Permenhut_p.46_2013.pdf

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P.46/Menhut-II/2013 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang ...

-2-

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,. Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14); 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62); 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779 Tahun 2012); 13. Peraturan ...

-3-

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistim Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460); 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381); 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya di sebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 7. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 8. Rencana ...

-4-

8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 10. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 11. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagain kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 12. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 13. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 14. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 15. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. 16. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 17. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. 18. Verifikasi adalah suatu bentuk pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan membandingkan terhadap pedoman yang berlaku. 19. Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu berdasarkan ketentuan untuk memastikan bahwa kualitas substansi tersebut memenuhi persyaratan kemanfaatan. 20. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 21. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional yang selanjutnya disebut Kepala Pusdalbanghut Regional adalah satuan kerja di lingkup Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional.

BAB II ...

-5-

BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI Pasal 2 (1) KPHL atau KPHP mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang ditetapkan. (2) Penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan. (3) Rencana pengelolaan hutan terdiri dari : a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP); dan b. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek. Pasal 3 (1) RPHJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, disusun oleh Kepala KPHL atau KPHP. (2) RPHJP yang telah disusun oleh Kepala KPHL atau KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. (3) Kepala KPHL atau Kepala KPHP menyampaikan RPHJP yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berikut rekaman elektronisnya kepada Menteri cq. Kepala Pusdalbanghut Regional, untuk disahkan. BAB III PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI Pasal 4 (1) Kepala Pusdalbanghut Regional dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). (2) Format verifikasi dan validasi data/informasi dan dokumen pendukung RPHJP KPHL atau KPHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan. (2) RPHJP ...

-6-

(2) RPHJP KPHL atau KPHP yang memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kepala Pusdalbanghut Regional atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan. Pasal 6 (1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau ditemukan materi substansial yang perlu mendapatkan klarifikasi, maka tidak memenuhi ketentuan untuk disahkan. (2) Atas RPHJP KPHL atau KPHP yang memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau ditemukan materi substansi yang perlu mendapatkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusdalbanghut Regional menyampaikan materi perbaikan atau klarifikasi kepada Kepala KPHL atau Kepala KPHP. (3) Kepala KPHL atau Kepala KPHP dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya materi perbaikan atau klarifikasi, melakukan perbaikan RPHJP KPHL atau KPHP dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau memberikan tanggapan atas klarifikasi, serta menyampaikan kembali kepada Kepala Pusdalbanghut Regional. (4) Kepala Pusdalbanghut Regional atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan RPHJP KPHL dan KPHP atau tanggapan klarifikasi dari Kepala KPHL atau Kepala KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengesahkan RPHJP KPHL atau KPHP, dalam bentuk Keputusan. BAB IV PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN RPHJP KPHL/KPHP Pasal 7 (1) Keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau KPHP disampaikan kepada Kepala KPHL atau Kepala KPHP yang bersangkutan. (2) Tembusan Keputusan Pengesahan RPHJP KPHL atau KPHP disampaikan kepada: a. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; (3) Rekaman elektronis Keputusan Pengesahan RPHJP KPHL atau KPHP, dimasukan dalam website Pusdalbanghut Regional, untuk diketahui dan dipergunakan bagi yang berkepentingan.

BAB V ...

-7-

BAB V KETENTUAN PENUNTUP Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1076 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P.46/Menhut-II/2013 Tanggal : 29 Agustus 2013 FORMAT VERIFIKASI DAN VALIDASI RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) I.

Materi verifikasi dan validasi: a. Pendahuluan (bobot 5 %) No. 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

Nilai

Kecukupan uraian : Latar belakang Tujuan pengelolaan Sasaran Ruang lingkup Batasan pengertian Sub-Total a

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

1% 1% 1% 1% 1% 5%

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: - Sangat Baik : > 91 - Baik : 75-90 - Cukup : 50-74 - Kurang : < 49 b. Deskripsi kawasan KPHL/KPHP ( Bobot 15 %): No. 1

2.

Uraian Kecukupan uraian : Risalah wilayah KPH, meliputi: informasi letak, luas, batasbatas, pembagian blok/ zona (sesuai fungsi kawasan, bio fisik, potensi sumber daya alam, sosial ekonomi masyarakat sekitar, keberadaan izin pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan), aksesibilitas kawasan, sejarah wilayah KPHL/KPHP Potensi wilayah KPH : informasi penutupan vegetasi, potensi kayu, potensi non kayu, keberadaan flora dan fauna langka, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam

Nilai

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

3%

3%

No. …

-2Draf 25 maret 2013

No. 3.

4.

5.

6.

Uraian

Nilai

Sosial budaya : informasi ekonomi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan : informasi izin-izin dan pencadangan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Posisi areal kerja dalam tata ruang wilayah dan pembangunan daerah : informasi posisi areal KPHL/KPHP dalam perspektif tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan pembangunan daerah Isu strategis, kendala, dan permasalahan : informasi isu strategis (ancaman, tantangan, gangguan, peluang), kendala, dan permasalahan Sub Total b

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

2%

2%

2%

3%

15 %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: - - Sangat Baik - - Baik - - Cukup - Kurang

: : : :

> 91 75-90 50-74 < 49

c. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan (bobot 5%): No.

Uraian Kecukupan uraian : Visi dan misi pengelolaan hutan : 1) Pernyataan visi 2) Pernyataan misi 3) Pernyataan tujuan Sub Total c

Nilai

Bobot

1 2 2 5

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

% % % %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: - Sangat Baik : > 91 - Baik : 75-90 - Cukup : 50-74 - Kurang : < 49 d. Analisis ...

-3Draf 25 maret 2013

d. Analisis dan Proyeksi (bobot 10 %): No. 1.

2.

Uraian

Nilai

Kecukupan uraian : Analisa data dan informasi : analisa data dan informasi yang saat ini tersedia (data primer dan data sekunder) Proyeksi kondisi wilayah : proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa mendatang Sub Total d

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

5%

5%

10 %

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: -

Sangat Baik Baik Cukup Kurang

: : : :

> 91 75-90 50-74 < 49

e. Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Rencana Pengelolaan (bobot 45 %): No. 1

2

3.

4.

Uraian Kecukupan uraian : Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya : rencana inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu : rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu sesuai karakteristik wilayah Pemberdayaan masyarakat : rencana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin : rencana pembinaan dan pemantauan pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan pada areal KPHL/KPHP

Nilai

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

2,25 %

4,5 %

2,25 %

4,5 %

No …

-4Draf 25 maret 2013

No. 5.

6.

7.

8. 9.

10. 11. 12 13 14.

15.

Uraian

Nilai

Bobot

Rehabilitasi pada areal kerja di luar izin : rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin secara memadai Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin: rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya. Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam : 1) deliniasi areal perlindungan setempat 2) upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna yang dilindungi 3) upaya konservasi HCVF

4,5 %

Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait: rencana koordinasi dan sinergi dengan 10 atau lebih instansi dan stakeholder terkait aktivitas pengelolaan Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Penyediaan pendanaan : rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan Pengembangan database : rencana pengembangan database secara tepat guna Rencana rasionalisasi wilayah kelola Review Rencana Pengelolaan : rencana review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali). Pengembangan investasi : rencana pengembangan investasi di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan, dan wisata alam Sub Total e

2,25 %

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

4,5 %

4,5%

2,25 %

2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 %

2,25 %

45 %

Catatan ...

-5Draf 25 maret 2013

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: - Sangat Baik : > 91 - Baik : 75-90 - Cukup : 50-74 - Kurang : < 49 f. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian (bobot 5 %): No.

Uraian

Nilai

Kecukupan uraian : Rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sub- Total f

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

5% 5%

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: - Sangat Baik : > 91 - Baik : 75-90 - Cukup : 50-74 - Kurang : < 49 g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (bobot 5 %): No.

Uraian

Nilai

Kecukupan uraian : Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub Total G

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

5% 5%

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: - Sangat Baik : > 91 - Baik : 75-90 - Cukup : 50-74 - Kurang : < 49 h. Lampiran-Lampiran (bobot 10 %): No.

Unsur

1.

Peta wilayah KPHL/KPHP sesuai ketentuan Peta penutupan lahan sesuai ketentuan Peta DAS sesuai kondisi wilayah kerja Peta sebaran potensi wilayah KPHL/KPHP dan aksesibilitas Peta penataan hutan berupa zona/blok, petak Peta penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan Peta keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Peta tanah, iklim, geologi Sub Total h

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nilai

Bobot

Hasil Akhir (nilai x bobot)

Justifikasi

1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 10 % Catatan ...

-6Draf 25 maret 2013

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut: - Sangat Baik : > 91 - Baik : 75-90 - Cukup : 50-74 - Kurang : < 49 Keterangan : 1) Total hasil akhir merupakan penjumlahan seluruh hasil akhir dari Sub Total a + Sub Total b + Sub Total c + Sub Total d + Sub Total e + Sub Total f + Sub Total g + Sub Total h. 2) Justifikasi: memuat penjelasan kualitas data/informasi yang disajikan Jakarta, ............ 20.. Yang melakukan penilaian : 1. Pusdalbanghut Regional ... Nama : ............................... Jabatan : ............................... Tanda tangan : ............................... 2. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Nama : ............................... Jabatan : ............................... Tanda tangan : ............................... 3. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan Nama : ............................... Jabatan : ............................... Tanda tangan : ............................... 4. Direktorat Kawasan Nama : Jabatan : Tanda tangan :

Konservasi dan Bina Hutan Lindung ............................... ............................... ...............................

5. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Nama : ............................... Jabatan : ............................... Tanda tangan : ............................... 6. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nama : ............................... Jabatan : ............................... Tanda tangan : ............................... 7. Sekretariat Badan Nama Jabatan Tanda tangan

Litbang Kehutanan : ............................... : ............................... : ............................... II. Hasil …

-7Draf 25 maret 2013

II. Hasil verifikasi dan validasi: 1. Total nilai akhir verifikasi merupakan penjumlahan nilai seluruh unsur yang diverifikasi; 2. Apabila total nilai akhir mencapai 75 (tujuh puluh lima) atau lebih maka RPHJP KPHL/KPHP dapat disahkan; 3. Apabila total nilai akhir tidak mencapai 75 (tujuh puluh lima) maka RPHJP KPHL/KPHP perlu diperbaiki. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN