RENCANA STRATEGIS P E M B A N G U N A N KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN
2005 - 2009
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA, 2005
Tim Penyusunan RENSTRA Dep. KP 2005-2009 Pelindung :
Sekretaris Jenderal
Tim Pengarah Ketua Anggota
: :
Tim Pelaksana Koordinator : Sekretaris : Anggota
Saifuddin Ishartini :
Kepala Biro Perencanaan dan KLN Sekretaris Inspektorat Jenderal Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Sekretaris Ditjen P 3 K Sekretaris Ditjen PK2P Sekretaris Ditjen PSDKP Sekretaris B R K P Kapusdiklat Perikanan Kapusdiklat Aparatur Kapuskari Kapusinfoyanmas
Nilanto Perbowo Rahmat Lubis Martin Linting Bambang Herunadi Limanseto Asri Setyawati
Chaery Novari Ida Kusuma Agusdin Subiantoro Djojo Suwardjo Budi Sugianti Gun Yanto
Daftar Isi
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV BAB V
BAB VI
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan KONDISI SAAT INI A. Keragaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 1. Lingkungan 2. Sosial 3. Ekonomi B. Potensi dan Peluang Pengembangan 1. Potensi 2. Pasar Ekspor 3. Pasar Dalam Negeri C. Permasalahan Yang Dihadapi 1. Masalah Internal 2. Masalah Eksternal D. Lingkungan Strategis 1. Faktor Lingkungan Strategis 2. Strategi Abad 21 KONDISI YANG DIINGINKAN A. Lingkungan B. Sosial C. Ekonomi TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEBIJAKAN DAN PROGRAM A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Dasar Kebijakan D. Strategi dan Kebijakan E. Program PENUTUP
1.1 1.4
2.2 2.6 2.8 2.10 2.14 2.16 2.17 2.17 2.18 2.24 3.1 3.2 3.3 4.1
5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 6.1
Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia‐Nya Departemen Kelautan dan Perikanan dapat menyusun “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2005‐2009” sebagai tindak lanjut dari Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004‐2009. Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2005‐ 2009. Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders dan instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga buku ini bemanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Jakarta, November 2005 Menteri Kelautan dan Perikanan FREDDY NUMBERI
i
Rencana Strategis( RENSTRA) Tahun 2005-2009
BAB – I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Arah pembangunan yang tepat pada periode 5 tahun Kabinet Indonesia Bersatu adalah pemulihan kembali perekonomian nasional melalui upaya terobosan dengan merevitalisasi sumber‐sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumber‐sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber‐sumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan komparatif bangsa. Di antara resources based industries tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional, sehingga sudah saatnya sektor ini menjadi prioritas pembangunan nasional. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi semakin penting, jika membandingkan kesuksesan beberapa negara dalam pembangunan sektor tersebut, seperti Islandia, Norwegia, Thailand, dan Korea Selatan. Berdasarkan pengalaman pembangunan kelautan dan perikanan di beberapa negara tersebut, bangsa Indonesia sepatutnya optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan
1.1
Rencana Strategis( RENSTRA) Tahun 2005-2009
dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan bernilai sekitar US$ 136,5 milyar, meliputi perikanan sebesar US$ 31,9 milyar, wilayah pesisir lestari sebesar US$ 56 milyar, bioteknologi laut sebesar US$ 40 milyar, wisata bahari sebesar US$ 2 milyar dan minyak bumi sebesar US$ 6.6 milyar. Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian besar merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: pencemaran laut dan pembuangan limbah secara ilegal oleh negara lain, pencurian ikan, gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan skala kecil. Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan masa lalu yang lebih berorientasi ke darat (terresterial), yang menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor‐sektor daratan. Akibat kondisi yang demikian, kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan problem krisis ekonomi, Departemen Kelautan dan Perikanan
1.2
Rencana Strategis( RENSTRA) Tahun 2005-2009
ketertinggalan serta kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan serta rakyat Indonesia pada umumnya. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik‐baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menggerakkan seluruh potensi bangsa diperlukan kesungguhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta dukungan politik, ekonomi dan sosial untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional. Dengan kata lain sudah seharusnya sektor kelautan dan perikanan dijadikan main stream (arus utama) pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan nasional yakni pro‐ poor, pro‐job dan pro‐growth. Disamping itu perlu disusun kebijakan dan strategi yang pro‐ bussiness. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis, yakni modal dasar (yang antara lain meliputi potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan), tantangan dan masalah yang masih dihadapi hingga saat ini, instrumental input, dan lingkungan strategis (baik global maupun regional). Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk Departemen Kelautan dan Perikanan
1.3
Rencana Strategis( RENSTRA) Tahun 2005-2009
menetapkan strategi, juga untuk menetapkan visi, dan misi serta kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan. B. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005‐2009 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan pada periode 2005–2009. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
Departemen Kelautan dan Perikanan
1.4
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
BAB – II KONDISI SAAT INI A. Keragaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah memasuki usia 5 (lima) tahun sejak dibentuknya menjelang akhir tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden KH.Abudurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sejak bulan Juli 2001, peranan DKP menjadi semakin penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program normalisasi kehidupan ekonomi, dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat, yang merupakan salah satu program kerja Kabinet Gotong Royong pada periode tersebut. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode tahun 2000‐2004 masih mengacu kepada Garis‐Garis Besar Haluan Negara tahun 1999, Undang‐Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000‐2004, Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan 2001‐2004, serta Program Kerja Kabinet Gotong Royong.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.1
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mencapai daya saing yang tinggi. Pencapaian hasil (kinerja) Departemen Kelautan dan Perikanan terutama dalam periode 2000‐2004, diukur dari indikator proses (process indicators) dan indikator luaran (output indicators). Indikator proses mencakup adanya konsistensi kebijakan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator luaran merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode tahun 2000‐2004 antara lain sebagai berikut : 1. Lingkungan Ekosistem pesisir dan pulau‐pulau kecil yang sangat berpengaruh pada tingkat produktivutas sumber daya kelautan dan perikanan meliputi: ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, padang lamun dan estuaria, serta ekosistem budidaya laut. Secara umum kondisi ekosistem laut, pesisir dan pulau‐pulau kecil telah mengalami degradasi fisiik dengan laju degradasi yang mengancam keberlanjutan dan kelestarian sumber daya.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.2
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Saat ini, kondisi ekosistem terumbu karang dapat digambarkan sebagai berikut :
•
•
• Luas terumbu karang di perairan Indonesia mencapai lebih dari 60.000 km2. Wilayah Indonesia merupakan lokasi bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia dan merupakan wilayah yang kaya dengan keanekaragaman biota perairan. • Terdapat 300 jenis karang sebagai habitat dari 200 jenis ikan, mollusca, crustacea, sponge, algae, lamun dan biota lainnya. Kondisi terumbu karang saat ini mencapai kerusakan rata‐rata 40% (sumber : P3O‐LIPI) dengan rincian : rusak berat 40,14%, rusak sedang 29,22%, dan baik 6,41‐24,23%. Di Indonesia Barat kondisi memuaskan tinggal 3,93%, di Indonesia Tengah tinggal 7,09%, sedangkan di Indonesia Timur kondisi memuaskan tinggal 9,80%.
Penyebab kerusakan terumbu karang antara lain adalah (i) kegiatan manusia : penangkapan dengan alat yang merusak dan eksploitasi berlebih, pencemaran dan sedimentasi, perencanaan kurang tepat, dampak pembangunan di darat dan (ii) faktor alam: Elnino, La‐Nina, topan, gempa dan banjir
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.3
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
•
Wilayah yang mengalami degradasi oleh pencemaran tinggi antara lain adalah di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Lampung dan Sulawesi Selatan.
Sedangkan untuk ekosistem mangrove, kondisi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut : •
•
•
Mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah pesisir dan laut karena memiliki fungsi proteksi, ekologi, dan ekonomi. Disamping itu, wilayah mangrove merupakan daerah asuhan (nursery ground), pemijahan (spawning ground), dan tempat mencari makan (feeding ground), serta shelter berbagai jenis biota. Potensi lain adalah sebagai tempat ekowisata. Pada periode 1982‐1993, terjadi penurunan luasan mangrove dari 5,21 juta menjadi 2,5 juta ha dan terjadi hampir merata di seluruh wilayah pesisir. Konversi lahan mangrove menjadi lahan usaha tambak secara besar‐besaran terjadi di provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur (delta
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.4
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Mahakam). Demikian pula konversi lahan mangrove menjadi lahan industri terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. •
Terjadinya konflik penggunaan ruang dengan pertanian, permukiman, pertambangan, perhubungan laut dan pariwisata menyebabkan sebagian wilayah mangrove tidak dapat dipertahankan.
Untuk ekosistem padang lamun (seagrass), yang merupakan sumber produktivitas primer pendukung kehidupan biota laut, kondisi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut : •
•
Lamun merupakan ekosistem penyangga pantai terhadap abrasi dan erosi, serta sebagai perangkap sedimen dan penstabil dasar laut. Di Indonesia ditemukan 12 jenis dominan yang termasuk ke dalam 7 marga & 2 suku, juga terdapat jenis lamun dalam skala besar & menutupi dasar perairan yang luas membentuk suatu padang lamun (seagrass bed). Penyebaran ekosistem padang lamun di Indonesia mencakup wilayah perairan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Teng‐ gara dan Papua.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.5
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
2. Sosial a. Meluasnya Pemerataan
kabupaten/kota
Orientasi pembangunan kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun terakhir mampu memperluas pemerataan pembangunan dan hasil‐hasilnya melalui distribusi dan alokasi anggaran ke kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di daerah telah menunjukkan peningkatan dalam pemerataan dan perluasan cakupan area pembangunan. Pembangunan telah dilaksanakan di kabupaten/ kota di wilayah pesisir dan kabupaten/kota pedalaman yang potensial untuk budidaya air tawar, serta secara bertahap di pulau‐pulau kecil. JANGKAUAN Cakupan program PROGAM PEMBERDAYAAN pemberdayaan ekonomi masyarakat 200 nelayan, pembudidaya ikan, dan 150 100 masyarakat pesisir meningkat dari 50 tahun ke tahun mencakup jumlah 0 2000 2001 2002 2003 2004 kabupaten/kota. tahun
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.6
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat tersebut dilaksanakan di kabupaten/kota melalui : Peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, serta pulau‐pulau kecil yang berpenduduk miskin, melalui program pemberdayaanekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil. Pengembangan intensifikasi pembudidayaan udang, kerapu, rumput laut, dan nila. Pemberdayaan perempuan dan generasi muda. Pemberdayaan masyarakat di pulau‐pulau kecil dan di wilayah perbatasan. b. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Langkah‐langkah sistematis dan terarah yang telah ditempuh dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, telah mendorong partisipasi masyarakat dan menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat luas (masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya, LSM, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat lainnya) terhadap sektor kelautan dan perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan
2.7
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Kepedulian ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan departemen serta sumbangan pemikiran untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di berbagai media massa dan kepedulian dalam proses pembangunan secara keseluruhan. 3. Ekonomi a. Meningkatnya Pertumbuhan Sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan, pembangunan kelautan dan perikanan sampai tahun 2004 telah menunjukan keberhasilan berbagai kebijakan dan program, yang ditunjukan oleh beberapa indikator makro sebagai berikut:
PDB Perikanan Produksi Hasil Perikanan Ekspor Hasil Perikanan Konsumsi Ikan Kesempatan Kerja : Jumlah nelayan Jumlah pembudidaya ikan
Tahun 2000
Tahun 2004
Kenaikan 2000-2004
Rp. 30,94 triliun 5,1 juta ton US$ 1,6 miliar 21,57 kg/kapita
Rp. 55,26 triliun 6,8 juta ton US$ 2,1 miliar 23,18 kg/kapita
15,66% per thn 7,42 % per thn 7,16% per thn 1,83% per thn
3,1 juta orang 2,1 juta orang
3,4 juta orang 2,4 juta orang
2,59% per thn 2,97% per thn
Disamping itu, terjadi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp. 11,7 miliar pada tahun 2000 menjadi Rp. 615,73 miliar pada tahun 2004, yang merupaka salah satu tolok ukur kinerja departemen. Dalam kurun waktu yang sama, juga telah terjadi peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, terutama penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan
2.8
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
(PEMP) dari Rp. 392.569,00 pada tahun 2000 menjadi Rp. 742.700,00 pada tahun 2003. b. Berkembangnya Sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Dalam periode 2000‐2004, telah dikembangkan sistem pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain meliputi : Sistem perijinan usaha Sistem pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya Sistem penyaluran bahan bakar untuk nelayan Sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Sistem karantina ikan nasional Program legislasi nasional Pengembangan riset dan teknologi Dukungan permodalan Penertiban penambangan pasir laut ilegal Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Sistem pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir terpadu Departemen Kelautan dan Perikanan
2.9
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
B. Potensi dan Peluang Pengembangan Sumber daya pesisir dan lautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); dan energi yang tidak dapat diperbaharui (non‐renewable resources) seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Pada bagian berikut secara singkat dipaparkan gambaran potensi sumber daya tersebut, khususnya sumber daya yang dapat diperbaharui, yang mencakup perikanan tangkap dan jasa lingkungan laut, budidaya, baik budidaya laut, air payau, kolam air tawar dan karamba penangkapan di perairan umum, terumbu karang, serta sedikit paparan tentang potensi sumber daya yang non renewable. 1. Potensi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumberdaya, terutama sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.10
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
PELUANG PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN
I
II VII VI
IX III IV
Keterangan :
V VIII
= tidak ada peluang pengembangan = Ada Peluang Pengembangan
I, Selat Malaka, II, Laut Cina Selatan, III, Laut Jawa, IV, Selat Makassar dan Laut Flores, V, Laut Banda, VI, Teluk Tomini dan Laut Maluku, VII,Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, VIII, Laut Arafura IX, Samudera Hindia
Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.11
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
potensi lestari, dan sudah dimanfaatkan sebesar 4,7 juta ton pada tahun 2004 atau 91.8% dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari 25.000 jenis. Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta ha dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap,
kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kerang‐kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.12
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah lingkup tugas DKP dan dapat Usaha budidaya dimanfaatkan untuk mendorong rumput laut skala kecil pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Potensi dan peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan meliputi (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri Kegiatan di pasar ikan bioteknologi kelautan dan perikanan, di Jawa Tengah (5) pengembangan pulau‐pulau kecil, (6) pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, (7) deep sea water, (8) industri garam rakyat, (9) pengelolaan pasir laut, (10) industri penunjang, (11) pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, dan (12) keanekaragaman hayati laut.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.13
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholder lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting. Disamping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula potensi kelembagaan, seperti peranan Komisi Tuna, Komisi Udang, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), LSM Bidang Kelautan dan Perikanan, dll., di masa datang perlu terus disinergikan. Potensi lain adalah potensi sarana prasarana yang telah dimiliki, seperti layanan unit karantina ikan, balai pengembangan, balai riset, balai/loka budidaya, sekolah perikanan, dll. Disamping itu, ada pula potensi daerah yang telah menyusun Renstrada (Rencana Strategis Daerah) dibidang kelautan dan perikanan. 2. Pasar Ekspor Seiring dengan peningkatan penduduk dunia, permintaan terhadap produk‐produk kelautan dan perikanan di pasar dunia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: Departemen Kelautan dan Perikanan
2.14
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
a. Meningkatnya kesadaran manusia terhadap produk perikanan sebagai makanan yang sehat untuk dikonsumsi karena mengandung nilai gizi yang tinggi, rendah kolesterol dan mengandung asam lemak tak jenuh omega 3 yang dapat meningkatkan kecerdasan. b. Dampak consumption mass dari globalisasi yang menuntut produk pangan yang dapat diterima secara internasional (food become more international), tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan dan agama. Komoditas ikan merupakan jenis produk pangan yang memenuhi syarat tersebut. c. Semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika dan makanan serta minuman yang sebagian besar bahan produksinya berasal dari biota perairan. Secara umum perdagangan hasil alam laut “Sponge” yang perikanan dunia terus mengalami Bahan memiliki kandungan senyawa bioaktif peningkatan rata‐rata sebesar 8,50% per tahun sepanjang tahun 1990‐an dengan nilai sekitar US$ 10,37 miliar. Laju pertumbuhan produksi dunia masih didominasi oleh perikanan tangkap, sekitar 80%, namun menunjukan pertumbuhan yang mendatar, yakni 1,7% per tahun. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya laut. Negara‐negara tujuan ekspor dunia, khususnya untuk Indonesia, masih didominasi oleh Jepang (25%), Singapura (13%), USA (11%), Hongkong (7%), RRC (4%), dan Thailand (4%).
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.15
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
3. Pasar Dalam Negeri Produk perikanan di pasar dalam negeri (domestik) berguna untuk menyediakan kebutuhan pangan berupa protein hewani dimana sekitar 60‐65% kebutuhan protein hewani bersumber dari produk perikanan. Di samping itu, produk perikanan di dalam negeri berfungsi pula sebagai bahan baku industri pengolahan tepung ikan, kosmetika, obat‐obatan, probiotik dan bioaktif. Pasar domestik memiliki potensi yang besar untuk menyerap hasil perikanan nasional. Hal ini dapat diperkirakan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 217 juta pada tahun 2004. Bila tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita pada tahun 2004 mencapai 23,18 kg/kapita, maka jumlah produk perikanan yang diserap di pasar nasional mencapai 5,3 juta ton pada tahun tersebut. Jumlah tersebut masih berasal dari kebutuhan pangan saja, belum termasuk kebutuhan bahan baku industri.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.16
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
C. Permasalahan Yang Dihadapi Walaupun berbagai hasil telah dicapai dalam periode 2000‐2004, namun masih terdapat permasalahan yang dihadap yakni : a. Masalah internal bidang kelautan dan perikanan : Sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional dan struktur armada perikanan didominasi skala kecil Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antar wilayah maupun antar spesies. Terjadinya praktek illegal fishing Pengembangan perikanan budidaya belum optimal Belum optimalnya pemanfaatan pulau‐pulau kecil Kerusakan ekosistem pesisir dan laut di beberapa kawasan Belum optimalnya pengelolaan konservasi laut dan perairan umum Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan non konvensional b. Masalah eksternal yang mempengaruhi kelautan dan perikanan : Rendahnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi nasional (kemakmuran bangsa), sehingga perhatian, pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK kelautan dan perikanan juga menjadi rendah. Belum adanya dukungan permodalan yang memadai Kebijakan moneter, fiskal dan investasi belum kondusif Tata ruang dan pengendalian pencemaran belum kondusif Keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha Penegakan hukum (Law Enforcement) masih lemah
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.17
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Namun demikian, permasalahan tersebut di atas terus menerus diupayakan pemecahannya bersama‐sama dengan instansi sektor terkait lain dan para stakeholders. D. Lingkungan Strategis 1. Faktor Lingkungan Strategis a. Faktor Lingkungan Internasional Memasuki abad ke‐21, Indonesia dihadapkan pada tantangan internasional sehubungan dengan mulai diterapkannya pasar bebas, mulai dari AFTA (pasar bebas ASEAN) hingga APEC (pasar bebas Asia Pasifik). Seiring dengan itu, terjadi berbagai perkembangan lingkungan strategis internasional, antara lain (1) proses globalisasi, (2) regionalisasi blok perdagangan, (3) isu politik perdagangan yang menciptakan non‐tariff barier, dan (4) isu tarifikasi dan tariff escalation bagi produk agroindustri, dan (5) perkembangan kelembagaan perdagangan internasional. Esensi dari pengaruh lingkungan strategis internasional adalah terbukanya peluang pasar untuk ekspor dan sekaligus tantangan untuk bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Dengan demikian strategi untuk menghadapi peluang dan tantangan tersebut adalah meningkatkan keunggulan berdaya saing.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.18
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Keunggulan bersaing yang dimiliki suatu negara dalam era perdagangan bebas tidak dapat hanya mengandalkan keunggulan potensi sumber daya saja sebagai keunggulan komparatif. Menguatnya globalisasi ekonomi dunia (produksi dan konsumsi) yang menyertai liberalisasi perdagangan, akan memungkinkan negara lain memanfaatkan melimpahnya sumberdaya melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan multinasional. Dengan demikian peran keunggulan sumber daya (keunggulan komparatif) suatu negara akan semakin kabur, meskipun demikian keunggulan komparatif ini dapat memberikan kontribusi pada keunggulan bersaing. Faktor‐faktor yang menjadi tulang punggung kemampuan daya saing adalah (1) inovasi teknologi dalam sistem produksi, sehingga biaya produksi menjadi efisien, (2) inovasi teknologi dalam penanganan pasca panen, sehingga sesuai dengan tuntutan konsumen, baik dalam bentuk (form) maupun dalam selera (taste), (3) inovasi manajemen dalam sistem agribisnis, sehingga mampu mengakumulasi efisiensi yang dicerminkan dalam keunggulan bersaing, (4) sistem pendukung yang akomodatif, berupa pembangunan infrastruktur, perbankan dan kebijakan pemerintah dan (5) Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Globalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif tersebut menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Pergerakan ke arah tingkat efisiensi ini menuntut penggunaan teknologi tinggi yang semakin intensif yang harus tetap memperhatikan asas‐ asas kelestarian lingkungan, serta kemampuan manajerial dan profesionalisme yang semakin
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.19
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
meningkat pula. Dampak lain dari kondisi tersebut adalah persaingan yang ketat dalam kualitas produk termasuk produk dan jasa dari sektor kelautan dan perikanan. Terdapat dua aspek globalisasi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, yakni aspek ekologi dan ekonomi. Secara ekologi, terdapat berbagai kaidah internasional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (fisheries management), seperti adanya Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan FAO (1995). Aturan ini menuntut adanya praktek pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, dimana setiap negara dituntut untuk memenuhi kaidah‐kaidah tersebut, selanjutnya dijabarkan di tingkat regional melalui organisasi/komisi‐komisi regional (Regional Fisheries Management Organizations‐RFMOs) seperti IOTC (Indian Ocean Tuna Comission) yang mengatur penangkapan tuna di perairan India, CCSBT, dll. Selain itu, Committee on Fisheries FAO telah menyepakati tentang International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang mengatur mengenai (1) praktek ilegal seperti pencurian ikan, (2) praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah, atau laporannya di bawah standar, dan (3) praktek perikanan yang tidak diatur sehingga mengancam kelestarian stok ikan global. Sementara itu dalam aspek ekonomi, liberalisasi perdagangan merupakan ciri utama globalisasi. Konsekuensinya adalah ketatnya persaingan produk‐produk perikanan pada masa datang. Oleh karenanya produk‐produk perikanan akan sangat ditentukan oleh berbagai kriteria, seperti (1) produk tersedia Departemen Kelautan dan Perikanan
2.20
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
secara teratur dan berkesinambungan, (2) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, dan (3) produk dapat disediakan secara masal. Selain itu, produk‐produk perikanan harus dapat pula mengantisipasi dan mensiasati segenap isu perdagangan internasional, termasuk: isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu property right, isu responsible fisheries, precauteonary approach, isu hak asasi manusia (HAM), dan isu ketenagakerjaan. Akan halnya ISO 14000, mensyaratkan bahwa produk sektor perikanan harus dihasilkan dari suatu proses produksi yang berwawasan lingkungan: (1) proses produksi tidak merusak tatanan, fungsi dan proses ekologis; dan (2) proses produksi tidak membahayakan pelaku produksi dan kesehatan atau jiwa konsumen. Selain itu, telah disepakati pula beberapa standar inetrnasional, misalnya mengenai SPS (Sanitary and Phytosanitary) yang bersifat multidimensi. Kriteria kualitas SPS mencakup keamanan pangan (Food Safety Attributes), kandungan gizi (Nutrition Attributes). Oleh karena itu standarisasi produk dan proses perlu segera dikembangkan. Pengaruh globalisasi yang lainnya, terutama di bidang pembinaan sumberdaya manusia kelautan yang harus sesuai ketentuan IMO (International Maritime Organization), yang disebut Standard Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnels (STCW‐F 95). STCW‐F 95 mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan jaga laut khusus untuk personil kapal penangkap ikan, sehingga Indonesia perlu melakukan upaya‐upaya dalam rangka menuju pencapaian standar sumber daya manusia kelautan internasional.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.21
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
b. Perkembangan Isu Domestik Kewenangan pelaksanaan pembangunan nasional termasuk implementasi pembangunan berkelanjutan serta penciptaan keunggulan bersaing, sebagian besar telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, melalui instrumen Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan jawaban dari kebutuhan untuk lebih menekankan prinsip‐prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu hal‐ hal tersebut dan seiring dengan perkembangan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas, nyata, diberikan kepada daerah secara proporsional. Wujud Otonomi Daerah adalah pengaturan dan pembagian wewenang serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menempatkan pemerintah daerah sebagai pelayan utama dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan, demokratis, aspiratif, serta memiliki keunggulan bersaing. Untuk itu, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang cukup luas, yakni kewenangan seluruh bidang Departemen Kelautan dan Perikanan
2.22
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Untuk menjalankan kewenangan di atas, Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Begitu juga kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Dengan demikian arah dari pembangunan daerah merupakan resultante dari perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan, perkembangan arah global, kecenderungan integrasi ekonomi dan perubahan isu domestik. Arah pembangunan daerah adalah menjadikan pemerintah daerah sebagai pelayan utama untuk mensejahterakan masyarakat, dengan mengakomodasikan arah perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan, keunggulan bersaing dan isu demokratisasi, berkeadilan dan aspiratif dan partisipasi masyarakat. Dalam implementasinya, Otonomi Daerah membawa sejumlah implikasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pertama, sudah seharusnya daerah mengetahui potensi perikanan serta batas‐batas wilayahnya sebagai dasar untuk meregulasi pengelolaan sumberdaya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.23
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
sesuai di daerahnya. Kedua, daerah dituntut bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di daerahnya itu. Ketiga, semakin terbuka peluang bagi masyarakat lokal, utamanya nelayan untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya. 2. Strategi Pembangunan Untuk Abad 21 Pembangunan ekonomi pada abad 21 menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk bersaing dan mengakomodasikan tuntutan pasar global. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat menuju pada kemandirian sedangkan pemerintah hanya bersifat fasilitator. Tiga hal pokok yang akan dilakukan tentang arah pembangunan ekonomi ke depan, yaitu (1) membangun perekonomian yang berkeunggulan kompetitif (competitive advantage) berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage), (2) menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, (3) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks pola pembangunan tersebut terdapat tiga fase yang dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing, yaitu (a) fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumberdaya alam (resource driven), (b) fase kedua adalah pembangunan yang Departemen Kelautan dan Perikanan
2.24
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
digerakkan oleh investasi (investment driven) dan (c) fase ketiga adalah pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (inovation driven). Fase pertama adalah identik dengan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan yang bercirikan peningkatan produksi melalui intensifikasi, sub sistem hulu‐hilir belum berkembang dan produk akhir didominasi produk primer atau produk yang bersifat natural resources based and unskill labour intensive. Karenanya pembangunan pada fase ini merupakan perekonomian yang berbasis pada sumber daya kelautan dan perikanan. Fase kedua dari pembangunan sistem usaha kelautan dan perikanan adalah digerakkan oleh investasi yang berimbang dari hulu sampai hilir dan sub sistem penunjangnya. Produk akhir fase ini bersifat olahan atau bersifat capital and skill labour intensive. Perekonomian pada fase kedua ini merupakan perekonomian berbasis industri. Fase ketiga adalah sistem usaha kelautan dan perikanan yang digerakkan oleh innovation driven, dicirikan oleh menonjolnya kegiatan riset dan pengembangan. Pada sub sistem hilir digerakkan oleh inovasi‐inovasi dalam teknologi proses, teknologi produk, teknologi kemasan. Produk akhir dari sistem usaha kelautan dan perikanan akan didominasi oleh produk‐produk yang bersifat technology intensive and knowledge based. Perekonomian pada fase ini merupakan perekonomian berbasis teknologi. Keberlanjutan dari sistem usaha kelautan dan perikanan merupakan upaya untuk senantiasa meng‐implementasikan dimensi keberlanjutan, antara lain memelihara kelestarian sistem penunjang kehidupan, meng‐ akomodasikan aspek keadilan dan pemerataan, pemberdayaan kelembagaan (empowering), dan Departemen Kelautan dan Perikanan
2.25
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
meng‐akomodasikan prinsip efisiensi dan keadilan alokasi sumberdaya alam pada seluruh fase pembangunan . Dengan demikian arah jangka panjang dari pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk mentransformasikan dari fase pertama ke fase ketiga, dengan tetap mengintegrasikan prinsip‐prinsip keberlanjutan dan melibatkan masyarakat, sehingga memiliki daya saing tinggi pada pasar global.
Departemen Kelautan dan Perikanan
2.26
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
BAB – III KONDISI YANG DIINGINKAN Rencana Strategis Pembangunan Departemen Kelautan dan Perikanan dihasilkan melalui penyerasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004‐2009, Visi, Misi Departemen Kelautan dan Perikanan dan Renstra sebelumnya. Program disusun berdasarkan usulan dari unit kerja, yang selanjutnya disusun berdasarkan bidang kewenangan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Setiap unit kerja dituntut kinerjanya sesuai dengan format AKIP‐LAKIP, untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Indikator makro merupakan pengerucutan dan interaksi berbagai kinerja unit kerja, sehingga indikator makro adalah pencapaian sasaran strategis. A. Lingkungan Dalam periode lima tahun ke depan, kondisi lingkungan yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang‐Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut :
Departemen Kelautan dan Perikanan
3.1
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
•
Terwujudnya masyarakat pesisir dan pulau‐pulau kecil yang mampu mengelola sumber daya di wilayahnya secara bertanggung‐ jawab
•
Terwujudnya lingkungan pesisir dan laut yang bersih dan sehat sehingga dapat menjamin produktivitas sumber daya perikanan serta keanekaragaman hayati laut. •
•
Sumber daya kelautan non‐konvensional yang dapat memberikan manfaat dan dapat diperhitungkan sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui upaya (1) pembentukan kelembagaan pengawasan yang mandiri, (2) pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dan tenaga pengawas, (3) pengembangan teknologi pengawasan, (4) peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pengawasan, (5) penaatan dan penegakan hukum.
B. Sosial Jangkauan program pengentasan kemiskinan dalam lima tahun kedepan, ditargetkan sebesar 18% dari populasi masyarakat pesisir, dengan tahapan sebagai berikut :
Departemen Kelautan dan Perikanan
3.2
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
SASARAN JANGKAUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN, 2005‐2009
Uraian
2005
Jangkauan Program Pengentasan Kemiskinan (% populasi masyarakat pesisir)
2006
2007
2008
2009
Kenaikan (%/thn)
7,5
10,00
14,00
16,00
18,00
25,03
C. Ekonomi Indikator makro untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai pada periode tahun 2005‐2009 adalah sebagai berikut : INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2005‐2009 No. 1.
2.
Uraian Produksi Perikanan (ton) : Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Ekspor Hasil Perikanan (US 1.000)
2005
2006
2007
2008
2009
Kenaikan (%/thn) 7.218.010 7.727.730 8.297.480 8.979.060 9.708.840 7,69 4.970.010 2.248.000
5.101.930 2.625.800
5.209.480 3.088.000
5.331.560 3.647.500
5.438.840 4.270.000
2,28 17,40
3.000.000
3.200.000
3.800.000
4.500.000
5.000.000
13,74
Departemen Kelautan dan Perikanan
3.3
Rencana Stretegis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2005‐2009 Lanjutan
No.
Uraian Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) Penyediaan kesempatan kerja kumulatif (orang) Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya
3.
4.
2005
2006
2007
2008
2009
Kenaikan (%/thn)
25,00
26,00
29,00
31,60
32,29
6,67
6.937.760
7.735.030
8.446.960
9.276.510
10.238.720
10,22
3.561.860 3.375.900
3.741.900 3.993.130
3.746.510 4.700.450
3.750.170 5.526.340
3.754.370 6.484.350
1,35 17,73
2,50
3,10
3,80
4,40
5,10
19,57
5
Kontribusi terhadap PDB Nasional (%) (tidak termasuk pengolahan)
Departemen Kelautan dan Perikanan
3.4
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
BAB – IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004‐2009. Arah kebijakan RPJMN 2004‐2009 yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan. RENSTRA adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja‐KL) yang merupakan rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program‐program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RENSTRA, Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Departemen Kelautan dan Perikanan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Adapun fungsinya adalah melakukan : Departemen Kelautan dan Perikanan
4.1
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
1) 2) 3) 4) 5)
Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, terdiri dari 8 (delapan) unit kerja Eselon I, yakni : 1) Sekretariat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen 2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perikanan tangkap 3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perikanan budidaya 4) Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan 5) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau‐Pulau Kecil Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang eksplorasi dan tata pemanfaatan kelautan, pesisir, dan pulau‐pulau kecil Departemen Kelautan dan Perikanan
4.2
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
6) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 7) Inspektorat Jenderal Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen 8) Badan Riset Kelautan dan Perikanan Melaksanakan riset di bidang kelautan dan perikanan Staf Ahli Memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
Departemen Kelautan dan Perikanan
4.3
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
BAB – V KEBIJAKAN DAN PROGRAM A. Visi dan Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah : ”PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG LESTARI DAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI KESATUAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK BANGSA”. Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan/pemerataan (equity), pertumbuhan (growth), dan berkelanjutan daya dukung lingkungan (environmental sustainability).
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.1
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
1. 2. 3. 4. 5.
Untuk itu, misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah : Meningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. Meningkatan peran sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan. Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan memperkuat budaya bahari bangsa.
B. Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah adalah : 1) Terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia melalui peningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. 2) Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. 3) Terwujudnya kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung. 4) Meningkatnya konsumsi ikan masyakarat. 5) Meningkatnya peran laut sebagai pemersatu bangsa dan menguatnya budidaya bahari bangsa. Departemen Kelautan dan Perikanan
5.2
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah : 1. Meningkatnya usaha dan kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran program 2. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional 3. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. 4. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat. 5. Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat. Penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kelautan dan perikanan terwujud dari indikator makro pada tahun 2009, yaitu: 1) Meningkatnya pendapatan rata‐rata kelompok sasaran program menjadi sebesar Rp 1,5 juta per bulan; 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 75.000 orang dalam 5 tahun dan 7.500 orang aparatur; 3) Kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,1 %; 4) Produksi perikanan sebesar 9,7 juta ton; 5) Nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5,0 miliar; 6) Konsumsi ikan sebesar 32,3 kg/kapita /tahun; 7) Penyediaan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,2 juta jiwa; a. Perikanan Tangkap : 3,7 juta orang; b. Perikanan Budidaya : 6,5 juta orang; 8) Jangkauan program pengentasan kemisikinan sebesar 18% dari populasi masyarakat pesisir (21 juta orang).
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.3
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
C.
Dasar Kebijakan Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dasar kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : Undang‐Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang‐Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004‐2009 Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R‐PJMN) Tahun 2004‐2009, rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu kepada agenda pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu yakni : Agenda ke‐1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai, Agenda ke‐2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis, Agenda ke‐3 : Mewujudkan Indonesia Yang Lebih Sejahtera. Pelaksanaan ketiga agenda pembangunan nasional tersebut di atas didasarkan pada 3 pilar strategi pembangunan, yakni pro‐poor, pro‐job dan pro‐ growth yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rumusan strategi pembangunan yang tepat. Dalam hal ini, DKP terkait dengan Agenda ke‐1 dan Agenda ke‐3, yang selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan dan berbagai program pembangunan kelautan tahun 2005‐2009. Departemen Kelautan dan Perikanan
5.4
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
D. Strategi dan Kebijakan Dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional dan mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: 1. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good governance dan clean government, yang tercermin dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pelaksanaan program, untuk mencapai sasaran strategis jangka menengah. 2. Potensi kelautan dan perikanan diperuntukkan bagi sebesar‐besarnya kesejahteraan rakyat, yang direfleksikan ke dalam berbagai regulasi yang berpihak kepada bangsa sendiri dan diarahkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan (pro‐poor), menyerap tenaga kerja (pro‐job) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro‐growth). 3. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip‐prinsip keadilan dan pemerataan antar wilayah, mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan serta prioritas pengembangan pulau‐pulau kecil terluar sebagai bagian penting kedaulatan NKRI. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, meliputi : 1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.5
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari, dan berbasis kerakyatan. Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil. Membangun pulau‐pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Memperkokoh riset dan iptek kelautan dan perikanan.
8. 9. 10. E. Program Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka program‐program pembanguan kelautan dan perikanan tahun 2005‐2009 secara garis besar sebagai berikut :
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.6
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
1. Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Lainnya Tujuan program adalah meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. Sasaran program adalah meningkatnya usaha dan kualitas sumber daya manusia kelompok sasaran program. Program ini juga meliputi penyediaan kredit untuk usaha skala kecil, mikro dan menengah, peningkatan kemampuan usaha kecil mulai dari produksi, pengolahan sampai pemasaran, penyediaan bantuan langsung sarana dan prasarana dasar dan penjaminan distibusi BBM serta subsidi harga sesuai kebijakan nasional. Pemberdayaan masayarakat kecil termasuk pemberdayaan perempuan yang merupakan bagain dari upaya pengentasan kemiskinan. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tujuan program adalah meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. Sasaran program adalah meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. Departemen Kelautan dan Perikanan
5.7
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Program ini juga mencakup Revitalisasi Perikanan, yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan Presiden R.I pada tanggal 11 Juni 2005. Upaya yang ditempuh adalah merevitalisasi sumber‐sumber pertumbuhan ekonomi yang ada berupa berbagai kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan budidaya perikanan, serta mengoptimalkan operasional unit usaha pengolahan ikan dalam negeri. Disamping itu, juga menciptakan sumber‐sumber pertumbuhan ekonomi baru berupa pemanfaatan peluang usaha perikanan yang masih memiliki prospek yang baik. Kebijakan Revitalisasi Perikanan pada dasarnya mengembangkan daerah yang memiliki potensi besar, yang pada tahap awal akan difokuskan pada pengembangan 3 komoditas ekonomis penting, yakni tuna, udang, dan rumput laut. Pengembangan ketiga komoditas di atas merupakan fokus tahap awal Revitalisasi Perikanan. Disamping itu, akan dilakukan pula pengembangan komoditas ekonomis penting lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik setiap daerah/lokasi pengembangan. Disamping itu, program mencakup pula pengembangan industri perikanan terpadu, yang meliputi: Pengembangan industri perikanan tuna terpadu, termasuk inisiasi dan pengembangan awal budidaya tuna untuk menghasilkan tuna segar. Pengembangan industri tambak udang terpadu, termasuk pembangunan broodstock, balai benih, revitalisasi backyard hatchery, pabrik pakan, dan pos kesehatan ikan.
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.8
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Pengembangan pabrik industri rumput laut terpadu dan massal di daerah produsen di seluruh Indonesia, serta pabrik pengolahan bahan kering menjadi semi‐refined products di pusat‐ pusat industri. Untuk mendukung kontinuitas bahan baku, akan dibangun kebun bibit rumput laut.
Alat Pengolah Rumput Laut
Dalam rangka pengembangan prasarana pelabuhan sebagai basis pengembangan industri perikanan terpadu, khususnya di daerah perbatasan sebagai penangkal dan pencegah IUU fishing, transhipment dari kapal ikan ke kapal angkut secara illega, DKP saat ini sedang merencanakan pembangunan pelabuhan perikanan pada sentra‐sentra penangkapan di titik‐titik lingkar luar wilayah Indonesia (Outer Ring Fishing Port).
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.9
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Disamping itu, akan dilakukan pula pembangunan prasarana budidaya yang diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, dengan membuka lahan baru dan rehabilitasi lahan tambak yang rusak akibat bencana alam, meliputi jaringan irigasi tambak udang, dan mendorong swasta untuk mengembangkan industri benih, industri pakan dan obat‐obatan. Dalam rangka peningkatan partisipasi Indonesia dalam perikanan regional, secara bertahap Indonesia akan meningkatkan status keanggotaan dalam organisasi perikanan regional, antara lain sebagai anggota (contracting party) dari Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan cooperating party dari Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Keanggotaan ini akan membuka akses Indonesia sebagai pemanfaat sumberdaya ikan (utamanya tuna) di perairan internasional (high seas), terutama Samudera Hindia. Keanggotaan juga akan memberi peluang Indonesia memiliki kuota penangkapan serta menghindarkan Indonesia dari kemungkinan embargo produk tuna dan tuduhan kapal Indonesia melakukan praktek IUU fishing. 3. Program Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tujuan program adalah mewujudkan kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas. Sasaran program adalah menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Program ini juga ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Departemen Kelautan dan Perikanan
5.10
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Illegal sea‐sand mining, dan pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di laut, serta kejahatan pelanggaran dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan sumber konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas agar fungsinya sebagai ekosistem penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Program tersebut termasuk rehabilitasi lingkungan laut dan pesisir dilaksanakan secara nasional maupun kerjasama dengan luar negeri. Kegiatan pokok yang akan mengisi berbagai program pembangunan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan tugas dan kewenangan unit kerja eselon I sebagai penanggungjawab.
