Dadang.docx

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban, dan merupakan negara berazas ekonomi yang berdasarkan UUD 1945. Beberapa tahun belakang beberapa pemerintah daerah, baik melalui APBD maupun Pemerintah Pusat dengan APBN, melakukan pengembangan sistem informasi dengan pengadaan, baik berupa perangkat lunak, maupun perangkat keras. Disadari atau tidak, Sistem Informasi berkembang demikian pesat disegala aspek kehidupan, termasuk dalam mendukung proses penentuan program/kegiatan dalam pemerintahan.

Namun program ini banyak menemui kendala dalam pelaksanaan di daerah, mulai dari persoalan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun ketersediaan data yang dibutuhkan. Persoalan ini ternyata masih menjadi masalah utama dalam penerapan berbagai model sistem informasi, dalam mendukung kinerja pemerintah. Apabila program ini berjalan dengan baik, tentunya akan sangat bermanfaat, terhadap penyediaan data yang akurat, up to date, dan sangat informatif. Karena itu, perlu usaha keras perubahan cara berpikir (mindset) terhadap sistem informasi, dan dukungan anggaran yang memadai, demi penerapan sistem informasi yang lebih baik.

Teknologi Informasi, adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,

2

memanipulasi data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu, yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah, yang digunakan untuk meningkatakan efektifitas, dan implementasi dari berbagai regulasi, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, yang berdasarkan pada asas efisien, efektif, ekonomis, trasparan, akuntabel dan auditabel. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah salah satu

keberhasilan (prestasi), dari suatu kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. (Halim, 2007: 330).

Sebagaimana berlaku didalam keuangan pemerintah Kota Jambi, yang dikelola oleh masing-masing pengelola keuangan pada setiap SKPD, dalam pelaksanaan

proses

penyusunan

anggarannya,

penatausahaan,

dan

pertanggungjawaban pelaporan, dibantu dengan sebuah aplikasi, yaitu SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Setiap tahun, bagian perencanaan pada masing-masing SKPD menyusun setiap anggaran pendapatan, dan pengeluaran SKPD. Selanjutnya, melalui SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pula, melaksanakan anggaran yang telah dibuat, dalam proses penatausahaan keuangan SKPD, termasuk dalamnya, adalah proses penatausahaan belanja, melalui proses UP ( Uang Persediaan) dan LS (langsung).

3

Selanjutnya seluruh transaksi yang terjadi pada saat penatausahaan, dijurnal, dan tercatat dalam buku besar, yang selanjutnya menjadi komponen utama dalam menyusun Laporan keuangan dan pertanggungjawaban SKPD, melalui proses aplikasi SIPKD ( Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar, dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah, dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan deaerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan, dan belanja daerah, Pelaksanaan dan tata cara penyusunan keuangan melalui SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

Dalam

hal

penggunaan

teknologi

informasi

dalam

pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan diantaranya sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890). 2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355).

4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140). 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua

atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya dasar hukum diatas, diharapkan terlaksananya pencatatan administrasi yang tertib, sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sehingga dalam pencatatan transaksi keuangan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), dapat lebih efisien dan efektif, sehingga mempermudahkan bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugasnya. Sebelum dilaksanakannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, model pengeluaran yang dijalankan oleh bendahara pengeluaran menggunakan model UUDP, atau uang untuk dipertanggungjawabkan. Namun dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, model pengeluaran yang dijalankan adalah model UYHD atau uang yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk riil dari UYHD adalah penatausahaan Uang Persediaan di setiap SKPD. Pelaksanaan belanja Uang Persediaan (UP) merupakan tahap khusus. Tahap khusus maksud, dimulai dari pengisian dana Uang Persediaan (UP) pada

5

Kas di bendaharan pengeluaran, sebagai ”uang muka”, atau “pinjaman” uang dari BUD, untuk mulai melaksanakan penatausahaan. Kekhususan metode uang per sediaan inilah, menyebabkan peran bendaharawan, sebagai manajemen kontrol dari seluruh proses pengeluaran dalam SKPD menjadi sangat nyata. Namun, bagaimana tata cara pelaksanaan uang persediaan tersebut, apabila melalui suatu aplikasi, tentu yang menjadi tanda tanya besar, adalah apakah pencatatan uang persediaan tersebut telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat, dan bisakah hasilnya dipertanggungjawabkan dihadapan pemeriksa (BPK). Pertanyaan tersebut merupakan alasan utama bagi penulis untuk mengambil laporan dengan judul “ Implementasi Pencatatan Uang Persediaan Dalam SIPKD

(Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Pada Dinas Pendapatan Kota Jambi”. 1.2

Masalah pokok laporan Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis dapat merumuskan

masalah pokok laporan yaitu : 1. Bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Uang Persediaan (UP) dalam BKU berdasarkan aturan yang berlaku ? 2. Bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Uang Persediaan (UP) dalam BKU melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) ? 3. Apakah ada perbedaan dalam hal pencatatan Uang Persediaan melalui SIPKD, dengan Aturan yang berlaku ?

6

1.3

Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.3.1 Tujuan penulisan 1. Untuk mengetahui bagaimana proses bagaimana alur proses dan pencatatan

transaksi

Uang

Persediaan

(UP)

dalam

BKU

berdasarkan aturan yang berlaku. 2. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan pencatatan transaksi Uang Persediaan (UP) dalam BKU melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). 3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam hal pencatatan Uang Persediaan melalui SIPKD, dengan Aturan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penulisan Adapun manfaat laporan magang ini sebagai berikut : 1. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulisan mengenai alur proses dan pencatatan transaksi Uang Persediaan (UP) dalam BKU berdasarkan aturan yang berlaku. 2. Untuk menambah pengetahuan tentang

alur proses dan

pencatatan transaksi Uang Persediaan (UP) dalam BKU melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). 3. Untuk menganalisis adakah perbedaan dalam hal pencatatan Uang Persediaan melalui SIPKD, dengan Aturan yang berlaku. 4. Sebagai bahan masukan bagi Bendahara Dinas Pendapatan Kota Jambi dan menjadi referensi untuk para pembaca.

7

5. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi akuntansi untuk mendapatkan gelar Alihmadya di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.4

Metode Penulisan 1.4.1.

Jenis Data a. Data Primer Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan interview di Dinas Pendapatan Kota Jambi. b. Data Sekunder Data ini diperoleh dari beberapa sumber yang relevan seperti, perpustakaan dan internet.

1.4.2.

Metode Pengumpulan Data a. Observasi Pengumpulan data ini dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Jambi b. Intreview Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Kota Jambi. c. Studi Pustaka Beberapa data diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari sumbersumber yang relevan seperti sumber dari interet, buku-buku, dan sosial media.

8

1.4.3

Metode Analisis Data yang telah dikumpulkan selama penulisan disusun sesuai

dengan kebutuhan analisis dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan membandingkan dengan teori yang ada dan akhirnya diambil suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik, atau diagram.

1.5

Waktu dan Lokasi Magang Adapun kegiatan magang dilakukan kurang lebih 2 (dua bulan) yaitu

dimulai dari tanggal 3 Maret sampai dengan 2 Mei bertempat di Dinas Pendapatan Kota Jambi.Selama kegiatan magang penulis ditempatkan pada bidang yang berbeda-beda. 1.6

Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran untuk laporan ini secara garis besar

pembahasan dalam laporan ini dibagi menjadi empat bab yaitu: BAB I: Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang, masalah pokok laporan,

tujuan dan

manfaat, metode penulisan, waktu dan lokasi serta sistematika penulisan. BAB II : Landasan Teori Bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai pendukung penulisan,

yaitu

meliputi

Pengertian

sistem

dan

sistem

9

informasi,Komponen atau Karakter sistem,Pengertian SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), Dasar Hukum,pengertian pencatatan,Pengertian Uang Persediaan,UP dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. BAB III : Pembahasan Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi , struktur organisasi, serta tugas dan wewenang serta deskripsi kegiatan dari hasil magang dengan peraturan Perundang-Undangan, alur pencatatan UP (Uang Persediaan) dalam BKU, Implementasi Pencatatan Uang Persediaan dalam BKU melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). BAB IV : Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan penutup, berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang sifatnya membangun dan dapat di jadikan bahan tambahan pemikiran dan masukan.

10

BAB II LANDASAN TEORI

2.1

Pengertian Sistem dan Sistem Informasi Menurut Jogianto (2005:2), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen

yang

berinteraksi

untuk

mencapai

suatu

tujuan

tertentu.Sistem

ini

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Menurut Indrajit (2001:2), Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Menurut Lani Sidharta (1995:9), Sistem adalah himpunan dari bagianbagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Menurut Murdick, R. G (1991:27), Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. Menurut Davis, G. B (1991:45), Sistem adalah kumpulan

dari

elemen-elemen

yang

beroperasi

bersama-sama

untuk

menyelesaikan suatu sasaran. Istilah sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

11

2.1.1 Komponen atau Karakter sistem

Komponen atau Karakteristik sistem adalah bagian yang membentuk sebuah sistem, diantaranya:

1. Objek merupakan bagian, elemen atau variabel. Ia dapat berupa benda fisik, abstrak atau

keduanya.

2. Atribut merupakan penentu kualitas atau sifat kepemilikian sistem dan objeknya. 3. Hubungan Internal merupakanpenghubung diantara objek-objek yang terdapat dalam sebuah system. 4. Lingkungan, merupakan tempat dimana sistem berada. 5. Tujuan, Setiap sistem memiliki tujuan dan tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terkendali. Tentu tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. 6. Masukan, adalah sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan tersebut dapat berupa hal-hal yang tampak fisik (bahan mentah) atau yang tidak tampak (jasa). 7. Proses, adalah bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai (informasi) atau yang tidak berguna (limbah). 8. Keluaran, adalah hasil dari proses. Pada sistem informasi berupa informasi atau laporan.

12

9. Batas, adalah pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Batas disini menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem. Batas juga dapat diubah atau dimodifikai sehingga dapat merubah perilaku sistem. 10. Mekanisme

pengendalian

dan

umpan

balik,

digunakan

untuk

mengendalikan masukan atau proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan (Tata Sutabri, 2004). Menurut Sutabri (2005:42), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Informasi adalah hasil pengolahan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami oleh penerimanya dan informasi ini menggambarkan kejadian-kejadian nyata untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan.Sumber

informasi

adalah

data.Data

adalah

kenyataan

yang

menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata (Tata Sutabri, 2004).

13

Manfaat adanya sistem informasi dalam suatu instansi yaitu:

1. Menyajikan informasi guna mendukung pengambilan suatu keputusan.

2. Menyajikan informasi guna mendukung operasi harian.

3. Menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan.

Beberapa

komponen

sistem

informasi

dapat

diklasifikasikan

sebagaiberikut : 1. Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang berfungsi sebagai mesin. 2. Manusia (people) dan prosedur (procedures) yang merupakan manusia dan tata cara menggunakan mesin. 3. Data merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin agar terjadi suatu proses pengolahan data.

2.2

Pengertian SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi

terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

14

dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundangundangan.

2.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahum 2004 menjadi Undangundang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 3. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). 4. PP No 58 2005 tentang Pedoman Pengelolaan keuanan Darah (Lembar Negara RI tahun 2005 Nomor 140). 5. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDerah 6. Permendagri Nomor 13 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas

15

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Permendagri Nomor 55 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

2.3

Pengertian pencatatan Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas

dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan diatas kertas,disket, pita nama dan pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara (syahlan : 253).

16

Menurut Henry Simamora (2000:4) pencatatan adalah pembuatan suatu catatan pembukuan kronologis kejadian yang terjadi terukur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Menurut Mulyadi (2008:196) Pencacatan adalah suatu urutan ketiga klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penenganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.4

Pengertian Uang Persediaan Uang Persediaan yang disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah

tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Uang Persediaan merupakan uang muka kerja SKPD yang bersifat revolving. Definisi ini merupakan implikasi dari dipilihnya sistem UYHD (Uang Yang Harus DiPertanggungjawabkan )sebuah sistem yang mengadopsi sistem Imprest Fund dalam pengelolaan kas kecil. Dengan sistem tersebut, bendahara sebagai pengelola kas diberikan uang muka kerja pada besaran tertentu, untuk kemudian dipakai untuk membiayai kegiatan SKPD, dan jika jumlah telah berkurang sampai batas tertentu dapat dimintakan penggantian sehingga jumlah uang akan kembali pada nilai semula.

UP (Uang Persediaan) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan

17

dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja. Belanja dengan menggunakan UP baru dicatat sebagai belanja setelah dipertanggungjawabkan atau di GUP –kan). UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:

1.

UP (Uang Persediaan) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811.

2.

Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

3. UP dapat diberikan setinggi-tingginya: a.

1/12 (satu per duabelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).

b.

1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja

yang

diijinkan

untuk

diberikan

UP,

maksimal

Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah). c.

1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja

yang

diijinkan

untuk

diberikan

UP,

maksimal

18

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Uang persediaan (UP) adalah istilah baru yang muncul dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. UP merupakan uang kas yang ada di tangan bendahara pengeluaran, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Hanya diberikan sekali dalam satu tahun anggaran; 2. Diberikan pada awal tahun anggaran; 3. Merupakan jumlah maksimal (pagu) uang yang dipegang oleh bendahara pengeluaran. 4. Untuk digunakan dalam melaksanakan pembayaran kegiatan-kegiatan yang bersifat swakelola; 5. Bersifat revolving (adanya pengisian kembali jika telah terpakai); dan 6. Besarannya tergantung pada “kebijakan daerah” (biasanya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah).

2.4.1

UP dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 66 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa

SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

19

2.4.2

Kaitan SPD, UP, dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permenadgri Nomor 59 Tahun 2007

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada format SPD (Lampiran D.VI Permendagri 13) dicantumkan informasi antara lain tentang: 

Dasar penyediaan dana (DPA-SKPD, DPPA-SKD, DPAL-SKPD);



Nama PPTK;



Untuk kebutuhan (bulan… s/d bulan…);



Untuk keperluan beban pengeluaran (UP/GU/TU/LS);



Atas beban: Nama program, nama kegiatan;



Ikhtisar penyediaan dana.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam format SPD ini, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Permendagri 13:

1. SPD diterbitkan untuk setiap kegiatan/PPTK. Artinya, satu SPD untuk satu kegiatan. 2. SPD diterbitkan untuk periode waktu tertentu (misalnya bulan JanuariMaret); 3. SPD juga dibuat untuk Uang Persediaan (UP); 4. UP dibentuk untuk setiap kegiatan; dan

20

5. Bendahara pengeluaran menatausahakan banyak SPD dan UP karena bertugas menyelesaikan pembayaran semua belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sementara dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, item nomor 42, di antara ayat 1 dan 2 pada pasal 197 ditambahkan satu ayat baru (1a) yang berbunyi: “Penerbitan SPD dilakukan per bulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.”

Kemudian, pada Lampiran D.Via Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang SPD, terjadi perubahan atas substansi yang dicantumkan, yaitu: 

Tidak disebutkan untuk belanja tidak langsung atau belanja langsung;



Tidak ada lagi nama PPTK, dan



Tidak ada lagi nama program/kegiatan.

Berdasarkan lampiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara SPD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu:

1. SPD diterbitkan berdasarkan kebutuhan perbulan, pertriwulan, atau persemester, bukan lagi perkegiatan; 2. SPD mencakup penyediaan dana untuk belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan) dan belanja langsung; dan 3. SPD juga mencakup UP/GU/TU/LS, yakni semua pengeluaran kas yang harus direalisasikan selama periode SPD.

21

2.5

Pengertian BKU (Buku Kas Umum) Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan

dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan. Dokumen sumber transaksi, pertama kali dicatat di BKU baru kemudian dicatat di buku pembantu masingmasing. Bentuk BKU menggunakan kolom saldo sehingga posisi kas setiap saat bisa diketahui dalam BKU ( Buku Kas Umum).

BKU dapat dibuat terdiri dari tiga bagian, sebagai berikut:

Bagian 1: Untuk menginformasikan identitas satuan kerja, identitas DIPA, Pagu Belanja per kegiatan, Tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Tanda Tangan Bendahara Pengeluaran.

Bagian 2: Untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi mutasi antar tempat kas tersimpan dan transaksi lainnya yang mempengaruhi kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran.

Bagian 3: Untuk lembar catatan pemeriksaan kas baik yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang berwenang melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran.

22

BAB III PEMBAHASAN

3.1

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Jambi Dalam menyelenggaran Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan

bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan mengenai sumber keuangan sendiri yang didukung dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, serta Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk mengelola dan mengkoordinir sumber

penerimaan dan pendapatan tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Dinas Pendapatan (DIPENDA) adalah suatu institusi pemerintah yang berwenang menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Dinas Pendapatan Kota Jambi berdiri sejak Tahun 1978, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 16 Tahun 1978 dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Jambi. Adapun Dasar Hukum Keberadaan Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah sebagai berikut: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD.7/17/41-101 Tahun 1978 tentang

Susunan

Organisasi

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi. 2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi.

23

3. Surat Keputusan Walikota Nomor 174 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Jambi sebagi tindak lanjut KepMendagri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem Dan Prosedu Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain serta Pajak Bumi dan Bangunan di Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi. 4. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (LD Kota Jambi Nomor 12 Tahun 1989 Seri D Nomor 8 Tanggal 3 Nopember 1989) 5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi. 6. Peraturan Daerah Kota jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89 tambahan LN RI Nomor 471) 7. Peraturan Walikota jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas, Sekertaris, Bidang dan Tugas Sub Bagian serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Jambi. 8. Peraturan walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Fungsi Dinas, Sekertaris, Bidang dan Sub Bagian serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Jambi(Dipenda,2012).

24

3.1.1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi. A. Visi Dinas Pendapatan kota Jambi Visi dari Dinas Pendapatan Kota jambi adalah“ Terwujudnya Dinas Pendapatan Kota Jambi Sebagai organisasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. B. Misi Dinas Pendapatan Kota Jambi. Adapun misi dari Dinas Pendapatan Kota jambi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan pendapatan daerah 3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berlandaskan moral, kemampuan, dedikasi dan keterampilan professional 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3.1.2. Susunan organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Mengenai Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Dan Rincian

25

Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendapatan Kota Jambi.Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Jambi dapat digambarkan sebagai berikut: STUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI

KEPALA DINAS Drs.SYAHRIL SYAMINGIN

SEKRETARIS Dra.Hj ASIAH

KASUBBAG UMUM HUSNI THAMRIN

KASUBBAG KEUANGAN

KASSUBAG KEPEGAWAIAN

MARYANI,SE

NENI MARYANTY,SE

Gol III/b

KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KABID PBB DAN BPHTB

NURUL MUCHLISA,SE

H.IQBAL OCTAVIANSYAH,SE,M.SI

NIP 197007121994032001

NIP196410221990091001

Gol IV/a

Gol IV/b

KABID PENDATAAN,PENETAPAN& PENAGIHAN ABDULLAH HAVIS,S.Sos NIP 196402141986031005

KABID PROGRAM & PENGENDALIAN MHD.AMIN QODRI,AP,M.SI NIP 197609141994121001

KASI AKUNTANSI & VERIFIKASI

KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

Gol IV/a KASI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Gol IV/b KASI PERENCANAAN & PENYUSUNAN PROGRAM

ETY SUMIATI,SE

MUHAMMAD AZWAN,SE

KHAIRUL ANWAR,SE

MUHAMMAD ALI,SE

NIP 106302101986032006

NIP 197407011996021002

NIP 1978019970212007

KASI Gol III/d PEMBUKUAN&PENERIMAAN

NIP 196403111993031006

KASI INTENSIFIKASI& Gol III/c EKSTENSIFIKASI PBB & BPHTB

KASI Gol.III/c PENETAPAN

HJ.ELLYA

MUHAMMAD AMINSYAH,SE

ZULFIKAR,SH

NIP 195907141978062001

NIP 196703201992031005

NIP 196507292006041001

Gol III/d KASI PELAPORAN

Gol III/c

Gol III/b

KASI PENAGIHAN PBB & BPHTB

KASI PENAGIHAN & KEBERATAN

Gol III/b KASI PENGKAJIAN & PENYULUHAN SYAFRINAL JSMBEK,SE

SRIWAHYUNI SY. SE

KASI PENGAWASAN & Gol III/c PENGENDALIAN

MHD.AL MUHDOR,SH ABDUL HAKIM MAHDI

H.KHAIRUDDIN,SE NIP 196709231990091005

NIP 197004161990032001 NIP 196009251985031004 Gol III/d

NIP 196204301985031004

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Gol IV/aJambi

Gol III/c

NIP 196507261986021002 Gol III/b

26

3.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 22 (setelah Perubahan) sehingga tugas dan fungsi dari masing-masing bagian pada Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah sebagai berikut: A. Unsur Pemimpin Unsur Pemimpin adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota. B. Sekretariat Sekertariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala dinas dalam Menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Sekertariat dipimpin oleh sekertaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun sekertariat memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja dan kegiatan sekertariat 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dengan bidangbidang 3. Pelaksanaan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum, keuangan, dan kepegawaian 4. Pengelolaan

pemberdayaan

Sumber

Daya

Manusia

dan

pengorganisasian serta peningkatan sarana dan prasarana 5. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan. Menurut pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, bagian sekertariat terbagi atas 3 (tiga) su bagian yaitu:

27

a. Sub bagian umum Rincian tugas Bagian Umum yaitu: 1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum 2. Melakukan

pelayanan

ketatausahaan,

kersipan,

kelengkapan, kehumasan dan protocol 3. Melaksanakan analisis kebutuhan sarana dsn prasarana 4. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas 5. Melaksanakan administrasi dan surat-menyurat kedinasan 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan b. Sub bagian keuangan 1. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran 2. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai 3. Melaksanakan

pembukuan

dan

pertanggungjawaban

keuangan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan c. Sub bagian kepegawaian 1. Menyiapkan dan memprosesusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, sanksi disiplin, dan tanda jasa pegawai. 2. Menyiapkan, dan memproses surat izin atau cuti 3. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai 4. pelaksanaan pekerjaan (DP3), dan laporan pajak pribadi (LP2P).

28

C. Bidang Perogram dan Pengendalian Bidang Program dan Pengendalian berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapuntugas dan fungsi dari bidang Program dan Pengendalian adalah 1. Penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Program dan Pengendalian 2. Penyusunan perencanaan penerimaan Pajak daerah 3. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4. Pelaksanaan pengkajian dan penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang Pajak Daerah. 5. Pelaksanan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap wajib pajak dan objek Pajak Daerah. 6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring,evaluasi pelaporan. Bidang program dan Pengendalian terbagi atas beberapa sub bagian: a.

Kepala Bidang Program dan Pengendalian Bertugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan program, pengkajian, dan penyuluhan serta pengawasan tugas lain.

b.

Seksi perencanaan dan penyusunan program

29

1. Menyusun rencana pendapatan daerah 2. Menghimpun dan mengelola usulan program kerja 3. Menghimpun bahan dan menyusun rencana kerja, indikator kerja utama (IKU) 4. Menghimpun pelaksanaan kegiatan c.

Seksi Pengkajian dan Penyuluhan 1. menyusun bahan untuk penyusunan dan pengkajian dan menyusun bidang pajak daerah 2. melaksanakan sosislisasi penyuluhan pajak derah 3. menyusun laporan kegiatan

d.

Seksi pengawasan dan pengendalian 1. Melaksanakan pengawasan tarhadap pajak daerah 2. Melaksanakan penertiban pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak daerah 3. Melaksanakan eksekusi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibanya, bekerjasama dengan instansi terkait.

D. Bagian Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Bagian Pendataan, Penetapan dan Penagihan brkedudukan membantu Kepala dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi dari bagian Pendataan, Penetapan, dan Penagihan adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan program kerja kegiatan Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan 2. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Daerah

30

3. Pelaksanaan pendaftaran, dan pendataan Pajak Daerah 4. Pelaksanaan penetapan Pajak Daerah 5. Pelaksnaan penagihan dan keberatan Pajak Daerah 6. Pelaksanaan pembinaan pengendalian dan monitoring evaluasi dan pelaporan. Sub bagian dari bagian Pendataan, Penetapan dan Penagihan adalah sebagai berikut: a.

Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Bertugas membantu Kepala Dinas dalam urusan pendaftaran,

pendataan, penetapan dan penagihan dan keberatan, serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya b.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan 1. Menerima formulir pendaftaran pajak daerah 2. Melaksanakan

pendataan,

pemeriksaan

lapangan

terhadap

kebenaran data, maupun perubahan pajak daerah 3. Mendokumentasikan data pajak daerah dalam buku induk, serta penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) c.

Seksi Penetapan 1. Melaksanakan penetapan pajak daerah, pajak daerah kurang bayar, pajak daerah lebih bayar, pajak derah nihil dan denda 2. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah 3. Menyusun laporan bulanan surat ketetapan pajak daerah(SKPD)

d.

Seksi Penagihan dan Keberatan

31

1. Melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah 2. Menyiapkan bahan tindak lanjut mengenai penyelesaian panagihan tunggakan pajak daerah 3. Menerima, meneliti, dan menerbitkan surat keberatan pajak daerah 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan E. Bidang PBB dan BPHTB Bidang PBB dan BPHTB merupakan unsur pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi dari bidang PBB dan BPHTB adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang PBB dan BPHTB 2. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB 3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi PBB dan BPHTB 4. Pengelolaan pendaftaran PBB dan BPHTB 5. Pelaksanaan sertifikasi SPPD BPHTB 6. Pelaksanaan koordinasi PBB, dan BPHTB dengan PPAT dan instansi terkait 7. Penlaksanaan pengelolaan dan pengendalian PBB, dan PBHTB 8. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Sub bagian dari bidang PBB, dan BPHTB adalah sebagai berikut: a)

Kepala Bidang PBB,dan BPHTB

32

Membantu kepala dinas dalam urusan pengelolaan data dan informasi, insentifikasi, dan ekstensifikasi data PPB dan BPHTB serta malaksanakan tugas lain sesuai fungsinya b)

Seksi Pengelolaan Data, dan Informasi 1. Mengelola data pendaftaran PBB, dan BPHTB 2. Pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekaman PBB 3. Melaksanakan penerbitan SPT PBB tahun berjalan 4. Melaksanakan pemeliharaan data potensi PBB, dan Basis data 5. Melaksanakan rekinsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB

c)

Seksi Insentifikasi dan Efektivikasi PBB, dan BPHTB 1. Melaksanakan administrasi pendaftaran Wajib Pajak PBB baru sebagai objek yang belum terdaftar 2. Menerima, dan meneliti berksa PBHTB 3. Melaksanakan mutasi tehadap objek dan subjek PBB 4. Menghitung penetapan harga jual PBB dan BPHTB 5. Melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak PBB dan BPHTB 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

d)

Seksi Penagihan PBB, dan BPHTB 1.

Melaksanakan penatausahaan dan pemrisesan dokumen masuk

2.

Menerbitkan SPTD PBB

3.

Melaksanakan penagihan terhadap kurang bayar BPHTB

33

4.

Melaksnakan penatausahaan surat keputusan keberatan, atau banding dan pembatalan keberatan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam rangka penagihan PBB

F.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bagian Akuntansi dan Pelaporan berkedudukan sebagai unsur

pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi dari bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan dan pelaksnaan program kerja dari bidang Akuntansi dan Pelaporan 2. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis system dan prosedur akuntansi dan vertivikasi Pajak Daerah 3. Pelaksanaan pembukuan penerimaan Pajak Daerah 4. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sub bagian dari bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah: a. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan akuntansi dan vertifikasi, pembukuan peneimaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembukuan keuangan b.

Seksi Akuntansi dan Vertisifikasi

34

1. Menyusun rencana kerja di bidang akuntansi dan vertifikasi 2. Melakukan penyusunan data sebagai bahan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi dan verifikasi 3.Menghimpun dan mengelola data terkait akuntansi dan verifikasi pajak daerah. c.

Seksi Pelaporan 1. Melaksanakan pembukuan terhadap data penerimaan keuangan yang bersumber dari penerimaan pajak daerah 2. Melaksanakan pelaporan terhadap data pembukuan laporan keuangan

d.

Staff pelaksana. Bertugas menjalankan operasional kantor dan kegiatan yang

diperintahkan Kepala Bidang.

3.2

Proses Pencatatan Transaksi UP (Uang Persediaan) dalam BKU (Buku Kas Umum) Sesuai Aturan Yang Berlaku Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 untuk proses pelaksanaan

APBD dimulai sejakdisusunnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan pertanggungjawaban daripenggunaan/ pencairan serta penerimaan dana.

35

a.

Proses Pengajuan dan Persetujuan UP (Uang Persediaan) Untuk mencatat transaksi UP ( Uang Persedian )terlebih dahulu mengajukan SPP-UP yang mana Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD, Berdasarkan SPD Bendahara membuat SPP-UP berdasarkan Dokumen lain yang terdiri dari: 1.

Surat pengantar SPP-UP

2.

Ringkasan SPP-UP

3.

Rincian SPP-UP

4.

Salinan SPP

5.

Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

6.

Lampiran lain(daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan jenis belanja.

Kemudian Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lainnya kepada PPK SKPD, PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaian SPD dan DPA-SKPDSPP-UP dinyatakan lengkap maka akan dibuat Rancangan SPM-UP oleh PPK-SKPD penerbitan paling lama 2 hari kerja setelah SPP-UP diterima. Rancangan SPM ini kemudian diberika PPKSKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan surat penolakan SPM-UP penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima. Surat penolakan penertiban SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna Anggran untuk diotorisasi dan surat penolaka penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-UP. Setelah SPM-UP diterima Pengguna Anggaran

36

menyerahkan SPM kepada BUD, kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan, Apabila SPM dinyatakan lengkapkuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM. SP2D ini diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran dan kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet (dari Bank) pada dokumen penatausahaan yang terdiri dari:  Buku Kas Penerimaan  Buku Kas Pengeluaran Kemudian Pengguna Anggaran

menyerahkan SP2D kepada

Bendahara, Bendahara mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan yang terdiri dari:  BKU Pengeluaran  Buku Pembantu Simpanan Bank  Buku Pembantu Pajak  Buku Pembantu Panjar  Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD membuat surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima, Surat Penolakan Penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Angaran untuk dilakukan penyempurnaan SPM. Kemudian Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D ke Bank, Berdasarkan SP2D yang diterima Bank mencairkan dana. Bank kemudian menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan membuat Nota Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan kekuasa BUD. Bendahara

37

Pengeluaran menyerahkan uang dan Bukti pembayaran kepada pihak ketiga Penyedia Barang dan Jasa. Setelah menerima Bukti Pembayaran pihak ketiga menandatangani Bukti pembayaran kemudian diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran. b.

