Renja Pkm Dyh 2 Th 2020.docx

KATA PENGANTAR

Pembangunan

kesehatan

dilaksanakan

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam

kerangka

mencapai

tujuan

tersebut,

pembangunan

kesehatan

dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan

daerah

sebagai

satu

kesatuan

sistem

perencanaan

pembangunan nasional. maka disusunlah Rencana Kerja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020. Dengan disusunnya Rencana Kerja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020, diharapkan mampu menjawab tantangan dalam pembangunan kesehatan sehingga tercapailah visi dan misi UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II untuk mewujudkan masyarakat Dayeuhluhur yang Mandiri Dalam Hidup Sehat.

Kepala UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II

Hj. KARTIAH, SKM, MM NIP. 19680102 198803 2 007

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dokumen Rencana Kerja (Renja) UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 sebagai sebuah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

pertanggungjawaban,

Pemerintah Renja

ini

yang merupakan

merupakan langkah

instrumen awal

untuk

melaksanakan mandat yang diemban UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan arah kegiatan dan kebijakan untuk tahun 2020, disamping itu agar UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

1.3.

LANDASAN PENYUSUNAN Landasan hukum penyusunan Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN Dokumen Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan disusunnya Renja dan Tata Urut Penyusunan Renja. 2. Pada Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu : berisi uraian gambaran hasil pelaksanaan Rencana Kerja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II pada tahun lalu, permasalahan dan kendala yang dihadapi UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II 3. Bab III, Tujuan dan Sasaran : berisi uraian tentang unsur – unsur Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; 4. Pada Bab IV, Program dan Kegiatan yang memuat : a. Indikator Kinerja b. Kelompok Sasaran c. Lokasi Kegiatan d. Kebutuhan dana indikatif e. Sumber dana

5. Bab V, adalah merupakan Bab Penutup : yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II tahun 2020, dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) adalah bagian dari proses pengukuran keberhasilan dari suatu SKPD. Pada tahap ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat dievaluasi sehingga SKPD dapat menentukan kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 2018, alokasi anggaran yang diterima UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 adalah Rp. 1.920.743.913, reliasasinya sebesar Rp. 1.826.927.913 atau sekitar 95,02%. Perolehan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tahun 2018, semua indikator sudah mencapai target sesuai yang ditetapkan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja di UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020, diantaranya : 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang ada di UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II menjadi salah satu hambatan dikarenakan banyak tenaga kesehatan (perawat/Bidan) yang harus merangkap menjadi pengelola keuangan. Hal ini selain dapat mengurangi percepatan penyerapan anggaran dan berpengaruh pada realisasi keuangan, dikhawatirkan pelaksanaan program kesehatan di masyarakat tidak optimal. 2. Kompetensi Pegawai yang ada di UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II masih kurang. Mengingat SDM yang ada di UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II adalah tenaga kesehatan yang memiliki keterbatasan dalam hal administrasi keuangan. Peningkatan kompentensi dengan melaksanakan sosialisasi, pendampingan dalam penyusunan perencanaan hingga pelaksanan kegiatan.

II.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II

yang dibantu oleh 1 (satu) Kasubag Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

dan

Berdasarkan

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kesehatan di Kecamatan Dayeuhluhur. Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, UPTD Puskesmas mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam hal mengelola pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna dalam Wilayah kerjanya untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang mandiri, berbudaya dan sejastera serta hidup sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut disusunlah struktur organisasi UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II yang posisi jabatan, tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II adalah sbb : 1. Kepala Puskesmas a. Posisi Jabatan Kepala UPTD

merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh

pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. b. Tugas 1) Menyusun program kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 2) Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

masingmasing

untuk

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas; 4) Melakukan tugas dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

5) Membuat

bahan

penyusunan

konsep

kebijakan

teknis

pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; 6) Menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

secara

paripurna

kepada masyarakat; 7) Melakukan koordinasi seluruh upaya kesehatan; 8) Mengembangkan

sarana

pelayanan

kesehatan

guna

mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan masyarakat; 9) Membina kader pembangunan kesehatan, kegiatan swadaya masyarakat dan peran serta masyarakat; 10) Melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; 11) Mengawasi

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat dan pelayanan rujukan medik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat; 12) Menyelenggarakan

kegiatan

inventarisasi,

pendataan

dan

pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan; 13) Melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 14) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang kesehatan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 15) Melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku; 16) Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan; 17) Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 18) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 19) Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 20) Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya c. Tanggungjawab Kepala

Puskesmas

bertanggungjawab

untuk

menggerakan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: 1) Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; 2) Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 3) Hidup dalam lingkungan sehat; dan 4) Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. d. Wewenang 1) Melaksanakan

perencanaan

berdasarkan

analisis

masalah

kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; 2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 3) Melaksanakan

komunikasi,

informasi,

edukasi,

dan

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; 4) Menggerakkan menyelesaikan

masyarakat masalah

untuk

kesehatan

mengidentifikasi pada

setiap

dan tingkat

perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait; 5) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; 6) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; 7) Memantau

pelaksanaan

pembangunan

agar

berwawasan

kesehatan; 8) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan 9) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. 10) Menyelenggarakan

Pelayanan

Kesehatan

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;

dasar

secara

11) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; 12) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; 13) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; 14) Menyelenggarakan

Pelayanan

Kesehatan

dengan

prinsip

koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi; 15) Melaksanakan rekam medis; 16) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan; 17) Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan; 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan

fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 19) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

2. Kepala Subag Tata Usaha a. Posisi Jabatan Kepala subag tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan Pengawas bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas b. Tugas 1) Menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha berdasarkan program kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rencana Strategis Puskesmas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 2) Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing

untuk

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas; 4) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang tata usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 6) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 7) Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan; 8) Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Subbagian

Tata

Usaha

pada

UPTD

Pusat

Kesehatan

Masyarakat, 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 10) Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya c. Tanggungjawab Kepala subbag TU bertanggungjawab mengkoordinir kegiatan sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan d. Wewenang 1) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di UPTD Puskesmas; 2) Mengkoordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di UPTD Puskesmas; 3) Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi sistim informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan; 4) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; 3. Penanggungjawab Teknis a. Penanggungjawab UKM esensial dan Keperawatan kesehatan masyarakat 1) Posisi Jabatan Merupakan pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan menjadi penanggungjawab teknis.

2) Tugas a) Perumusan kebijakan upaya kesehatan masyarakat esensial dan perkesmas b) Pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan dan perkesmas c) Pemberi bimbingan teknis, supervisi dan monitoring upaya kesehatan masyarakat esensial yang meliputi pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, Pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi

yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan

pengendalian

penyakit,

dan

pelayanan

keperawatan

kesehatan masyarakat d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat

esensial

yang

meliputi

pelayanan

promosi

kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayana KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengenalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3) Tanggungjawab a) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat. b) Melaporkan hasil kegiatan yg meliputi pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayana KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengenalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 4) Wewenang a) Melakukan tugas sesuai pendelegasian wewenang b) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kepada pelaksana pelayanan

upaya

Keperawatan

kesehatan

kesehatan

Kesehatan

Ibu

dan

Kesehatan

(PROMKES),

masyarakat

masyarakat

Anak

esensial

yaitu

(KIA),

Pelayanan

Pelayanan

Gizi,

dan

Pelayanan Promosi Pelayanan

Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit (P2P), Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kesling), Pelayanan Perkesmas

c) Menerima konsultasi kegiatan kinerja kepada pelaksana pelayanan

upaya

Keperawatan

kesehatan

kesehatan

Kesehatan

Ibu

dan

Kesehatan

(PROMKES),

masyarakat

masyarakat

Anak

esensial

yaitu

dan

Pelayanan

(KIA),

Pelayanan

Pelayanan

Gizi,

Promosi Pelayanan

Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit (P2P), Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kesling), Pelayanan Perkesmas. b. Penanggungjawab UKM Pengembangan 1) Posisi Jabatan Merupakan pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan menjadi penanggungjawab teknis. 2) Tugas a) Perumusan

kebijakan

upaya

kesehatan

masyarakat

kesehatan

masyarakat

pengembangan b) Pelaksanaan

kebijakan

upaya

pengembangan c) Pemberi bimbingan teknis,supervisi dan monitoring upaya kesehatan

masyarakat

pengembangan

sesuai

dengan

kebutuhan dan kemampuan Puskesmas yang dapat meliputi pelayanan

kesehatan

jiwa,

pelayanan

kesehatan

gigi

masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olah raga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kinerja, pelayanan kesehatan lainnya d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat

pengembangan

yang

meliputi

pelayanan

kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga,pelayanan kesehatan indera,pelayanan kesehatan

lansia,pelayanan

kesehatan

kerja,pelayanan

kesehatan lainnya. e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3) Tanggungjawab a) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.

b) Melaporkan hasil kegiatan UKM Pegembangan yang meliputi pelayanan

kesehatan

jiwa,

pelayanan

kesehatan

gigi

masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan

kesehatan

indera,pelayanan

olahraga,pelayanan

kesehatan

kesehatan

lansia,pelayanan

kesehatan

kerja,pelayanan kesehatan lainnya. 4) Wewenang a) Melakukan tugas sesuai pendelegasian wewenang b) Melakukan kesehatan

monitoring

dan

masyarakat

evaluasi

pengembangan

pelayanan

upaya

sesuai

dengan

kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas c) Menerima konsultasi kegiatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat

pengembangan

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat dan kemampuan Puskesmas . c. Penanggungjawab UKP , Kefarmasian, dan Laboratorium 1) Posisi Jabatan Merupakan pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan menjadi penanggungjawab teknis. 2) Tugas a) Perumusan kebijakan UKP, kefarmasian dan laboratorium b) Pelaksanaan kebijakan UKP, kefarmasian dan laboratorium c) Pemberi bimbingan teknis, supervisi dan monitoring UKP, Kefarmasian dan laboratorium yang meliputi pelayanan pemeriksaan umum,pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan

pelayanan

rawat

inap,

pelayanan

kefarmasian,pelayanan laboratorium d) Pelakanaan evaluasi dan pelaporan UKP ,kefarmasian dan laboratorium

yang

meliputi

pelayanan

pemeriksaan

umum,pelayanan kesehatan gigi dan mulut,pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP,pelayanan gawat darurat,pelayanan gizi yang bersifat UKP,pelayanan persalinan,pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan inap,pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium

rawat

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3) Tanggungjawab a) Mengkordinasikan kegiatan pelayanan UKP , Kefarmasian, dan Laboratorium b) Melaporkan

hasil

kegiatan

yang

meliputi

pelayanan

pemeriksaan umum,pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan,pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan

pelayanan

rawat

inap,

pelayanan

kefarmasian,pelayanan laboratorium 4) Wewenang a) Melakukan tugas sesuai pendelegasian wewenang b) Melakukan monitoring dan evaluasi

pelayanan

UKP ,

Kefarmasian, dan Laboratorium c) Menerima konsultasi kegiatan pelayanan UKP , Kefarmasian, dan Laboratorium

d. Penanggungjawab jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan 1) Posisi Jabatan Merupakan pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan menjadi penanggungjawab teknis. 2) Tugas a) Perumusan kebijakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan b) Pelaksanaan

kebijakan

kebijakan

jaringan

pelayanan

puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan c) Pemberi bimbingan teknis, supervisi dan monitoring jaringan pelayanan puskesmas yang meliputi puskesmas pembantu, puskesmas

keliling,

bidan

desa,

dan

jejaring

fasilitas

pelayanan. d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan jaringan pelayanan puskesmas yang meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling,bidan desa,dan jejaring fasilitas pelayanan

e) Pelaksanaan fungsi lain yan diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Tanggungjawab a) Mengkordinasikan kegiatan pelayanan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan jaringan pelayanan puskesmas yang meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling,bidan desa,dan jejaring fasilitas pelayanan c) Pelaksanaan fungsi lain yan diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 4) Wewenang a) Melakukan tugas sesuai pendelegasian wewenang b) Melakukan pelaksana

monitoring upaya

dan

kegiatan

evaluasi di

kegiatan

puskesmas

kinerja

pembantu,

Puskesmas Keliling dan Bidan Desa c) Melakukan monitoring kegiatan pelayanan Jejaring Faskes d) Menerima konsultasi kegiatan di puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa serta pelayanan Jejaring Faskes

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Melihat kinerja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II tahun 2018 dan untuk mewujudkan visi dan misi UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II, berikut isu-isu strategis yang perlu diperhatikan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan ke depan: 1. Masih adanya angka kematian bayi 2. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia kesehatan 3. Belum optimalnya penanganan gizi buruk 4. Masih tingginya angka penyakit menular 5. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat 6. Masih tingginya kasus jiwa 7. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 8. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN UPTD PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II

3.1. TUJUAN Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II disusun dengan tujuan : 1) Sebagai

landasan

atau

pedoman

umum

UPTD

Dayeuhluhur II dalam menyelenggarakan kegiatan

Puskesmas pembangunan

bidang kesehatan di wilayah UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II dalam kurun waktu tahun 2020. 2) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun 2020. 3) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 4) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

3.2. SASARAN Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2018,

UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1) Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)” 2 Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas, pelayanan kesehatan Dasar melalui Puskesmas, Pustu dan PKD 3) Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat 4) Menjamin

ketersediaan,

pemerataan,

pemanfaatan,

mutu,

keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan 5) Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya 6) Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan tenaga kesehatan sesuai standar

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembiayaan Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II tahun 2020 sebagaimana dalam lampiran I. Program kegiatan yang direncanakan UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 adalah : A. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.

Pengadaan alat kesehatan

2.

Pengadaan obat, dan bahan medis habis pakai

B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 2. Perawatan Kesehatan masyarakat. C. Program Pengawasan Obat dan makanan 1. Pemeriksaan makanan/jajanan anak sekolah D. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1. Orientasi pengolahan makanan sehat bagi penjamah makanan E. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Survei dan analisis masalah kesehatan masyarakat 2. Revitalisasi UKBM 3. Revitalisasi FKD 4. Penyuluhan Kelompok 5. Penyuluhan massa 6. Pembentukan, pembekalan dan pemberdayaan kader kesehatan 7. Kampanye kesehatan sekolah 8. Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok 9. Penjaringan Peserta Didik kelas 1 10. Penjaringan Peserta Didik kelas 7,10 11. Pemeriksaan berkala peserta didik 12. Pelaksanaan kegiatanUKGS 13. Pembinaan kesehatan remaja di Pondok pesantren 14. Pembinaan usia sekolah/UKS/Dokter Kecil dan guru UKS

F. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Pengolahan Air Limbah 2. Pemeriksaan Kualitas Air minum 3. Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU 4. Inspeksi Kesehatan Lingkungan TPM 5. Inspeksi Sarana Air Minum Depot Air Minum Isi Ulang ( SAM dan DAMIU ) 6. Penyusunan Dokumen Kajian Kualitas Kesehatan Lingkungan 7. Kegiatan STBM G. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

H. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.

Peningkatan sarpras ruang menyusui/laktasi

2.

Pemantauan Status Gizi (PSG), Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) dan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

I.

3.

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

4.

Surveilans dan pelacakan gizi buruk

5.

Pencegahan balita stunting

6.

