Proposal Penelitian Ukm.docx

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kami sebagai penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Aplikasi Komputer. Selain itu, proposal penelitian ini dibuat agar kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran lebih lanjut mengenai “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sungailiat Untuk Meningkatkan Produktifitas Produksi”. Dengan selesainya proposal penelitian ini, pembaca diharapkan mampu memahami tentang peran pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Balun Ijuk, 15 Maret 2018

Penulis

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... 2 DAFTAR ISI ................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 4 1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 4 1.2. Rumusan Masalah ..................................................................................... 5 1.3. Tujuan dan manfaat penelitian .................................................................. 5 1.4. Stastistika Penulisan .................................................................................. 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 7 2.1. Landasan Teori .......................................................................................... 7 2.2. Kerangka Pikir .......................................................................................... 22 2.3. Hipotesis.................................................................................................... 23 BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 24 3.1 Lokasi penelitian ........................................................................................ 24 3.2 Populasi dan sampel ................................................................................... 24 3.3 Teknik pengumpulan data .......................................................................... 24 3.4 Teknik analisa data ..................................................................................... 25 3.5 Definisi Operasional................................................................................... 25 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 27 4.1 Kesimpulan ................................................................................................ 27 4.2 Saran ........................................................................................................... 27 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 28

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan stabilitas di bidang ekonomi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemerataan dan peningkatan pendapatan. Keberadaan usaha kecil dan menengah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi secara nasional karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam upaya membangun perekonomian nasional sub-sektor industri Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam istilah sering disebut UKM atau Usaha Kecil. UKM mendapat proritas untuk dibina dan dikembangkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Keberadaan pengusaha kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat indonesia. Posisi seperti itu menempatkan sektor tersebut sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Dalam mewujudkan penegmbangan usaha nasional, usaha kecil dan menengah perlu dibina agar menjadi semakin efisien dan mampu berkembang secara mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan diharapkan makin mampu meningkatkan peranan dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk dalam negeri maupun luar negeri Sektor industri baik skala besar, maupun skala mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor yang turut memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu kebijakan pembinaan dan pengembangan

3

terhadap masing-masing sub sektor harus dilakukan secara berkesinambungan dan program pembinaan senantiasa dikembangkan sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka maka dibutuhkan peran serta pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dan UMKM di kabupaten Bangka untuk menumbuhkembangkan UKM khususnya di wilayah Kota Sungailiat sehingga kedepannya menjadi usaha kecil yang produktif dan berkembang. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sungailiat Untuk Meningkatkan Produktifitas Produksi”. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah

di Kota Sungailiat Untuk Meningkatkan

Produktifitas Produksi ? 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penulisan ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka. Manfaat penulisan ini yaitu: 1) Bagi penulis, sebagai salah satu tugas pengganti Ujian Tengah Semester. 2) Bagi Instansi, Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Bangka sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah dikabupaten Bangka.

4

1.4. Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Pada bab ini dibahas mengenai latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan pustaka Pada bab ini membahas mengenai landasan teori, kerangka pikir, hipotesis. Bab III Metode Penelitian Pada bab ini mebahas mengenai Bentuk penelitian, Lokasi penelitian, Populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data, Definisi Operasional. Bab IV penutup Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, kelemahan di dalam penelitian, dan saran untuk penelitian. Daftar Pustaka

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Definisi yang berkaitan dengan UKM (Usaha Kecil Menengah) tersebut dari beberapa ahli dan sumber, antara lain: Ketentuan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UKM adalah sebagaimana diatur Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut: 1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2) Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Biro Pusat Statistik (BPS) menggamabarkan bahwa perusahaan dengan: a) Jumlah tenaga kerja 1-4 orang digolongkan sebagai industri kerajinan dan rumah tangga. b) Perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 orang sebagai industri kecil. c) Perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 orang sebagai industri sedang atau menengah d) Perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan UKM menurut dua kategori yaitu: 1) Menurut omset, usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omset per tahun kurang dari Rp 1 milyar 2) Menurut jumlah tenaga kerja, usaha Kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-9 orang

6

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjanya sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu. Longenecker, Justin, Carlos dan William Petty (2001 : 15) mengatakan UKM ( Usaha Kecil dan Menengah) adalah usaha yang berpendapatan pertahun 100 juta sampai tenaga kerja kurang dari 100 orang Sedangkan Ball, Culloch dan Wendell (2001 : 494), berpendapat bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah yng memiliki omsetlebih dari 300 juta dengan karyawan lebih dari 100, dengan kekayaan bersih 100 juta (di luar tanah dan bangunan). Sebagai bahan perbandingan menurut Susana Suprapti (2005 : 48), UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah badan usaha baik perseorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak 200 juta dan mempunyai omset atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp 1 milyar dan berdiri sendiri. Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) menurut surat edaran Bank Indonesia No.26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 adalah: 1)

Usaha Kecil adalah yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.

2)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang dikembangkan dengan perhitungan aset ( diluar tanah dan bangunan) mulai dari 200 juta sampai kurang dari 600 juta dengan jumlah tenaga kerja mulai 20 sampai dengan 99 orang Dari beberapa pendapat di atas disimpulakan definisi UKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tenaga kerja kurang dari 100 orang, memiliki kekayaan bersih 200 juta (diluar tanah dan bangunan) dengan pendapatan 100-200 juta. Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg dkk, (dalam Mulyadi dkk., 2010: 57) adalah:

1)

Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang memiliki rencana bisnis

2)

Struktur organisasinya bersifat sederhana

7

3)

Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar

4)

Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan

5)

Sistem akuntansi yang kurang baik bahkan kadang-kadang tidak memiliki

6)

Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya

7)

Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas

8)

Marjin keuntungan sangat tipis

9)

Keterbatasan modal sehinnga tidak mampu mempekerjakan manajer-manajer profesional. Hal itu menyebabkan kelemahan manajerial, yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencananaan, pemasaran, dan akuntansi.

Batasan/karakteristik UKM menurut beberapa organisasi Organisasi

Jenis Usaha

Keterangan Kriteria Pekerja

Usaha Mikro

<5

orang

termasuk keluarga yang

Badan Pusat Statistik

tidak dibayar

(BPS)

Menneg

Koperasi

Usaha Kecil

Pekerja 5-19 orang

Usaha Menengah

Pekerja 20-99 orang

dan Usaha kecil

Aset
UMKM

tanah dan bangunan Omset

tahunan


1Milyar

Usaha menengah

Aset Rp. 200 juta sampai Rp.1 milyar

Bank Indonesia

Usaha mikro

Usaha yang dijalankan

(BI)

oleh rakyat miskin atau mendekati miskin 

Dimiliki oleh keluarga, sumberdaya lokal dan

8

teknologi sederhana  Lapangan usaha mudah untuk keluar dan masuk Usaha kecil Aset < Rp.200 juta di luar tanah dan bangunan dan Omset tahunan < Rp. 1 Milyar Usaha menengah Aset < Rp.5 Milyar untuk (diluar tanah dan bangunan) serta Omset tahunan < Rp. 3 Milyar Sumber: http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.html Selain itu, Mulyadi (dalam Bararuallo, 2010: 20), mengemukakan bahwa ciri-ciri usaha kecil di indonesia adalah: 1)

Lebih dari setengah usaha didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan

2)

Selain masalah permodalan, masalah yang dihadapi usaha kecil bervariasi tergantung tingkat perkembangan usaha

3)

Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna memperoleh bantuan bank

4)

Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional

5)

Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang kurang dari 60%

6)

Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi dan kelemahan manajerial

7)

Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen

8)

Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah sangat besar Menurut Haryadi dan Isono (2001: 14), ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri usaha kecil, antara lain adalah: 1) Mempunyai skala usaha kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orintasi pasar 2) Banyak berlokasi di wilayah pedesaan dan kota-kota atau daerah pinggiran kota besar 3) Status usaha milik pribadi atau keluarga

9

4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis geografis) 5) Pola bekerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya 6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sendiri masih sederhana 7) Struktur permodalannya sangat tergantung pada fiskal aset, berarti kekurangan modal kerja dan sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri serta lingkungan pribadinya 8) izin usaha seringkali tidak memiliki dan persyaratan resensi berubah secara cepat

2.1.2 Jenis-Jenis UKM Secara umum UKM bergerak dalam 2 ( dua ) bidang , yaitu bidang perindustrian dan bidang barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001 , adapun bidang/ jenis usaha terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah 1) Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan, dan fermentasi dengan cara-cara tradisional. 2) Industri penyempurnaan benang dari serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan. 3) Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATB , atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb. 4) Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan : a. Bahan bangunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arang, sabut. b. Bahan industri : getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir. 5)

Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan. 10

6)

Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.

7)

Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir, maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.

8)

Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.

9)

Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.

2.1.3. Masalah-Masalah Yang Dihadapi UKM Terdapat delapan masalah–masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah yaitu : 1. Permasalahan Modal a. Suku bunga kredit perbankan yang masih tinggi sehingga kredit menjai mahal. b. Informasi sumber pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank masih kurang. c. Sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan bank dan nonbank terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama. d. Perbankan kurang menginformasikan standar proposal untuk pengajuan kredit, sehingga pengusaha kecil belum mampu membuat proposal yang sesuai dengan krteria perbankan. e. Perbankan kurang memahami kriteria usaha kecil dalam menilai kelayakan usaha, sehingga jumlah kredit yang disetujui sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil.

2. Permasalahan pemasaran a. Posisi tawar pengusaha kecil ketika berhadapan dengan pengusaha besar selalu lemah, terutama berkaitan dengan penentuan harga dan sistem.

11

b. Asosiasi pengusaha atau profesi belum berperan dalam mengkoordinasi persaingan yang tidak sehat antara usaha yang sejenis. c. Infornasi untuk memasarkan produk masih kurang, misalnya produk yang dinginkan, potensi pasar, tata cara memasarkan produk dan lain-lain. 3. Permasalahan bahan baku a. Suplai bahan baku untuk usaha kecil kurang memadai dan berfluktuasi. Ini disebabkan karena adanya pembeli besar yang menguasai bahan baku. b. Harga bahan baku masih terlalu tinggi c. Kualitas bahan baku rendah karena tidak adanya standarisasi dan adanya manipulasi kualitas bahan baku. d. Sistem pembelian bahan baku secara tunai menyulitkan pengusaha kecil, sementara pembayaran penjualan produk umumnya tidak tunai. 4. Permasalahan teknologi a. Tenaga kerja terampil sulit diperoleh dan dipertahankan karena lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada kurang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. b. Asas dan informasi sumber teknologi masih kurang dan tidak merata. c. Spesifikasi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil sukar diperoleh. d. Lembaga independen belum ada belum berperan, khususnya lembaga pengkajian teknologi yang ditawarkan pasar kepada pengusaha kecil sehingga teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. e. Peran instansi pemerintah, nonpemerintah dan perguruan tinggi dalam mengidentifikasi, menemukan, menyebarluaskan dan melakukan pembinaan teknis tentang teknologi baru atau teknologi tepat guna bagi uasah kecil masih kurang intensif. 5. Permasalahan manajemen a. Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha sulit ditemukan karena pengetahuan pengusaha relatif rendah. b. Pemisahan antara manajemen keuangan perusahaan perusahaan dan keluarga belum dilakukan sehungga pengusaha kecil mengalami kesulitan dalam

12

mengontrol atau mengatur cash flow serta dalam membuat perenacaan dan laporan keuangan. c. Kemampuan pengusaha kecil dalam mengoganisasikan diri dan karyawan masih lemah sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas. d. Pelatihan tentang manajemen dari berbagai instansi kurang efektif karena materi yang terlalu banyak tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. e. Produktivitas karyawan masih sehingga pengusaha kecil sulit memenuhi ketentuan UMR 6. Permasalahan sistem birokrasi a. Perizinan yang tidak transparan, mahal, berbelit-belit, diskriminatif, lama, dan tidak pasti serta terjadi tumpang tindih dalam mengurus perizinan. b. Penegakan dan pelaksanaan hukum dan berbagai ketentuan masih kurang serta cenderung kurang tegas. c. Penguaha kecil dn asosiasi usaha kecil kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang usaha kecil. d. Pungutan atau biaya tambahan dalam pengurusan perolehan modal dari dana penyisihan laba BUMN dan sumber modal lainnya cukup tinggi. e. Banyak pungutan yang sering kali tidak disertai pelayanan yang memadai. 7. Ketersediaan infrastruktur Listrik, air,dan telepon berarti mahal dan sering kali mengalami gangguan di samping pelayanan petugas yang kurang baik. 8. Pola kemitraan a. Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dalam pemasaran dan sistem pembayaran baik produk maupun bahan baku dirasakan belum bermanfaat. b. Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dalam transfer teknologi masih kurang.

