Reformasinasional & An Negara

Reformasi Pertahanan Negara Reformasi pertahanan negara merupakan komitmen bangsa yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh. Penataan struktur meliputi perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan (Dephan), Pada aspek kultur dan tata nilai, perubahan diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggara pertahanan negra untuk mampu memposisikan diri sesuai peran dan tugasnya. Reformasi di bidang pertahanan negara bertitik tolak dari Ketetapan (TAP) MPR nomor VI tahun 2000, tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Salah satu wujudnya adalah Undang Undang (UU) Nomor 3 tahun 2002 Secara substansi UU RI Nomor 3 tahun 2002 mengatur wewenang dan tanggung jawab Menteri Pertahanan, peran dan tugas TNI, wewenang dan tanggung jawab Panglima TNI, nilai-nilai demokratis, hak azasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, peran DPR dalam pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Pertahanan : •

•

•

Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. Menteri Pertahanan menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional dan internasional di bidangnya. Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.