIFIER 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Sesuai dengan hasil verifikasi verifier 3.1.2 maka diketahui bahwa bagian PUHH telah mengarsipkan dokumen SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu alam dan kayu tanaman, baik yang diterbikkan dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke industri untuk masing-masing wilayah sebagai berikut : Wilayah Sambarata (Kayu Alam & Tanaman): 

SKSHHK TPK Hutan KM 21/23 ke TPK Antara : 3.372 set dgn Vol 153.565,49 M3  SKSHHK TPK Antara KM 0 ke Indutri : 49 set dgn Vol 140.055,54 Wilayah Birang (Kayu Alam): 

SKSHHK TPK Hutan Km. 22 Lati ke TPK Antara : 951 set dgn Vol 64.374,72 M3

Halaman 33 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

SKSHHK TPK Hutan Km. 16 Birang ke TPK Antara : 59 set dgn Vol 4.047,69 M3  SKSHHK TPK Antara Sembakungan ke Industri : 31 set dgn Vol 74.840,57 M3  SKSHHK TPK Antara Tasuk ke industri : 9 set dgn Vol 25.557,00 M3 Wilayah Suaran (Kayu Tanaman): 

SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara : 968 set dgn Vol 32.290,15 M3  SKSHHK TPK Antara S. Lungsuran Naga ke Indutri : 9 set dgn Vol 42.651,79 M3 Wilayah Tabalar (Kayu Tanaman):   8.

Indikator 3.2.1.

NO. 14

SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara : 1.182 set dgn Vol 32.281,61 M3 SKSHHK TPK Antara Tabalar/TWI ke Indutri : 8 set dgn Vol 28.425,46 M3

: Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Nomor & Judul VERIFIER 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Berdasarkan verifikasi dokumen SIPNBP-SIMPONI yang diterbitkan pada periode audit (Mei 2017 s/d April 2018) maka diketahui bahwa terdapat dokumen Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNBP-SIMPONI sesuai dengan dokumen LHP/LP-KHP yang dibuat oleh P2LHP pada masing-masing wilayah seperti hasil verifier 3.1.1. Selama periode penilikan ke 4 (Mei 2017 s/d April 2018) maka diketahui bahwa total tagihan DR dan PSDH kepada PT TRH sebagai berikut : Wilayah Sambarata (LOA) -

KB KBS KBK Total

Jumlah Tagihan PNBP DR (USD)

PSDH (Rp)

896.882,75

4.535.346.210,00

1.063.943,03

5.354.338.590,00

17.499,82

47.501,59

1.978.325,60

10.067.738.890,00

-

169.276.677,00

845.854,11

3.805.138.300,00.

322.031,01

1.389.642.660,00

Sambarata (Tan) LP-KHP Birang (LOA) -

KB KBS KBK Total

Halaman 34 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI 1.458,28

47.589.960,00

1.169.343,40

5.242.370.920,00

Birang (Tan) LP-KHP

-

5.182.920,00

-

191.488.716,00

LP-KHP

-

174.865.902,00

Gr. Total

3.147.669,00

Suaran (Tan) LP-KHP Tabalar (Tan)

15

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

M

Sesuai dengan Rincian Tagihan DR dan PSDH yang ditujukan kepada PT TRH yang telah melaporkan hasil tebangan kayu alam dan kayu tanaman memakai Aplikasi SI-PUHH Online, maka sesuai dengan hasil verifikasi Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT TRH sebagai bukti pembayaran DR dan PSDH telah dibayar lunas, maka selama periode penilikan ke-4 (Mei 2017 s/d April 2018) PT TRH telah membayar lunas DR dan PSDH sesuai LHP yang di laporkan, dan total DR dan PSDH yang telah dibayar sebagai berikut :  

16

9.

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Indikator 3.3.1.

NO. 17

M

15.850.924.025,00

DR sebesar USD. 3.147.669 ; PSDH sebesar Rp. 15.850.924.025,00.

Sesuai dengan hasil verifier 3.2.1.a dan 3.2.1.b maka diketahui bahwa tariff DR dan PSDH yang dikenakan sesuai dengan kelompok jenis dan jumlah volume dalam satuan (M3/SM) yang telah ditentukan oleh instansi terkait. Ketentuan yang berlaku dalam penentuan tarif DR dan PSDH sebagai berikut :    

PP No 12 Tahun 2014; Permenhut No. P.68/Menhut-II/2014; Permenlhk No.P71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 PermenlhkNo.P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

: Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Nomor & Judul VERIFIER 3.3.1. Dokumen PKAPT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Pada penilikan ke 4 terdapat dokumen PKAPT atas nama PT TRH Nomor 09.05.1.01485 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Junaedi serta distempel. Dokumen PKAPT PT TRH tersebut berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2018

Halaman 35 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

10. NO. 18

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Nomor & Judul VERIFIER 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Sesuai dengan verifier 3.1.4 terkait dengan dokumen SKSHHK yang digunakan mengangkut kayu alam atau tanaman dari TPK Antara /Loading Poin ke industri atau pihak pembeli yang berada di luar pulau Kalimantan, maka pada dokumen SKSHHK tersebut mencantumkan jenis angkutan yaitu Tug Boat (TB) dan Tongkang (TK). Dari hasil verifikasi dokumen kapal yang menjadi arsip di bagian PUHH maka ditemukan bahwa kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu alam dan kayu tanaman tersebut dapat dipastikan kapal yang berbendera Indonesia sesuai dokumen Cargo Manifest setiap TB/TK yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran seperti PT Djakarta Llyoyd (Persero) Berau ; Perusahaan Pelayaran PT Gunung Sebatung; Perusahaan Pelayaran Wasesa Line di Berau. Selama periode penilika ke 4 (Mei 2017 s/d April 2018) diketahui jumlah kapal (TB/TK) yang digunakan untuk mengangkut kayu dari TPK Antara ke industri atau TPTKB yaitu 103 kapal dengan rincian tujuan di pulau Kalimantan dan di luar pulau Kalimantan sebagai berikut: 1. Jumlah kapal ke pulau Kalimantan : 49 kapal (TB/TK) yang mengangkut kayu alam dari LOA ; 2. Jumlah kapal ke luar pulau Kalimantan : 54 kapal (TB/TK) yang terdiri dari 25 kapal mengangkut kayu tanaman (Acasia M. dan Gmelina) dan 29 kapal mengangkut kayu alam dari LOA.

11. Indikator 3.4.1. : NO. 19

Implementasi Tanda V-Legal.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M

Sesuai dengan verifier 3.1.4. maka diketahui bahwa pada setiap dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara dan SKSHHK dari TPK Antara ke Industri (TPT-KB) terdapat tanda VLegal yaitu Indonesian LEGAL Wood dan Nomor Sertifikat PHPL : 007 PHPL -019-IDN 06.14 LPPHPL 019-IDN; dan pada bontos kayu alam terdapat ID Borcode warna kuning dengan tanda V-Legal dengan tulisan dan nomor Sertifikat PHPL yang sama dengan dokumen SKSHHK.

Halaman 36 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

D.

PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : NO. 20

Nomor & Judul VERIFIER 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKLRPL.

13. Indikator 4.1.2. :

NO.

Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Pada penilikan ke 4 diketahui bahwa IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani tetap mengacu pada dokumen AMDAL yang sama yaitu Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Amdal kegiatan terpadu Pabrik Pulp dan Hutan Tanaman Industri Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996 dan dokumen AMDAL tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

21

4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.

M

Pada penilikan ke 4 diketahui bahwa IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani tetap mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang nerupakan bagian yang tidak terpisah dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) terpadu Pabrik Pulp dan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996.

22

4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.

M

Pada periode penilikan ke 4 terdapat Laporan RKL/RPL Tahun 2017 (Triwulan II s/d IV) dan Tahun 2018 (Triwulan I) dan sesuai dengan observasi lapangan bahwa PT TRH telah melakukan pengelolaan dan pemantauan linkungan sesuai dengan Rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, seperti pengambilan data erosi di plot pemantauan erosi, perlindungan flora dan fauna, persiapan alat-alat & regu pemadam kebakaran, papan larangan berburu, pengambilan data emisi, pengambilan data kualitas udara, data curah hujan & debit air S. Suaran, data kualitas air sungai, dan data kualitas air limbah persemaian. Laporan RKL/RPL diatas telah disampaikan

Halaman 37 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

NO.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI kepada instansi terkait sesuai dengan bukti dokumen pengiriman dari agen pengiriman (JNE/Kertagayapusaka/J&T) atau tanda terima

E.

PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : NO.

Prosedur dan Implementasi K3.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

23

5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.

M

Pada penilikan ke 4 terdapat revisi SOP K3 pada tanggal 11 Januari 2018 dengan judul dokumen “Health Safety Environment”, dan PT TRH telah membentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/617.04.K3 tanggal 07 Oktober 2015

24

5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.

M

PT TRH telah memiliki peralatan K3 tapi masih perlu direkomendasikan untuk pemenuhan dan penambahannya sesuai dengan jumlah karyawan di lapangan pada setiap wilayah operasional (Sambarata, Birang, Suara dan Tabalar), walaupun secara umum telah memiliki dan melengkapi peralatan K3 dan berfungsi dengan baik.

25

5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M

Terdapat Laporan P2K3 Triwulan II, III dan IV Tahun 2017 serta Triwulan I Tahun 2018 yang melaporkan kecelakaan kerja PT TRH, dan selama periode penilikan ke 4 tidak terjadi kecelakaan kerja di lapangan.

15. Indikator 5.2.1. : NO. 26

Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M

Terdapat dokumen Resume Rapat tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh pihak karyawan/pekerja dengan perusahaan/PT TRH yang memutuskan bahwa Pengurus Inti SP Kahutindo PT TRH 2015-2018 diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2018, dengan formasi pengurus inti sebagai berikut :      

Edi Adriannur : Ketua SP-Kahut Jarnawi Taraju : Wakil Ketua I Herni Rupia : Sekretaris Sugeng : Wakil Sekretaris Surahman : Bendahara Yusak MP : Wakil Bendahara

Halaman 38 dari 40

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017

16. Indikator 5.2.2. : NO. 27

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

M

Sesuai dengan hasil kesepakatan antara pihak karyawan/pekerja dengan perusahaan/PT TRH yang tertuang di Resume Rapat tanggal 24 Januari 2018, maka diketahui bahwa PKB yang berlaku dari tahun 2015 s.d. 2017 telah disepakati untuk diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2018, sehingga untuk hak dan kewajiban karyawan/pekerja masih berlaku sesuai PKB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/037.3.Kesja

17. Indikator 5.2.3. : NO. 28

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Nomor & Judul VERIFIER 5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

M

Terdapat daftar karyawan/pekerja yang bekerja di PT TRH dan per bulan April 2018 jumlah karyawan PT TRH sebanyak 202 orang yang terdiri dari 194 orang di Berau dan 8 orang di Jakarta (Office). Terdapat daftar karyawan/pekerja dari 4 (empat) kontraktor PT TRH yaitu sejumlah 177 orang. Berdasarkan verifikasi daftar karyawan PT TRH terdapat karyawan PT TRH termuda yaitu Sdri. Khusnul Khatimah yang lahir tanggal 26 Oktober 1999 dan diterima menjadi karyawan PT TRH pada tanggal 04 September 2017 atau pada umur 18 tahun 10 bulan 14 hari sebagai staf Planning. Sedang pada daftar karyawan kontraktor PT TRH terdapat karyawan termuda yaitu Sdr. Hasriadi sebagai TUK dari Kontraktor PT Kolaka Fajar yang lahir tanggal 07 Juli 1999 dan bekerja pada tanggal 03 November 2017 atau berumur 18 tahun 3 bulan 27 hari

Halaman 39 dari 40

f

w

i FPHPL.I8

I

Rev. L Tanggal 1 April 2017

Tru:tindo (er$fca$on

A.

NII.AI

flfiIR

KINERJA PHPL PT TAilIJUNG REDEB HITANI .j

Nti",:

lrd

frlifdifi

i.1,-lltalq r:.,mffifib;

A.

-

:,

:'

:r'l

ASPEKPRASYARAT 1.

Indikator

2.

lndikator 1.2

3,

lndikator 1.3

4.

lndikator|.4

5.

lndikator 1.5

1.1

83

%

83 'too

%

83

% %

100

%

100

%

92

%

8't

%

100

%

so

%

67

%

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

SEDANG

2

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

SEDANG

2

3

SEDANG

2

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

BAIK

3

3

63

66

ASPEKPROOUKSI

B. 1

lndikator 2.1

2.

lndikator 2.2

3.

lndikator 2.3

4.

lndikdor 2.4

5.

lndikator 2.5

6.

lndikator 2.6

c.

ASPEKEKOLOGI 1

lndikator 3.1

2.

lndikdor 3.2

3.

lndikator 3.3

4.

lndikdor 3.4

5.

lndikator 3.5

6.

lndikator 3.6

1CIO

%

92

%

83

%

83

%

67

%

a7

oa

ASPEKSOSIAL

D. 1

lndikator 4.1

2.

lndikdor 4.2

3.

lndikator 4.3

4.

lndikator 4.4

5.

lndikator 4.5

93 100

% %

100

%

92

%

s2

%

JUMLAH

ffi[;ffiF?:,rflfft?,,"Karya

"**)75 Dird
Halaman 40 daritlO