Release Pasir Besi Okt 2008

Nomor Hal

: 33/SP/WY-DE/X/2008 : Press release Eksplorasi Biji Besi

Kontroversi Pasir Besi di Kulonprogo Beredarnya kabar bahwa Kementerian ESDM di Jakarta akan melakukan kontrak karya dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam rangka melanjutkan eksplorasi tambang biji besi menjadi eksploitasi, kami dari WALHI Yogyakarta sebagai organisasi lingkungan mendesak kepada Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kulonprogo dan Menteri ESDM untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Keterbukaan dan transparansi dengan memegang prinsip kehati-hatian serta partisipasi publik dengan masyarakat menjadi keharusan yang mesti diemban para pemegang kebijakan. Ini penting mengingat hinggga sekarang posisi dan status kejelasan komunikasi publik khususnya dengan masyarakat sekitar kawasan penambangan pasir belum selesai. Hal tersebut terbukti dengan berbagai reaksi keras masyarakat yang nantinya akan terkena dampak. Atinya jika kontrak karya benar akan dilakukan maka hal tersebut bisa dikatakan tidak partisipatif. Karena kontrak karya tidak hanya sekadar melalui sebuah eksplorasi atau studi ilmiah melainkan dukungan publik yang partisipatif. Selain itu, hingga kini belum ada kejelasan soal transparansi kesesuaian tata ruang di level kabupaten, propinsi hingga nasional. Akibatnya, kontrak tersebut akan dapat bertentangan dengan tata ruang daerah, propinsi dan nasional. Apalagi penambangan tersebut mengharuskan alih fungsi lahan khususnya kawasan pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupan masarakat pesisir selatan. Berdasarkan survey WALHI Yogyakarta, rencana eksploitasi pasir besi akan berimplikasi terhadap 123.601 jiwa yang menaruhkan harapan pada 4.434 ha lahan pertanian produktif di 4 kecamatan yakni Temon, Wates, Panjatan dan Galur. Implikasi juga akan terjadi di sepanjang area rencana ekploitasi pasir besi dengan luas bentang alam dan alih fungsi lahan sekitar 22kmx1,8km (6,8%) dari total luas Kabupaten Kulonprogo 586.27km2. (data presentasi Project Brief Pasir Besi_Yogya tahun 2006). Jika pertambangan tetap diberlakukan perubahan ekosistem dan keseimbangan ekologi yang ada di kawasan pesisir selatan akan terjadi. Karena dominasi tambang akan lebih kental dibandingkan dengan pertanian, wisata maupun kawasan lindung sebagai penyangga kawasan ekologis di kawasan selatan jawa. Keberadaan flora fauna (misalnya, migrasi burung-burung asia pasifik ) yang ada di kawasan tersebut juga terancam. Karena kawasan pesisir selatan sebagian adalah wilayah migrasi burungburung asia pasisfik yang jarang di temukan di indonesia. Demikian Release ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik selama ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Yogyakarta, 23 Oktober 2008 Salam hormat

Suparlan, S. Sos. I Direktur Eksekutif