PMT Balita Girang

7.

PMT Balita Gibur

8.

Pemantauan Pemberian TTD untuk remaja putri

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Kunjungan kontak Serumah Kasus TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, ISPA, dan Kusta 2. Penemuan aktif terduga TB 3. Pengiriman Specimen TB 4. Pelayanan PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) 5. Surveilans dan Respon KLB 6. Survailens kasus leptospirosis dan zoonozis lainnya 7. Pemberantasan larva (larvasidasi) 8. Pemantauan dan Pengendalian Vektor / PSN 9. Pendampingan Kader PSN 10. Pendapingan fooging focus 11. Penemuan kasus malaria

12. Pemeriksaan Hbsag pada populasi rawan 13. Penemuan kasus melalui pelayanan MTBS/MTBM 14. Survelen Kippi Imunisasi Dasar 15. Pelaksanaan Imunisasi, sweeping imunisasidan DOFU 16. Validasi data BIAS 17. Pelaksanaan BIAS 18. Supervisor Imunisasi BIAS 19. Sweeping BIAS J.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1

Pengukuran dan pemeriksaan Faktor Resiko penyakit tidak menular di Posbindu PTM

2

Pemeriksaan IVA

3

Pelayanan Prolanis DM

4

Pelayanan Prolanis HT (Hipertensi)

5

Pendampingan ODGJ ( orang dengan gangguan Jiwa )

K. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1

Penyusunan Profil Kesehatan

2

Peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas

3

Reakreditasi Puskesmas

4

Penanganan kasus kegawat daruratan (PPPK)

L. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Sosialiasi kepesertaan JKN M. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1. Pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang Bayi dan Balita melalui SDIDTK 2. Pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang anak prasekolah melalui SDIDTK 3. Penimbangan serentak dalam rangka Pengukuran pertumbuhan bayidan balita 4. Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita 5. Pelaksanaan kelas Balita 6. Audit Perinatal, Bayi dan Balita N. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Pelayanan Kesehatan Lansia 2 Pengadaan KMS lansia, buku lansia resti dan lansia kit 3 Pembinaan dan Pelayanan lanjut usia di UKBM ( PosyanduLansia) 4 Kunjungan rumah lanjut usia risiko tinggi

O. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Pemberian PMT bumil 2. Pembinaan dokter ahli kebidanan 3. Pembinaan dokter spesialis anak 4. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 5. Pelaksanaan Kelas Ibu 6. Pemantauan Bumil Risti 7. Pemantauan Bufas Risti 8. Pelacakan Kematian Ibu 9. Pelayanan nifas, termasuk kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau drop out 10. Rujukan komplikasi kebidanan ke fasilitas tingkat lanjut 11. Pelacakan Kematian Bayi P. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Renovasi / Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Puskesmas dan Jaringannya 2. Pengadaan tanah untuk puskesmas 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium Puskesmas 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Perkantoran 8. Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas 9. Pengadaan alat transportasi roda 2 operasional puskesmas 10. Pengadaan alat transportasi roda 4 operasional puskesmas

R. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya S. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2. Pelatihan Teknis dan In House Training Peningkatan kapasitas dan kompetensi Petugas Puskesmas T. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 1. Penyusunan Rencana Tahunan Puskesmas 2. Penyusunan Renstra 3. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Cilacap. Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II dengan menerapkan mekanisme perencanaan bo ttom up planning dan top down policy. Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Renja UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 merupakan hasil dari perencanaan Puskesmas yang disinkronkan dan diselaraskan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Untuk itu perlu dukungan dana dari semua pihak baik dari pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Dayeuhluhur. Rencana Kerja (Renja) UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas di bidang pembangunan kesehatan. Semoga Renja yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Kesehatan secara luas.

Kepala UPTD Puskesmas Dayeuhluhur II

Hj. KARTAH, SKM, MM NIP. 19680102 198803 2 007