2.1.4. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah a. Pengertian Pemberdayaan

13

Istilah pemberdayaan diambil dari bahasa asing yaitu empowerment, yang juga dapat bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu tetapi juga mempunyai kuasa (Wrihatnolo dan Riant 2007: 1) Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki percaya diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Menurut Siahaan, Rambe dan Mahidin (2006: 11) Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok

sehingga

mampu

melaksanakan

tugas

dan

kewenangannya

sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pemberdayaan merupakan usaha membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan & rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. b. Pemberdayaan UKM Pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh

14

kelompok masyarakat tersebut. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat bertitik berat pada pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Dalam kaitannya dengan UKM sebagai objek yang diberdayakan, pemberdayaan adalah memberikan motivasi/ dorongan kepada UKM agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, UKM berada dalam posisi yang tidak berdaya, ( powerless ). Posisi yang demikian memberi ruang yang lebih besar terhadap penyalahgunaan kekeuasaan yang berimplikasi keterpurukan UKM. Dengan demikian, UKM harus diberdayakan sehingga memiliki kekuatan posisi tawar (empowerment of the powerless). Pada intinya, pemberdayaan bukan membuat objek pemberdayaan makin tergantung pada program-program pemberian (charity).Karena tujuan akhirnya adalah memandirikan mereka, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat demikian juga terhadap UKM, bertitik tolak untuk

memandirikan

UKM

agar

dapat

meningkatkan

taraf

hidupnya,

mengoptimalkan sumber daya setempat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Untuk memudahkan penulis memahami konsep pemberdayaan UKM penulis menyimpulkan bahwa: dari segi defenisi, penulis mengartikan pemberdayaan UKM sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh UKM. Jadi, pendekatan pemberdayaan UKM bertitik berat pada pentingnya UKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar pihak, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Dalam

15

kaitannya dengan pelaku di bidang UKM sebagai objek yang akan diberdayakan, pemberdayaan adalah upaya memberikan motivasi/dorongan kepada pelaku di bidang UKM agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dari segi prinsip, didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan pelaku UKM yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan UKM, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan(empowerment)UKM dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi. Dari segi proses, pemberdayaan sebagai suatu proses perlu adanya pengembangan dari keadaan yang tidak atau kurang berdaya menjadi daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kapasitas UKM agar mampu mentransfer daya adalah dengan strategi peningkatan pendidikan dan kesehatan. Penulis juga menambahkan tujuan dari pemberdayaan UKM dimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil secara tegas menyatakan tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah : (1) menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah, dan (2) meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional. c. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2004 – 2009, UKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, UKM berperan dalam

16

memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Dengan persfektif peran seperti itu ,sasaran umum pemberdayaan UKM dalam lima tahun mendatang adalah : 1) Meningkatnya produktivitas UKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produtivitas nasional; 2) Meningkatnya proporsi usaha kecil formal; 3) Meningkatnya nilai ekspor produk UKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya; 4) Berfungsinya sistem untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi UKM. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan UKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1) Mengembangkan UKM yang dirahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pemberdayaan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 2) Memperkuat

kelembagaan

dengan

menerapkan

prinsip-prinsip

tata

kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender terutama untuk : a) Memperluas

akses

kepada

sumber

permodalan

khususnya

perbankan; b) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan c) Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan

fungsi

intermediasi

sebagai

penyedia

jasa

17

pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi. 5) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan : a) Meningkatkan perpaduan antar tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; b) Mengembangkan UKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan

agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan

usaha,termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan UKM sebagai

wadah

organisasi

kepentingan

usaha

bersama

untuk

memperoleh efisiensi kolektif; 6) Meningkatkan peran UKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 7) Membangun UKM yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: a) Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan UKM serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya dan/ atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; b) Meningkatkan

pemahaman,

kepedulian

dan

dukungan

pemangku

kepentingan (stakeholders) kepada UKM; dan c) Meningkatkan kemandirian UKM. d. Pengembangan Akses Pemasaran UKM, Permodalan dan Produksi Didalam penelitian ini, yang dijadikan fokus penelitian oleh penulis berkaitan dengan program pemberdayaan UKM di Kabupaten Bangka adalah pengembangan akses pemasaran UKM, permodalan, produksi. Dimana ketiga hal tersebut merupakan kegiatan dalam program pemberdayaan UKM. Dalam Pasal 14 UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dirumuskan bahwa “ Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan

18

pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran dan distribusi, sumber daya manusia, dan teknologi. 1) Bidang pemasaran Dirumuskan langkah pembinaan dan pengembangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Langkah tersebut dicapai lewat pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji pasar bagi UKM. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, serta memasarkan produk usaha kecil.Pemasaran oleh banyak pengusaha kecil dan menengah dianggap sebagai aspek yang paling penting. Pendapat yang sering muncul adalah bahwa “kemampuan menghasilakan produk tetapi tidak

disertai

kemampuan

memasarkan

produk

tersebut

adalah

kehancuran“. Oleh karena itu permasalahan di bidang pemasaran pada UKM sering ditempatkan sebagai masalah utama diantara masalahmasalah lainnya. Permasalahan UKM pada bidang pemasaran terfokus pada tiga hal, yaitu (1) permasalalahan persaingan pasar produk, (2) permasalahan akses terhadap informasi pasar dan (3) permasalahan kelembagaan pendukung UKM. Munculnya permasalahan- permasalahan tersebut

disebabkan

oleh

beberapa

faktor,

diantaranya

adalah

kekurangmampuan pengusaha kecil untuk membaca dan mengakses peluang-peluang pasar yang potensial dan yang memiliki prospek cerah, yang akibatnya adalah pemasaran produk cenderung statis dan monoton, baik dilihat dari segi diversifikasi produk, kualitas ,maupun pasar. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan keterampilan pengusaha masih lemah ditambah lagi akses terhadap informasi pasar yang kurang serta kelembagaan pendukung yang belum berperan khususnya dalam hal membantu pemasaran. Lembaga pendukung tersebut misalnya asosiasi atau instansi yang seharusnya mampu menjembatani dalam pemasaran produk UKM. 2) Bidang Permodalan

19

Permodalan menjadi masalah klasik UMKM bagi sejumlah pelaku UMKM, umumnya mereka mengeluhkan tentang terbatasnya modal, yang menyebabkan usaha mereka dari tahun ke tahun tidak berkembang menjadi lebih besar. Akses UMKM terhadap permodalan sangat kecil. Di lain pihak, kebijakan perbankan juga masih berorientasi pada kredit konsumtif (kredit perumahan, kredit mobil, dll). Alokasi kredit yang dikucurkan oleh perbankan untuk konsumtif jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dan investasi. Alasannya, dengan bunga mencapai 40 persen per tahun, kredit komsumtif lebih menguntungkan. Sedangkan kredit

pembiayaan

dan

investasi

hanya

sekitar

20

persen.Tapi

kenyataannya, para pelaku UMKM masih saja mengeluh, sebagai akibat rumitnya mengakses kredit di perbankan. Bank selalu saja memberlakukan persyaratan standar bagi kreditur, termasuk berlaku juga bagi kalangan UMKM. Misalnya mengharuskan adanya agunan dan kelengkapan suratsurat izin usaha. Padahal kenyataannya, masih cukup banyak UMKM yang bentuk usahanya belum memiliki izin formal (informal), tapi sangat produktif dan menyerap tenaga kerja yang sangat besar.Pelaku UMKM yang kerap mengalami kesulitan permodalan, karena tak punya pilihan, akhirnya lebih memilih meminjam dari rentenir dengan bunga yang mencekik leher bisa mencapai 15-20 persen per bulan. Alternatif ini terpaksa dipilih karena meminjam melalui rentenir ini relatif tanpa prosedur dan pencairannya juga sangat cepat, jauh berbeda dengan kredit melalui perbankan.Bahkan hampir 80 persen usaha mikro dan kecil sumber pembiayaannya masih dari modal sendiri dan sumber nonformal (seperti tengkulak dan rentenir) yang membebankan tingkat bunga jauh di atas tingkat suku bunga lembaga nonbank (seperti koperasi) maupun perbankan.Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk lebih intensif melakukan upaya-upaya guna meningkatkan akses UMKM pada lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun keuangan nonbank (seperti modal ventura, koperasi, dan lembaga keuangan mikro lainnya) (Wahyuni, dkk, 2005: 2-6).

20

3) Bidang Produksi Dalam usaha kecil menengah yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat tidak terlepas dari produksi. Yang sering menjadi permasalahan produksi UKM kita saat ini adalah ketersediaan bahan baku. Dimana suplai bahan baku untuk usaha kecil menengah ini kurang memadai dan berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh : a. Adanya pembeli besar yang menguasai bahan baku b. Harga bahan baku masih terlalu tinggi c. Kualitas bahan baku rendah karena tidak adanya standarisasi dan adanya manipulasi kualitas bahan baku. d. Sistem pembelian bahan baku secara tunai menyulitkan pengusaha kecil,sementara pembayaran penjualan produk umumnya tidak tunai.

2.2. Kerangka Pikir Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka merupakan salah satu instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang perkoperasian dan UMKM. Salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah adalah memberdayakan usaha kecil dan menengah sehingga

mampu

berkembang

secara

mandiri,

semakin

lebih

efisien,

meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan diharapkan mampu meningkatkan peranan dalam penyediaan barang dan jasa maupun komponen baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Pemberdayaan UKM sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh UKM. Jadi, pendekatan pemberdayaan UKM bertitik berat pada pentingnya UKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar pihak, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan UMKM meliputi:

21

a. Bimbingan dan pengarahan terdiri dari aspek bimbingan dan arahan mengenai pengadaan modal, peningkatan pemasaran dan produksi b. Perizinan terdiri atas aspek memberikan pengarahan sarana industri dan mempersiapkan pendaftaran/izin usaha. c. Evaluasi terdiri atas menilai aspek menilai pelaksanaan teknis bimbingan, menilai pengembangan sarana industri dan menilai usaha industri dan menilai usaha industri.

Perkembangan industri terdiri atas aspek

perkembangan modal, perkembangan produksi, saluran pemasaran dan perkembangan penjualan.

2.3. Hipotesis Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis yang dijadikan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yaitu: “Adanya dugaan bahwa peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah di Kota Sungailiat belum efektif”

22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka di Kota Sungailiat. 3.2. Populasi dan Sampel a. Populasi Populasi adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha UKM di Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka yang berjumlah 20 orang b. Sampel Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui metode sampling jenuh, yaitu bila jumlah populasi relatif kecil kurang dari 25 orang dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel yaitu responden yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan UKM yaitu 20 orang pengusaha UKM dan Kepala Bagian Pemerintah Daerah kabupaten Bangka sebagai informan kunci. 3.3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data, informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 3.3.1. Data Primer a.

Metode wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden

b. Metode Angket Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan secara tertutup kepada responden yang dilengkapi alternatif jawaban. c.

Kuesioner Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

23

3.3.2. Data Sekunder a.

Penelitian Kepustakaan Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan berbagai literatur seperti buku, dokumen, majalah dan berbagai bahan yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Studi dokumentasi Yaitu Pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

3.4. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan–satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

3.5. Definisi Operasional Untuk menetapkan batasan-batasan yang lebih jelas mengenai variabelvariabel yang akan diteliti maka definisi konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Peranan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki untuk menciptakan suatu keadaan atau hasil yang didinginkan. 2) Memberdayakan UKM adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada pelaku di bidang UKM agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi

24

permasalahan yang mereka hadapi yang dilakukan pemerintah dan swasta untuk memperoleh suatu perubahan kualitas hidup yang lebih baik. 3) Program pemberdayaan UKM di Kota Sungailiat adalah sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Bangkamemberdayakan usaha kecil dan menengah di Kota Sungailiat agar dapat mengatasi kendala-kendala manajerial, permodalan dan kewirausahaan kelompok UKM

25

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Dari penelitian yang akan kita lakukan kita dapat mengetahui pengertian dari usaha kecil menengah itu sendiri. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjanya sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu. Dari penelitian ini juga kita akan mengetahui bagaimana peran dari pemerintah daerah Dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di daerah yang akan diteliti yaitu kota sungailiat,kabupaten Bangka. Dikarenakan adanya dugaan bahwa peran pemerintah daerah belum efektif dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.

4.2 Saran Dengan adanya penelitian ini diharapkan para pembaca dapat mengetahui pengertian usaha kecil dan menengah beserta jenis-jenisnya maupun yang lainnya. Dan bagi pemerintah daerah dengan adanya penelitain ini dapat menjadi pemicu pemerintah daerah unuk terus meningkatkan kinerja dalam memperhatian dan memperdayakan usaha kecil dan menengah di Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka.

26

DAFTAR PUSTAKA

http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.html (diakses 5 Maret 2018) http://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/17/peran-pemerintah-daerah-dalampemberdayaan-ukm (diakses 7 Maret 2018) http://www.maxmanroe.com/usaha-kecil-menengah.html (diakses 7 Maret 2018)

27