Renja Sekret Dprd Kota 2018.pdf

KATA PENGANTAR Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

merupakan

dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD & APBD. Dokumen RKPD sekurang–kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan akhir RKPD dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010, dalam pelaksanaan penyusunannya dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. Adanya Renja ini diharapkan agar Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung serta seluruh

aparatnya

dapat

melaksanakan

tugas

secara

terarah,

bertahap

dan

berkesinambungan dalam meyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Untuk itu kami telah berusaha menyajikan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018, yang merupakan bentuk laporan akuntabilitas yang kami susun untuk tahun 2018 . Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi feed back bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya Good Governance.

Bandar Lampung, Maret 2018 SEKRETARIS DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

Hj. NETTYLIA SYUKRI, SE.MM NIP. 19610207 199203 2 002

tahun

[2018]

Rencana Kerja (Renja)

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap Daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara Sistematis, Terarah, Terpadu,

menyeluruh

memformulasikan

dan

tanggap

perencanaan

terhadap

jangka

perubahan

panjang,

jangka

dengan

menengah

maupun perencanaan tahunan. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara

setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan merumuskan Rencana Kerja (Renja) OPD Dengan berpedoman Kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan Dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Sebagai salah satu OPD tentu

berkewajiban

menyusun

Rencana

Kerja

Tahunan

yang

Berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2016-2021 dengan Visi: “TERWUJUDNYA LEMBAGA

PELAYANAN

PERWAKILAN

YANG

PRIMA

DALAM

ASPIRATIF

MEWUJUDKAN

MENUJU

LAMPUNG

UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN” Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan penjabaran melalui misi yaitu : 1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD. 2. Meningkatkan

Percepatan

informasi

dan

menyalurkan

aspirasi

masyarakat.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

1

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

3. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan serta kursus-kursus yang diadakan oleh

pemerintah

maupun

swasta

yang

dianggap

mempunyai

hubungan dengan tugas dan fungsi baik bagi Anggota DPRD maupun Sekretariat Dewan. 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peraturan Daerah (Perda). 2. Landasan Hukum Peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

dalam

penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang

Nomor

58

Tahun

2003

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional; d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal; e. Peraturan Pemerintah Urusan

Pemerintahan

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Estándar Pelayanan Minimal; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

2

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025; l. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung; m. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 tahun 2016 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah

Kota,

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dan Staf ahli Walikota Bandar Lampung; 3. Maksud dan Tujuan 3.1.

Maksud Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

3.2.

Tujuan 1. Menjadi acuan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Tersusun program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung selama tahun 2016. 3. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

3

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU I.

Evaluasi Program Tahun 2015 Pada Tahun 2015, Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 33.390.180.948,65yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.414.749.533,13dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 28.975.431.415,52. Komponen Belanja Tidak Langsung yang tersedia, berhasil dilakukan penyerapannya senilai Rp. 21.894.649.875,00,atau setara dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 80%, sedangakan komponen Belanja Langsung dapat terserap senilaiRp. 4.160.455.411,00,- atau setara dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 94% dengan capaian kerja fisik sebesar 100%. Adapun penjabaran evaluasi program tersebut sebagai berikut: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Surat Menyurat dengan dana APBD sebesar Rp. 43.900.000,dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 42.266.800,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dengan dana APBD sebesar Rp. 410.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 328.218.878,- serta realisasi fisik sebesar 100 % 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dengan dana APBD sebesar Rp. 89.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 37.070.090,- serta Realisasi fisik sebesar Rp. 100% 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan dana APBD sebesar Rp. 1.039.200.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 767.144.691,- serta realisasi fisik sebesar 100 % 5. Penyediaan

alat

tulis

kantor

dengan

dana

APBD

sebesarRp.

270.805.697,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 221.506.525,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan dana APBD sebesar Rp. 241.067.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 228.806.200,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 4

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 91.550.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 79.205.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dana APBD sebasar Rp.158.070.000,- dan dapatdirealisasikan keuangannya sebesar Rp. 126.093.700,- serta realisasi fisik sebesar 100% 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan dana APBD sebesar

Rp. 1.057.780.000,- dan dapat direalisasikan

keuangannya sebesar Rp. 706.112.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 10. Penyediaan makan dan minum 1.145.000.000,-dan

dengan dana APBD sebesarRp.

dapatdirealisasikan

keuangannnya

sebesar

Rp.

964.197.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan dana APBD

sebesar

Rp.

keuangannnya sebesar

6.152.640.051,-

dan

dapat

direalisasikan

Rp. 4.230.459.561,- serta realisasi

fisik sebesar 80%. 12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dengan dana APBD sebesar Rp. 1.133.221.060,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.065.397.700,- serta realisasifisik sebesar 100%. B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana APBD sebesar Rp. 2.030.000.000,- dandapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.677.822.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 463.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 197.550.000,- serta realisasifisik sebesar 100%. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp 250.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 249.175.000,- serta realisasi fisik sebesar 100% 4. Pengadaan Mebeleur dengan dana APBD sebesar Rp. 83.000.000,- dan dapatdirealisasikan keuangannya sebesar Rp.13.000.000,- serta realisasi fisik sebesar 100% 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 1.285.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.046.385.350,- serta realisasi sebesar 100%. 6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan dana APBD sebesar Rp.465.970.440,- dandapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 293.754.800,- serta realisasi fisik sebesar 100%.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 5

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan dana APBD

sebesar

Rp.1.127.5520.668,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya sebesarRp. 738.286.400,-serta realisasi fisik sebesar 100%. 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 107.500.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 101.455.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 68.250.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 33.050.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang berupa Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dengan dengan dana APBD sebesar Rp. 472.600.000,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya

sebesarRp.429.500.000,- serta realisasi fisik sebesar 100% D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi beberapa kegiatan yaitu 1. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan dengan

dana

APBD

Rp.

90.000.000,-

Perundang – undangan dan

dapat

direalisasikan

keuangannya sebesar Rp. 49.500.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 2. Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya dengan dana APBD sebesar Rp.574.300,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 0,- serta realisasi fisik sebesar 100% E. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan dana APBD sebesar Rp. 3.459.847.700,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.148.510.100,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 2. Rapat

–

rapat

paripurna

istimewa

dengan

dana

APBD

sebesar

Rp.402.550.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 176.045.000,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 3. Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses) dengan dana APBD

Sebesar

Rp.

1.147.500.000,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya sebesar Rp. 1.147.500.000,- serta realisasi fisik sebesar 100% 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dengan dana APBD sebesar Rp. 1.209.659.550,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.036.991.400,- serta realisasi fisik sebesar 100%

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 6

Rencana Kerja (Renja)

5. Bimtek

Evaluasi

kerja

[2018]

eksekutif

oleh

Legeslatif,kepemimpinan,komunikasi dan motivasi dengan dana APBD sebesar Rp. 736.689.100,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.671.369.400,- serta realisasi fisik sebesar 90% 6. Kunjungan kerja komisi dengan dana APBD sebesar Rp. 576.339.650,dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 563.847.850,- serta realisasi fisik 100% 7. Kunjungan kerja Badan dengan dana APBD sebesar Rp. 514.500.550,dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 510.149.475,- serta realisasi fisik sebesar 100% 8. Monitoring Pembangunan Fisik non Fisik dengan dana APBD sebesar Rp. 155.080.250,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 26.280.250,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 9. Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerinta Kota Bandar Lanpung dengan dana APBD sebesar Rp. 108.948.250,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 78.948.250,- serta realisasi

fisik sebesar

100%. 10. Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD dengan dana APBD sebesar Rp. 943.057.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 835.246.500,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 11. Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum dengan dana APBD sebesar Rp. 40.089.300,- dan dapatdirealisasikan keuangannya sebesar Rp. 17.589.300,- serta realisasi fisik sebesar 100%. 12. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dengan dana APBD sebesar Rp. 87.651.650,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya

sebesar

Rp.

76.581.650,- serta realisasi fisik sebesar 100% 13. Rapat – rapat Koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif dengan dana APBD Sebesar Rp. 144.477.050,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 71.327.050,- serta realisasi fisik sebesar 100% 14. Pembahasan LKPJ Kepala daerah dengan dana APBD sebesar Rp. 46,850,000,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya

sebesar

Rp.

