Pt. Gilontas Indonesia Tanggapan Peninjauan Kembali.docx

No : 001/SP/MST/II/2019 Kepacla Yth. PT. Gilontas Indonesia Jl. Ikan Tuna Barat No 81 Benoa, Pedungan Denpasar Bali

Perihal :

Jasa Konsultasi dan Pengurusan Pembuatan Tanggapan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Termohon Peninjauan kembali (PT. Gilontas Indonesia) atas Putusan Pengadilan Pajak PPh Badan tahun buku 2010 Nomor : PUT078744.15/2010/PP/M.VA, PPh pasal 23 masa Januari s,d Desember 2010 Nomor : PUT078457.12/2010/PP/M.VA, dan PPN masa Desember 2010 Nomor: PUT079301.16/2010/PP/M.VA tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018,

Up; Yth Bapak Lin CHo Hsun Ibu Pei Pei

Dengan hormat, Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih telah dipercayakan untuk melakukan Pengurusan Pembuatan Tanggapan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Pajak PPh Badan tahun pajak 2010, PPh pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2010 dan PPN masa Desember 2010 di PT. Gilontas Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka berikut ini kami mengajukan proposal kegiatan; serta fee atas penugasan tersebut. Pada tanggal 25 Januari 2019, PT. Gilontas Indonesia menerima Surat dari Pengadilan Pajak Nomor: MPK240/PAN.Wk/2019,MPK-239/PAN.Wk/2019, dan MPK-241/PAN.Wk/2019 tanggal 25 Januari 2019 mengenai Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor : S-192/PJ.07/2019, S-271/PJ.07/2019 dan S-306/PJ.07/2019 yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding) pada tanggal 18 Juli 2012 atas Putusan Pengedilan Pajak Nomor : PUT-078744.15/2010/PP/M.VA, 078457.12/2010/PP/M.VA dan 079301.16/2010/PP/M.VA Tahun 2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang mengabulkan sebagian Permohonan Banding Pemohon Banding (PT. Gilontas Indonesia) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2723/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang keberatan atas SKPKB pajak penghasilan tahun 2010 Nomor :00006/206/10/058/12tanggal 06 November 2012, KEP-1074/WPJ.17/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPh pasal 23 Masa Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00012/203/10/903/12

Tanggal 12 November 2012 dan KEP-134/WPJ.07/2014 tanggal 24 Januari 20L4 tentang keberatan atas SKPKB PPN masa Pajak Desember 2010 Nomor :00348/207/10/058/12 tanggal 06 November 2012. Bahwa atas Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (pemohon peninjauan Kembali semula Terbanding) tersebut Termohon Peninjauan Kembali PT. Gilontas Indonesia diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis yang disampaikan ke Kepaniteraan Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman (cap Pos) Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali. 1.

Surat ini dilandasi bahwa kami bertindak selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 tahun 2002 yang berlaku saat ini bagi status perusahaan, dhi, PT.Gilontas Indonesia.

2.

Segala prosedur dan langkah dalam melaksanakan pengurusan serta selaku kuasa sebagaimana termuat dalam Lingkup Pekerjaan dilaksanakan dalam kedudukan kami selaku Kuasa Hukum yang terdaftar yang independen dan tetap tunduk pada Kode Etik Pengadilan Pajak maupun perundangan perpajakan yang berlaku. Segala kewajiban perpajakan baik bersifat finansial maupun non finansial sehubungan dengan p.nrgusun ini tetap berada pada Wajib Pajak dan menjadi tanggungan sepenuhnya dengan memperhatikan butir 3 di bawah ini.

3.

Kami tidak dalam posisi memberikan pendapat hukum dalam melaksanakan jasa ini, namun wajib menyampaikan segala sesuatu mengenai hak dan konsekuensi perpajakan yang timbul bagi Wajib Pajak maupun penanggung pajak.

LINGKUP PEKERJAAN Adapun lingkup pekerjaan pada jasa konsultasi dan pengurusan yang diajukan adalah sebagai berikut: 1.

Membantu melakukan penyusunan uraian tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali yang di lakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding)

2.

Membantu melakukan pengumpulan data-data yang menjadi objek Sengketa Pajak dengan berkoordinasi dengan Tim Penanganan Peninjauan Kembali Putusan pengadilan Pajak Nomor: PUT078744.15/2010/PP/M.VA, 078457.12/2010/PP/M.VA dan 079301.16/2010/PP/M.VA Tahun 2018 TanggaI 15 Oktober 2018 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding) yang dibentuk oleh Direksi PT. Gilontas Indonesia selanjutnya disebut "Tim";

3.

Membantu melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah terkumpul untuk dapat diajukan sebagai data dukung guna memperkuat pembuktian dalam mempertahankan hasil Putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas.

4.

Membantu penanganan Perkara Penyelesaian Sengketa Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Diiektur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding) dengan menerbitkan Surat Kuasa khusus kepada Mustofa (Izin kuasa hukum Nomor-673/PP/IKH/2017) ;

KEWAJIBAN PERUSAHAAN (PENYEDIAAN INFORMASI) 1.

Perusahaan memiliki kewajiban legal sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku untuk menyampaikan informasi dengan benar, lengkap dan jelas. Pengabaian hal ini akan berakibat Perusahaan terkena sanksi sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

2.

Agar kami dapat melaksanakan penyampaian jasa secara optimal, manajemen setuju: a.

Seluruh informasi yang akan dituangkan dalam Tanggapan Peninjauan Kembali adalah berlandaskan kebenaran dan keterbukaan.

b.

Untuk menyiapkan informasi yang benar, lengkap dan jelas bagi kepentingan tanggapan Peninjauan Kembali dibidang perpajakan, kami bergantung sepenuhnya pada informasi dan dokumen yang disediakan Perusahaan yang mana dianggap memiliki kesahihan, kelengkapan serta kebenaran sebagaimana dimaksud ketentuan perundangan perpajakan, dan untuk itu kami tidak melakukan audit atas segala informasi maupun dokumen tersebut sehingga penyimpangan yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen Perusahaan;

c.

Kami diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga, apabila hal tersebut dianggap perlu, sehubungan dengan suatu informasi atau dokumen yang berkenaan dengan aspek perpajakan Perusahaan dengan tetap tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku;

d.

Menyampaikan kepada kami hal-hal penting dari transaksi signifikan atau perubahan perlakuan dalam pencatatan yang mendasar;

e.

Menyampaikan kepada kami: 1) Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-078744.15/2010/PP/M.VA, 078457.12/2010/PP/M.VA dan 079301.16/2010/PP/M.VA Tahun 2018 Tanggal 15 Oktober 2018;. 2) Surat Permohonan Banding dan uraian Banding atas sengketa diatas 3) Surat Permohonan keberatan & Hasil risalah pembahasan keberatan. 4) Laporan Keuangan tahun buku 2010 5) SPT PPh Badan Tahunan tahun buku 2010 6) SPT PPN masa Desember 2010 7) SPT PPh pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2010 8) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dari KKP setempat untuk pemeriksaan tahun buku 2010

9) 10) 11) 12)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tahun 2010 Surat uraian tanggapan atas SPHP tahun 2010 Hasil Closing Conference; Tanda terima penyerahan dokumen pada waktu pemeriksaan dan Keberatan tahun 2010 13) Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir 14) Data lain-lain menyusul.

KERAHASIAAN & KEWAJIBAN PERUNDANGAN Seluruh anggota tim menyampaikan kata sepakat bahwa terhadap informasi dan data yang diterima diri perusahaan sehubungan dengan penugasan ini akan diperlakukan secara rahasia, diperlakukan secara seharusnya, namun kami memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada pihak otoritas sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia atau atas perintah pengadilan.

RETENSI CATATAN Segala catatan dalam kaitan pelaksanaan jasa ini akan dimusnahkan setelah mencapai jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila beberapa bagiannya kami anggap diperlukan dalam –kaitan memiliki kontinuitas dan keterkaitan. Perusahaan dapat meminta kami untuk tetap mempertahankan catatan Penanganan Tanggapan Peninjauan Kembali tersebut dengan pemberitahuan lebih dahulu.

FEE Atas dasar lingkup kerja sebagaimana diuraikan dalam butir lll.diatas, maka biaya jasa tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) Atas imbalan jasa atau fee tersebut belum termasuk PPN, selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami bersedia dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2o/odari imbalan jasa tersebut di atas,

KONDISI PEMBAYARAN Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a.

Tahap I 60% dari Jasa Profesional Fee atau sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) belum termasuk PPN, dibayarkan berdasarkan tagihan Kantor Konsultan Mustofa & Rekan setelah ditandatanganinya perjanjian;

b.

Tahap ll 4O% dari Jasa Profesional Fee atau sebesar Rp. 50.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) belum termasuk PPN, dibayarkan berdasarkan tagihan Kantor Konsultan Mustofa & Rekan setelah Surat Tanggapan Penjinjauan Kembali di sampaikan ke Pengadilan Pajak dan setelah tembusan atas Putusan Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak terhadap Termohon Peninjauan Kembali PT. Gilontas Indonesia diterima.

INDEMINITY Perusahaan akan menjamin bahwa KKP Mustofa & Rekan baik para patner, manajemen dan staffnya terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum, tanggung jawab, maupun beban kerugian yang timbul, langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini, baik daiam kaitan penyajian laporan, laporan perpajakan.maupun dalam kaitan pemberian Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Perusahaan (khususnya tanggapan Peninjauan Kembali). Dalam hal KKP Mustofa & Rekan, baik para partner, manajemen dan staffnya terkena tuntutan hukum atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Perusahaan baik melalui pembuatan tanggapan memori peninjauan kembali maupun melalui penerbitan Surat Kuasa Khusu sebagai-kuasa penyelesaian PK dan akibat tindak pidana perpajakan yang dirasiakan oleh Perusahaan, manajemen dan para pemegang saham-nya, perusahaan akan sepenuhnya mengambil alih tuntutan hukum tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Perusahaan juga menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak Orang Pribadi (perusahaan), manajemen atau pihak-pihak yang terkait dengan Orang Pribadi terhadap KKP Mustofa & Rekan, para partner, manajemen dan staffnya untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang dialami oleh Orang Paribadi akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KKP Mustofa & Rekan sehubungan dengan perjaniian ini.

PENUTUP Besar harapan kami bahwa proposal ini dapat sesuai dengan manajemen PT. Gilontas Indonesia. Dalam hal proposal ini disetujui, kami mohon dapat menandatangani kolom persetujuan di bagian bawah surat ini untuk selanjutnya di kirim kepada kami melalui (021) 47885370 atau di email ke [email protected]. Atas perhatian serta kesempatan yang diberikan tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 04 Februari 20Lg Hormat Kami, Kantor Konsultan Pajak Mustofa & Rekan

Disetujui pada tgl: PT. Gilontas Indonesia

Lin Cho Sun Direktur