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.11
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
MATRIKS RENSTRA – KL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2005-2009 Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
Penanggung jawab
Pendukung
Misi ke-1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya
Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya
Meningkatnya kemampuan usaha dan kualitas SDM kelompok sasaran program
• Pendapatan rata-rata kelompok sasaran program sebesar Rp. 1,5 juta/bulan pada tahun 2009 • Jumlah SDM yang mengikuti diklat sebanyak 75.000 orang dan 7.500 orang aparatur dalam 5 tahun
Departemen Kelautan dan Perikanan
• Memberdayakan sosial ekonomi dan budaya masyarakat kelautan dan perikanan • Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya, termasuk SDM aparatur • Memperpendek rantai tata niaga dari produsen ke konsumen
• Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya yang berbasis lingkungan • Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Lainnya
• Pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan • Peningkatan usaha perikanan skala kecil • Peningkatan mutu, nilai tambah, dan pengembangan produk hasil perikanan • Peningkatan akses permodalan dan investasi • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan • Diseminasi dan asimilasi hasil riset dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan • Penyelenggaraan diklat perikanan • Pengembangan penyuluhan budidaya dan pemasaran produk perikanan • Pengembangan diklat bertaraf internasional • Penyediaan tenaga teknis • Penyelenggaraan diklat aparatur
• Ditjen KP3K
• Ditjen PT • Ditjen PB • Ditjen P2HP
• Ditjen PT • Ditjen PB
• BRKP
• Ditjen P2HP
• Ditjen PT • Ditjen PB
• Ditjen PPSDKP
• Ditjen PT
• BRKP
• Setjen (Pusbang SDM KP dan Pusbang SDM Aparatur)
• Setjen dan Itjen sebagai pendukung
5.12
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
Penanggung jawab
Pendukung
Misi ke-2 : Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional
Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional Meningkatnya produktivitas
• Kontribusi PDB sebesar 5,1% pada tahun 2009 • Produksi perikanan sebesar 9,7 juta ton pada tahun 2009 • Nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5 miliar pada tahun 2009 • Penyerapan tenaga kerja kumulatif sebanyak 10,2 juta orang pada tahun 2009
Departemen Kelautan dan Perikanan
Mengembangkan usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing
• Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan • Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan • Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil • Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
• Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar • Pengemb. sistem perbenihan, produksi, usaha, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan • Pengembangan pelabuhan perikanan dan kapal perikanan • Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha • Peningkatan akses pasar • Peningkatan promosi produksi perikanan dalam dan luar negeri • Revitalisasi industri pengolahan hasil perikanan • Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan • Penaatan dan penegakan hukum • Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; • Pendayagunaan pulau-pulau kecil masyarakat serta memfasilitasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu • Riset dan pengemb. iptek tepat guna • Peningkatan kapasitas sumberdaya riset kelautan dan perikanan
• Ditjen PB
• Ditjen KP3K • BRKP
• Ditjen PT
• BRKP
• Ditjen P2HP
• Ditjen KP3K • Ditjen PT • Ditjen PB
• Ditjen PPSDKP
• Ditjen PT
• Ditjen KP3K
• Ditjen P2HP • Ditjen PT • Ditjen PB • BRKP
• BRKP
• Ditjen • Ditjen • Ditjen • Ditjen
KP3K PT PB P2HP
5.13
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
• Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan; • Pengemb. sistem karantina ikan • Pengembangan sistem informasi dan data statistik • Pengemb. kerja sama regional dan internasional • Pengawasan fungsional terhadap kebijakan program, pencegahan penyimpangan dan penegakan disiplin aparatur • Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan • Bimbingan dan asistensi penyuluhan LAKIP
Departemen Kelautan dan Perikanan
Penanggung jawab
Pendukung
• Setjen (Puskari, Pusinfoyanmas)
• Itjen
• Setjen dan Itjen sebagai pendukung
5.14
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
Penanggung Jawab
Pendukung
Misi ke-3 : Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan Mewujudkan kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas
Menurunnya tingkat kerusakan ekosistem dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
• Penurunan tingkat pelanggaran sebesar 5 % per tahun • Peningkatan kualitas ekosistem pesisir, laut dan pulaupulau kecil berkelanjutan • Pengembang an kawasan konservasi laut seluas 9 juta ha • Penurunan kawasan yang terdegradasi dan spesies/genet ik yang punah • Peningkatan pentaatan terhadap peraturan perundangundangan tata ruang laut dan pulau-pulau kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan
Memelihara keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil dan perairan tawar
• Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya • Memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan • Meningkatkan upaya penanggulangan
illegal fishing
Program Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
• Pengelolaan dan pengembangan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria • Penataan ruang laut, pesisir dan pulaupulau kecil • Pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil • Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut • Penamaan pulaupulau kecil • Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga • Rehabilitasi sumber daya kawasan budidaya • Peningkatan tata pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
• Ditjen KP3K
• BRKP
• Ditjen PB
• Ditjen KP3K
• Ditjen PT
• BRKP
5.15
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
• Peningkatan tata pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan • Pengawasan dan pengelolaan ekosistem dan jasa kelautan • Riset dan pengembangan iptek bagi pengelolaan sumberdaya dan ekosistem kelautan dan perikanan secara berkelanjutan • Pengembangan riset ekologi laut
Penanggung Jawab • Ditjen PPSDKP
Pendukung
• Ditjen PT
• BRKP
• Setjen dan Itjen sebagai pendukung
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
Penanggung Jawab
Pendukung
Misi ke-4 : Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan Meningkatnya konsumsi ikan
Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat
• Tingkat konsumsi ikan meningkat 6,67% per tahun • Nilai konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 32,29 kg/kapita pada tahun 2009
Mengembangk an usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing
• Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
• Peningkatan mutu hasil perikanan • Peningkatan distribusi dan pemasaran hasil perikanan
• Ditjen P2HP
• Setjen • Ditjen PT • Ditjen PB
• Kampanye gemar makan ikan • Sosialisasi
• Masyarakat sadar dan mengerti penintingnya nilai gizi protein ikan
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.16
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2005-2009
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan Pokok
Penanggung Jawab
Pendukung
Misi ke-5 : Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan memperkuat budaya bahari bangsa Meningkatnya peran laut sebagai pemersatu bangsa dan menguatnya budaya bahari bangsa
Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat
• Peningkatan kesadaran bangsa akan arti penting laut dan kawasan pesisir • Peningkatan pengelolaan yang bertanggung jawab & berkelanjutan
Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya, termasuk SDM aparatur
• Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
• Penyusunan Kebijakan Kelautan Indonesia • Membangun wawasan kelautan/maritim bagi generasi muda
• Setjen
•DMI • Ditjen KP3K • Ditjen PT • BRKP
• Peningkatan peran generasi muda di bidang kelautan dan perikanan • Sosialisasi
Departemen Kelautan dan Perikanan
5.17
BAB – VI PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan 20052009 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) setiap tahunnya. RENSTRA ini juga merupakan acuan perencanaan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Departemen Kelautan dan Perikanan, sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud.
Jakarta, November 2005 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN