Pmdn-130-2018-dana Kelurahan.pdf

MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTE~I DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATANPEt",IBANGUNANSARANADAN PRASARANAKELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI KELURAHAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa

untuk

Peraturan

melaksanakan

?emerintah

Kecamatan,

perlu

ketentuan

Nomor

Tahun

17

menetapkan

Mengingat

dan Pemberdayaan

l. Undang-Undang

Kementerian Tahun

tentang

Menteri

Dalam

di Kelurahan;

Tahun

39

(9)

Sarana dan Prasarana

Masyarakat

Nomor

30 ayat

2018

Peraturan

Negeri tentang Kegiatan Pembangunan Kelurahan

Pasal

tentang

2008

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

2D08 Nomor

166, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Negara telah

Republik beberapa

Undang atas

Tahun

Nomor Daerah

Tahun

(Lembaran

tentang

2014

Negara

Republik

2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Indonesia kali

diubah,

Nornor 9 Tahun

Undang-Undang

Pemerintahan

23

Daerah

Nomor terakhir

2015 tentang

Nomor

23

(Lembaran

5587)

sebagaimana

dengan Perubahan

Tahun

2014

Negara

UndangKedua tentang Republik

-2 -

Indonesia

Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Pendapatan

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

dan Belanja

Negara Tahun

Anggaran

2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,

Ta:nbahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 6263); 4. Peraturan

Pemerintah

Pembinaan

dan

Pemerintahan

Daerah

Indonesia

Tahun

Nomor

12 Tahun

Pengawasan (Lembaran

2017

tentang

Penyelenggaraan Negara

Republik

2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 5. Peraturan Kecamatan

Pemerintah

Nomor

17 Tahun

2018

tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia

2018 Nomor 73, Tambahan

Lembaran

Tahun

Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURANMENTERI DALAMNEGERI TENtANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKATDI KELURAHAN.

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan 1. Pemerintah

Menteri ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah kepala daerah

penyelenggara

Pemerintahan

pelaksar:.aan

urusan

Daerah

pemerintahan

sebagai unsur

yang yang

memimpin menjadi

kewenangan daerah otonorn. 2.

Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kebupaten /kota yang dipimpin oleh camat.

2·. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

-3-

4.

Satuan

Kerja

disingkat

Daerah

Perangkat

SKPD

yang

perangkat

adalah

selanjutnya

daerah

pada

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran Zpengguna barang. 5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan

pengerahan

sumber

daya baik yang berupa sumber daya manusia, modal termasuk

peralatan

dan

barang

teknologi, dana,

atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

(input) untuk

sebagai masukan

menghasilkan

keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa, 6. Anggaran

Pendapatan

selanjutnya

dan

Belanja

disingkat APBN adalah

Negara

rencana

yang

keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Anggaran

Pendapatan

selanjutnya tahunan

dan

Belanja

disingkat APBD adalah

daerah

Daerah

yang

rencana

keuangan Peraturan

yang

ditetapkan

dengan

Umum

Tambahan

yang

Daerah. 8.

Dana

Alokasi

selanjutnya

disingkat DAU Tambahan adalah dukungan bagi

Kelurahan

pembangunan

di

kabupaten Zkota

sarana

dan

prasarana

pendanaan

untuk

kegiatan

Kelurahan

dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 9.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan untuk

oleh gubernur,

menampung

seluruh

bupati, atau wali kota

penerimaan

daerah

dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 10. Pejabat disingkat

Pengelola Keuangan PPKD adalah

Daerah

kepala satuan

yang selanjutnya kerj a pengelola

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

-4 -

pengelolaan

APBD dan

bertindak

sebagai

bendahara

umum daerah. 11. Bendahara

Umum Daerah yang selanjutnya

BUD adalah

PPKD yang

bertindak

dalam

disingkat kapasitas

sebagai Bendahara Umum Daerah. 12. Pejabat

Pelaksana

Teknis

Kegiatan

yang

selanjutnya

disingkat PPTKadalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan

satu atau beberapa Kegiatar: dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya. 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutr:.ya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan

Kegiatany bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 14. Surat

Fermintaan

Pembayaran

Ganti Uang Persediaan

yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. :'5. Surat

Permintaan

Persediaan dokumen untuk

Pembayaran

yang selanjutnya yang diajukan

permintaan

melaksanakan

Tambahan

disingkat

SPP-TU adalah

oleh bendahara

tambahan

uang

Uang

pengeluaran

persediaan

guna

Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak

dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 16. Surat

Permintaan

selanjutnya

Pembayaran

disingkat

Langsung

SPP-LS adalah

dokumen

yang yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran

langsung kepada pihak ketiga atas dasar

perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan

pembayaran

peruntukan,

dan

gaji waktu

dengan

jumlah,

pembayaran

penerimaan, tertentu

yang

dokumennya disiapkan oleh PPTK. 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah pengguna

dokumen

yang

anggaran/kuasa

digunakan / diterbitkan pengguna

anggaran

oleh untuk

-5 -

penerbitan

Surat Perintah Pencairan Dana atas beban

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 18. Surat

Perintah

Pencairan

Dana

yang

selanjutnya

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar

pencairan

dana

yang

diterbitkan

oleh

BUD

berdasarkan SPM. 19. Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

yang

selanjutnya

disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BABII KEGIATAN

Pasa12 Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan: a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan o, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasa13 (1) Kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana

Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. (2)Kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana

Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengadaan, pemel.haraan

pembangunan, sarana

dan

pengembangan prasarana

dan

lingkungan

pemukiman; b. pengadaan,

pembangunan,

pengembangan

dan

pemeliharaan sarana prasarana transportasi; c. pengadaan,

pembangunan,

pengembangan

dan

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; darr/ atau d. pengadaan, pemeliharaan kebudayaan.

pembangunan, sarana

pengembangan

prasarana

pendidikan

dan dan

-6 -

Pasa14 ( 1) Pengadaan,

pembangunan,

pemeliharaan pemukiman

dan

sarana sebagaimana

pengembangan prasarana

dimaksud

dan

lingkungan

dalam

Pasal

3

huruf a, meliputi: a. jaringan air minum; b. drainase dan selokan; c. sarana pengumpulan

sampah dan sarana pengolahan

sampah; d. sumur resapan; e. jaringan

pengelolaan

air

limbah

domestik

skala

pemukiman; f. alat pemadam api ringan; g. pompa kebakaran portabel; h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/ atau i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya. (2)Pengadaan,

pembangunan,

pengembangan

pemeliharaan sarana prasarana transportasi

dan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. jalan pemukiman; b. jalan poros Kelurahan; dan/ atau c. sarana prasarana transportasi lainnya. (3) Pengadaan, pemeliharaan

pembangunan, sarana

prasarana

pengembangan kesehatan

dan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi: a. mandi, cuci, kakus untuk umum Zkomunal: b. pos pelayanan terpadu dan pas pembinaan

terpadu;

dan Zatau c. sarana prasarana kesehatan lainnya. (4) Pengadaan, pemeliharaan kebudayaan

pembangunan, sarana

pengembangan

prasarana

sebagaimana

dimaksud

huruf d, :neliputi: a. taman bacaan masyarakat; b. bangunan pendidikan anak usia dini;

dan

pendidikan dalam

Pasal

dan 3

-7 -

c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;

dan Zatau d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasa15 (1) Kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

di

Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di

Kelurahan

dengan

mendayagunakan

potensi

dan

sumber daya sendiri. (2) Kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

di

Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. pengelo1aan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; b. pengelolaan

kegiatan

pelayanan

pendidikan

dan

kebucayaan; c. pengelolaan

kegiatan

pengembangan

usaha

mikro,

kecil, dan menengah; d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; e. pengelolaan kegiatan ketenterarnan,

ketertiban umum,

dan perlindungan masyarakat; dan/ atau f. penguatan

kesiapsiagaan

masyarakat

dalam

rnenghadapi bencana serta kejadian luar bias a lainnya.

Pasa16 (1) Pengelolaan

sebagaimana

kegiatan

pelayanan

kesehatan

masyarakat

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a,

meliputi: a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; b. keluarga berencana; c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/ atau d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. (2) Pengelolaan

kegiatan

pelayanan

pendidikan

dan

kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, :neliputi: a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

-8 -

b. penyelengaraan kursus seni budaya; danj atau c. kegiatan

pengelolaan

pelayanan

pendidikan

dan

kebudayaan lainnya. (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha

mikro, kecil,

dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan usaha; danj atau b. kegiatan

pengelolaan

pengembangan

usaha

mikro,

kecil, dan menengah lainnya. (4) Pengelolaan

kegiatan

lembaga

kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi: a. pelatinan

Kemasyarakatan

Lembaga

pembinaan

Kelurahan; danjatau b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya. (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat

sebagaimana

dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi: a. pengadaanjpenyelenggaraan b. penguatan

dan

keamananjketertiban

pos keamanan Kelurahan;

peningkatan

kapasitas

tenaga

Kelurahan; danj atau

c. kegiatan pengelolaan ketenteraman,

ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat lainnya. (6) Penguatan

bencana

kesiapsiagaan masyarakat

dalam menghadapi

serta kejadian luar bias a lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi: a. penyediaan layanan informasi tentang bencana; b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c. pelatihan

tenaga

sukarelawan

untuk

penanganan

bencana; d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; danj atau e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

-9 -

Pasal7 (1) Penentuan kegiatan pernbangunan Kelurahan

dan pernberdayaan

sebagairnana

dirnaksud

saran a dan prasarana

rnasyarakat

dalarn

Pasal

4

di Kelurahan dan

Pasal

6

dilakukan rnelalui rnusyawarah pembangunan Kelurahan.

1"2) Dalam hal terdapat

penarnbahan

kegiatan pernbangunan

dan/ atau

perubahan

sarana dan prasarana

Kelurahan

dan pernberdayaan rnasyarakat di Kelurahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan

melalui rnusyawarah

antara lurah dengan lernbaga pernberdayaan

rnasyarakat

kelurahan. (3) Musyawarah

sebagairnana

dirnaksud

pada

ayat

(2)

dilaksanakan untuk rnendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tarnbahan dan/ atau perubahan. (4) Kesepakatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dibuat

dalarn bentuk berita acara.

Pasal8 Kegiatan sebagairnana dalarn

dokurnen

dirnaksud

dalarn Pasal 7, disusun

perencanaan

daerah

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIII PENGANGGARAN

Pasal9 (1) Pernerintah

Daerah

anggaran

dalarn

pernbangunan

kabupaterr/kota APBD

sarana

dan

rnengalokasikan

kabupaten Zkota prasarana

Kelurahan

untuk dan

pernberdayaan masyarakat di Kelurahan. (2)Alokasi anggaran dirnasukan anggaran

sebagairnana

ke dalarn anggaran Kelurahan untuk

dirnaksud

pada ayat (1)

Kecamatan pada bagian

dirnanfaatkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan

- 10 -

Pasal10 (1)Anggaran kegiatan pembangunan Kelurahan dan pemberdayaan sebagaimana

dimaksud

sarana

dan prasarana

masyarakat

dalam

di Kelurahan

Pasal

9

ayat

(1)

dialokasikan un tuk: a. daerah kota yang tidak memiliki desa; dan b. kabupaten

yang memiliki Kelurahan

dan kota yang

memi.iki desa. (2) Anggaran untuk

daerah kota yang tidak memiliki desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling

sedikit

5%

(lima persen)

dari

APBD setelah

dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang

di:etapkan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang- undangan. (3)Anggaran

untuk

Kelurahan

daerah

kabupaten

yang

dan kota yang memiliki desa

memiliki

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaterr/Icota,

ditambah

DAU

Tambahan

yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

Pasal 11 (1) Berdasarkan

dokumen perencanaan

daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan. (2) Rencana

dimaksud lurah

Kerja dan Anggaran Kecamatan pada ayat (1), disusun

sebagaimana

oleh camat atas usul

se.aku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing

dituangkan

Anggaran tersendiri.

pada Rencana Kegiatan dan

- 11 -

BABIV PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 12 (1) Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk sarana

dan

melaksanakan

prasarana

kegiatan

Kelurahan

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan. (2) Lurah

selaku

Kuasa Pengguna Anggaran

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTKdi Kelurahan. (3) Kepala

Daerah

menetapkan

Bendahara

Pembantu di Kelurahan berdasarkan

Pengeluaran

usulan lurah selaku

Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Pasal 13 Pejabat Per:atausahaan

Keuangan Pembantu

di Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti

kelengkapan

SPP-TU

yang

diajukan

oleh

Bendahara Pengeluaran Pembantu; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; dan e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 14 Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan

prasarana

masyarakat

lokal

Kelurahan

dan

sarana

pemberdayaan

di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat

dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

- 12 -

Pasal15 Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana

dan

prasarana

Kelurahan

dan

pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pengadaan barang dan jasa.

BABV PENATAUSAHAAN DANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal16 (1) Penatausahaan prasarana

kegiatan

pembangunan

sarana

Kelurahan dan pemberdayaan

dan

masyarakat

di

Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian

APBN, PPKD melakukan pencatatan

piutang pendapatan

DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional. (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan

Kelurahan

yang berasal

PPKD melakukan

sarana dan

masyarakat

di

dari APBN diterima di RKUD,

pencatatan

kas

di kas

daerah

dan

pendapatan DAUTambahan Laporan Realisasi Anggaran. (4) Pelaporan keuangan

kegiatan pembangunan

prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan

Kelurahan

dilaksanakan

sarana dan

masyarakat

di

oleh Kecamatan selaku entitas

akuntansi. (5) Pengakuan

belanja dan beban atas

pembangunan

sarana

dan

pemberdayaan

masyarakat

laporan pertanggungjawaban

anggaran

prasarana di

kegiatan

Kelurahan

Kelurahan

dan

berdasarkan

tambahan uang dan laporan

pertanggungjawaban fungsional. (6) Sisa

anggaran

prasarana Kelurahan,

kegiatan

pembangunan

Kelurahan dan pemberdayaan yang

berada

di

sarana masyarakat

RKUD maupun

dan di

rekening

- 13 -

Kelurahan menjadi SiLPAyang akan diperhitungkan

pada

alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 17 (1) Pejabat Penatausahaan

sebagaimana

Keuangan Pembantu di Kelurahan

dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) dalam

pertanggungjawaban

melaksanakan pembangunan

sarana

dan

prasarana

kegiatan Kelurahan

dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan

verifikasi atas

laporan

pertanggungjawaban

yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA. (2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. meneliti

kelengkapan

pertanggungjawaban

dokumen

dan

laporan

keabsahan

bukti-bukti

penge.uaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan rincian

objek yang tercantum

rincian

atas pengeluaran per dalam ringkasan

per

0 bjek;

c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai/Pajak

Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya. (3) Laporan sarana

penggunaan dan

masyarakat sebagaimana

anggaran

prasarana

Kelurahan

di Kelurahan dimaksud

kegiatan dan

pembangunan pemberdayaan

yang bersumber dalam

Pasal

dari APBD 9

ayat

(1)

disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester. (4) Format

laporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (3)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 14 -

(5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk: a. semester

I disampaikan

paling lambat mmggu kedua

bulan Juli; dan b. semester II disampaikan

paling lamb at minggu kedua

bulan Januari. (6) Lurah

menyampaikan

pembangunan

laporan

sarana

pemberdayaan

dan

pelaksanaan

prasarana

masyarakat

di

kegiatan

Kelurahan

Kelurahan

dan

kepada

bupafi/wali kota melalui camat. (7) Bupati /wali

kota

menyampaikan

kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan

laporan

pelaksanaan

sarana dan prasarana

masyarakat

di

Kelurahan

Kelurahan

kepada

Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BABVI PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 18 {I) Bupati/wali terhadap

kota melakukan

kegiatan

pembinaan

pembangunan

dan pengawasan

sarana

dan prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (2) Dalam

melakukan

bupati/wali

kota

pembinaan dapat

dan

melimpahkan

pengawasan, kewenangannya

kepada camat. (3) Pengawasan

sebagaimana

pelaksanaannya (4) Pembinaan dimaksud

dimaksud

pada ayat (1) dalam

dibantu oleh inspektorat kabupaterr/kota.

dan pada

pengawasan ayat

oleh camat

(2) dilaksanakan

sebagaimana sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal19 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan

dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,

dan pelatihan

pendidikan

serta penelitian dan pengembangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai

- 15 -

(2) Pembinaan dilakukan

sebagaimana

dimaksud

oleh Pemerintah

pada ayat (1) dapat

Pusat dan gubernur

sebagai

wakil Pemerintah Pusat. [3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dan

dalam bentuk

pemeriksaan

sesuai

reviu, monitoring, evaluasi,

dengan

ketentuan

peraturan

perundang- undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal20 ?eraturan diundangkan.

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

- 16 -

Agar

set.ap

pengundangan

orang Peraturan

mengetahuinya,

memerintahkan

Menteri ini dengan

penempatannya

dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan padatanggal

di Jakarta 27 Desember

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan

di .Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

2018

I,

1

I

"',.

'

.••.

-::::-

'.

]5.if)

.• ; '. 0:::'.

'

'.

,

,:,.,'.'

,:

-:

.'.

c.:: ",::: , .. :'::: ..

..........

:,

~

.

(

!

.

.

...

)::"

.

.r.

I.

'.

.

:

:

)

.: .:

:

'.

.:.

. '

.

.

..

.'

.

,

..

....

,

F

. . ~. .

.

! i '.

,

! .

:"

.

':;r. '. ; .... ;)

.

..~.: ..

"

.. • i .

I' 1

I

I"

,. .

:;

.

t',

.~

< ,;.;

I

-: :.! :

.

w·

'.

.

(

:-' '. ): "

I.'

,

,

I I

Z

-< ~

::>

~

0

~

0 Z

..j-J

§ .~cd bJJ

Q)

............

~

§ H

bJJ 0

c,

H ..j-J

§ ~

!

, i

0 0

L()

~ r.n .......

H Q) ..j-J

Q)

S ~ r.n .......

Ed bJJ bJJ

S S §

;:3

~'" ~'" ;:3

§

s ;:3 0

Q)

bJJ bJJ

.~ so

cd

......r.tJ ~ Q)

S-t

"@ .......c

bJJ Q)

Q

@

.... ....

;J

S ;JS

~

S §

;:3 0

~ .~ .& bJJ Q)

;J

ro~

2

~

0

~ r.n

.......c

:>-

0

:,.8

bJJ

§ § § §

;J

S .~H ro 0

r:: ro

~ bJJ Q)

bJJ Q)

'"d

~

Q)

'"d

~

Q)

'"d

~

~Q) '"d

r::

'"d

r:: cd H cd

bJJ bJJ

.~ r.n

cU io .......

'"d Ol

~

"¢

~

L()

~

\..0

~

t"-

~

oo

~

Ol

~

..j-J

Q)

~ .~ ~ ,..0

.~

·~ '"d

~.~ r.n ~

§

§ Ed r.n cd r.n

............

bJJ

Q)

..j-J

Ed

..j-J

.~ r.n Q)

.......c

.~

:>,

r:: Q)

c,

§ bJJ § ,..0 S Q)

0

.......c

~

cd ;J

.~ ..j-J

§

bE

H

;:R 0

0

L() H Q)

io

cU Q)

,..0

so

~

bJJ

cd .@'

~ Q)

c,

.~io cd

S

~ ~ ~ 0 ~

§

..j-J

0

co Ed rJ) Q)

,..0 H

..j-J

Q) rJ)

'"d

§

ro~

bJJ bJJ

@

§

Q)

~ ~

ro

ro ....... r.n Q)

Q)

.......c

~ ~ Q) ~ I

0 ....-t

cd

H

~

ror:: ..j-J

~

;:R

0

0 0 ....-t

~ cd r.n ,..0

Q)

§

io 0

(Ij .......c

~

rJ)

r:: ro ro ror::

~

Q)

bJJ

ro .......

..j-J

§

'"d

§

~

..j-J

Q)

'"d

;:R 0

0 00

Ed o: Q)

,..0 Q) rJ)

cd

rJ)

~

.......c H Q)

..j-J

~

O-t

Q)

.......c Q.)

bJJ

~

I

ro

0 0..

~

§

..j-J

'"d

I

Q)

~ I

~

::>

ro~ ~ bJJ ro ror:: .~ 1d

O-t

Q)

.......c

a:

ro ro~

§ §

~

Q)

bJJ

.~ro

'"d

cd

H

,.q

~ ....... '"d cd

c,

Q)

io

Q)

..j-J

o,

Q)

.......c

cd

..j-J

,.q .~

cd

r::

......

;:R

'"d

cU

..j-J

cd ;J Q)

S S bJJ §

~

Q)

:>, cd 'Q

,..0

§ U

ro ro bJJ

~

c

ro

H Q)

~ ............

ro

~

Q)

'Q

~

Q)

..j-J

~

io bJJ

~.~ r.n ~

'"d

Q)

~

ro

ro

o

Q)

Q)

S

Q)

o, ............

~ ro ~ ~

§ ,..0

..j-J

S § 0r:: Q.) 0.. '"d r:: r:: ror:: § ro bJJ (Ij ~ ro .~bJJ ro .......

0..

cd

.......c

bJJ

Q)

,..0

~

ci

0

.......c

Ed

Q)

.......c

cU

~

Q)

c, ,..0

~

r.n cd ~

Q)

Cd

roH

.~ ;J io

Q)

r.n bJJ

bJJ

cd

r::

Q)

r.n

,..0

;J ..j-J ....... ,.q ....... '"d

bJJ

§ ~

r:: .~ ~ io

;J

..j-J

....... ,.q Q)

0 ..j-J

;J

~ Q) o, ............

0 § § ro

'"d

.~ r.n

....... ....... '"d 0

....-t

0 0

.......c

~

~

bJJ

H § c, bJJ § § S

bJJ

r:: Q)

'"d

~

rJ)

oo

0 .......c 0

~

('()

.......c

Ed '@ .~ ,.q o,

ro

o

Q) rJ)

ro

..j-J

~ Q) r.n

Q)

H

,.q ,.q ....... .~ .~r.n .~rJ)

'"d t"-

0 .......c 0

ror:: bJJ r::

O-t

r.n

.......c Q)

r.n

Q)

r::

bJJ

§

.......c

ro~ bJJ r:: Q) '"d \0

0 .......c 0

Q.)

Q)

Q)

;:3

§ ~ Q) rJ)

cd

..j-J

r::

io

Q)

Ed c,

H

ror::

..j-J

ro ro

~

bJJ bJJ

§ ro

'"d

.~rJ)

.& ;:3

H

Q)

§ Cd ~

'"d

ro

,.q ~Q) ..j-J

.~ io

ro

.~rJ) CdQ) H Q)

io

ro

..j-J

~ Q) rJ)

H Q)

O-t

ro~ bJJ r:: Q)

0 .......c 0

'"d

'"d '"d '"d '"d .~r.tJ .......r.n .......rJ) .~rJ) .~r.n .~ .~rJ) .rJ)~ .......rJ) rJ) ....... ~~ .~ .~ .~ .~ .~ .~ ....... .~ .~ .~ .~ .~ ~~ ..~~ ....... '"d

L()

'"d

"¢

0 .......c 0

'"d

('()

0 .......c 0

'"d

C'l 0 .......c 0

'"d

....-t

0 .......c 0

~

C'l

S S S S S S S S S S

0 .......c 0

....-t

o 01

~ ~

s:: (Jj 00

,~

~ ,~ ,~

'"d 0.0

~ cd ~

cd 'Q

;::J

t..A

cj

t..A

Q.)

-

S 'ofJ §

;::J 0

~:.....

s :.....

CI)

~ ~ tl C,.)

~

ctj

..._.;

ctj

,~

~ ro ~

51

'2' CiS ~

...0

f-4

SCiS

...0

~

CiS CiS

c, ~

'"d

ro s:: ro

§

s

c,

o:l

a

..._.;

@ ro

a

S ::J

Q)

co CiSs::

Q)

~ .............

S

mI-t tfJ 0 l-c

0.0

c,

Q.)

c, ~ CiS v: ~ ~ ~ .......c ~

s:: cO rJ')

...0

~ ~ .......c CiS CI,) c, '"d ,~ cO

~ c,

Q.)

I-t

...0

Q.)

§ s::

io

S

.-i

01

0 .......c ·0

i~

, "'.-i "'

'"d

,~ ,~

io

'1""'4

'"d

Q)

~

CiS 0.0

;::J

S

I-t

;::J

~

..._.;

;::J

~ ~

Q.)

,~

CiS ..._.; CiS 0.0

~

'"d

,~

~

Q)

;::J

~ .......c

~ CiS 0() '"d ~ ro o, cU

I-t

SC'V

.......c

cC 'V 0':' ,.....,

h C\:

"C ('\;

..-

..-"

..-

E

c

c ~ .-i .-i

~ ~

ril ril

a:

0 ~< ril Z

~

ril

c,

::J

co

~ ~~ ~

z ~ 0 j a z
a ~ ~

~

ril ~ Z ril

0 ~ 0 ~

::J ~

0 ~ ::c ~ E3