Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengemban

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 250/Kpts-II/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 418/Kpts-II/1993 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN MENTERI KEHUTANAN Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 Nomor 364/Kpts-II/90, dan Nomor 23-VIII/90 telah ditetapkan ketentuan dan persyaratan tentang pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pembangunan usaha pertanian; b. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 418/Kpts-II/1993 telah ditetapkan tambahan persyaratan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian; c. bahwa pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan usaha pertanian harus diberikan kepada perusahaan yang mampu melaksanakan pengembangan usaha pertanian dan bukan kepada perusahaan spekulatif; d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Pertanian dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993; 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993; 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990; 7. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7190, dan Nomor 23-VIII-90; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 418/KPTS-II/1993 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN. Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 diubah sebagai berikut: 1. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut: Pasal 3 (1) Setiap permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian wajib membuat dan menyerahkan kepada Menteri Kehutanan: a. Surat Pernyataan di depan Notaris tentang kesanggupan untuk tidak mengalihkan areal yang dimohon dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan kepada pihak lain; b. Neraca Perusahaan itu sendiri atau Neraca Perusahaan yang mendukungnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan profil perusahaan (company profile) perusahaan atau perusahaan pendukung . (2) Surat Pernyataan dan Neraca Perusahaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan: a. Pada waktu mengajukan permohonan, bagi pemohon baru;

b. Segera setelah ditetapkan keputusan ini, bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan tetapi sementara menunggu terbitnya persetujuan pencadangan maupun yang sudah memperoleh pesetujuan pencadangan dari Menteri Kehutanan. 2. Ditambah 2 (dua) pasal baru yang disipkan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagi berikut : Pasal 3A Model Surat Pernyatan dan Daftar Isian Profil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagaimana terlampir. Pasal 3B (1) Apabila kawasan hutan yang dimohon untuk pengembangan usaha pertanian tersebut tumpang tindih dengan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka diperlukan peryataan tidak keberatan diselenggarakan kegiatan pengembangan usaha perkebunan diareal kerja HPH secara tertulis dari pemegang HPH yang bersangkutan atau rencana kegiatan pengembangan usaha perkebunan tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan. (2) Peryataan dari pemegang HPH atau pemberitahuan kepada pemegang HPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kuwajiban dan tanggung jawab Departemen Kehutanan. Pasal II Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : 3 Juni 1996 MENTERI KEHUTANAN ttd DJAMALUDIN SURYO HADIKUSUMO Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Sdr. Menteri Pertanian; 2. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I diseluruh Indonesia; 4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan ; 5. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Dep. Kehutanan 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan di seluruh Indonesia; 7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Prop/Dati.I di seluruh Indonesia.