Pp No 54 Th 2007.docx

Peranan hukum adat dalam peraturan pemerintah republk indonesia nomor 54 tahun 2007 yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak masih tergolong kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih diakuinya dan masih diberlakukannya tata cara pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Ada beberapa pasal yang tercantum dalam pp nomor 54 tahun 2007 yang mengatur tentang berlakunya hukum adat dalam tata cara pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal pasal tersebut antara lain adalah pasal 2,pada pasal 2 telah dinyatakan tujuan dari pengangkatan anak menurut pp nomor 54 tahun 2007 yaitu salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak dam perlindungan anak,akan tetapi pp nomor 54 tahun 2007 ini menghendaki untuk melaksanakan tujuan tersebut didasarkan pada adat kebiasaan setempat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun tujuan dari pengangkatan anak menurut pp nomor 54 tahun 2007 agaknya sedikit berbeda dengan tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat,tetapi dalam pp nomo 54 tahun 2007 telah dinyatakan bahwa adat kebiasaan setempat juga dikehendaki untuk melaksanakan tujuan dari pengangkatan anak tersbut disamping ketentuan per undang-undangan. Kemudian yang kedua pada pasal 8,pasal 8. Pasal 8 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar warga negara indonesia,yang mana dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pengangkatan anak antar warga negara indonesia dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan,hal ini menunjukakan bahwa selain dikehendaki untuk melaksanakan tujuan dari pengangkatan anak menurut pp nomor 54 tahun 2007,hukum adat yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak yang tentunya ketentuannya pasti berbeda disetiap daerah tetap dapat dilakukan,dan proses pengangakatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan setempat juga dianggap sah secara hukum. Dianggap sah secara hukum berarti setelah peristiwa pengangkatan itu terjadi maka akan timbul juga suatu akibat hukum baik untuk anak yang diangkat itu sendiri,bagi orang tua angkatnya maupun bagi orang tua asal anak tersrbut. Akibat hukum itu dapat terdiri dari akibat hukum akan pewarisan,akibat hukum untuk hubungan antara anak dan orang tua asalnya. Yang mana setiap corak masyarakat adat seperti patrilineal,matrilineal,dan parental tentunya memiliki ketentuan yang berbeda akan akibat hukum yang muncul setelah peristiwa pengangkatan anak,namun hal tersebut tetap dianggap sah oleh perundang-undangan. Kemudian pasal yang terakhir adalah pasal 19. Dalam pasal 19 dinyatakan bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku

didalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena sifat dari masyarakat indonesia yang sangat heterogen dan setiap daerah memiliki ketentuan mengenai hukum adat yang berbeda pula,maka pp nomor 54 tahun 2007 menghendaki agar bila dilaksanakan pengangkatan anak secara adat kebiasaan hendaknya dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan (disesuaikan dengan ketentuan cara pengangkatan anak tempat dimana anak tersebut atau calon orang tua angkatnya berasal). Melalui pasalpasal diatas kita dapat melihat bahwa eksistensi hukum adat dalam pp nomor 54 tahhun 2007 masih kuat kedudukannya sebab dalam pp tersebut pun selain pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan,pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat juga dapat dilaksanakan.