Poler.docx

PROPOSAL PENELITIAN PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI KOTA MAGELANG Program Studi Akuntansi

Disusun oleh: Tutur Tri Gunawan 15.0102.0212

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Bergulirnya era reformasi di Indonesia, telah menghadirkan titik perubahan pada tubuh pemerintahan salah satu di antaranya adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Beralihnya masa orde baru menjadi era reformasi menimbulkan desakan baru terhadap pemerintah (Asmadewa, 2006). Perubahan dimulai dari agenda reformasi yang salah satunya yaitu desentralisasi keuangan dan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sukesti dan Alfasadun, 2011). Adanya desentralisasi mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh pemerintah daerah (Jayanti dkk., 2014). Haspiarti (2012) mengatakan hadirnya reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia melalui sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Hal senada diungkapkan oleh Andriani (2012) yang menyatakan bahwa anggaran tradisional yang diterapkan dahulu, telah tergantikan oleh anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Penekanan terhadap efisiensi, efektivitas dan ekonomis menjadi inti dari metode penganggaran berbasis kinerja (Kurniawan, 2009). Tabel data opini BPK Tahun 2013

Opini BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

2014

WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

2015

WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

2016

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

2017

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yang berkaitan dengan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dirasa kurang melibatkan unsurunsur yang ada dimasyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama proses perencanaan, yang merupakan proses paling awal dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang masih mementingkan segelentir orang/golongan berakibat kegiatan pembangunan daerah tidak berdampak terhadap masyarakat luas. Pemerintah daerah dianggap kurang mampu dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik yang telah dibuatnya kepada publik (masyarakat). masyarakat masih tidak bisa melihat capaian kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam penyusunan, monitoring dan evaluasi kinerjanya. Sedangkan fenomena terkait dengan transparansi publik, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2017 yang diperoleh Pemerintah Kota Magelang dari Badan Pemeriksaan Keuangan menjadi cambuk pemkot meningkatkan pelayanan publik, kata Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito. Ungkap Larsita, Kepala BPKAD Kota Magelang. Dia menyebutkan, jajaran OPD Kota Magelang sudah melakukan langkah maksimal dalam memperbaiki kualitas terutama dalam laporan keuangan dan aset. Masih lemahnya pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung (pengguna anggaran) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Aparat pengawas intern pemerintah (inspektorat) belum optimal memfungsikan perannya dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Demikian halnya dengan DPRD yang

mempunyai fungsi pengawasan, pengawasan belum dilaksankan secara aktif dan menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah. (dimuat dalam website Tribun Jogja.com, dengan judul artikel terkait pengelolaan keuangan Kota Magelang raih penghargaan dari Kemenkeu) Adiwirya (2015) dalam penelitiannya memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabiltas tidak berpengaruh terhadap kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Kota Denpasar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suriani (2015) memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kabupaten Wajo. Penelitian lainnya yang dilakukan Asrida (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun. Sejalan dengan hasil penelitaian Adiwirya (2015) dan Arida (2012), penelitian yang dilakukan Hazmi (2012) menenjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial aparatur Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe. Untuk variable pengawasan terhadap kinerja hasil yang dilakukan Sugeng (2014) menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kediri berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa pengawasan internal/ekternal tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat cukup alasan guna mengkaji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan fungsional di dalam kinerja SKPD Kota Magelang. Terdapatnya perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya memberikan cukup acuan untuk meneliti kinerja pemerintah Kota Magelang, terkait dengan pengelolaan keuangan dan bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan fungsional pada kinerja SKPD di Kota Magelang tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena pertama, hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang yang merupakan salah satu alat ukur dalam pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun dari terakhir mengalami peningkatan, opini audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih ada kekurangan di asetnya. Kedua, hasil evaluasi BPKAD Kota Magelang terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Magelang walau setiap tahunnya mengalami perbaikan, terutama masalah aset ini diprioritaskan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiwirya (2013) yang melihat konsep akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada SKPD Kota Denpasar. Penelitian ini juga melihat implementasi akuntabilitas dan transparansi tetapi terdapat penambahan variabel penelitian lainnya yaitu pengawasan. Sehingga dari latar belakang masalah dan berdasarkan penelitianpenelitian sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk meneliti “PENGARUH AKUNTABILITAS,

TRANSPARANSI

DAN

PENGAWASAN

FUNGSIONAL TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA SATUAN

KINERJA

PERANGKAT

DAERAH

DI

KOTA

MAGELANG” B. RumusanMasalah Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, maka dapatdirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah Kota Magelang ? 2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah Kota Magelang ? 3. Bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah Kota Magelang ?

C. Tujuan Penelitian 1. Menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah Kota Magelang. 2. Menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kota Magelang. 3. Menguji secara empiris pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kota Magelang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Teori a. Teori Keagenan (AgencyTheory) Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa masalah keagenan di pemerintahan daerah berlangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Peraturan perundangan sendiri adalah salah satu bentuk kontrak yang bersifat semi-given, yakni dibentuk berdasarkan konstitusi oleh mekanisme politik pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kepala SKPD adalah agen bagi kepala daerah dan kepala daerah adalah agen bagi DPRD dan masyarakat.

b. Akuntabilitas

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shendeetal, 2004). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang

amanah

(agent)

untuk

memberikan

pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Halim, 2006). c. Transparansi Transparansi dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang membentuk dan mengupayakan pelaporan, kebijakan-kebijakan yang relevan, informasi lebih mudah diakses dan kredibel ( James e. dan Lowry. 2010). Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehinggakebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. d. Pengawasan Fungsional Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dapat diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Tujuan

pengawasan

pada

dasarnya

adalah

untuk

mengamati

apa

yang

sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya

terjadi.

Bila

ternyata

kemudian

ditemukan

adanya

penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan

diharapkan

masih

dapat

tercapai

secara

maksimal

(Pratuvaliandry, 2004:19). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “Pengawasan

ataspenyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku”. Dalam hal ini maka

yang

menghubungkan antara pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah Baswir (2004) menyatakan bahwa “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. e. Anggaran Berbasis Kinerja Sistem kinerja anggaran berkonsep Value for money atau anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Indra Bastian, 2006: 52). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan jika anggaran berbasis kinerja lebih efektif dibandingkan dengan anggaran program atau organisasi dengan outcome yang telah diantisipasi, karena sistem ini menjelaskan hubungan biaya (Rp) dengan hasil (result) maka dapat dikatakan bahwa sistem ini menangani suatu program dengan efektif. Dalam sistem ini adanya variasi antara perencanaan

dan kejadian sebenarnya membuat manajer dapat menentukan input-input resource dan bagaimana input-input tersebut berhubungan dengan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi program. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, menyebutkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan yang didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (money follow function), prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented), dan prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Sebelum adanya sistem anggaran berbasis kinerja, penerapan anggaran tradisional cenderung menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros. Namun dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan, audit kinerja, dan evaluasi kinerja eksternal.

B. Penelitian Terdahulu Penelitian yang berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut meneliti berbagai macam indicator untuk mengetahui anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Magelang. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

Tabel 2

Rekapitulasi Penelitian Sebelumnya

No 1.

Penelitian

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

Muhammad Firdiansyah Independen : akuntabilitas dan Akuntabilitas Adiwirya (2015)

transparansi

transparansi

Dependen: anggaran berbasis positif kinerja SKPD Kota Denpasar 2.

Hary

Eka

Setyawan Independen

(2016)

dan

:

pada

transparansi dan pengawasan dan berpengaruh

Dependen :

anggaran

berbasis kinerja OPD

akuntabilitas, Akuntabilitas,

fumgsional

berpengaruh

transparansi pengawasan positif

pada

kinerja SKPD kinerja OPD

Kabupaten Bungo 3.

Wirmie

Eka

Putra Independen

(2018)

:

pengawasan Pengawasan

fungsional dan akuntabilitas Dependen:

kinerja

akuntabilitas

fungsional, berpengaruh

SKPD positif terhadap kinerja OPD

Provinsi Jambi Sumber: penelitian sebelumnya

C. Hipotetis Dari teori-teori dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotetis penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh akuntabilitas pada kinerja OPD Kota Magelang Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama Mardiasmo (2002:21) akuntabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian yang

dilakukan oleh Asrida (2012) menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen. Akuntabilitas dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Krina (2003) yaitu keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai sasaran suatu program, penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, sistem informasi manajemen dan monitoring hasil, akses publik pada informasi atas suatu keputusan serta mekanisme pengaduan masyarakat, kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, proses pembuatan sebuah keputusan yang memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, dan kejelasan dari sasaran kebijakan. Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Hadyrianto (2012). Mengacu pada penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut: H1 : Akuntabilitas berpengaruh pada kinerja OPD Kota Magelang 2. Pengaruh transparansi pada kinerja OPD Kota Magelang Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Kurniawan (2003) mengemukakan, bahwa transparansi terwujud apabila

pemerintah

bersedia

untuk

menginformasikan

kepada

masyarakat/DPRD bagaiamana dana publik digunakan/dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, dan Transparansi pada Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.

Sejalan dengan itu, penelitian Anugriani (2014) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone, menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for Money. Transparansi dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Krina (2003) yaitu akses informasi yang mudah, menyusun suatu mekanisme pengaduan tentang pelanggaran, meningkatkan arus informasi melalui media massa dan lembaga non pemerintahan, dan penyediaan informasi tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Sopanah dan Wahyudi (2010). Anggaran berbasis kinerja dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3 (2008) yaitu masukan (Input), keluaran (output), efisiensi, kualitas (quality), dan hasil (outcome). Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Anugriani (2014). Kuesioner penelitian ini mengandung perpaduan pernyataan positif dan negatif di setiap kuesioner, sehingga dalam pengolahan data diperlukan konversi skor untuk menyesuaikannya. Mengacu penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut: H2 : Transparansi berpengaruh pada kinerja OPD Kota Magelang

3. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja OPD Kota Magelang Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang

(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama Perilaku professional yang memadai pada aparat pengawasan fungsional merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan politik terhadap kualitas jasa yang berikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa professional akan meningkat jika auditor memiliki kemapuan professional dalam melakukan pekerjaannya. (Arens et al. 2006, Maryani dan Ludigdo 2001, Wahyudi 2007) Jika kegiatan audit dilandasi dengan kemampuan profesional apaarat yang melakukan audit yaitu (1) memiliki kemampuan/keahlian yang disyaratkan, (2) independen, (3) serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama, maka hasil audit yang dilakukan akan lebih baik (Arens et al. 2006, Wahyudi 2003, Ikatan Akuntan Indonesi 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan 2008). Dengan demikian secara konseptual professionalitas aparat pengawasan fungsional mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan audit pemerintah. Baswir (2004) menyatakan bahwa “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Mengacu penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut: H3 : Pengawasan berpengaruh pada kinerja OPD Kota Magelang D. Model Penelitian Akuntabilitas H1

Transparansi

H2 H3

Pengawasan Fungsional

Kinerja OPD

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian 1. Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu suatu perancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dengan melihat kesesuainnya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti. Metode survei adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul (Umar, 2003). 2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner tentang hal itu.Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

15

B. Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Magelang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pernyataan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti. C. Data Penelitian 1. Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu dengan melakukan penelitian, kemudian mengolah dan menganalisis data untuk mengambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu para Aparatur Organisasi Perangkat Daerah seperti Kepala OPD, Wakil Kepala OPD, Sekretaris OPD, Bendahara OPD, dan Kepala Bagian OPD.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Variabel

Definisi

Pengukuran

Akuntanbilitas

Akuntabilitas keuangan Akuntabilitas dioperasionalkan indikator-indikator adalah anggaran dengan yang dijelaskan oleh Krina

16

Transparansi

pemerintah, data yang (2003) yaitu keakuratan dan informasi secara periodik kelengkapan mengenai sasaran suatu dipublikasikan, laporan program, penyebarluasan tahunan dan hasil informasi mengenai suatu melalui media investigasi dan laporan keputusan massa, sistem informasi umum lainnya yang manajemen dan monitoring disiapkan oleh agen hasil, akses publik pada informasi atas suatu keputusan yang independen serta mekanisme pengaduan masyarakat, kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, proses pembuatan sebuah keputusan yang memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, dan kejelasan dari sasaran kebijakan. Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Hadyrianto (2012). Transparansi dapat Transparansi dioperasionalkan indikator-indikator dikatakan sebagai suatu dengan yang dijelaskan oleh Krina aturan yang membentuk (2003) yaitu akses informasi dan mengupayakan yang mudah, menyusun suatu pelaporan, kebijakan- mekanisme pengaduan tentang pelanggaran, meningkatkan kebijakan yang relevan, arus informasi melalui media informasi lebih mudah massa dan lembaga non pemerintahan, dan penyediaan diakses dan kredibel informasi tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab.

17

Pengawasan

Proses

dalam

Fungsional

menetapkan

ukuran

kinerja

dan

pengambilan

tindakan

yang dapat mendukung pencapaian hasil yang dapat diharapkan sesuai dengan

kinerja

yang

telah ditetapkan tersebut

Anggaran Berbasis Suatu sistem anggaran Kinerja

yang

mengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan

alokasi

biaya atau input yang ditetapkan

Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Sopanah dan Wahyudi (2010). Responden diminta menjawab tentang bagaimana melakukan evaluasi terhadap wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dimana dapat mengamati, memahami, dan menilai. Masing-masing item pertanyaan tersebut responden diminta menjawab tentang bagaimana melakukan evaluasi terhadap wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dimana dapat mengamati, memahami, dan menilai.Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan Skala Likert, instrument yang dipakai sebagaimana yang digunakan Harvianda, Surya, dan Azlina (2014). Anggaran berbasis kinerja dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3 (2008) yaitu masukan (Input), keluaran (output), efisiensi, kualitas (quality), dan hasil (outcome). Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Anugriani (2014).

18

E. Metode Analisis Data 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut (Ghozali, 2013:19), Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis dan skewnes (kemencengan distribusi).Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA).Confirmatory Factor Analysis digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimesionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah

19

indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterprestasikan maka perlu dilakukan rotasi.Alat penting untuk interprestasi faktor adalah factor rotation.Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengansudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut oblique rotation. Rotasi orthogonal dapt berbentuk Quartimax, Varimax, Equimax dan Promax (Ghozali, 2013) Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (sufficient correlation).Uji Bartlett of Sphericity

merupakan uji statistik untuk

menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Bartlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO NSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 dan cross loading >0.50 untuk dapat dilakukan analisis factor (Ghozali, 2013).

20

b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama(Ghozali, 2013). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung croanbach’s alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai croanbach’s alpha lebih dari 0,70. c. Analisis Linier Berganda Regresi berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen. ABKSKPD = α + β1AK+β2TR+β3PF+e Keterangan : ABKSKPD α β1,β2, β3,β4, AK

= Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah = Konstanta = Koefisien regresi variabel = Akuntabilitas

21

TR PF e

= Transparansi = Pengawasn Fungsional =Error

F. Pengujian Hipotesis 1. Uji R2 (Koefisien Determinasi) Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan

model

dalam

menerangkan

variasi

variabel

independen(Ghozali, 2013). Uji R2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel

independen

yaitu

Akuntabilitas,Transparansi,Pengawasan

Fungsional terhadap variabel dependen yaitu Angaran Berbasis Kinerja SKPD. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas(Ghozali, 2013). 2. Uji F (Goodness of fit test) Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak(Ghozali, 2013). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang df = k dan derajat kebeasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

22

a. Jika Fhitung> Ftabel, atau P value < α = 0,05maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (fit). b. Jika Fhitung< Ftabel, atau P value > α = 0,05maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak fit). 3. Uji t Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1(Ghozali, 2013). a. Jika thitung> ttabel, atau P value< α = 0,05maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. b. Jika thitung < ttabel, atau P value > α = 0,05maka Ho diterima dan Ha tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

23 DAFTAR PUSTAKA

Adiwirya, Muhammad Firdiansayah dan I Putu Sudana, 2015, Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja pada atuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 11.2 (2015), hal 611-628. Putra, Wirmie Eka, 2018, Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi), Jurnal Akuntansi dan Pajak, 18(02), 2018, 181-187.