41,500,000,- serta realisasi fisik sebesar 100% 15. Pembahasan Rencana Peraturan Daerah Usul Inisiatif dengan dana APBD sebesar Rp. 638.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 492.088.600,- serta realisasi fisik sebesar 100% 16. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dengan dana APBD Sebesar Rp. 199.700.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 198.886.600,- serta realisasi fisik sebesar 100% 17. Perencanaan,monitoring dan evaluasi dengan dana APBD sebesar Rp. 84.933.650,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya

sebesar

Rp.

82.928.650,- serta realisasi fisik sebesar 100%. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 7

[2018]

Rencana Kerja (Renja)

18. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan dengan dana

APBD

sebesar

Rp.

159.172.500,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya sebesar Rp. 71.769.500,- serta realisasi fisik sebesar 100% 19. Kajian Peraturan Per UU terhadapn Peraturan Per UU yang baru dan Keselarasan dengan Undang – undang yang lebih tinggi dengan dana APBD sebesar Rp. 71.553.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 50.819.500,- serta Realisasi Fisik sebesar 100%

II. Evaluasi Program Tahun 2016 Pada Tahun 2016, anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

sebesar Rp.37.975.174.687,06

yang

terdiri dari

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.864.075.815,06 Dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.33.111.098.872,00. Besaran komponen Belanja Tidak langsung yang tersedia,berhasil dilakukan penyerapan

senilai

Rp.24.769.964.008,00

atau

setara

dengan

pencapaian kinerja keuangan sebesar 80%. Sedangkan komponen Belanja Langsung dapat terserap senilai Rp. 3.268.865.670,- atau setara dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 94%dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Adapun penjabaran evaluasi program tahun 2016 yang dikaitkan dengan

indikator

kinerja

Sekretariat

DPRD

bahwa

pada

tahun

2016,Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah menetapkan dua sasaran strategis dengan enam indikator kinerja sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.Evaluasi dan analisis kinerja pada indikator kinerja tertentu hanya disajikan untuk Tahun 2016,karena kegiatan yang menyangkut indikator tersebut baru dilaksanakan pada Tahun 2016. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan

Surat

Menyurat

dengan

dana

APBD

sebesar

Rp.

43.900.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 43.130.050,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dengan dana APBD sebesar Rp. 598.000.000,- dan dapat direalisasikankeuangannya sebesar 3. Penyediaan

Rp. 312.986.608,- sedanglan realisasi fisik sebesar 100 % jasa

dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

pemeliharaan Rp.

89,000,000,-

dan dan

perizinan dapat

kendaraan direalisasikan Page 8

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

keuangannya sebesar Rp 46.958.585,- sedangkan realisasi fisik Sebesar 75% 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan dana APBD sebesar Rp. 1.057.800.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.004.389.428,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100 % 5. Penyediaan

alat

tulis

kantor

dengan

dana

APBD

sebesar

Rp.

270.440.180,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 196.1801.440,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan dana APBD sebesar Rp. 244.567.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 216.3150.050,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 91,550,000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 66.795.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dana APBD sebasar Rp.158,070,000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 108.156.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan dengan

dana

APBD

sebesar

Rp.

1.122.780.000,-

dan

dapat

direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 887.257.500,- sedangkan realisasi sebesar 100%. 10. Penyediaan makan dan minum 1.329.000.000,-dan

dengan dana APBD sebesarRp.

dapatdirealisasikan

keuangannya

sebesar

Rp.

1.005.178.900,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan dana APBD

sebesar

Rp.

6.153.477.500,-

keuangannya sebesar Rp. 5.203.667.713,-

dan

dapatdirealisasikan

sedangkan realisasi fisik

sebesar 100%. 12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan APBD sebesar Rp 40.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp 0 sedangkan realisasi Pembangunan fisik sebesar 0% 13. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dengan dana APBD sebesar Rp. 1.383.221.060,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.274.446.060,- sedangkan realisasi fisik sebesar 80%. B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan dana APBD sebesar Rp. 110.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 0,- sedangkan realisasi fisik sebesar 0%.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 9

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 749.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 169.800.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 300.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 4. Pengadaan mebeleur dengan dana APBD sebesar Rp. 95.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 0,- sedangkan realisasi fisik sebesar 0%. 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 836.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 650.412.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan dana APBD sebesar Rp. 381.442.088,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 155.648.500,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan dana APBD sebesar Rp. 694.375.788,- dan dapatdirealisasikan keuangannya sebesar Rp.246.641.300,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp. 128.500.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 116.742.500,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan dana APBD sebesar Rp.70.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 40.515.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang meliputi KegiatanPengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dengan dengan dana APBD sebesar Rp.527.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 415.535.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi beberapa kegiatan yaitu 1. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan

Perundang – undangan

dengan dana APBD Rp. 155.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya

sebesar

Rp.

