RESUME PENGEMBANGAN KURIKULUM BIOLOGI Dosen Pengampu Dr. Hj. Sri Endah Indriwati, M.Pd
Hari, tanggal : Kamis/ 31 Januari 2019
I.
Nama
: Aini Fathiyyatur Rohmah
NIM
: 160341606035
Kelas
:B
Prodi
: S1 Pendidikan Biologi
Topik
: Menganalisis PERMEN No. 32
Tujuan
: Mengetahui Eavaluasi Kurikulum berdasarkan PERMEN No. 32
Resume PENJELASAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014: ”menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan demikian pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian; yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan; penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide, prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian tersendiri.
Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas : A. Standar Isi : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 22 tahun
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2006 2
Nomor 24 tahun
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
2006
22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah
3
Nomor 14 Tahun Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program 2007
Paket C
B. Standar Kompetensi Lulusan : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 23
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar
Tahun 2006
dan Menengah
Nomor 24 tahun
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
2006
22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan
2
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah
C. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 12
Standar pengawas Sekolah/Madrasah
Tahun 2007
2
Nomor 13 tahun
Standar Kepala Sekolah/Madrasah
2007 3
Nomor 16
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Tahun 2007 4
Nomor 24
Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
Tahun 2008 5
Nomor 25
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Tahun 2008 6
Nomor 26
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
Tahun 2008 7
Nomor 27
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
Tahun 2008 8
Nomor 40
Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan
Tahun 2009 9
Nomor 41
Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan
Tahun 2009 10
11
Nomor 43
Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan
Tahun 2009
Paket C
Nomor 42
Standar Pengelola Kursus
Tahun 2009 12
13
Nomor 44
Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket
Tahun 2009
B dan Paket C
Nomor 45
standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan
Tahun 2009
D. Standar Pengelolaan : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 19
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Tahun 2007
Dasar dan Menengah;
E. Standar Penilaian : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 20
Standar Penilaian Pendidikan
Tahun 2007
F. Standar Sarana Prasaran : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 24
Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan
Tahun 2007
SMA/MA
Nomor 33
Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan
Tahun 2008
SMALB
Nomor 40
Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK
2
3
Tahun 2008
G. Standar Proses : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 41 Tahun
Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
2007
Menengah
Nomor 1 Tahun
Standar Proses Pendidikan Khusus
2
2008 3
Nomor 3 Tahun
Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,
2008
Paket B, dan Paket C
H. Standar Biaya : NO
Nomor Permen
Tentang
1
Nomor 69 Tahun
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah
2009
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
II.
Question 1.
Bagaimana fungsi dan tujuan adanya Standar Nasional Pendidikan?
2.
Bagaimana lingkup penilaian berdasarkan Permen no 32?
III. Answer 1.
Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:
Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
2. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah