Pernyataan Komitmen Fan.docx

PERNYATAAN PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA Antara …………………………………….. Dengan ………………………………………

Pada hari ini …………. , tanggal ….., bulan ……….. , tahun Dua ribu Tujuh Belas ( 2017 ). kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat

: …………………………………………. : …………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………………………

Yang selanjutnya menjalankan jabatan tersebut di ………………… berdasarkan hukum no…….. akta notaris…………… dengan ini disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat

:………………….. :…………………. :…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Yang selanjutnya menjalankan jabatan tersebut di …………………….. berdasarkan dasar hukum no……. akta notaris………. dengan ini disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan ………………………………. Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal berikut :

PASAL 1 Tugas dan lingkup Pekerjaan. 1. Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan diterima Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan ………………………………………………. 2. Tugas Pekerjaan sebagaimana tersebut ayat 1 ( satu ) pasal ini Pihak Kedua atas referensi sebagaimana tersebut dibawah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kesepakatan bersama ini. Dan menyiapkan segala bentuk perencanaan pekerjaan. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang di maksud adalah :

 Persiapan Perencanaan meliputi a) Mengumpulkan data-data dan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan perencanaan , dokumen perencanaan sesuai kebutuhan diantaranya : Proposal Proyek, Profile Company, Legalitas Usaha, Cash Flow , Bobot Pekerjaan, Time Progressing dll yang berkaitan dengan data perencanaan.  Menyusun dan membuat Perencanaan Detail. a) Penyusunan dan pembuatan rencana kerja dan syarat – syarat kerja ( RKS ) , teknis, rencana anggaran biaya ( RAB ), rencana anggaran pelaksanaan ( RAP ) pembuatan Bill Of Quantity ( BQ ), analisis satuan pekerjaan, pembuatan gambar gambar detail ( DED ) , 3d Design , dan perencanaan program pelaksanaan ( Time Schedule ). PASAL 2 Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan. 1. Besarnya biaya jasa konsultasi perencanaan tersebut dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 250.000.000,00,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ). 2. Biaya tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang di tanggung Pihak Kedua.

PASAL 3 Cara Pembayaran Dan Syarat – Syaratnya. 1. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ( dua ) dalam perjanjian ini dengan syarat syarat : a. Pembayaran angsuran pertama sebesar 50 % dari nilai kontrak konsultan perencanaan atau sebesar 50 % X Rp.250.000.000. = Rp.125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dibayarkan setelah dana turun dari pihak investor. b. Pembayaran angsuran kedua sebesar 25 % dari nilai kontrak konsultan perencanaan atau sebesar 25 % X Rp.250.000.000 = Rp.62.500.000 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), dibayarkan setelah adanya revisi / perbaikan dalam perencanaan yang ditentukan pada pelaksanaan pekerjaan. c. Pembayaran angsuran pelunasan sebesar 25 % dari nilai kontrak konsultan perencanaan atau sebesar 25 % X Rp.250.000.000 = Rp.62.500.000 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), dibayarkan setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh tahapan perencanaan baik dari segi data-data perencanaan dan perencanaan detail yang menyangkut pelaksanaan pembangunan perumahan Ardawi Resident. d. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kedua dengan detail sebagai berikut : Nama bank :………………………… Nomor rekening :………………………... Nama pemilik rekening :…………………………

e. Realisasi pembayaran angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan ayat 1 ( satu ) pasal 3 ( tiga ) dilaksanakan selambat lambatnya 14 hari kalender sejak dana dari investor turun. PASAL 4 Wewenang dan Tanggung Jawab. 1. Pekerjaan yang di laksanakan oleh Pihak Kedua harus mengikuti pedoman persyaratan ( pengarahan, penugasan dan / atau kerangka acuan kerja ) yang disetujui oleh kedua belah pihak 2. Pihak kedua melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 3. Pihak Kedua harus bersedia memberikan cetakan pekerjaan berupa soft copy / hard copy kepada pihak pertama setelah penandatanganan perjanjian ini dan di sepakati oleh kedua belah pihak. 4. Pihak Pertama harus memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul pada saat pelaksanaan baik dalam merevisi / memperbaiki pekerjaan yang dibuat oleh pihak Kedua. 5. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kebenaran perencanaan yang dihasilkan dan kesalahankesalahan perencanaan yang baru diketahui pada saat pelaksanaan. PASAL 5 Hasil Pekerjaan Perencanaan. 1. Pihak Kedua harus menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi tugas tersebut sesuai dengan pasal 1 ( satu ) kepada Pihak Pertama sesuai jadwal dan waktu yang di terapkan meliputi : a) Data data administrasi : Proposal Proyek, Profile Company, legalitas usaha,( dua bahasa Indonesia, inggris ), cash flow , bobot pekerjaan, time progressing . dalam soft copy dan hard copy b) Perencanaan detail : rencana kerja dan syarat – syarat kerja ( RKS ) , teknis, rencana anggaran biaya ( RAB ), rencana anggaran pelaksanaan ( RAP ) pembuatan bill of quantity ( BQ ), analisis satuan pekerjaan, pembuatan gambar gambar detail ( DED ) , 3d design , Mecanical electrical ( ME ), Plumbing, dan perencanaan program pelaksanaan ( time schedule ) , dalam soft copy dan hard copy.

Pasal 6 Keadaan kahar ( force majure ) 1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar / memaksa ( force majure ) dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat di penuhi , yaitu : a. Bencana alam, b. Perang , revolusi, huru hara, kerusuhan dll. c. Kebakaran . d. Keadaan yang memaksa dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. 2. Keadaan kahar ini tidak termasuk dalam merugikan yang di sebabkan oleh perbuatan atau kelalaian kedua belah pihak. 3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang di akibatkan oleh kahar tidak akan mendapatkan sanksi. 4. Hal hal yang diambil dalam mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak 5. Apabila keadaan kahar sudah berakhir, maka pihak kedua harus melanjutkan kembali pekerjaan sesuai dengan prosedur berlaku. PASAL 7 Pembatalan Pekerjaan Perencanaan. 1. Apabila Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama ternyata tidak menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan surat perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan dapat memutuskan kontrak secara sepihak. 2. Pihak Pertama mempunyai hak untuk membatalkan kontrak , apabila Pihak Kedua menyerahkan/ tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas pekerjaan perencanaan.

PASAL 8 Perubahan Tugas Perencanaan. 1. jika Pihak Pertama mengadakan perubahan-perubahan dalam pekerjaan perencanaan menurut perjanjian ini, maka saat itu pula Pihak Pertama bersama sama dengan Pihak Kedua mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua

PASAL 9 Hukum Yang Berlaku. 1. Sahnya perjanjian ini , penafsiran dan pelaksanaannya serta interpretasi tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. PASAL 10 Penutup. 1. Segala sesuatu yang belum di atur dalam surat perjanjian ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang nantinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini 2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ,masing masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua 3. Surat perjanjian jasa konsultasi perencanaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak, dan dinyatakan berlaku sejak penandatanganan ini. Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani rohani, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA ………………………………….

PIHAK PERTAMA ………………………………………

…………………………………………..

………………………………………………..