Pungutan Pr
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Pungutan Pr as PDF for free.
More details
- Words: 719
- Pages: 3
tarif iklan hu pikiran rakyat 2007 <../../../iklan/index.html>
berita sms - pr mobile <../../../iklan/sms.htm>
*edisi cetak - sabtu, 28 juli 2007* sekilas pikiran rakyat <../../sekilas_pr.htm> <mailto:[email protected]>
halaman utama kontak redaksi
> *rubrik* utama <01-utama.htm> bandung raya <02-bandung.htm> jawa barat <03-jabar.htm> dalam negeri <04-dalamnegeri.htm> ekonomi & keuangan <06-ekonomi.htm> pendidikan <07-pendidikan.htm> olah raga <08-olahraga.htm> opini <09-opini.htm> pariwisata <10-pariwisata.htm> > *sub rubrik* tajuk rencana <99tajuk.htm> kolom <99kolom.htm> info kita <99infokita.htm> berita keluarga <99beritakeluarga.htm> forum guru <99forumguru.htm> gema gereja <99gereja.htm> apa & siapa <99apasiapa.htm> surat pembaca <99suratpembaca.htm> sekilas bandung <99sekilasbandung.htm> sekilas daerah <99sekilasdaerah.htm> sekilas dalam negeri <99sekilasdalamnegeri.htm> sekilas ekonomi <99sekilasekonomi.htm> sekilas pendidikan <99sekilaspendidikan.htm> sekilas olah raga <99sekilasolahraga.htm> > *webmail* pikiran-rakyat.co.id > *arsip* pikiran rakyat <../../2007-pr.htm> teropong <../../2007-teropong.htm> selisik <../../2007-selisik.htm> belia <../../2007-belia.htm> gelora <../../2007-gelora.htm> kampus <../../2007-kampus.htm> cakrawala <../../2007-cakrawala.htm> otokir <../../2007-otokir.htm> khazanah <../../2007-khazanah.htm> geulis <../../2007-geulis.htm> pe er kecil <../../2007-percil.htm> pakuan <../../2007-pakuan.htm> bekasi raya-purwasuka <../../2007-purwasuka.htm>
> *forum guru* dsp, perlu pengertian masyarakat, sekolah, dan pemerintah oleh dikdik setia munardi, m.pd. di tengah keceriaan anak setelah dinyatakan lulus memasuki sekolah baru, sering kali mereka kembali “sesak napas” begitu persoalan kembali kepada masalah dana. apalagi setelah ditetapkan dana sumbangan pendidikan (dsp), ternyata mahal. manajemen sekolah biasanya menjadi sorotan berbagai pihak pasca pengumuman besaran dana sumbangan pendidikan (dsp) itu. sebab, tidak sedikit dari sekolah - sekolah tersebut menaikkan besaran dsp-nya lebih besar dari tahun ajaran sebelumnya walaupun sudah ada imbauan dari dinas pendidikan untuk tidak menaikkan dsp tersebut (“pr” 20 juli 2007). menyikapi hal itu timbul pertanyaan dari sebagian orang tua siswa yang merasa keberatan dengan kenaikan tersebut "haruskah pendidikan dengan prestasi tinggi identik dengan biaya /(cost)/ yang tinggi pula?” manajemen sekolah pun patut mempertanyakan, "apakah tuntutan prestasi tinggi dari masyarakat yang diemban sekolah dapat terwujud tanpa dukungan infrastruktur dan berbagai program yang jelas-jelas memerlukan biaya sehingga sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitasnya?” kalau masing-masing pihak bersikukuh dengan prinsip sendiri-sendiri tanpa saling berempati, tentunya jauh panggang dari api untuk menemukan solusi. bahkan, dikhawatirkan akan membawa konflik urat syaraf dan saling curiga yang berkepanjangan sehingga berakibat pada buram dan mundurnya kualitas pendidikan di indonesia. bagaimanapun, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. oleh karena itu ketiga komponen tersebut harus bahu- membahu berkolaborasi sinergis atas dasar saling percaya dan saling melengkapi menuju satu tujuan, yakni peningkatan kualitas pendidikan peserta didik agar tercipta generasi baru yang siap menghadapi hidup dan kehidupan di masa yang akan datang. oleh karena itu, menyikapi tentang pembiayaan pendidikan ketiga komponen tersebut patut memerhatikan hal-hal sebagai berikut. (a) sekolah sebagai /provider/ pendidikan sudah seharusnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk orang tua siswa sebagai pengguna layanan pendidikan. transparansi dan akuntabilitas program maupun keuangan sekolah, menjadi kewajibannya untuk diketahui dan dilaporkan, baik ke dinas terkait maupun ke masyarakat umum, termasuk orang tua siswa. selain itu alangkah indahnya pemasukan dan pengeluaran maupun saldo keuangan serta berbagai program sekolah dipampang di salah satu ruang sekolah yang strategis sehingga memudahkan masyarakat umum dan orang tua mengetahuinya walaupun dalam bentuk besaran saja. sekolah pun harus memerhatikan keinginan/aspirasi orang tua siswa di antaranya (1) orang tua yang betul-betul tidak mampu untuk dibebaskan dari berbagai pungutan. (2) orang tua siswa yang tidak mampu membayar langsung sejumlah besaran dsp seluruhnya diberi keringanan baik berupa cicilan maupun penurunan besaran dsp sesuai kemampuannya. (b) kedua, orang tua siswa dan masyarakat hendaknya lebih arif dan bijaksana menahan emosi dalam menyikapi berbagai kebijakan yang
dikeluarkan sekolah maupun fenomena yang sedang berlangsung dalam setiap /event/ dan agenda sekolah menjelang tahun ajaran baru. menaruh kepercayaan terhadap manajemen sekolah tentang penggunaan dana sejauh rasional dan relevan dengan program-program yang ditawarkan sekolah adalah jalan terbaik. (c). ketiga, pemerintah sebaiknya responsif dan antisipatif melihat kenyataan di lapangan dan yang berkembang di masyarakat tentang polemik pembiayaan pendidikan (dsp). pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas melalui peraturan standar pembiayaan pendidikan. pemerintah daerah pun seyogianya segera membuat peraturan daerah yang mengatur tentang dana sumbangan pendidikan di sekolah-sekolah. jika perlu mekanisme dan tata cara rapat/musyawarah penentuan besaran dsp pun diatur dalam perda tersebut sehingga tidak perlu terjadi lagi ramai-ramai dan ketidak puasan baik orang tua maupun manajemen sekolah dan komite sekolah.*** /penulis, guru smp negeri ii kota bandung./ > *suplemen* suplemen khazanah *pakuan* <pakuan/index.html> > *iklan mini baris* hotel komputer lowongan kerja mobil rumah sepeda motor telepon (c) 2006 - pikiran rakyat bandung dikelola oleh pusat data redaksi <mailto:[email protected]> (unit: cyber media-dokumentasi digital) kembali ke atas <#atas>
berita sms - pr mobile <../../../iklan/sms.htm>
*edisi cetak - sabtu, 28 juli 2007* sekilas pikiran rakyat <../../sekilas_pr.htm> <mailto:[email protected]>
halaman utama
> *rubrik* utama <01-utama.htm> bandung raya <02-bandung.htm> jawa barat <03-jabar.htm> dalam negeri <04-dalamnegeri.htm> ekonomi & keuangan <06-ekonomi.htm> pendidikan <07-pendidikan.htm> olah raga <08-olahraga.htm> opini <09-opini.htm> pariwisata <10-pariwisata.htm> > *sub rubrik* tajuk rencana <99tajuk.htm> kolom <99kolom.htm> info kita <99infokita.htm> berita keluarga <99beritakeluarga.htm> forum guru <99forumguru.htm> gema gereja <99gereja.htm> apa & siapa <99apasiapa.htm> surat pembaca <99suratpembaca.htm> sekilas bandung <99sekilasbandung.htm> sekilas daerah <99sekilasdaerah.htm> sekilas dalam negeri <99sekilasdalamnegeri.htm> sekilas ekonomi <99sekilasekonomi.htm> sekilas pendidikan <99sekilaspendidikan.htm> sekilas olah raga <99sekilasolahraga.htm> > *webmail* pikiran-rakyat.co.id