Proses Pengajuan, Persetujuan dan Penerbitan SP2D GU (Ganti Uang) Untuk mengajukan SPP-GU Pengguna Anggaran Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD, Berdasarkan SPD (Surat Penyidiaan Dana ) dan SPJ (Surat PertanggungJawaban), Bendahara membuat SPP-GU beserta Dokumen lainnya yang terdiri dari:  Surat pengantar SPP-GU  Ringkasan SPP-GU  Rincian SPP-GU  Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya  Salinan SPD  Surat pernyataan pengguna aggaran  Lampiran lain Kemudian Bendahara menyerahkan SPP-GU besertra dokumen

lainnya kepada PPK-SKPD, Kemudian PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-GU berdasarkan SPD dan DPA-SKPD. Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap maka PPK-SKPD membuat Rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima. Kemudian PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada pengguna anggran untuk diotorisasi, Apabila SPP-GU tidak lengkap, PPK-

38

SKPD akan menerbitkan surat penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima. Surat penolakan penerbitan ini kemudian akan diberikan PPK-SKPD kepada pengguna anggara untuk diotorisasi dan surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara Pengeluaran agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-GU. Untuk penerbitan SP2D-GU pengguna anggaran harus menyerahkan SPM kepada kuasa BUD dan

kuasa BUD meneliti

kelengkapan SPM, Apabila SPM dinyatakan lengkap maka kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM. Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D yaitu:  Surat pengesahan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Bendahara pengeluaran periode sebelumnya.  Ringkasan pengeluaran perincian objek disertai bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.  Bukti atas penyetoran PPN/PPh. Kemudian SP2D ini diserahkan ke Bank dan Pengguna Anggaran (PA) dan kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet (Dari Bank), Pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari:  Buku Kas Penerimaan  Buku Kas Pengeluaran Kemudian

Pengguna

Anggaran

menyerahkan

SP2D

kepada

Bendahara. Bendahara mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, yang terdiri dari:

39

 BKU Pengeluaran  Buku Pembantu Simpanan Bank  Buku Pembantu Pajak  Buku Pembantu Panjar  Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima. Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada pengguna anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM. Dalam pembelanjaan dana GU (Ganti Uang) bendahara menyerahkan SP2D ke Bank dan berdasarkan SP2D yang diterima Bank mencairkan dana lalu Bank kemudian menyerahkan uang kepada Bendahara Pengeluaran dam membuat Nota Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan kepada kuasa BUD. Kemudian bendahara pengeluaran membuat bukti pembayaran dan menyerahakan uang serta bukti pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah menerima uang dan bukti pembayaran, Pihak ketiga menandatangani bukti pembayaran

kemudian

Bendahara Pengeluaran.

mengembalikan

bukti

pembayaran

kepada

40

3.3

Proses Pencatatan Transaksi UP (Uang Persediaan) dalam BKU melalui Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 untuk proses pelaksanaan

APBD dimulai sejak disusunnya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan/pencairan serta penerimaan dana. Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) berfungsi membantu meningkatkan efisien, efektifitas atas pelaksanaan dan fungsi kuasa BUD. Baik kuasa BUD untuk anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D. Didalam aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) disertakan fasilitas ataupun menu yang dapat membantu bendahara penerimaanmaupun

pengeluaran

untuk

menatausahakan

penerimaan

dan

pengeluaran yang dikelolanya.Sehingga aplikasi ini juga disebut sebagai aplikasi Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD). 1. Penatausahaan Pengeluaran a. SPP Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran

untuk

mengajukan

permintaan

pembayaran. SPP pada penatausahaan pengeluaran, terdiri dari uang persediaan SKPD, belanja tidak langsung pegawai, belanja tidak langsung non pegawai, belanja langsung dan pembiayaan. Pembuatan SPP-UP dengan menggunakan aplikasi adalah, dengan memilih menu Uang Persediaan SKPD yaitu, pilih Penatausahan

41

Pengeluaran klik SPP dan akan muncul pilihan pengajuan dan persetujuan. Untuk memilih SPP-UP pilih pengajuan lalu akan muncul Uang Persediaan SKPD. Setelah menu Uang Persediaan dipilih kemudian akan tampil from isian yaitu buat organisasi dan untuk menambah SPP dilakukan dengan cara menekan tombol tambah dan jika ingin mengedit SPP maka tekan tombol edit data yang akan diedit sehingga akan tampil from isi / edit SPP Uang Persediaan SKPD. Pengisian from dilakukan sebagai berikut: a.

Nomor diisi dengan sistem penomoran SPP yang berlaku di daerah.

b.

Tanggal diisi dengan mengklik tombol kalender yang terletak pada field tanggal,kemudian akan tampil kotak kalender sistem dan pilih tanggal yang ada dalam kotak kalender tersebut.

c.

Jenis bukti telah terisi secara otomatis.

d.

Nomor SPD diisi dengan mengklik tombol lookup yang kemudian akan tampil daftarlookup Nomor SPD, pilih Nomor SPD yang terdapat dalam formulir lookup tersebut.

e.

Untuk Bulan diisi dengan memilih data bulan yang ada dalam combo.

f.

Dasar Pengesahan akan terisi secara otomatis bersamaan pada saat pengisian Nomor SPD.

g.

Untuk diisi dengan penjelasan/keterangan yang diperlukan sebagai deskripsi penggunaan SPP.

h.

Nomor Registrsi SPP telah terisi secara otomatis secara prenumbered dari sistem.

42

i.

Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara pengeluaran SKPD.

j.

Penolakan dan Penandatanganan diisi dengan memilih data dalam comb.

k.

Klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rician SPP-UP klik pada Nomor SPP-UP yang akan

dilihat Nomor rinciannya, kemudian akan tampil rincian rekening SPP dibawah from SPP Untuk mengedit nilai dari masing-masing rekening dengan cara mengklik edit dan masukkan nilai yang diinginkan kemudian klik update untuk menyimpan data.

3.3.1 Proses persetujuan SPP-UP Adapun proses persetujuan SPP-UP dilakukan, dengan memberikan tanggal valid pada SPP proses ini berlaku untuk seluruh SPP. Untuk membuat persetujuan SPP dilakukan dengan cara, memilih menu persetujuan SPP, pilih SPP Belanja Langsung setelah menu tersebut dipilih, selanjutnya akan tampil form pengelolaan pengesahan SPP. Proses persetujuan SPP dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPP. Jika tanggal valid sudah terisi, artinya SPP telah disahkan. Jika SPP sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara ini berlaku untuk semua SPP. Untuk menampilkan form pengesahan SPP belanja langsung, klik tombol edit pada SPP yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan SPP pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kiri field tanggal sah,

43

selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem pilih tanggal pada kotak kalender sistem tersebut dan setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data setelah SPP-UP divalidasi maka akan di buat SPM-UP. a.

SPM SPM (Surat Perintah Membayar) Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM pada penatausahaan pengeluaran terdiri dari uang persediaan SKPD, belanja tidak langsung gaji, belanja tidak langsung non gaji, belanja langsung dan pembiyaan. Pembuatan SPM-UP dengan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dilakukan dengan memilih menu Uang Persediaan SKPD. Untuk menambah SPM dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit SPM dilakukan dengan cara mengklik edit yang akan diedit maka akan tampil form isi/edit SPM uang persediaan SKPD untuk pengisian from dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Nomor diisi dengan sistem penomoran SPM yang berlaku di daerah. 2) Tanggal diisi dengan mengklik tombol kalender yang terletak pada field tanggal,kemudian akan tampil kotak kalender sistem dan pilih tanggal yang ada dalam kotak kalender tersebut. 3) Jenis bukti telah terisi secara otomatis. 4) Nomor SPP diisi dengan mengklik tombol lookup yang kemudian akan tampil daftar lookup Nomor SPP, pilih Nomor SPP yang terdapat dalam formulir lookup tersebut. 5) Tanggal SPP akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP.

44

6) Nomor SPD akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP. 7) Dasar Pembayaran akan terisi secara otomatis setelah memilih data SPP. 8) Untuk diisi dengan penjelasan/keterangan yang diperlukan sebagai deskripsi penggunaan SPM. 9) Nomor Registrasi SPP telah terisi secara otomatis secara prenumbered dari sistem. 10) Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara pengeluaran SKPD. 11) Penolakan dan Penandatanganan diisi dengan memilih data dalam combo 12) Klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk melihat rincian SPM dilakukan dengan cara mengklik pada nomor SPM yang akan dilihat rinciannya. Untuk melakukan pengisian nilai rekening dilakukan dengan cara mengklik edit kemudian masukkan nilai SPM lalu klik update untuk menyimpan data.

3.3.2 Persetujuan SPM-UP Untuk membuat persetujuan SPM dilakukan dengan cara memilih menu persetujuan SPM lalu klik persetujuan dan pilih Uang Persediaan SKPD setelah menu tersebut dipilih selanjutnya akan tampil formulir pengelolaan pengesahan SPM proses persetujuan SPM dilakukan dengan memberikan tanggal valid pada SPM. Jika tanggal valid sudah terisi artinya SPM telah disahkan. Jika SPM sudah disahkan maka data tidak bisa ditambah, diedit dan dihapus lagi. Cara cara ini berlaku untuk semua SPM.

45

Untuk menampilkan form pengesahan SPM belanja langsung klik tombol edit pada SPM yang akan disahkan, selanjutnya akan tampil form pengesahan SPM setelah itu pemberian tanggal valid dilakukan dengan mengklik tombol kalender yang berada pada ujung kiri field tanggal sah selanjutnya akan tampil kotak kalender sistem lalu pilih tanggal pada kotak kalender sistem tersebut dan setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data. Setelah SPP-UP dan SPM-UP divalidasikan maka akan terjadi penerimaan SP2D apabila SP2D ditolak maka akan dibuat surat penolakan SP2D yang mana akan menghapus semua SPP-UP dan SPM-UP akan tetapi apabila SP2D diterima maka akan divalidasikan oleh daftar penguji dan divalidasikan kedalam Kasda dan diisi kedalam BKU di BUD setelah itu nomor BKU dimasukan kedalam jurnal dan divalidasiakan kedalam BKU yang mana akan muncul tambah SP2D yang terjadi pergeseran nomor cek setelah itu isi BKU untuk pergeseran Uang.

3.3.3 Pergeseran Uang Pergeseran uang merupakan proses pemindahan dari kas di bank kedalam kas tunai. Pengelolaan penatausahaan pergeseran uang dengan menggunakan aplikasi dilakukan melalui menu Pergeseran Uangdidalam BKU terdapat pergeseran uang melalui Bank, Kas Tunai, dan Pajar. Setelah menu dipilih akan muncul from unit Organisasi lalu isi unit Organisasi Instansi dan Bendahara. Untuk menambah data pergeseran uang dilakukan dengan klik tombol tambah dan jika ingin mengedit buku Kas dan Bank dilakukan dengan cara klik tombol edit pada data yang hendak diedit maka akan tampil from isi / edit Buku Kas dan Bank sebagai berikut:

46

a. Jenis bukti diisi dengan jenis bukti transaksi yaitu pengambilan dan penyetoran. b. Klik kombo untuk pilih data tersebut. c. Nomor diisi dengan pembukuan Pergeseran Uang. d. Tanggal BKU diisi dengan mengklik tombol kalender dan selanjutnya memilih tanggal yang terdapat dalam kotak kalender yang tampil. e. Uraian diisi dengan penjelasan yang diperlukan. f. Penandatangan diisi dengan memilih data penandatangan yang terdapat dalam combo. g. setelah selesai klik tombol simpan untuk menyimpan data.

3.3.4 Panjar Pembuatan Buku Panjar dengan menggunakan aplikasi adalah dengan menggunakan menu menu Panjar kemudian akan tampil form unit organisasi dan Bendahara Untuk menambah buku panjar dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin melakukan perubahan atas data-data buku panjar dilakukan dengan cara mengklik edit yang akan diedit maka akan tampil Form isi/edit buku panjar sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut: a.

Jenis Bukti diisi dengan memilih data yang berada dalam combo, pengeluaran dipilih jika bendahara menyerahkan uang panjar kepada PPTK sedangkan pengembalian dipilih jika bendahara menerima pengembalian uang panjar dari PPTK.

b.

Nomor diisi dengan nomor pengeluaran panjar.

c.

Tanggal diisi dengan cara yang sama dengan pengisian tanggal BKU.

47

d.

Referensi diisi dengan referensi yang dijadikan acuan dalam pemberian panjar.

e.

Uraian diisi dengan keterangan yang diperlukan dalam pemberian panjar.

f.

Bendahara telah terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan bendahara SKPD.

g.

Sumber diisi dengan mengklik pada salah satu cara pemberian panjar.

h.

Klik tombol simpan untuk menyimpan data. Untuk dapat melihat rincian buku panjar dilakukan dengan cara mengklik

pada nomor buku panjar yang akan dilihat rinciannya, kemudian akan tampil form rincian panjar untuk menambah rincian buku panjar tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol tambah maka akan tampil form tambah rincian buku panjar pilih data yang dibutuhkan dengan cara mengurai tabel tree view sampai dengan tingkat rinci lalu berikan tanda ceklis pada kotak kecil yang tersedia, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data. Setelah dipanjarkan kemudian Uang Persediaan (UP) di belanjakan dan diisi kedalam BKU.

3.3.5 Belanja Menu ini digunakan untuk mencatat realisasi pengeluaran kas yang terjadi. Menu ini terdiri dari belanja langsung. Pembuatan BPK dengan menggunakan aplikasi dapat dilakukan dengan memilih menu penatausahaan Belanja Langsung. Kemudian akan tampil unit organisasi, Kegiatan dan Bendahara. Untuk menambah data BPK dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin melakukan perubahan atas data BPK dapat dilakukan dengan cara

48

mengklik edit yang akan diedit, selanjutnya akan tampil form isi/edit BPK Belanja Langsung. Untuk dapat melihat Program Kegiatan BPK dilakukan dengan cara mengklik pada salah satu nomor BPK yang ingin dilihat rinciannya.Untuk menambah rincian dari BPK Belanja Langsung tersebut dilakukan dengan cara mengklik tombol kemudian akan tampil form tambah rincian BPK Belanja Langsung berikan tanda ceklis dalam kotak kecil kode rekening, kemudian setelah terisi klik tombol untuk menyimpan data.

3.3.6 Pajak Pembuatan buku pajak dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu pajak. Untuk menambah buku pajak dilakukan dengan cara mengklik tombol dan jika ingin mengedit buku pajak dilakukan dengan cara mengklik tombol edit pada data yang akan diedit sehingga akan tampil form isi/edit buku pajak. Untuk dapat melihat rincian buku pajak dilakukan dengan cara mengklik pada nomor buku pajak yang ingin dilihat rinciannya sehinngga tampil formulir rincian pajak. Jika ingin menambah untuk menambah rincian buku pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol sehingga akan tampil form tambah rincian buku pajak. Pengisian dilakukan dengan memberikan tanda ceklis pada kotak kosong disamping kiri kolom ‘kode’ dengan cara meng’klik’ satu kali pada kotak tersebut. Setelah pengisian data selesai dilakukan, diakhiri dengan mengklik tombol simpan untuk menyimpan data.

49

3.3.7 Pertanggungjawaban UP (Uang Persediaan) /GU (Ganti Uang) /TU (Tambah Uang) Pertanggungjawaban

UP/GU/TU

pada

penatausahaan

pengeluaran

merupakan proses pengakuan pembebanan atas realisasi belanja kedalam kode rekening anggaran dan pengisian kembali uang persediaan yang telah digunakan dalam operasional kegiatan. Proses ini terdiri dari belanja tidak langsung non gaji dan belanja langsung. Pembuatan Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dengan menggunakan aplikasi adalah dengan memilih menu penatausahaan pengeluaran Pertanggungjawaban UP/GU/TU pengajuan Belanja Langsung kemudian akan tampil from belanja kegiatan. Untuk menambah data Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik tombol tambah dan jika ingin mengedit Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik Edit pada data yang akan diedit, maka akan tampil Form isi/edit Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung. Untuk melihat Rincian Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung dilakukan dengan cara mengklik pada nomor Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung yang akan dilihat rinciannya. Dalam form dapat dilihat bahwa form terdiri dari tiga tab utama yaitu BPK rincian kegiatan dan Pajak. Tab BPK berfungsi untuk memasukkan data BPK Untuk menambah BPK dari Pertanggungjawaban UP/GU/TU Belanja langsung tersebut dilakukan dengan cara mengklik tombol maka akan tampil form tambah kode BPK untuk

50

UP/GU/TU Belanja langsung. Berikan tanda ceklis dalam kotak kecil disamping kode, kemudian setelah terisi klik tombol simpan untuk menyimpan data.

51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan praktek kerja lapangan di Dinas Pendapatan Kota Jambi, maka berdasarkan pembahasan Implementasi Pencatatan Uang Persediaan (UP) dalam BKU melalui Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pada Dinas Pendapatan Kota Jambi yang ada pada pembahasan Bab III, dalam Bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran kepada Dinas Pendapatan Kota Jambi yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan sistem dan pencatatan Uang Persediaan dalam BKU mealui aplikasi SIPKD ( Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dimasa yang akan datang.

4.1

Kesimpulan Dari analisis yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat merangkum

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.

Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam pencatatan Uang Perseiaan (UP) berlandaskan pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua kegiatan Belanja yang menggunakan Uang Persediaan (UP) merupakan pembayaran rutin Dinas Pendapatan Kota Jambi.

2.

Dalam pencatatan Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Kota Jambi mencatat sesuai dengan RKA SKPD.

52

3.

Dokmen

Bendahara

dalam

mencatat

SP2D

pada

Dokumen

penatausahaan berupa BKU Pengeluaran, Buku pembantu simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku Rekapitulasi pengeluaran per Rincian Objek.

4.2

Saran Agar laporan keuangan Dinas Pendapatan Kota Jambi sesuai dengan

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum, maka saran penulis hendaknya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Kota Jambi meningkatkan disiplin, anggaran yang mencangkup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan pemerintah dan peraturan mentri dalam negeri yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana UP (Uang Persediaan ), GU ( Ganti Uang ), serta pencatatan UP ( Uang Persediaan ) dalam SIPKD ( Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan ) harus sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan tugas fungsi Kuasa BUD. Baik Kuasa BUD untuk Anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga Kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D.

53

DAFTAR PUSTAKA

Bastian Indra. 2007.Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

http://www.kemendagri.go.id/pages/sipkd/sistem-informasi-pengelolaankeuangan-daerah-sipkd

http://ramaputra.wordpress.com/2009/06/26/pembukuan-bendahara-buku-kasumum-bku/

Kismiaji. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Edisi Ketiga. 2010. Yogyakarta.

Peraturan

Menteri

Dalam

PedomanPengelolaan

Negeri. Keuangan

diakses 7 Juni 2014).

Profil Dinas Pendapatan Kota Jambi 2013

Nomor

13

Tahun

2006.Tentang

Daerah.(http://www.depdagri.go.id.