Presentasi Uu Minerba-marwan

Presentasi UU Minerba Dr. Ryad Chairil The Centre for Indonesian Energy and Resources Law

Penggolongan Bahan Galian (Pasal 34) 1. Pertambangan Mineral 2. Pertambangan Batubara

Pertambangan Mineral meliputi : e. Mineral Radioaktif f. Mineral Logam g. Mineral Non-logam h. Batuan

Konsep Manajemen Wilayah Pertambangan  Tidak lagi didasarkan atas konsep wilayah

hukum pertambangan yang tidak terbatas  Wilayah pertambangan (WP) dibuat dengan suatu perencanaan sesuai dengan kebijakan tata ruang  Proses penetapan WP melibatkan Pemerintah Pusat, Pemda dan DPR  Diharapkan tidak ada lagi konflik tumpang tindih lahan dengan sektor lain

Bagan Manajemen WP

Pembagian Kewenangan  Lihat Tabel

Sistem Perizinan  Sentralisasi untuk WPN  Desentralisasi untuk WUP  Penyederhanaan tahap kegiatan (IUP

Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi)  Diberikan berdasarkan mekanisme lelang [Penjelasan Lihat Tabel]

WPN  WPN dicadangkan untuk komoditas tertentu

dan untuk konservasi  Pengusahaan WPN menjadi WUPK mensyaratkan persetujuan dari DPR  WUPK diprioritaskan bagi BUMN dan BUMD  Badan usaha swasta boleh mendapatkan WUPK melalui lelang

Beberapa Aspek Hak dan Kewajiban Larangan Pengalihan Izin  Pemegang IUP dan IUPK DILARANG mengalihkan izinnya kepada pihak lain  Konsekuensinya, IUP/IUPK tidak bisa dijadikan sebagai security (jaminan) atas kewajiban kepada pihak ketiga

Aspek Hak & Kewajiban - lanjutan Pengalihan Saham  pengalihan atau penjualan saham tidak dilarang  go public boleh dilakukan setelah menemukan 2 wilayah prospek dan diberitahukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati

Kewajiban Pengolahan  Semua perusahaan tambang wajib mengolah

bahan tambangnya di dalam negeri  Khusus bagi perusahaan KK/PKP2B kewajiban pemurnian di dalam negeri dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak berlakunya UU ini  Pemegang IUP/IUPK boleh melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain dengan izin khusus dari Menteri/Gubernur/Bupati sesuai kewenangannya

Kewajiban Penggunaan Kontraktor Lokal  Pemegang IUP/IUPK yang telah berproduksi

wajib menggunakan kontraktor lokal/nasional  Larangan bagi pemegang IUP/IUPK membentuk perusahaan kontraktor jasa pertambangan untuk menambang di wilayah kerjanya sendiri kecuali dengan izin Menteri

Kewajiban Fiskal dan Keuangan 1. Hak Pemerintah Pusat a. Pajak dan bea masuk; b. Iuran Tetap dan Iuran Produksi c. Kompensasi Data 2. Hak Pemerintah Daerah a. Pajak daerah; b. Retribusi; c. Pendapatan lain yang sah sesuai undangundang

Kewajiban Fiskal - lanjutan  Tambahan Kewajiban Baru 

Pemegang IUP/IUPK yang telah berproduksi diwajibkan membayar “royalti” sebesar 10% dari keuntungan bersih (net profit):  

4% untuk Pemerintah Pusat; 6% untuk Pemerintah Daerah:  1% bagian Provinsi;  2,5% bagian Kabupaten penghasil;  2,5% bagian Kabupaten/Kota tetangga.

Sanksi – sanksi Administratif bila melanggar ketentuan UU: 1. 2. 3.

Peringatan tertulis; Penghentian sementara kegiatan; Pencabutan izin

Sanksi - lanjutan  Pidana bagi pengurus (Direksi dan Komisaris)

berupa kurungan dan denda  Pidana bagi perusahaan (korporasi) berupa denda  Pidana berupa perampasan inventory hasil kejahatan dan keuntungan  Pidana tambahan berupa pencabutan izin dan pencabutan status badan hukum perusahaan

Ketentuan Peralihan (Pasal 169 - 172)  Hanya mengatur ketentuan KK/PKP2B  KK/PK2B tetap dihormati dan berlaku hingga

berakhir  Penyesuaian KK/PK2B dengan UU baru dalam waktu 1 tahun (ketentuan fiskal dan keuangan tidak diubah) ----TAPI Tidak ada sanksi bila kesepakatan gagal dicapai  Kewajiban pengolahan dalam negeri wajib dilakukan dalam waktu 5 tahun sejak UU baru

Ketentuan Peralihan - lanjutan  Luas wilayah KK/PKP2B akan dikurangi

(sesuai dengan ketentuan UU Minerba) bila perusahaan tidak mengajukan rencana kegiatan untuk SELURUH wilayah kerja kepada Pemerintah  Aplikasi KK/PK2B yang telah diajukan 1 tahun sebelum UU ini akan diproses izinnya tanpa melalui lelang

Isyu yang relevan bagi BUMN  Tersirat dan tersurat semangat nasionalisme

yang kental  Namun belum menunjukan keberpihakan kepada BUMN (kata2 BUMN tidak terlalu banyak di sebut)  WPN keluar dari filosofi  harusnya tidak di tender, malinkan diberikan kepada BUMN (tidak ada jaminan penguasaan lahan WPN kecuali first right of refusal bagi BUMN)

KETIDAK PASTIAN KP BUMN 1.

Tidak adanya ketentuan peralihan bagi KP yang telah diterbitkan dapat menimbulkan beberapa interpretasi berikut: i. Semua ketentuan mengenai IUP/IUPK dianggap berlaku terhadap pemegang KP; atau ii. Ketentuan mengenai KP tetap menggunakan peraturan yang lama hingga terbit peraturan pelaksana dari UU yang baru. Contoh: sesuai UU baru, pemegang IUP Eksplorasi dapat melaksanakan kegiatan studi kelayakan. Sedangkan menurut ketentuan yang lama, studi kelayakan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh KP Eksploitasi.

DOMESTIC MARKET OBLIGATION  Ada kewajiban DMO bagi kontraktor

pertambangan  Tidak ada jaminan security of supply kepada BUM seperti PLN.  Harus dibuat sebuah pengamanan dalam PP untuk men secure DMO kepada BUMN termasuk untuk industri pengolahan BUMN.

PERUSAHAAN JASA BUMN?  UU baru secara tegas melarang pemegang

IUP/IUPK untuk membentuk perusahaan jasa pertambangan umum untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah kerjanya sendiri, kecuali seizin Menteri.

Apakah BUMN perlu juga mendapatkan izin dari Menteri bagi pembentukan perusahaan JV yang melaksanakan kegiatan kerjasama pengelolaan KP BUMN?

LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN BUMN?  Luas Wilayah Pertambangan  Filosofinya BUMN diberikan Kuasa

Pertambangan di seluruh wilayah RI. Namun UU Minerba membatasi penguasaaan lahan oleh BUMN.  Harus diatur di dalam PP, ketentuan yang mengecualikan atas luas wilayah kepada BUMN  di rejim sebelumnya hal ini sudah diatur.

KEWAJIBAN KEUANGAN BUMN?  BUMN akan dikenakan kewajiban membayar

royalti tambahan 10% dari laba bersih. Apakah pengenaan laba bersih dihitung dari operasional tiap unit produksi atau diperhitungkan dari gabungan seluruh unit produksi, mengingat Antam bersifat operating holding, bukan investment holding.

INDUSTRI PENGOLAHAN BUMN?  Ijin KP Pengolahan

BUMN seperti Antam mempunyai industri pengolahan dan akan membangun ijin industri KP Pengolahan. Menurut UU Minerba Ijin KP Pengolahan diberikan oleh PemDa? Bagaimana mengamankan status proses formalitas dan legalitas KP Pengolahan yang ijinya diberikan oleh PemDa?

Kesimpulan  UU Minerba sudah menunjukan spriti

nasionalisme  Tapi Belum berpihak kepada BUMN  Perlu pengaturan yang lebih khusus di dalam Peraturan Pemerintah yang jelas2 berpihak kepada BUMN

SELESAI

Terima Kasih