Ranperdes Hewan Ternak

TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA USUL

Menimbang: a. bahwa hewan ternak masarakat yang dibiarkan bebas berkeliaran oleh pemiliknya telah merusak lingkungan,merusak tanaman,serta merusak perkebunan masarakat; b. bahwa hewan ternak masarakat yang dibiarkan bebebas berkeliaran

RANCANGAN PERATURAN DESA USUL NOMOR

TAHUN 2020

oleh pemiliknya menjadi penyebabnya perkelahian,perselisihan ,konflik serta menggangu keamanan keselamatan lalu lintas dan ketertiban desa; c. bahwa penertiban hewan ternak masarakat yang dibiarkan bebas berkeliaran oleh pemiliknya diperlukan agar dapat menciptakan ketentraman,ketertiban serta kenyamanan lingkungan desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c,maka perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Masarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan;

KEPALA DESA USUL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penaganan Konflik Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 5..Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perternak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan

BADAN

Persetujaan Bersama

PERMUSYAWARATAN DESA USUL dan

KEPALA DESA Menetapkan : BAB I

USUL

MEMUTUSKAN PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Persiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubenur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 3. Pemerintah Daerah Tinkat II adalah Bupati/Walikota dan perankat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 4. Desa adalah Desa Usul 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Usul sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. 6. Badan Permusyawaratan Desa Usul, selanjutnya disebut BPD. 7. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak dan merasakan,tetapi tidak bisa berfikir. 8. Ternak adalah Hewan Ternak peliharaan yang perkembagbiakannya serta pemanfataan diatur dan diawasi serta diperlihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa. 9. Ternak Besar meliputi, Sapi,kerbau dan sejenisnya. 10.Ternak kecil meliputi kambing,domba,anjing dan sejenisnya. 11.Pemilik ternak adalah orang peribadi atau badan. 12.Petugas adalah Kepala Desa berserta perangkatnya serta masarakat yang diberi tugas untuk melakukan penangkapan ternak. 13.Pengawasan adalah Petugas Desa yang ditentukan berserta masyarakat berkerjasama. BAB II WEWENANG PENANGKAPAN Pasal 2 1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas. 2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepala desa berserta Linmas dan aparatnya untuk melakukan penangkapan. 3) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat. BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK Bagian pertama Kewajiban

Pasal 3 1) Pemilik ternak / penggembala wajib menggembalakan ternak pada siang hari dan menempatkan dalam kandang pada malam hari. 2) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan pemukiman wajib mendapat Desa. persetujuaan dari tetangga dan diketahui oleh Kepala 3) Penempatan ternak pada siang hari ditempat yang tidak dilarang harus diawasi atau ditambat oleh pemilik ternak agar tidak lepas ketempat yang dilarang. Pasal 4 1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan atau di tempat yang ditentukan oleh petugas. 2) Dalam hal pemilikan ternak tidak menyediakan makanan tersebut ,maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti sebesar sanksi yang ditetapkan. 3) Selama hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dan ditempat penampungan hewan tersebut sakit, cacat dan mati selama tidak diindahkan oleh pemilik dikategorikan kelalaian pemilik dan tidak menjadi tanggung jawab petugas. Bagian Kedua Larangan Pasal 5 Dalam wilayah Desa Usul pemilik ternak dilarang : 1) Melepas / menggembalakan ternak di lokasi perkebunan masarakat, kecuali mendapat izin dari pemilik kebun dan wajib melapor kepada aparat desa setempat. 2) Melepas / menggembalakan ternak masarakat, disekitar tanaman masyarakat, lapangan olahraga, pemerintahan, disekolah dan tempat-tempat lain pada perkarangan rumah dikantor-kantor yang dapat menimbulkan kerusakan. 3) Melepas ternak sehingga berkeliaran didalam desa, dijalan atau tempat-tempat lainya yang dapat menggangu keselamatan/kelancaran pemakai jalan. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian Pertama Kewajiban Pasal 6 Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib : 1) Menjaga keselamatan ternak setelah penangkapan sampai ditebus paling lama satu kali dua puluh empat jam. 2) Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam. 3) Petugas berkewajiban melakukan penangkapan hewan ternak dan tidak bertanggung jawab terhadap hewan ternak jika terjadi kecacatan dan atau mati selama penangkapan. Bagian Kedua Larangan Pasal 7 1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskeriminasi terhadap pemilik ternak. 2) Petugas dilarang menyakiti ternak yang sudah ditangkap. BAB V SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN Pasal 8 Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal : 1) Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1,ayat 2, dan ayat 3 dalam Peraturan Desa ini. 2) Menggangu keselamatan dan ketertiban jalan raya atau merusak tempat-tempat yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1,ayat 2, dan ayat 3 dalam Peraturan Desa ini. 3) Karena adanya pengaduan dari masyarakat. BAB VII KEBERATAN DAN GANTI RUGI Bagian Pertama Keberatan

Pasal 9 1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7. 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan. 3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat atas tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima. 4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana diatur pada Pasal 8. Bagian Kedua Ganti Rugi Pasal 10 Pemilik ternak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Desa dalam hal: 1) Petugas karena sengaja dan atau lalai menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada dikandang penampungan. 2) Petugas karena sengaja dan atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada dikandang penamapungan. 3) Petugas karena sengaja dan atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual tanpa sepengetahuan pemilik. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 11 1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Pemerintahan Desa. 2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh perangkatnya dan Masyarakat yang ditentukan. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI UANG TEMBUSAN, BIAYA PENANGKAPAN, DAN BIAYA PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Uang Tebusan Pasal 12 Ternak yang ditangkap oleh petugas bisa diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut : a.Ternak besar b.Ternak kecil Rp.100.000 / ekor Rp.50.000 / ekor Bagian Kedua Biaya Penangkapan Pasal 13 Biaya Penangkapan : a.Ternak besar Rp.70.000 / ekor Rp.50.000 / ekor b.Ternak kecil Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 14 Biaya Pemeliharaan : a.Ternak besar Rp.30.000 / ekor / hari Rp.20.000 / ekor / hari b.Ternak kecil Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Pasal 15 1.) Barang siapa yang melanggar Pasal 3, Pasal 4,Pasal 5,Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi administrasi terhadap kelalaian,kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan terhitung Denda Sebesar 5 Kali Lipat dari objek yang dirusak atau dirugikan. 2.) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) disetor kepada bendaharawan penerima Desa selanjutnya disetor ke kas desa. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa. Pasal 17 1) Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memrintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Lembaran Desa. Ditetapkan : di Usul Pada tanggal : KEPALA DESA USUL SAHRUL Diundangkan di

: Usul

Pada tanggal

:

BERITA LEMBARAN DESA USUL TAHUN

SEKRETARIS DESA

SUPAN AHMADI

NOMOR

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA USUL KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU Pada hari ini …… tanggal ……………. Bulan ………………. Tahun …………………….. ……... bertempat di Gedung Serba Guna Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten

Indragiri Hulu,

telah

dilaksanakan

rapat

bersama

antara

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Usul yang dimulai pukul ………. WIB sampai dengan pukul …… WIB membahas Rancangan Peraturan Desa Usul tentang Penertiban Hewan Ternak. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Usul serta Badan Permusyawaratan Desa Usul sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat Menyetujui Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak Desa Usul

Kecamatan

Batang Gansal

Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KETUA BPD

MUZAINI KEPALA DESA USUL

SAHRUL