Refleksi Materi (part 3).docx

TUGAS 3 NAMA : YONDRICHS NIM : C 302 18 003 MATA KULIAH : AKUNTANSI PEMERINTAHAN

REFLEKSI MATERI TEMA : “ AKUNTANSI PENDAPATAN ” Pendapatan dan Belanja merupakan bagian yang sangat sentral dalam lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Demikian juga dengan perlakuan akuntansi untuk kedua jenis transaksi “induk” tersebut. Dalam refleksi materi kali ini, saya akan memfokuskan pada uraian tentang Akuntansi Pendapatan. Jika sebelumnya standar akuntansi untuk pendapatan diatur dalam PP. No 24 Tahun 2005, sekarang kita sudah mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 dengan basis full akrual. Perbedaan mendasar dari aturan baru tersebut adalah terletak pada LO (Laporan Operasional). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Nah…Untuk lebih memahami bagaimana pengakuan pendapatan LO dan LRA serta cara pencatatannya berdasarkan SAP mari simak contoh berikut ini : Tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari hotel Mekar sebesar Rp7.500.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan Jurnal: * Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal-LO (Laporan Operasional)

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 05/05/2015

TBP

Uraian

1.1.1.02.01

Kas di Bendahara Penerimaan

8.1.1.06.01

Pajak Hotel-LO

Debit Rp

Kredit

7.500.000 Rp

7.500.000

Jurnal-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Tanggal 05/05/2015

Nomor Bukti Kode Rekening TBP

0.0.0.00.00 4.1.1.06.01

Uraian Perubahaan SAL Pajak Hotel-LRA

Debit Rp

Kredit

7.500.000 Rp

7.500.000

Pendapatan pajak tersebut diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang/lebih bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO.

Refleksi Materi-Akuntansi Pemerintahan Universitas Tadulako-Prodi Magister Akuntansi 2019

Setelah kita mengetahui definisi, pengklasifikasian, pengakuan serta contoh pencatatan transaksi atas akuntansi pendapatan yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Maka kita pelu melihat “keluar” bagaimana “aksi” pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatannya tersebut. Terlebih khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Karena kedua komponen tersebut merupakan sumber pemasukan utama oleh pemerintah Daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak OPD yang tidak dapat mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusinya, sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya berada jauh dibawa jumlah yang dapat direalisasi. Salah satu contoh dari kondisi tersebut terjadi dikota Medan. Dimana Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menyampaikan keprihatinannya atas terjaring operasi tangkap tangan dua petugas UPT wilayah Medan V Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemko Medan pada minggu 19 Agustus 2018 yang lalu. Dimana kedua petugas tersebut tertangkap tangan sedang melakukan penggelapan pajak. Sehingga direktur FITRA (Rurita Ningrum) menegaskan kepada Wali Kota Medan, untuk segera melakukan kinerja dan genjot semua SKPD yang selalu membuat masalah, ia menuturkan bahwa lebih parahnya bagaimana pengelolan pajak kita, jika kita gak tau kemana uang itu diberikan,". Terlepas dari peristiwa penggelapan pajak di Kota Medan, disisi lain Pemerintah Kabupaten Malang melakukan terobosan baru dalam mengoptimalkan Pendapatan Retribusi Parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang berusaha mengatasi kebocoran retribusi parkir sebagai respons terhadap oknum juru parkir yang nakal. Langkah solutif tersebut ditempuh dengan cara penerapan system Elektronik Parkir (E-Parkir). Dimana para jukir wajib menyetor langsung ke Bank Jatim.

Dari uraian diatas maka kami sebagai masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah selain memahami dengan baik tentang regulasi dan peraturan yang tertuang dalam SAP secara khusus untuk Akuntansi Pendapatan, juga melakukan “aksi” nyata dilapangan sebagai bentuk pengabdian kepada Negara. Tidak melakukan penggelapan dan pemungutan pajak secara liar merupakan harapan semua masyarakat. Apalagi jika pemerintah mampu melakukan terobosan baru dalam upaya meningkatkan pendapatan melalaui retribusi parkir seperti penerapan E-Parkir, tentunya masyarakat akan sangat mengapresiasi. Apalagi jika E-parkir tersebut dapat diterapkan di Kota Palu. Mengingat banyaknya parkir liar yang di Kota Kelor ini . Semoga kedepannya masalah ini dapat teratasi.

Refleksi Materi-Akuntansi Pemerintahan Universitas Tadulako-Prodi Magister Akuntansi 2019