Prosedur-pengajuan-dupak-pengawas.pptx

PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PENilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH

BIMBINGAN TEKNIS dan SELEKSI CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

1.

2.

3.

4.

5.

PP NOMOR 99 THN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS PERMENPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR 01/III/PB/2011- NOMOR 6 THUN 2011 TENTANG JUKLAK JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA PERMENDIKNAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sudah 2 kali disempurnakan

Keputusan MENPAN Nomor 118 Tahun 1996 Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010

Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disesuaikan

Diterbitkan

Diterbitkan

Berdasarkan Permendiknas No. 184 Tahun 2011, Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit pengawas sekolah

Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas, kepada: 1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk kenaikan jcxabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya golongan ruang IV/b menjadi Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama golongan ruang IV/d dan pengangkatan pertama kali Pengawas Sekolah Madya golongan ruang IV/c dan Pengawas Sekolah Utama Madya, golongan ruang IV/d.

PENETAPAN ANGKA KREDIT digunakan untuk salah satu syarat ~ Pengangkatan ~ Kenaikan pangkat ~ Kenaikan Jabatan

tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat fungsional ybs. Oleh karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi 7

Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB No 21Tahun 2010: Angka Kredit adalah: “Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengawas dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”. Angka kredit merupakan representasi Prestasi Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, pengawas sekolah yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.

N O I

UNSUR Pendidikan

SUBUNSUR A. B. C.

II

Pengawasan Akademik dan Manajerial

A. B. C. D. E.

Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3) Diklat calon pengawas dan memperoleh STTPP (1) Diklat fungsional dan memperoleh STTP (6) Penyusunan program (1) Pelaksanaan program (1) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (2) Membimbing dan melatih profesional guru (6) Melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus (1)

N O III

UNSUR PENUNJANG

SUBUNSUR A. B. C. D. E. F.

Peran serta dlm seminar/lokakarya dibid pend formal/pengawasan sekolah (5) Keanggotaan dlm org profesi (2) Keanggotaan dlm tim penilai AK pengawas sekolah (1) Melaks kegiatan pendukung pengawas sekolah (3) Perolehan penghargaan/tanda jasa (6) Memperoleh gelar/ijazah yg tdk sesuai dgn bid yg diampu (4)

1.

2.

3. 4.

5.

Bahan penilaian disampaikan kepada pimpinan unit kerja (Kepala Dinas Pendidikan) melalui pejabat eselon III yang membidangi pendidikan. Usul penetapan angka kredit disampaikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26 Juklak Pengawas Sekolah. Bahan penilaian (DUPAK, lampiran, dan bukti fisik) dinilai oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil penilaian disampaika kepada pejabat penetap angka kredit dengan menggunakan format PAK sebagaimana contoh formulir pada Lampiran VIII Peraturan Bersama (Juklak). Penetapan angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Flowchart

Pengawas Madya, IV/b s.d. Pengawas Utama, IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;

Pengawas Madya, IV/a di lingkungan Kementerian Agama

Pengawas Muda, III/c dan III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.

Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya, IV/a di lingkungan Provinsi

Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya, IV/a di lingkungan kabupaten/Kota

Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya IV/a di lingkungan di lingkungan inst pusat Selain Kemenag

TIM PENILAI PUSAT

TIM PENILAI KEMENAG

TIM PENILAI KANWIL KEMENAG

TIM PENILAI PROPINSI

TIM PENILAI KAB/KOTA

TIM PENILAI INSTANSI

1.

2.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Pengawas Susunan keanggotaan Tim Penilai: a. seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis; b. seorang wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Pasal 24 ayat (2) Permenpan dan RB No 21 Th 2010: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang. ayat (4) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari pengawas

sekolah

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH Tim penilai angka kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional PENGAWAS Pasal 24 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai: a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat pengawas yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja pengawas; dan c. dapat aktif melakukan penilaian Pasal 24 ayat (6): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifika dari Menteri Pendidikan Nasional 17

Pasal 24 Peraturan Bersama mendiknas dan Ka.BKN No 01/III/PB/2011 dan No. 6 Tahun 2011 PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (1) Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian angka kredit oleh tim penilai. (2) Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK. (3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung. (4) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit (5) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai (6) DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama ini.

(7) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri dengan : a. surat pernyataan melakukan pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini. b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini; c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini; (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan bukti fisik.

Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas : 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang mengusulkan DUPAK 4 jenis Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas: Pendidikan, Pengawasan Akademik dan Manajerial; Pengembangan Profesi; dan Penunjang SK kenaikan pangkat terakhir SK jabatan terakhir DP3 tahun terakhir PAK terakhir Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang Foto copy Ijazah yang akan dinilai angka kreditnya, Karpeg, konversi NIP 20

Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama;  Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama;  Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama; dan  Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama; 

4. Pengajuan usul PAK sbb:

Pengawas Madya, IV/b s.d Pengawas Utama, IV/e PS

PEJABAT ESELON III YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN DILINGK DINAS PROV/KAB/KOTA KA.KANWIL KEMENAG PROV/KAB/KOTA

1 SET SAJA

-GUB/BUPATI/WALIKOTA ATAU KADISPEN PROP/KAB/KOTA UP. KA BKD PROPINSI/KAB/KOTA - MENAG/KARO KEPEGAWAIAN KEMENAG

MENDIKBUD U.p. Sekretaris Tim Penilai Pusat

Berkas usul Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP)

Tim penilai

SEKRETARIAT TPP

3A

1

TIM PENILAI PUSAT

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT

PAK

Y T

2

OK 3B

SURAT PENGANTAR/ LAPORAN HASIL PENILAIAN

UNIT PENGUSUL

4

PEJABAT ESELON III YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN

GUBERNUR/KADISPEN PROPI U.P KEPALA BKD PROPINSI

- Kadispen sbg Ketua Tim Penilai - Kepala BKD sebagai Kepala Sekretariat Tim Penilai

Berkas usul

PEJABAT ESELON III YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN

BUPATI/WALIKOTA/KADISPEN KAB/KOTA U.P KEPALA BKD KAB/KOTA

- Kadispen sbg Ketua Tim Penilai - Kepala BKD sebagai Kepala Sekretariat Tim Penilai

Berkas usul

PENGAWAS SEKOLAH MADYA, IV/A DI LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI

KAKANWIL KEMENAG PROVINSI

SEKRETARIS JENDERAL KEMENAG

PENGAWAS SEKOLAH MUDA III/C DAN PENGAWAS SEKOLAH MUDA, PENATA TK.I, III/D DI LINGKUNGAN KEMENAG KABUPATEN/KOTA

KA. KANTOR KEMENAG KAB/KOTA

KAKANWIL KEMENAG PROVINSI

Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada pada: 1.Ditjen

PAUDNI untuk Pengawas RA/TK Formal,

TK-LB 2. Ditjen Dikdas untuk Pengawas MI/SD, MTs/SMP/SMPLB 3. Ditjen Dikmen untuk Pengawas MA/SMA dan MAK/SMK SMALB.

Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen tersebut *. (*tentatif) Akhir tahun 2012 akan disiapkan edaran mengenai prosedur pengusulan angka kredit pengawas sekolah

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pengawas wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 3. Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pengawas sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 kali dlm 1 tahun yaitu 3 bln sebelum periode kenaikan pangkat 1.

Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi.

29

Bukti fisik hasil prestasi kerja pengawas sekolah yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian (setelah kenaikan jabatan yang terakhir), Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah. •

Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya

30

KOMPOSISI PENILAIAN 

Unsur Utama > 80 % - Diklat calon PS - Diklat fungsional PS - Tugas pokok: pengawasan akademik dan manajerial - Pengembangan Profesi

 Unsur Penunjang < 20 % - Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan bidang yang diampunya - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas PS

31

NO

UNSUR

%

JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MUDA

I.

MADYA

UTAMA

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

100

100

100

100

100

100

100

80

154

232

350

468

586

744

6

8

10

12

14

16

UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP

≥ 80%

B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI

II.

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

JUMLAH

≤ 20%

20

40

60

90

120

150

190

100 %

200

300

400

550

700

850

1.050

JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

NO

UNSUR

% MUDA

I.

MADYA

UTAMA

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

150

150

150

150

150

150

150

40

114

192

310

428

546

6

8

10

12

14

16

UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP

704 ≥ 80%

B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI

II.

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

JUMLAH

≤ 20%

10

30

50

80

110

140

180

100 %

200

300

400

550

700

850

1.050

JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH NO

I.

UNSUR

%

MUDA

MADYA

UTAMA

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

200

200

200

200

200

200

200

74

152

270

388

506

664

6

8

10

12

14

16

20

40

70

100

130

170

300

400

550

700

850

1.050

UNSUR UTAMA

A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP

≥ 80%

B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II.

UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH JUMLAH

≤ 20% 100 %

200

NO

JENJANG/GOL

AK TERTENTU YG DIPERSYARATKAN

1

Muda (III/c ke III/d)

6

Pengembangan profesi

2

Madya (III/a ke IV/a)

8

Pengembangan profesi

3

Madya (IV/a ke IV/b)

10

Pengembangan profesi

4

Madya (IV/b ke IV/c)

12

Pengembangan profesi

5

Utama (IV/c ke IV/d)

14

Pengembangan profesi

6

Utama (IV/d ke IV/e)

16

Pengembangan profesi

7

Utama IV/e

25

Maintenance - dari tugas pokok

KETERANGAN



HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN, dalam rangka usul penilaian & penetapan angka kredit :

1. Pengawas Sekolah Di samping melaksanakan tugas pokok, juga: a. Mendokumentasikan/mengarsipkan semua prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan diperoleh b. Meminta semua kelengkapan yang diperlukan kepada Kepala Dinas, sepanjang dokumen tersebut merupakan kewenangan Kepala Dinas (misal : Super, SK ,dll)

2. KEPALA DINAS antara lain : a. Membuat surat pernyataan pelaksanaan pendidikan, program kepengawasan, unsur utama dan penunjang yang menjadi kewenangannya. b. Menandatangani DUPAK 3. KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH: a. Menetapkan SK pembagian tugas pengawas dalam melaksanakan kepengawasan, setiap awal tahun b. Membantu pengawas sekolah menuangkan kegiatan dalam DUPAK dan Surat Pernyataan dan memeriksa kelengkapan bukti fisik

37