> *forum guru* dsp, perlu pengertian masyarakat, sekolah, dan pemerintah oleh dikdik setia munardi, m.pd. di tengah keceriaan anak setelah dinyatakan lulus memasuki sekolah baru, sering kali mereka kembali “sesak napas” begitu persoalan kembali kepada masalah dana. apalagi setelah ditetapkan dana sumbangan pendidikan (dsp), ternyata mahal. manajemen sekolah biasanya menjadi sorotan berbagai pihak pasca pengumuman besaran dana sumbangan pendidikan (dsp) itu. sebab, tidak sedikit dari sekolah - sekolah tersebut menaikkan besaran dsp-nya lebih besar dari tahun ajaran sebelumnya walaupun sudah ada imbauan dari dinas pendidikan untuk tidak menaikkan dsp tersebut (“pr” 20 juli 2007). menyikapi hal itu timbul pertanyaan dari sebagian orang tua siswa yang merasa keberatan dengan kenaikan tersebut "haruskah pendidikan dengan prestasi tinggi identik dengan biaya /(cost)/ yang tinggi pula?” manajemen sekolah pun patut mempertanyakan, "apakah tuntutan prestasi tinggi dari masyarakat yang diemban sekolah dapat terwujud tanpa dukungan infrastruktur dan berbagai program yang jelas-jelas memerlukan biaya sehingga sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitasnya?” kalau masing-masing pihak bersikukuh dengan prinsip sendiri-sendiri tanpa saling berempati, tentunya jauh panggang dari api untuk menemukan solusi. bahkan, dikhawatirkan akan membawa konflik urat syaraf dan saling curiga yang berkepanjangan sehingga berakibat pada buram dan mundurnya kualitas pendidikan di indonesia. bagaimanapun, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. oleh karena itu ketiga komponen tersebut harus bahu- membahu berkolaborasi sinergis atas dasar saling percaya dan saling melengkapi menuju satu tujuan, yakni peningkatan kualitas pendidikan peserta didik agar tercipta generasi baru yang siap menghadapi hidup dan kehidupan di masa yang akan datang. oleh karena itu, menyikapi tentang pembiayaan pendidikan ketiga komponen tersebut patut memerhatikan hal-hal sebagai berikut. (a) sekolah sebagai /provider/ pendidikan sudah seharusnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk orang tua siswa sebagai pengguna layanan pendidikan. transparansi dan akuntabilitas program maupun keuangan sekolah, menjadi kewajibannya untuk diketahui dan dilaporkan, baik ke dinas terkait maupun ke masyarakat umum, termasuk orang tua siswa. selain itu alangkah indahnya pemasukan dan pengeluaran maupun saldo keuangan serta berbagai program sekolah dipampang di salah satu ruang sekolah yang strategis sehingga memudahkan masyarakat umum dan orang tua mengetahuinya walaupun dalam bentuk besaran saja. sekolah pun harus memerhatikan keinginan/aspirasi orang tua siswa di antaranya (1) orang tua yang betul-betul tidak mampu untuk dibebaskan dari berbagai pungutan. (2) orang tua siswa yang tidak mampu membayar langsung sejumlah besaran dsp seluruhnya diberi keringanan baik berupa cicilan maupun penurunan besaran dsp sesuai kemampuannya. (b) kedua, orang tua siswa dan masyarakat hendaknya lebih arif dan bijaksana menahan emosi dalam menyikapi berbagai kebijakan yang
dikeluarkan sekolah maupun fenomena yang sedang berlangsung dalam setiap /event/ dan agenda sekolah menjelang tahun ajaran baru. menaruh kepercayaan terhadap manajemen sekolah tentang penggunaan dana sejauh rasional dan relevan dengan program-program yang ditawarkan sekolah adalah jalan terbaik. (c). ketiga, pemerintah sebaiknya responsif dan antisipatif melihat kenyataan di lapangan dan yang berkembang di masyarakat tentang polemik pembiayaan pendidikan (dsp). pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas melalui peraturan standar pembiayaan pendidikan. pemerintah daerah pun seyogianya segera membuat peraturan daerah yang mengatur tentang dana sumbangan pendidikan di sekolah-sekolah. jika perlu mekanisme dan tata cara rapat/musyawarah penentuan besaran dsp pun diatur dalam perda tersebut sehingga tidak perlu terjadi lagi ramai-ramai dan ketidak puasan baik orang tua maupun manajemen sekolah dan komite sekolah.*** /penulis, guru smp negeri ii kota bandung./ > *suplemen* suplemen khazanah
