Pertamina Geothermal

PERCEPATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM MENGATASI KRISIS ENERGI LISTRIK

Oleh: Sukusen Soemarinda Direktur Hulu PT PERTAMINA (PERSERO) DISAMPAIKAN PADA SEMINAR PANASBUMI: SEBAGAI ENERGI ANDALAN MASA KINI DAN MENDATANG BALI, 3 – 4 APRIL 2006

Agenda • Latar Belakang • Energi Panasbumi dalam Bisnis PERTAMINA 4. Percepatan Pengembangan Panasbumi 5. Kesimpulan

Page 2

1. Latar Belakang

Page 3

Apakah Sumber Daya Energi kita Melimpah? • Tidak • Cadangan Sumber Daya Energi Indonesia terbatas: – – – –

Minyak : 0,5% cadangan dunia Gas : 1,4% cadangan dunia Batu bara : 3,1% cadangan dunia Panasbumi : 40% cadangan dunia

Sedangkan • Jumlah penduduk nomor 4 terbesar didunia Page 4

SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL • Terwujudnya energi mix yang optimal pada tahun 2025 : - minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen). - gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen). - batubara menjadi lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen). - bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5% (lima persen). - panasbumi menjadi lebih dari 5% (lima persen). - energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari 5% (lima persen) - batubara yang dicairkan (liquefied coal) menjadi lebih dari 2% (dua persen).

Page 5

KEBUTUHAN LISTRIK SAAT INI • Saat ini krisis listrik: – Black out sebagian wilayah Jawa-Bali pada 18 Agustus 2005, akibat selisih supply and demand Jawa-Bali. – Black out juga pernah terjadi thn 1997, 1999, 2000 dan 2002. – Perlu tambahan kapasitas sampai thn 2013 sebesar 6.161 MW (RUPTL PLN) atau rata2 600 MW/thn. – Kebutuhan listrik: 99 TW, kapasitas produksi : 87 TW (Perlu tambahan produksi 13.000 MW : 8000 MW dari PLN, 5000 MW oleh swasta) – Rencana awal tambahan PLT non BBM 4500 MW, dirubah menjadi 10.000 MW dari PLTU (sesuai permintaan pemerintah Maret 2006, akibat tidak adanya kenaikan TDL)

• Bagaimana dengan Panasbumi?

Page 6

2. Energi Panasbumi dalam Bisnis Pertamina

Page 7

KEADAAN SAAT INI • Potensi Panasbumi = 27.000 MW • Kapasitas Terpasang = 807 MW • 1998 – 2003 = 425 MW (Rencana 3.417 MW) • 18 WKP Panasbumi eksisting, 15 dimiliki oleh Pertamina, 3 oleh Koperasi dan PLN. • WKP Pertamina: – 7 WKP dilakukan Pertamina Own Operation 8 – 6 WKP melalui kerjasamaPage operasi

LANDASAN HUKUM 2003

18 WKP LAMA, pengusahaan menggunakan Keppres No.22/1981; Keppres 45/1991; Keppress 49/1991

WKP BARU, akan dilelang sesuai UU No.27/2003 & PP PERTAMINA diberi izin pengusahaan lanjut tanpa melalui Lelang untuk 18 WKP yang dikembalikan PERTAMINA Page 9

PETA WKP PANASBUMI - PERTAMINA

1 2

Dasar : • Keppres RI No. 22 / 1981 • Keppres RI No. 45 / 1991 • Keppres RI No. 49 / 151991 WKP : 2349,59 hektar • Keppres RI No. 76 / 2000 • UU Panasbumi No 27/2003

14. Lahendong (20 MW) 15. Kotamobagu

14 15

3

4 5 1. Sibayak-Sinabung (2 MW) 2. Sibualbuali 3. Sungaipenuh (eksplorasi) 4. Tbg. Sawah-Hululais (eksi) 5. Lumutbalai (eksplorasi) 6. Waypanas Ulubelu (bor eksplorasi)

7. Cibereum-Parabakti (330 MW) 8. Pengalengan

6 7 Pertamina

9. Kamojang Darajat 10. Karaha-Cakrabuana

8

9 10 11

11. Dieng (60 MW)

KOB

12.12 Iyang-Argopuro (eksplorasi)

Joint Venture

13. Tabanan

13

Page 10

Patuha W. Windu (110 MW) (140 Kamojang MW) Darajat (145 MW)

PENGEMBANGAN PANASBUMI SAMPAI 2005 THAILAND

PHILIPPINES

KOB 81%

CAMBODIA

Sumatera

PERTAMINA OWN 162 MW ~ 6.900 BOPD

BRUNEI

Sibayak 2 MW MALAYSIA

SU

M AT ER A

Medan

19%

Sulawesi

1,996 MWe

SINGAPORE

Manado

Lahendong 20 MW

KALIMANTAN

13,820 MWe

SULAWESI

MALUKU IRIAN JAYA

Tanjung Karang Bandung

1,487 MWe

Semarang

JAVA

584 MWe

PAPUA NEW GUINEA

BALI TIMOR

9,253.5 MWe NUSATENGGARA

N 500 Km

Jawa - Bali

Kamojang 140 MW Darajat 145 MW Gn.Salak 330 MW Wayang-Windu 110 MW Dieng 60 MW

Kapasitas Terpasang: 807 MW (3.14 %) Atau setara dengan : 36.000 BOPD Page 11

Permasalahan saat ini – Pemilihan dan Penerapan teknologi yang tepat – Biaya Investasi Tinggi – Terbatasnya Mekanisme Insentif dan Pendanaan – Ketidakpastian aspek legal – Harga energi yang kurang kompetitif – Koridor pasar relatif sempit – Tumpang tindih wilayah pengembangan panasbumi dengan wilayah cagar alam dan atau wilayah Taman Nasional – Kebijakan fiskal kurang mendukung Page 12

3.Percepatan Pengembangan Panasbumi

Page 13

• Keppres RI No. 16 Tahun 1974 • Kepmen Pertambangan No. 465/Kpts/M/Pert/1974 • Keppres RI No. 22 & 23 Tahun 1981 • Keppres RI No. 45 Tahun 1991 • Keppres RI No. 49 Tahun 1991 • Keppres RI No. 76 Tahun 2000 •Keppres RI No. 39 Tahun 1997 •Keppres RI No. 15 Tahun 2002 •Undang – undang Panas Bumi No. 27 Tahun 2003 Ketentuan Peralihan Pasal 41 & 42 UU Panas Bumi

Page 14

Pemicu percepatan UU Panasbumi No 27 Tahun 2003 : – – – – –

Dapat dilakukan sebagai total project Pemanfaatan langsung dan tidak langsung 30 tahun (eksploitasi maks 30 th) Dapat mempercepat kegiatan eksplorasi; Risiko terhadap Pemerintah lebih kecil (dlm sengketa)

PP No. 3/2005 dan Per Pres No. 5/2006 : – – –

Pemberdayaan potensi sda setempat dan Prioritas energi terbarukan Negosiasi langsung Harga berdasarkan keekonomian

Page 15

RENCANA PENGEMBANGAN GEOTHERMAL

STALLED CAPACITY TO BE 6000 MW 2004 - 2020 KEN “Energi terbarukan 5% Dari Energy-Mix”

2004

2008

2012

2016

2020

807 MW (produksi)

2000 MW

3442 MW

4600 MW

6000 MW (target)

1193 MW WKP yang ada

1442 MW WKP yang ada

1158 MW WKP yang ada + WKP baru

1400 MW WKP baru

LONGTERM GEOTHERMAL DEVELOPMENT TO BE 21 GW

2004

2012

2020 Geothermal Road-map (GSDM, 2004)

Page 16

RENCANA PENGEMBANGAN PANASBUMI SAMPAI TAHUN 2010 THAILAND

PHILIPPINES

KOB 68%

CAMBODIA Sumatera(395M W)

Sibayak 10 MW Sarulla 220 MW Ulubelu 220 MW BRUNEI Lumut Balai 110 MW

PERTAMINA OWN 930 MW ~ 35.000 BOPD

MALAYSIA

SU M

AT ER A

Medan

Sulawesi (80 MW)

1,996 MWe SINGAPORE

Manado

KALIMANTAN

13,820 MWe

Lahendong 80 MW SULAWESI

MALUKU IRIAN JAYA

Jawa – Bali (1695 MW) Kamojang 260 MW Darajat 330 MW Gn.Salak 375 MW Wayang-Windu 220 MW Dieng 180 MW Patuha 180 MW Bedugul 120 MW Karaha Bodas 30 MW

Tanjung Karang Bandung

584 MWe

1,487 MWe

Semarang

JAVA

32%

PAPUA NEW GUINEA

BALI TIMOR

9,253.5 MWe

N

NUSATENGGARA

500 Km

Kapasitas Terpasang: 2300 MW (9 %) Atau setara dengan : 98.000 BOPD Page 17

ISU - ISU UTAMA UNTUK PERCEPATAN(1) • Kewenangan dan landasan hukum Pertamina saat ini dalam melakukan Pengusahaan Panasbumi.  Terbatas hanya untuk melanjutkan kegiatan usaha pada atau untuk 15 wilayah-wilayah kerja yang masih berada pada Pertamina sebelum berlakunya UU No.27/2003  Pengusahaan dilakukan dengan sistem Pertamina Operasi Sendiri (Own Operation), Operasi Bersama (Joint Operation), dan Joint Venture melalui Perusahaan Patungan.  Kewenangan Pertamina sebagai fungsi (pembina dan pengawas) Pemerintah telah dikembalikan kepada Pemerintah.

• Aturan fiskal dan insentif lainnya sebelum UU No.27/2003, khususnya bagi Pengusahaan Panasbumi yang dilakukan sebelum berlakunya UU No.27/2003  Tetap berlaku ketentuan Keppres 49/1991 dan KepMenKeu Perpajakan Panas Bumi (termasuk royalty untuk daerah) dan SKB Menteri untuk Impor Barang Operasi Panas Bumi (Bea masuk dan PDRI) yaitu bagian pemerintah adalah 34 % dari NOI mencakup pajak: PPh, PBB, PPn, PDRI/Bea Masuk, Bea Meterai dan pungutan lainnya Page 18 

ISU - ISU UTAMA UNTUK PERCEPATAN (2) • Keinginan Daerah Penghasil Energi Panasbumi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengusahaan panasbumi  Pembagian yang jelas Daerah penghasil Panas Bumi dari pengusahaan panas bumi yang ada di wilayahnya (bagian dari penerimaan negara).  Keinginan Daerah dalam kepemilikan saham pengusahaan panas bumi, baik yang dilakukan dengan sistem Pertamina Operasi Sendiri (Own Operation), Operasi Bersama (Joint Operation), dan Joint Venture melalui Perusahaan Patungan. • Isu lingkungan yang dapat ditimbulkan dalam pengembangan panasbumi, baik teknis maupun non teknis dari masyarakat sekitar lokasi pengembangan. • Tumpang tindih wilayah pengembangan energi panasbumi dengan wilayah cagar alam dan atau wilayah Taman Nasional Page 19

4. KESIMPULAN

Page 20

Rencana Proyek Pengembangan Panasbumi siap KESIMPULAN diimplementasikan seiring dengan “road map” apabila ada kebijakan yang konsisten dari semua pihak yang terkait (Pemerintah, Buyer dan developer). Alliansi dan atau kemitraan operasi untuk “sharing risk” dan cost effectiveness pengusahaan (pendanaan proyek, teknologi) merupakan alternatif dalam percepatan pengembangan energi panasbumi Diperlukan kebijakan untuk menyelaraskan kepentingan semua stakeholder dalam percepatan pengembangan energi panasbumi sebagai energi pengganti minyak dalam penyediaan energi nasional Page 21

Page 22