24.607.474,-

sedangkan

realisasifisik

sebesar 100%. 2. Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya dengan dana APBD sebesar Rp. 0,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 0,sedangkan realisasi fisik sebesar 0%

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 10

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

E. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan dana APBD sebesar Rp. 4.594.477.756,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.935.260.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 80%. 2. Rapat – rapat paripurna istimewa dengan dana APBD sebesar Rp. 493.625.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 189.900.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 70%. 3. Penjaringan dan Penyampaian aspirasi Masyarakat(reses) dengan dana APBD

sebesar

Rp

2.115.000.000,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya sebesar Rp. 1.967.500.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota dengan dana APBD sebesar Rp. 333.659.550,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 330.241.050,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 5. Bimtek

Evaluasi

Kerja

Eksekutif

Oleh

Legislatif,Kepemimpinan,Komunikasi dan Motivasi dengan dana APBD sebesar Rp.3.275.089.100,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesarRp. 3.058.496.100,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 6. Kunjungan

Kerja

Komisi

dengan

dana

APBD

sebesar

Rp.

655.339.650,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 652.711.050,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 7. Kunjungan

Kerja

Badan

dengan

dana

APBD

sebesar

Rp.

1.247.800.550,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 665.594.700,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. 8. Monitoring Pembangunan Fisik non Fisik dengan dana APBD sebesar Rp. 157.780.250,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.980.250,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%

9. Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerintah Kota Bandar Lanpung dengan dana APBD sebesar Rp. 128.948.250,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 97.892.450,- sedangkan realisasi fisik sebesar 75%. 10. Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD dengan dana APBD sebesar Rp. 1.073.057.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.036.737.500,- sedangkan realisasi fisik sebesar 80%. 11. Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum dengan dana APBD sebesar Rp. 140.714.300,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 85.228.400,- sedangkan realisasi fisik sebesar 60%.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 11

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

12. Penyusunan dan Pelaporan keuangan dengan dana APBD sebesar Rp 185.776.650,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 179.826.650,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 13. Rapat – rapat koordinasi antara Legeslatif dan Eksekutif dengan dana APBD

sebesar

Rp.198.077.050,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya sebesar Rp. 54.887.050,- sedangkan realisasi

fisik

sebesar Rp. 70% 14. Pembahasan Rancangan Peraturan daerah usulan inisiatif dengan dana

sebesar

Rp

1.041.365.000,-

dan

dapat

direalisasikan

keuangannya sebesar Rp. 889.084.000,- sedangkan realisasi fisik sebesar 80% 15. Penyusunan Biografi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan dana APBD sebesar Rp. 182.702.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.702.500,- sedangkan realisasi fisik 100%. 16. Perencanaan, monitoring dan Evaluasi dengan dana APBD sebesar Rp. 91.483.650,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 81.025.400,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 17. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dengan Dana APBD sebesar Rp. 335.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 244.507.800,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 18. Penyusunan

rencana

kerja

rancangan

peraturan

perundang

–

undangan dengan dana APBD sebesar Rp.183.078.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 0,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100% 19. Kajian peraturan Per UU terhadap Peraturan Per UU yang baru dan keselarasan dengan UU yang lebih tinggi dengan dana APBD sebesar Rp.50.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 0,- sedangkan realisasi fisik sebesar 100%

III. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Pada

Tahun

4.873.075.815,06,-

2017,

BelanjaTidak

sedangkan

Belanja

Langsung Langsung

sebesar sebesar

Rp Rp.

36.011.098.760,00,- yang terurai dalam 6 program dan 45 kegiatan, Dalam pelaksanaan kinerjanya diharapkan dapat mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun fisik.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 12

[2018]

Rencana Kerja (Renja)

Berdasakan hasil penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, 2016 serta perkiraan

capaian

program

dan

kegiatan

tahun

2017,

dapat

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sebagai berikut: a. Belum optimalnya koordinasi dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Sekretriat DPRD Kota Bandar Lampung yang menyebabkan tujuan kegiatan yang ingin dicapai belum tercapai dengan optimal. b. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari

setiap

kegiatan,

sehingga

masih

adanya

kesulitan

merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan. c. Belum optimalnya kemampuan dan motivasi sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam mejalankan Tupoksinya. Menyikapi masalah tersebut diatas maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam setiap pelaksanaan kegiatan. 2. Mendorong

berkembangnya

tanggung

jawab

aparatur

dalam

pelaksanaan tugas– tugasnya. a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kompensasi

(reward

and

punishment),

dan

kesejahteraan pegawai. b. Peningkatan kemampuan teknis aparat. c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. 3. Memfungsikan keberadaan operasional mobilitas kantor dalam peningkatan kinerja dan sinergisitas pembangunan.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 13

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan Kegiatan menjadi lebih lancar. IV. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD. Sebagaimana

yang

telah

diuraikan

sebelumnya

bahwa

indikator kinerja pelayanan sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung didukung dengan realisasi anggaran dan realisasi fisik. Adapun capaian telah diuraikan secara ringkas pada kinerja pelayanan di atas. V.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Dewan

yang

secara

teknis

Operasional

berada

dibawah

dan

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kota Bandar Lampung sesuai dengan Perda dimaksud, adalah sebagai berikut : 1) Sekretaris Dewan Merupakan pimpinan instansi dengan kedudukan Eselon II/b dimana tugas pokoknya adalah memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan danmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2) Kepala Bagian Informasi dan Protokol Merupakan Kepala Bagian dengan Eselon III/a, yang membawahi para Kasubag dengan Eselon IV/a, terdiri dari: Kasubag Humas, Kasubag Protokol, Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan. 3) Kepala Bagian Umum

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 14

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

Merupakan Kepala Bagian dengan Eselon III/a yang membawahi 3 (Tiga) Kasubag dengan Eselon IV/a yaitu: Kasubag Tata Usaha ,Kasubag Rumah Tangga dan Kasubag Kepegawaian. 4) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Merupakan Kepala Bagian dengan Eselon III/a yang membawahi 3 (dua)

Kasubag

dengan

Eselon

IV/a

yaitu:Kasubag

Anggaran,Kasubag Pembayaran dan Kasubag Pembukuan dan Pelaporan. 5) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Merupakan Kepala Bagian dengan Eselon III/a yang membawahi 3 (Tiga) Kasubag dengan Eselon IV/a yaitu : Kasubag Risalah, Kasubag Persidangan dan Kasubag Perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya ruang lingkup tugas para Kepala Bagian dapat diuraikan sebagai berikut: A. BAGIAN INFORMASI DAN PROTOKOL 1

Bagian Informasi dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengelola perpustakaan dan dokumentasi serta memfasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.

2

Bagian Informasi dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD

3

Untuk

melaksanakan

tugas

Bagian

Informasi

dan

Protokol

mempunyai fungsi: a. Pengadaan,

penghimpunan,

pendokumentasian

data

dan

pelayanan informasi kegiatan DPRD. b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

kerjasama

antar

lembaga,

masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan lainnya. c. Pemberian pelayanan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD. 4

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol dibantu oleh : a. Sub Bagian Informasi b. Sub Bagian Protokol

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 15

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

c. Sub Bagian Kelembagaan 5

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepala Bagian Informasi dan Protokol. Sub Bagian Informasi mempunyai tugas: a. Memberikan

pelayanan

informasi,

dokumentasi

dan

perpustakaan. b. Menyiapkan bahan pemberitaan/publikasi kegiatan DPRD Sub Bagian Protokol mempunyai tugas: a. Mengatur hubungan antar lembaga dan kegiatan keprotokolan. b. Mengatur ketertiban penerimaan tamu DPRD. c. Menyusun rancangan jadwal acara dan agenda kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD. Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas:

a. Mengatur kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat. b. Melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi yang terkait dengan pengaduan masyarakat. B. BAGIAN UMUM 1. Bagian

Umum

ketatausahaan,

mempunyai administrasi

tugas

melaksanakan

kepegawaian,

rumah

urusan tangga,

perlengkapan serta pengadaan barang dan jasa. 2. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam Melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. 3. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan

urusan

tata

usaha

dan

pengelolaan

administrasi kepegawaian. b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan gedung kantor DPRD. c. Penyiapan fasilitas untuk keperluan persidangan dan rapatrapat. d. Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan gedung kantor DPRD. e. Pengurusan kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 16

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

f. Penyelenggaraan, pengadministrasian serta pengadaan barang dan jasa perlengkapan kantor. 4. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bagian Umum dibantu oleh: a. Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian b. Sub Bagian Rumah Tangga c. Sub Bagian Perlengkapan 5. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada kepala Bagian Umum. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Melaksanakan

kegiatan

administrasi

surat

menyurat

dan

kepegawaian. b. Menyusun

rencana

kerja

operasional

kegiatan

pelayanan

administrasi kepegawaian. c. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan Tenaga Ahli. b. Menyiapkan

bahan

administrasi

pembuatan

Daftar

Urut

Kepangkatan dan formasi pegawai. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas: a. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD serta Sekretariat DPRD. b. Mengadakan

barang

dan

jasa

kebutuhan

rumah

tangga

Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD. c. Menyiapkan fasilitas rapat serta menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan kebersihan gedung kantor. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD. b.

Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan rumah Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD.

c.

Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan rumah tangga dan Sekretariat DPRD.

d.

Menyusun administrasi dan pengelolaan aset dan perlengkapan.

e.

Melaksanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 17

[2018]

Rencana Kerja (Renja)

C. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana

kerja

melaksanakan

dan

anggaran

administrasi

DPRD

dan

keuangan,

Sekretariat menyusun

DPRD, Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD serta membuat Laporan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas Pimpinan, Anggota, Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD. 2. Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. 3. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: a. Merencanakan penatausahaan keuangan meliputi pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). b. Melakukan verifikasi bahan perencanaan dan penatausahaan keuangan. c. Melaksanakan

pengelolaan

administrasi

dan

keuangan

perjalanan dinas Pimpinan, Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD serta Sekretariat DPRD. d. Menganalisa dan mengevaluasi bahan perencanaan anggaran, pembukuan,

laporan

pertanggungjawaban

keuangan

dan

laporan kinerja. 4. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bagian Perencanaan dan Keuangan dibantu oleh: a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran. b. Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan. c. Suba Bagian Perjalanan Dinas. 5. Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas: a. Menyusun rencana anggaran keuangan Sekretariat DPRD. b. Menyusun, menganalisis dan mengevaluasi bahan perencanaan keuangan. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 18

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

c. Menyusun, menganalisis dan mengevaluasi laporan kinerja Sekretariat DPRD. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas: a. Melakukan verifikasi administrasi keuangan. b. Melakukan pengadministrasian gaji serta tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD. c. Melakukan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan. d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sub Bagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

a. Melakukan perencanaan dan pengelolaan kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD serta Sekretariat DPRD.

b. Melakukan pengadministrasian dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas Pimpinan, Anggota, Alat Kelengkapan DPRD serta Sekretariat DPRD. D. BAGIAN PERSIDAANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang pembentukan Perda, pengawasan dan penganggaran. 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekertaris DPRD. 3. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Persidangan dan Perundangundangan mempunyai fungsi: a. Memverifikasi, penyusunan

mengkoordinasikan Naskah

Akademik,

dan

risalah

rapat,

mengevaluasi Perda

dan

penyelenggaraan rapat-rapat internal. b. Mengumpulkan bahan, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi draft Perda Inisiatif. c. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), jaringan aspirasi masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 19

Rencana Kerja (Renja)

d. Memverifikasi,

mengkoordinasikan

dan

[2018]

mengevaluasi

pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD Perubahan serta Perda Pertanggungjawaban Keuangan. e. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan dan dukungan pengawasan penggunaan anggaran. f. Memverifikasi,

mengkoordinasikan

dan

mengevaluasi

pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan penegakan Kode Etik DPRD. 4.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bagian Persidangan dan perundang-undangan dibantu oleh: a. Sub Bagian Dukungan Fungsi Pengawasan dan Keuangan Daerah b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah. c. Sub Bagian Perundang-undangan.

5. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Risalah, Persidangan dan Perundang-Undangan. Sub Bagian Dukungan Fungsi Pengawasan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas: a. Menyusun Pokok Pikiran DPRD. b. Merencanakan Pembahasan KUA PPAS c. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP d. Merencanakan

pembahasan

perda

pertanggungjawaban

keuangan e. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi f. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD g. Menganalisis

bahan

dukungan

pengawasan

penggunaan

anggaran h. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas: a. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang b. Menyusun risalah, notulen, catatan rapat–rapat dan persidangan. c. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 20

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

d. Merancang bahan rapat–rapat internal DPRD. e. Merencanakan kegiatan rapat dengar pendapat (hearing)/dialog dengan pejabat pemerintahan dan masyarakat. f.

Merencanakan dan menyiapkan bahan Sidang Paripurna DPRD.

Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas: a. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik. b. Menyusun bahan analisis produk penyusunan Perda. c. Membuat konsep bahan penyiapan draft Perda Inisiatif. d. Merancang bahan pembahasan Perda. e. Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). f.

Merancang dan menyusun Naskah Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

VI. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Terdapat beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut : 1. Peningkatan Kompetensi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja SKPD 2. Tuntutan publik agar peraturan daerah yang dihasilkan lebih berkualitas. 3. Tuntutan

Pimpinan

dan

Anggota DPRD

untuk

mendapatkan

pelayanan cepat baik dalam konteks pelayanan administrasi umum maupun administrasi keuangan. 4. Tuntutan transparansi anggaran untuk menghindari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 21

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL & DAERAH Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang ingin membangun kepemerintahan (Good

Government),

secara

keseluruhan

yang baik

dalam

kerangka

penyelenggaraan fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, Negara menghendaki adanya peningkatan regulasi daerah, pelaksanaan pengawasan dan penetapan anggaran yang semakin berorientasi pada kepentingan publik. Berkenaan dengan hal tersebut maka keberadaan Sekretariat DPRD memegang peranan tertinggi yaitu membantu atau memfasilitasi tugas DPRD sehingga dapat berjalan sesuai harapan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA Untuk mendukung visi dan misi Kota Bandar Lampung, Sekretariat DPRD Kota

Bandar

Lampung

menetapkan

tujuan

sebagai

Fasilitasi

penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan, dengan Sasaran Strategis yaitu : 1) Persentase Raperda yang di bahas DPRD 2) Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD 3) Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 24

[2018]

Rencana Kerja (Renja)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG Visi

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Misi 6

Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih, Serta Berorientasi Krmitraan Dengan Masyarakat Dan Dunia Usaha

Tujuan

Sasaran

Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan

Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Indikator

1. Persentase Raperda yang di bahas DPRD

Target

80 Persen

80 Persen 2. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

80 Persen

3. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

1. PROGRAM DAN KEGIATAN a. Rencana Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 6. Program Peningkatan Anggota DPRD.

Pelayanan

Kedinasan

Pimpinan

dan

7. Program Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa 8. Penataan Peraturan Perundang undangan. 9. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 25

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

b. Kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik. 3. Penyediaan jasa dinas/Operasional

Pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/Bangunan Kantor. 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran. 13. Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dalam daerah 14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 16. Pengadaan Peralatan Gedung kantor . 17. Pengadaan Mebeleur. 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan. 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional. 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 23. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 24. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan. 25. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 26. Rapat – Rapat Paripurna Istimewa. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 26

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

27. Penjaringan dan penyampaian aspirasi masyarakat (Reses) 28. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. 29. Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi . 30. Kunjungan Kerja Komisi. 31. Kunjungan Kerja Badan. 32. Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Oleh DPRD Kota Bandar Lampung 33. Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD 34. Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum 35. Penyusunan dan Pelaporan keuangan 36. Rapat-rapat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. 37. Peningkatan Kualitas Kesajahteraan Masyarakat. 38. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Insiatif. 39. Penyusunan Biografi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. 40. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah. 41. Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD 42. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD 43. Pelaksanaan Pengawasan Internal Tupoksi Sekretariat DPRD 44. Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat eksekutif/legislatif luar daerah 45. Pelayanan kedinasan keluar daerah pimpinan DPRD 46. Pembuatan dan penerbitan Majalah Info Legislatif 47. Pembuatan dan penerbitan buku selayang pandang 48. Penigkatan produk pemberitaan media massa 49. Pembuatan Situs Web DPRD 50. Penyusunan rencana kerja Rancangan Peraturan Perundang – undangan 51. Kajian Peraturan Perundang – Undangan Daerah terhadap Peratuan Perundang – undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang – undangan daerah. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 27

Rencana Kerja (Renja)

[2018]

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang di dalam nya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung adalah Program Tahunan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Renja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja pada Tahun 2019. Selain itu,diharapkan dokumen ini mampu

memberikan

umpan

balik

yang

sangat

diperlukan

dalam

pengembalian keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sehingga akan diperoleh Peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal SEKRETARIS DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

Hj. NETTYLIA SYUKRI, SE., MM NIP. 19610207199203 2 002

Mengetahui/ Mengesahkan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

PHERMAN HN

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Page 29

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 KOTA BANDAR LAMPUNG SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG RENCANA TAHUN 2018 USULAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

NO/KODE 1

20

04

01

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

01 02

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 05

05 07 10

4

05

04

05

03

07 10 11 12 14 15 17 18 20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang2an Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangun Gedung antor Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya 22 23 24 26 28 02

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUBER DANA -

11.857.566.314,00 B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B. Lampung

100%

48.290.000,00 657.800.000,00 97.900.000,00 1.832.160.000,00 297.484.198,00 269.023.700,00 100.705.000,00 173.877.000,00 1.081.058.000,00 1.406.900.000,00 4.337.825.250,00 1.466.543.166,00 88.000.000,00

APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018

4.635.446.225,20

#VALUE!

500.000.000,00 550.000.000,00 407.000.000,00 104.500.000,00 100.000.000,00 204.000.000,00 633.600.000,00 637.386.296,80 1.308.109.928,40 113.850.000,00 77.000.000,00 572.000.000,00 572.000.000,00

APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2019 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018

209.000.000,00 B. Lampung

100%

209.000.000,00

APBD 2018

4

05

04

15

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

01 04 07 10 12 13 14 16 17

24

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat-Rapat Paripurna Istimewa Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses) Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif, Kepempimpinan dan Motivasi Kunjungan Kerja Komisi Kunjungan Kerja Badan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Non fisik oleh DPRD Kota BL Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum Rapat-Rapat Kordinasi AntaraLegislatif dan Eksekutif Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD

4 4 4 4

05 05 05 05

04 04 04 04

4

05

04

4

05

04

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Monitoring dan evaluasi Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD Pelaksanaan Pengawasan Internal Tupoksi Sekretariat DPRD

15 15 15 15

28 24 xx xx

xx

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD xx Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif/ Legislatif Luar Daerah xx Pelayanan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD

xx

Program Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang Pandang Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Pemkot Bandar Lampung Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web

4 4 4 4 4

05 05 05 05 05

04 04 04 04 04

xx xx xx 15 xx

xx xx xx 15 xx

4 4 4

05 05 05

04 04 04

26 26 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 02 Penyusuanan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan 06 Kajian Peraturan perundang-undangan Daerah terhadap peraturan Perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah

16.699.673.565,00 B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B. Lampung B.Lampung B.Lampung B. Lampung B. Lampung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.307.280.120,00 542.987.500,00 2.326.500.000,00 1.277.825.505,00 1.167.858.010,00 935.373.615,00 1.182.280.605,00 173.558.275,00 850.363.250,00 154.785.730,00 272.884.755,00 1.200.501.500,00 368.500.000,00 1.938.974.700,00

APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018

645.000.000,00 B. Lampung B.Lampung B.Lampung B.Lampung

275.000.000,00 190.000.000,00 95.000.000,00 85.000.000,00

100% 100% 100% 100%

APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018

175.000.000,00

B. Lampung B.Lampung

75.000.000,00

100% 100%

100.000.000,00

APBD 2018 APBD 2018

389.843.075,00 B.Lampung B. Lampung B. Lampung B.Lampung B. Lampung

100% 100% 100% 100% 100%

75.000.000,00 25.000.000,00 70.000.000,00 119.843.075,00 100.000.000,00

APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018 APBD 2018

B. Lampung B.Lampung

100% 100%

500.095.200,00 201.386.350,00 298.708.850,00

APBD 2018 APBD 2018

35.683.624.379,20 BANDAR LAMPUNG,

Maret 2017

SEKRETARIS DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

Hj. NETTYLIA SYUKRI, SE,MM NIP. 19610207 199203 2 002