IMPLIKASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI – Proses Rencana Penambangan Pasir Besi tidak transparan • Kejelasan akan eksplorasi dan MOU kabupaten • Informasi Proposal Indo-mines • Aksi dan penolakan warga terkait dengan rencana pasir besi • Penolakan Wagra atas Sosialisasi Rencana pasir besi – Implikasi terhadap pemukiman 4 kecamatan(temon, Wates, Panjatan dan galur), di 21 dusun (123.601 jiwa) (Lahan Pertanian Produktif mencapai 4.434 ha) Bps 2005 – Konflik Horizontal di level komunitas LINGKUNGAN – Implikasi perubahan bentang alam dan alih fungsi lahan 22kmx1,8km (6,8%) dari total luas kabupaten kulonprogo 586.27km2 • Pertanian • Habitat fauna pesisir “kecamatan Galur” (burung-burung migran) • Pariwisata • Nelayan • Implikasi kemungkinan abrasi oleh gelombang laut “akibat eksploitasi dan dari perubahan iklim di wilayah asia pasifik akan mengalami kenaikan muka air laut hingga 1 meter pada tahun 2025) IPCC WGI 2007 dan Preston Et al
IMPLIKASI DAMPAK KAPITALISME GLOBAL DI KAWASAN PESISIR SELATAN JAWA • • • • • •
Jalur Lintas Selatan Pesisir Jawa Pelabuhan Ikan Pantai Glagah Kulonprogo Rencana Pabrik Baja Kulonprogo Informasi Rencana Lantamal Angkatan Laut Kulonprogo Informasi Rencana Bandara Internasional Kulonprogo Rencana Dermaga Internasional Di Pantai Baron Gunungkidul
IMPLIKASI BENTURAN KEBIJAKAN – UUD 1945 Pasal 33 " Bumi Dan Air Dan Kekayaan
Alam Yang Terkandung Didalamnya Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat"
– UU 23 tahun 1997 “Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5, 6,15, 16 dan 19”
– UU No 5 tahun 1990 “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekositem”
– Perda Tata Ruang Propinsi No tahun 2003 Pasal 5 (Lihat Di Laporan Akhir Peninjauan Kembali Tata Ruang Propinsi Tahun 2002)
– Perda Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo